Perpajakan menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan presiden di kebanyakan negara maju. Karena perpajakan dinilai mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ketahanan nasional suatu negara. Nyatanya, justru, pajak selama ini tidak pernah menjadi isu dalam platform politik Calon Presiden (Capres) di Indonesia.
Indonesian Economic Intelligence, Sunarsip menyatakan jika berbicara rasio pajak, Indonesia masih berada di level lower income countries. Sekali pun, pemerintah telah menyatakan bahwa Indonesia berada di level midle income countries.
“Meskipun PDB naik. Tapi, sebenarnya itu menyebar ke banyak penduduk kita yang relatif di bawah. Kalau berbicara ekonomi, PDB disumbang oleh lower income kita,” ujar Sunarsip saat menjadi pemateri di acara Diskusi Publik Quo Vadis Platform Politik Pajak Capres 2014 di FISIP UI, Rabu (2/4/13), hadir dalam diskusi tersebut Ichsanudin Noorsy, Prof.Dr.Haula Rosdiana, serta keynote speech dari Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany.
Selain itu, menurut Sunarsip tax divestment ini berkaitan dengan politik anggaran. “Sejak jaman refomasi, politik anggaran Indonesia tidak berubah secara substantif. Hanya formatnya saja yang berubah dari balance jadi defisit budget,” terang Sunarsip.
Salah satu contoh yang paling konkrit adalah ketidakberanian pemerintah dalam menaikkan harga BBM. “Kenapa pemerintah tidak berani menaikkan BBM. Terlalu banyak politic divestment, sehingga tidak masuk politik produktif, masuknya ke konsumtif,” jelas Sunarsip. Hal tersebut menurut Sunarsip, membayar tax lower income kecil. “Terlalu banyak memperhatikan sektor konsumsi, jadi bumerang pada penerimaan pajak,” tambahnya.
