Pilih Laman
Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara Seri 14” dengan tajuk “Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen: Mungkinkah Didirikan?” yang dilaksanakan pada Jumat (21/8) melalui streaming Zoom dan Youtube. Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain Dr. Febby Mutiara Nelso, SH.MH.(Dosen Fakultas Hukum UI, Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia, Pengurus Pusat MAHUPIKI), Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M(K) (Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UI-RSCM), Drg. Nurtamy, Ph.D. Sp.OF(K) (Dosen FKG UI, Direktur Administrasi, Data, dan Pengelolaan Produk Riset dan Iovasi UI) dan Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum. (Dosen FIB UI).

Dr. Ade menjelaskan, untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat dapat melalui pendidikan, penelitian dan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal yang berkualitas. Berbagai tantang dihadapi kedokteran forensik saat ini meningkatnya jumlah kasus dan beragamnya kasus seperti kekrasan dalam rumah tangga, kejahatan asusila pada anak, human trafficking dan lain sebagainya. Selain itu meningkatnya ekspektasi masyarakat terkait kualitas pelayan kedokteran yang terkini dan modern sehingga diperlukan pengembangan praktik, keilmuan dan teknologi kedokteran. Peran kedokteran forensik dalam sistem peradilan mulai dari pemeriksaan TKP, pemeriksaan barang bukti, BAP saksi ahli sampai sidang peradilan.

Febby menjelaskan “laboratorium forensik, suatu fasilitas untuk melakukan suatu pemeriksaan bukti fisik dari suatu peristiwa pidana yang menggunakan ilmu forensik untuk meneliti barang bukti dan mengungkap kasus-kasus agar bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya yang nantinya dibawa ke pengadilan. Kerangka hukum laboratorium forensik adalah UU no 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ada tiga tahapan untuk menyelesaikan perkara pidana di Indonesia yaitu dengan pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Sangat penting kehadiran dari ahli dan hasil dari lab forensik dalam memecahkan suatu perkara pidana untuk memastikan orang tersebut bersalah atau tidak.”

“Intergritas laboratorium forensik menjadi mimpi bagi para forensik di Indonesia. Hal yang diperlukan untuk suatu integrated forensic laboratory yaitu independen atau impartial dan pelayanannya memang di desikasikan untuk pelayanan forensik karena disini berhadapan dengan barang bukti yang seharusnya di perlakukan sebagai chain of custody. Selain itu sumber daya baik infrastuktur, peralatan pendanaan dan sumber daya manusia serta perlu adanya regulasi dan undang-undang mengenai intergritas laboratorium forensik,” jelas Drg. Tammy.

Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid–19

Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid–19

Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya. Persoalan hidup bersama dengan Covid-19, bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun warga umum. Pendekatan Pembangunan berbasis komunitas dapat dirancang menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Contoh saja, komunitas spasial secara sosiologis berpotensi menimbulkan persamaan kepentingan dan solidaritas antar sesama warga.

Seri 04 Webinar FISIP UI 2020 membahas “Era Baru: Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid – 19” pada Rabu (19/8). Narasumber, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc (Koordinator RC Urban Social Development Toward Inclusive Society LabSosio FISIP UI) dan Dr. Imam B. Prasodjo, M.A. (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI), sebagai pembahas, Raphaella D. Dwianto, M.A., Ph.D. (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI) dan dr. Pandu Riono, MPH., Ph.D. (Dosen Departemen Biostatistik dan Kependudukan FKM UI).

Menurut Prof. Paulus, cita-cita sosiologi adalah membangun kualitas kehidupan sosial-budaya tetapi semua masalah sosial selalu memiliki sisi obyektif dan subyektifas. Maka prinsip pembangunan di Era baru harus bersifat sosietal (sistemik-holistic), bukan sektoral dan harus memperhitungkan dinamika sosial seluruh warga  negara. Tidak sekedar membenahi pendekatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) untuk menghasilkan kedisiplinan masyarakat tetapi menyiapkan era baru “menata infrastruktur sosial”. Membenahi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bertujuan untuk menghasilkan kedisiplinan sosial untuk mematuhi protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak). Prinsip pendekatan KIE harus disesuaikan dengan stratifikasi, diferensiasi masyarakat dan pendekatan komunitas. Hukuman tidak perlu “mematikan” tetapi konsisten. Edukasi sosial harus menghasilkan kecerdasan sosial yang menghasilkan ketangguhan sosial.

“Membangun masyarakat yang cerdas dan tangguh perlu penataan sosietal secara mendasar, oleh karena itu perlu membangun infrastruktur sosial, organisasi civil society non birokrasi yang dibangun oleh pemerintah sebagai wadah bagi warga komunitas untuk menciptakan kohesi sosial, keberdayaan, kemandirian. Merupakan sel yang kuat  untuk menopang pembangunan masyarakat yang lebih luas. Infrastruktur sosial yang berbasis komunitas. Mengapa komunitas? Sebab komunitas adalah unit sosial yang relatif kecil dan memiliki solidaritas (bukan sekedar  toleransi) serta kohesi sosial yang kuat karena diikat oleh kesamaan kepentingan dan ciri  sosial secara sosiologis, ini penting ditengah perkembangan masyarakat yang  semakin kompleks dan individualistic,” jelas Prof. Paulus.

Menurut Imam perlunya branding perilaku baru, yaitu proses dimana identitas perilaku baru dikomunikasikan pada publik, branding juga menciptakan keterkaitan hubungan dengan kelompok sasaran terhadap perilaku baru terkait yang diperkenalkan seperti protokol kesehatan maupun new normal. Arti sebuah brand perilaku baru, menentukan pembedaan corak sebuah cara pandang dan perilaku baru yang berbeda dengan yang lain, mempengaruhi kesadaran yang mengarahkan kelompok sasaran terhadap perilaku baru terkait dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu masyarakat Indonesia dapat membangun ketangguhan komunitas dengan berprilaku sesuai protokol kesehatan yang himbau oleh pemerintah.

Bakti Sosial Iluni FISIP UI

Bakti Sosial Iluni FISIP UI

Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 menyerang secara global, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari pandemi. Covid-19 bukan cuma masalah kesehatan lebih dari itu situasi ini berdampak serius terhadap berbagai sektor kehidupan, mencakup sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, religi dan lain-lain. Maka dari itu Ikatan Alumni FISIP UI memperlihatkan solidaritas mereka kepada almamaternya dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako untuk pedagang kantin, cleaning service dan petugas kemanan FISIP UI pada Rabu (19/8) di Gedung Nusantara FISIP UI.


Binsar mengatakan, sebagai alumni FISIP UI semoga bisa sedikit membantu meringkankan beban selama pandemi ini dengan sedikit bantuan yang diberikan oleh Iluni FISIP UI, semoga kedepannya Iluni bisa terus membantu. Pemberian bantuan sosial ini di saksikan oleh Awang Ruswandi, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum, Binsar Tobing sebagai Ketua Iluni FISIP UI, beberapa perwakilan dari alumni FISIP UI dan beberapa perwakilan dari mahasiswa FISIP UI.

Belum Selesainya Segmen Batas Darat Negara Indonesa Berdampak Pada Human Security

Belum Selesainya Segmen Batas Darat Negara Indonesa Berdampak Pada Human Security

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk “Defining Nurani #9: Human Security di Perbatasan: Keamanan atau Kesejahteraan?” pada Kamis (13/8). Acara ini adalah suatu dialog akademisi dan praktisi, yang berusaha menalarkan isu-isu hubungan internasional sambil bertimbang rasa, demi terwujudnya studi HI di Indonesia yang people-centered. Sebagai pembicara, Sandy Raharjo (Peneliti P2P LIPI S1 dan Alumni HI FISIP UI 2006) dan sebagai pembahas, Yuni R. Intarti, M.Si. (Dosen Departemen HI FISIP UI).

Human Security adalah pendekatan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi dan menangani tantangan yang meluas dan lintas sektoral untuk kelangsungan hidup, mata pencaharian dan martabat rakyat mereka. Krisis berkepanjangan, konflik kekerasan, bencana alam, kemiskinan yang terus-menerus, epidemi dan kemerosotan ekonomi menimbulkan kesulitan dan melemahkan prospek perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Sifat human security dapat melintasi batas-batas nasional.

Sandy menjelaskan, dinamika di perbatasan darat Indonesia dan dampaknya terhadap human security. Masih belum selesainya beberapa segmen batas dengan negara tetangga seperti sembilan outsanding broder problems dengan Malaysia dan dua unresolved segment dengan Timor Leste. Dampak dari belum selesainya segmen batas darat negara menyebabkan terjadinya saingan antar daerah untuk perkebunan. Beberapa konflik komunal itu terjadi antar masyarakat di perbatasan Timor Leste.

Selanjutnya dinamika di perbatasan darat Indonesia yang berdampak terhadap human security adalah kedekatan budaya antar masyarakat dua negara yang memicu kegiatan lintas batas baik kegiatan kunjungan keluarga seperti ada yang meninggal dan pernikahan serta bisa juga kegiatan perdagangan tradisional di kalangan masyarakat. Kegiatan lintas batas ini dianggap illegal dalam pandangan keamanan negara karena sudah lintas negara dan tanpa dokumen. Dinamika berikutnya terbatasnya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan minimnya tenaga professional di perbatasan.

Sedangkan dinamika di perbatasan laut Indonesia adalah keterisolasian geografis dipadu dengan terbatasnya transportasi umum dan maraknya kapal-kapal besar seperti kapal besar dalam negeri dan kapal besar asing yang mencari sumber daya laut di perbatasan. Sebagian kapal menggeruk sumber daya laut besar-besaran membuat nelayan lokal tidak kebagian padahal mencari ikan adalah mata pencarian utama, terancamnya sumber penghidupan utama masyarakat perbatasan.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengelola isu-isu human security seperti resolusi konflik melalui jalur budaya dengan mempertemukan pimpinan-pimpinan suku di perbatasan, kerja sama border crossing agreement dan border trade agreement yang memfasilitasi kegiatan lintas batas, pengembangan kerja sama ekonomi secara bilateral maupun subregional, pembukaan pos lintas batas tradisional maupun pos lintas batas negara terpadu, patrol di perbatasan laut, serta kerja sama coral triangle initiative on coral reefs, fisheries dan food security antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste.

Sandy berpendapat refleksi pengelolaan isu human security di perbatasan Indonesia adalah dengan menjaga kedaulatan di perbatasan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan tetapi dapat pula digabungkan dengan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan. Penanganan isu-isu human security yang fungsional tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu negara tetapi harus berkolaborasi dengan negara tetangga. Serta pentingan kelibatan masyarakat sebagai actor aktif dalam pengelolaan isu-isu di perbatasan.

Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi

Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Salah satu masalah sosial yang muncul adalah kejahanan di dunia maya (cyber crime) terutama karena maraknya pengunaan media sosial pada masa pandemi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram serta Whatssapp banyak digunakan untuk kejahatan.

Berbagai fitur yang memudahkan dan jaminan kemanan seperti chat yang terenkripsi (seperti yang dimiliki Telegram) menjadi daya tarik bagi kelompok teror. Fenomena kejahatan di dunia maya ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan didiskusikan bersama, mengingat di masa pandemi masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya, tidak hanya untuk belajar dan bekerja tapi juga untuk bertransaksi dan bersosialisasi.

Seri 03 Webinar FISIP UI 2020 membahas “Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi” pada Rabu (12/8) melalui platform Youtube dan Zoom. Sebagai narasumber, Kisnu Widagso, S.Sos., M.T.I. (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI) dan Dr. Didik Rahmanto (Satuan Tugas Anti Teror Polri). Sebagai pembahas, Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI) dan Dr. Bagus Sudarmanto. (Jurnalis Senior & Alumnus S3 Departemen Kriminologi FISIP UI). Di moderatori oleh Ariani Hasanah Soejoeti (Marketing & Communication Specialist USAID YEP Project).

Kisnu menjelaskan, pada penelitian tentang bencana di tahun 1970-an, bencana dianggap sebagai peristiwa  yang dapat memperkuat solidaritas masyarakat karena menyadarkan masyarakat akan adanya ancaman yang datang dari dari luar. Bencana juga dianggap dapat mengurangi konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan hasil penelitian tentang bencana yang diterbitkan mulai tahun 2015-an, menunjukkan bahwa  terdapat banyak bukti bahwa seiring terjadinya bencana, tindakan anti-sosial dan kejahatan juga ikut terjadi. Bencana memiliki kecenderungan tinggi untuk  menghasilkan ketidakstabilan sosial dan  ketidaknormalan, menciptakan anomie yang  luas di masyarakat yang dilanda krisis.

Peningkatan perilaku digital pada saat pandemi ini semakin meningkat karena masyarakat diminta untuk tetap dirumah maka diterapkan contohnya seperti work from home, school from home, shop from home dan lain sebagainya.

“Maka peningkatan penggunaan distributed  computing yang menjadikan pengelolaan keamanan sistem  informasi semakin sulit, peningkatan penggunaan mobile computing menjadikan semakin  banyaknya kesempatan untuk masuk ke dalam jaringan dan melakukan  pencurian atau perubahan informasi dan peningkatan secara dramatis  penggunaan internet dan broadband yang di sisi lain merupakan eksposure terhadap resiko keamanan sistem informasi. Banyak korban dari cyber crime tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban karena korban tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi kalau sesuatu yang menimpanya adalah kejahatan, korban enggan melapor, takut  terhadap publisitas atau dipandang dapat merusak  reputasi dan apatis,” ujar Kisnu.

Dikdik menjelaskan di lihat dari aktivitas cyber jihadist di masa  pandemi, 9P dalam memahami  penggunaan  internet untuk  tujuan terror yaitu propaganda, perekrutan, pendanaan, pembentukan paramiliter, pelatihan, penyediaan logistik, perencanaan, pelaksanaan serangan terror dan persembunyian. Perpindahan aktivitas kelompok terorisme dengan memanfaatkan media sosial maupun platform-platform online atau yang disebut dengan Cyber Jihad ternyata juga  dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia. Aktivitas cyber kelompok teror berafiliasi ISIS selama pandemi,seperti oleh kelompok JAK (Jama’ Ah Ansharut Khilafah), MIT (Mujahidin Indonesia Timur), eks napiter dan deportan. Aktivitas cyber kelompok teror berafiliasi Al Qaeda selama pandemi oleh kelompok JAS (Jama’ Ah Ansharut Syariah), beberapa anggota JAS masih melanjutkan aktivitas suro di tengah pandemi. Selain itu, mereka juga menggunakan media teleconference.

“Kelompok Al Qaedah dan ISIS pada kondisi yang normal akan melakukan  kejahatan (kajian dengan tujuan menanamkan radikalisme, ekstremisme,dan terorisme) di ruang fisik mengalami represi  (dalam hal ini situasi pandemi akibat Covid-19) sehingga mereka melakukannya di dunia maya. Selain itu, kajian secara online juga dirasa lebih aman (risiko tertangkap lebih rendah. Platform seperti Zoom telah memiliki tindakan pengamannya sendiri  seperti password dan waiting room sebelum bergabung dengan event yang diselenggarakan secara online melalui Zoom. Sehingga para pelaku  sendiri sudah bisa melakukan screening terhadap partisipannya sehingga tidak mudah disusupi,” jelas Dikdik.

Menurut Kisnu pencegahannya bisa melalui tataran kebijakan maka yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat tentang digital literacy, pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi, serta pembenahan peraturan terkait penyelenggaraan aplikasi teknologi  informasi, termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Prof Mustofa memberikan kalimat penutup untuk webinar ini, “kriminologi harus mampu berperan menjelaskan gejala kejahatan dalam berbagai keadaan. Sekarang    ini seluruh dunia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku sosial warga  masyarakat, perubahan perilaku tersebut juga terjadi dalam bidang  kriminalitas. Teknologi cyber menjadi alternatif cara berinteraksi sosial ketika  terjadi pandemi Covid-19. Paparan dari Kisnu Widagso dan Didik Novi Rahmanto merupakan contoh yang baik bagaimana kriminologi berperan dalam menjelaskan gejala kejahatan dalam masa pandemi Covid- 19, khususnya  penggunaan teknologi cyber untuk tujuan  kejahatan.”