Pilih Laman
Tantangan dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Tantangan dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengadakan webinar secara daring pada hari Rabu (5/8) dengan tema Pemikiran FISIP UI Tentang Masyarakat di Era Kenormalan Baru, mewujudkan masyarakat yang terus aktif, produktif dan tetap sehat di era kenormalan baru dengan perspektif ilmu-ilmu sosial: belajar dari pengalaman penanggulangan pandemi Covid-19. “Tantangan dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, menjadi judul pada webinar FISIP UI seri kedua ini. Sebagai narasumber H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP (Gubernur Jawa Tengah) dan Bima Arya Sugiarto, Ph.D (Walikota Bogor). Sebagai moderator  Dr. Syahrul Hidayat (Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI).

Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Masalah-masalah sosial ini banyak muncul dalam aspek pemerintahan di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang bersifat cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19 dan menyesuaikan kebijakannya terhadap tantangan-tantangan baru.

Pemerintah daerah memainkan peran signifikan dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat bagi daerahnya. Mereka dituntut untuk mengenali secara cermat lansekap masalah, memutuskan secara cepat kebijakan yang relevan, serta memastikan kebijakannya bekerja secara efektif. Pendek kata, pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19. Perbaikan-perbaikan kebijakan senantiasa dituntut setiap saat untuk menyesuaikan atas tantangan-tantangan baru yang hadir dalam proses. Untuk itu, webinar ini hadir untuk mendiskusikan tantangan dan inovasi pemerintah daerah dalam penanganan COVID 19.

“Tantangan sektor kesehatan, tren Covid-19 fluktuatif nya akan tinggi, adanya klaster-klaster Covid-19 seperti rumah sakit, perkantoran, pasar, perusahaan dan lain-lain, fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan, laboratorium serta ketersedian SDM tenagah kesehatan. Maka dari itu di Jawa Tengah, dibantu kegiatan Mobile Combat PCR Covid-19 yang diperuntukan mencegah kasus baru dan penularan Covid-19, meningkatkan kesembuhan pasien serta mengurangi kematian pasien. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, yaitu peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan hidup, peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan penganguran, penguatan ketahanan bencana, pemantapan tata kelola pemerintahan serta ketahanan fiskal daerah,” jelas Ganjar.

Ganjar menjelaskan, adanya kebijakan adaptasi kebiasaan baru seperti protokol kesehatan di transportasi publik, pasar atau kawasan pedagang kaki lima, restoran, sekolah dan sektor lainnya. Jawa Tengah sudah membuat aplikasi yang bernama Sakpole untuk pembayaran wajib pajak secara daring, internet gratis di beberapa masjid untuk belajar daring, ia juga menceritakan Instagram pribadinya dipakai untuk membantu para penjual mempromosikan produknya melalui “Lapak Ganjar” setiap hari minggu. Di tengah tantangan pandemi ini masyarakat dipaksa untuk kreatif harus mampu dan terbiasa oleh teknologi informasi, hidup lebih disiplin dengan protocol kesehatan dan tenty saja menyederhanakan gaya hidup dengan efisien.

“Di kota Bogor setelah PSBB diberlakukan, tren Covid-19 semakin meningkat tetapi kekhawatiran akan pandemi Covid-19 ini menurun sesuai dengan data yang ada. Selain itu pengangguran meningkat pada masa pandemi di kota Bogor, total ada 12.658 warga kota bogor yang di PHK atau dirumahkan. Angka perceraian di kota Bogor juga meningkat, pada bulan Juni ada 90 laporan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama negeri Bogor, mayoritas gugatan terjadi karena faktor ekonomi. Bogor juga sudah memiliki inovasi sistem informasi yaitu peta digital Covid-19 di situs covid19.kotabogor.go.id, menurut saya ini penting karena informasi harus transparan dan clear, masyarakat Bogor bisa mengakses informasi di situs tersebut,” ujar Bima.

Bima menambahkan, di Bogor juga mempunyai sistem yaitu Detektif Covid (Deteksi Aktif Covid) adalah suatu sistem yang membantu untuk tracing. Terdiri dari 1.167 orang yang dibagi menjadi dua tim, tim pelacak dan tim pemantau. Tim pelacak dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pelacakan kontak kasus positif dalam waktu 2×24 jam. Setelah tim lacak beraksi diserahkan kepada tim pantau untuk memonitor orang-orang ODP untuk tetap tinggal dirumah tidak boleh kemana-mana selama dua minggu. Selain itu inovasi sistem informasi lainnya adalah aplikasi program Salur (Solidaritas untuk Rakyat) di situs salur.kotabogor.go.id semua warga Bogor bisa masuk ke situs ini dengan memasukan NIK untuk melihat apakah dirinya terdaftar di skema bantuan atau tidak. Jika tidak terdaftar warga bisa langsung mendaftar melalui Salur ini.

Pandemi Covid-19 juga sangat berdampak pada sektor ekonomi. Kota Bogor mempunyai kebijakan pemulihan ekonomi melalui tax relief berupa relaksasi pembayaran untuk pajak hotel, restoran, hiburan dan parker. Tax incentive berupa pengurangan dan penghapusan denda PBB. Tujuannya untuk memberikan stimulus dan insentif bagi masyarakat dan mempertahankan kesinambungan kas daerah.

Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19

Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengadakan webinar secara daring pada hari Rabu (29/7) dengan tema Pemikiran FISIP UI Tentang Masyarakat di Era Kenormalan Baru, mewujudkan masyarakat yang terus aktif, produktif dan tetap sehat di era kenormalan baru dengan perspektif ilmu-ilmu sosial: belajar dari pengalaman penanggulangan pandemi Covid-19. “Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19”, menjadi judul pada pembukaan webinar FISIP UI yang pertama ini. Sebagai narasumber Prof. Dr. Widodo Muktiyo (Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementrian Kominfo RI), Dra. Rosy Tri Pagiwati, MA (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI) dan Dr. Ummi Salamah, M.Si (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI), serta sebagai moderator ialah Dr. Nina Mutmainnah (Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI).

Memperhatikan besarnya dan signifikannya masalah-masalah sosial budaya di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 dan kegamangan pemerintah serta masyarakat Indonesia memasuki kenormalan baru dan kurangnya pembahasan pandemi ini dari aspek ilmu-ilmu sosial, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) merasa perlu menyelenggarakan serangkaian webinar ilmiah bidang ilmu-ilmu sosial untuk membahas dan mencari solusi atas masalah-masalah sosial budaya dalam menanggulangi Covid-19 di masa kenormalan baru di Indonesia.

Webinar FISIP UI ini untuk menyajikan pembahasan ilmiah yang komprehensif dan dialektis terhadap masalah sosial-budaya yang terkait dengan pandemi Covid-19 di Indonesia, belajar dari kondisi guna menemukan solusi yang tepat dengan pendekatan multidisiplin dengan dasar Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Kriminologi, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Hubungan Internasional.

Awal tahun 2020, dunia diguncang isu pandemik Covid-19. Penyakit ini berlangsung sangat cepat, meluas (global) dan mengakibatkan kasus orang terinfeksi Covid sebanyak 7.78 juta dengan korban meninggal sebanyak 430. 613. Sementara itu, jumlah kasus covid  (terkonfirmasi) di Indonesia adalah sebesar 88.214 dengan korban meninggal dunia sebanyak 4.239 jiwa pada 20 Juli 2020.  Situasi ini berdampak serius terhadap berbagai sektor kehidupan, mencakup sektor pemerintahan, ekonomi/bisnis, pendidikan, pariwisata, kesehatan  dan lain-lain.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan serangkaian upaya untuk menghadapi situasi pandemik ini. Di sisi lain, masyarakat sipil juga turut melakukan serangkaian aksi untuk mendukung upaya pemerintah, termasuk di dalamnya melakukan kampanye sosial, penelitian dengan Covid-19 sebagai isu utama, maupun penggalangan dana bagi kalangan tertentu yang terdampak akibat penyakit ini.

Ummi menjelaskan, komunikasi publik adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan organisasi publik dan dirancang untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi dengan tujuan utama untuk menyampaikan dan menjelaskan keputusan dan tindakan publik, menegakan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui,serta membantu memperkuat sosial. Ada empat fungsi komunikasi publik yang pertama informasi, penjelasan, promosi dan dialog.

Menurut Rosy, komunikasi publik pemerintah melalui saluran daring. Edukasi kepada masyarakat tentang Covid-19 beru di mulai setelah pengumuman dua kasus yang pertama. Mayoritas informasi bersifat seremonial, beberapa akun dan website  aktif memberikan tips praktis. Akun media sosial sudah menjaring ribuan follower atau subscribers namun kualitas konten dan engagement masih perlu ditingkatkan. Beberapa website sudah menyediakan laman khusus untuk menangkal disinformasi (hoax), namun masih ada website dan akun yang memuat informasi tidak berbasis ilmiah dan meragukan.

Terkait dengan strategi komunikasi penanganan situasi pandemik ini, terdapat serangkaian upaya yang bersifat sporadis atau tidak terintegrasi di masyarakat, misalnya tentang persepsi tentang penyakit, kebijakan pemerintah mengenai mudik saat lebaran lalu, penerapan pembatasan kegiatan sosial dan lain-lain.  Hingga saat ini, masih ditemukan serangkaian perilaku yang tidak mendukung pembatasan penyebaran penyakit Covid-19 ini seperti tidak menggunakan masker, berkumpul di area publik tanpa menjaga jarak yang disarankan (1-2 meter), tidak mencuci tangan secara rutin, dan lain-lain.

“Covid-19 akan berlangsung cukup lama. Dibutuhkan adaptasi dari manusia, living in harmony with the disaster. Pemahaman risiko dan dampak keparahan  dari Covid-19 bagi masyarakat. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi strategi komunikasi publik dalam penangan pandemi Covid-19 adalah dengan komunikasi yang partisipatif, membangun kepercayaan/trust yang berbasis pada ilmu  pengetahuan/sains dan data sains guna membangkitkan  partisipasi masyarakat dan memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan. Tugas Kominfo khususnya Ditjen IKP dalam Inpres (Keppres No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Covid-19) diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi  koordinasi kehumasan Pemerintah (Government  Public Relations “GPR”). Sehingga, penyampaian  informasi kepada masyarakat diharapkan dapat  dilakukan dengan cepat, tepat dan berkualitas baik,” jelas Widodo.

Tantangan era post truth ialah kebenaran, fakta dan bukti tidak  terlalu penting lagi sepanjang narasi, cerita dan pemikiran diterima berdasarkan kesamaan  pandangan, pikiran, dan keyakinan. Kemudian tumbuhlah subur cara-cara manipulatif dan menyihir orang  untuk mempercayainya  berdasarkan prinsip-prinsip di luar penalaran dan akal sehat. Kemudian masyarakat menjadi konsumen, produsen, sekaligus distributor  informasi melalui maraknya media sosial.

Selanjutnya Widodo menjelaskan tantangan yang terjadi saat ini pemahaman masyarakat  terhadap bahaya Covid-19 perlu ditingkatkan, maraknya disinformasi  tentang Covid-19, kepercayaan publik terhadap  pemerintah dalam penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan. Kondisi yang diharapkan meningkatnya awareness dan disiplin publik terhadap protokol kesehatan, publik mampu memilih dan  memilah informasi yang  didapat tentang Covid-19, serta meningkatkan kepercayaan publik. Strategi komunikasi publik dalam penanggulangan pandemik Covid-19, yang pertama tujuan komunikasi Behavioural Change melalui  komunikasi publik yang sistematis, komprehensif dan masif untuk memutus mata rantai Covid-19. Kedua, kolaborasi pentahelix dari pemerintah, media, dunia usaha akemisi dan komunitas. Ketiga, pesan kunci komunikasi dengan disiplin diri, gotong royong, optimis dan positif.

Gerakan Lokal Muhammadiyah di Kawasan Post-Suburban Depok

Gerakan Lokal Muhammadiyah di Kawasan Post-Suburban Depok

Promosi Doktor Asep Suryana dari Program Pascasajarna Departemen Sosiologi diadakan di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI pada Selasa (28/7) dengan predikat sangat memuaskan. Asep berhasil mendapatkan gelar Doktor Sosiologi setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Membangun Keadilan Kota Dari Bawah: Gerakan Lokal Muhammadiyah Di Kawasan Post-Suburban Depok”. Fenomena Muhammadiyah sebagai gerakan lokal di kawasan post-suburban dan dilihat sebagai salah satu aktor masyarakat perkotaan yang berkontestasi dalam rangka membangun keadilan kota dari bawah. Konstribusi institusi agama itu dilakukan melalui frase yang dirumuskan sebagai terbangunnya keadilan kota dari bawah. Pola kontestasi gerakan lokal Muhammadiyah tersebut ditempatkan sebagai studi kasus, dalam rangka memperlihatkan bekerjanya mekanisme agama sebagai pembentuk realitas sosial kota. Sekaligus, tesis agama sebagai pembentuk realitas sosial kota tersebut ditujukan untuk menolak pendekatan yang meletakan agama hanya sebagai fenomena reaksioner.

Menurut Asep, frase membangun keadilan kota tersebut merujuk pada dua kompenen, yaitu bertumpu konseptualisasi pada disertasi ini sebagai kontestasi aspirasional berjenjang dan konteks situasi sosial ekonomi masyarakat perkotaan Indonesia yang sedang tumbuh. Pada disertasi ini menggunakan urban religious aspiration sekaligus menyumbang tiga komponen konsep dalam pendekatan tersebut. Pertama mealui kasus lokal Muhammadiyah di post-suburban sebagai kelompok keagamaan di perkotaan yang bertumpu pada corak keagamaan yang mirip dengan teologi inner-wordly asceticism. Kedua, sebagai gerakan sosial keagamaan, Muhammadiyah memiliki orientasi inderness yang dikonseptualisasikan sebagai pandangan diri kolektif bahwa komunitas Muhammadiyah adalah bagian dari masyarakat dimana mereka berada. Ketiga, kontestasi aspirasional berjenjang  menjadi alat bantu untuk memperlihatkan bahwa ada penjenjangan dalam fenomena urban religion, bertumpu pada nature Muhammadiyah yang di design sebagai gerakan sosial-keagamaan yang trans-lokal.

Sebagai organisasi gerakan sosial keagamaan yang berarenakan kawasan post-suburban, Muhammadiyah lokal melakukan kontestasi asprirasional berjenjang dalam rangka membangun keadilan kota dari bawah dan hal tersebut di praktikan melalui lima mekanisme (1) filantropi (2) school improvement (3) strategi penjenjangan kehidupan sosial berorganisasi (4) sebagai kelompok kepentingan (5) strategi teritorialisasi. Kelimanya adalah mekanisme kontestasi apirasional berjenjang dalam kerangka mencapai target rekognisi, representasi dan redistribusi dalam situasi menguatnya paradoks post-suburbanisasi. Rekognisi bertujuan agar keberadaan gerakan lokal Muhammadiyah diakui sebagai fenomena normal oleh memori kolektof-masyarakat setempat. Representasi ialah kemampuan gerakan sosial lokal Muhammadiyah agar dirinya diperhitungkan dan memiliki perngaruh. Redstribusi adalah orientasi agar Muhammadiyah setempat sumber daya dari pihak eksternal. Redistribusi serupa dengan kesetaraan, representasi setara dengan demokrasi dan rekognisi dengan keanekaragaman atau diversity.

“Praktik filantropi Muhammadiyah lokal kawasan post-suburban sebagai fenomena ideology kesejahteraan muslim modernis kelas menengah. Sebagai upaya untuk mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraa sosial dalam masyarakat, Muhammadiyah mendorong pemajuan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendirian sekolah, membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan pelayanan sosial seperti klinik kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam rekognisi dan redistribusi, Muhammadiyah lokal kawasan post-suburban melakukan school improvement yaitu mendorong dan memfasilitasi berbagai jenjang pendidikan. Muhammadiyah menempatkan sekolah sebagai sarana kemajuan sosial dan purifikasi keagamaan sekaligus sebagai sarana filantropis bagi masyarakat bawah. Sebagai gerakan sosial-keagamaan, Muhammadiyah mendirikan sekolah agar para siswanya dapat memahami dan mengamalkan islam yang murni. Sekolah juga menyediakan akses ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik sehingga mengalami kemajuan sosial seperti kelompok sosial yang lain,” jelas Asep.

Pancasila Pilihan Terbaik dan Final bagi Muhammadiyah dan NU

Pancasila Pilihan Terbaik dan Final bagi Muhammadiyah dan NU

Said Romadlan berhasil mendapatkan gelar Doktor Ilmu Komunikasi dengan predikat sangat memuaskan, setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Diskrusus Gerakan Radikalisme dalam Organisasi Islam (Studi Hermeneutika Pada Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Dasar Negara, Jihad dan Toleransi), dihadapan para penguji pada Senin (27/7) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI.

Bagi organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Pancasila adalah pilihan final dan terbaik karena Pancasila merupakan hasil perjanjian seluruh elemen bangsa. Dalam pemahaman Muhammadiyah, Pancasila adalah darul ahdi wa syahadah (Negara Konsensus dan Kesaksian). Sedangkan NU memahami Pancasila sebagai mu’ahadah wathaniyah (Kesepakatan Kebangsaan). Peneguhan sikap Muhammadiyah dan NU mengenai Pancasila tersebut sekaligus menjadi kritik dan perlawanan atas upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dan mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pemahaman dan sikap Muhammadiyah dan NU atas Pancasila sebagai pilihan terbaik dan final merupakan hasil penafsiran ayat al-Qur’an dan refleksi kedua organisasi Islam terbesar Indonesia tersebut atas Pancasila. Muhammadiyah merujuk pada al-Qur’an Surat Saba’ ayat 15 “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, yang artinya: “sebuah negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah Swt”. Kalimat tersebut oleh Muhammadiyah ditafsirkan sebagai Negara Pancasila. Sedangkan NU mengacu pada al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 30: “khalifah fil ardhi”, “khalifah” ditafsirkan NU sebagai melaksanakan amanat Allah melalui NKRI dan Pancasila.

“Pancasila sebagai pilihan terbaik dalam pandangan Muhammadiyah dan NU bukanlah pandangan politik yang didasarkan atas kepentingan pragmatis dan jangka pendek. Pandangan kedua organisasi Islam moderat ini dihasilkan melalui proses refleksi dan dialektika keduanya atas sejarah lahirnya Pancasila di mana tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU terlibat langsung dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, secara kontekstual peneguhan sikap Muhammadiyah dan NU atas Pancasila juga merupakan perlawanan kedua organisasi Islam ini terhadap upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang hendak mengganti dan mengubah Pancasila”, jelas Said Romadlan, yang juga dosen Ilmu Komunikasi UHAMKA ini.

Selain meneguhkan pandangan dan sikap tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik dan final, dalam disertasi yang berjudul “Diskursus Gerakan Radikalisme dalam Organisasi Islam (Studi Hermeneutika pada Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Dasar Negara, Jihad, dan Toleransi)” juga menegaskan pandangan Muhammadiyah dan NU mengenai jihad dan toleransi terhadap non-muslim. Dalam pandangan Muhammadiyah dan NU jihad bukanlah diwujudkan dalam bentuk kekerasan, apalagi terorisme. Bagi Muhammadiyah jihad adalah jihad lil-muwajahah, yakni bersungguh-sungguh menciptakan sesuatu yang unggul dan kompetitif. Sedangkan bagi NU jihad adalah sebagai mabadi’ khaira ummah, yaitu bersungguh-sungguh mengutamakan kemaslahatan umat.

Mengenai toleransi terhadap non-muslim, Said Romadlan menjelaskan, “Muhammadiyah dan NU sejak awal dikenal sebagai organisasi Islam yang toleran terhadap non-muslim. Bagi Muhammadiyah toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan), sedangkan bagi NU adalah sebagai ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan)”.

Dalam promosi doktor yang dilaksanakan secara daring (online) ini merekomendasikan pentingnya peran Muhammadiyah dan NU sebagai kekuatan civil Islam untuk melakukan gerakan penyadaran dan perlawanan terhadap gerakan radikalisme yang dianggap antidemokrasi dan menyimpang dari ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. “Salah satu bentuk penyadaran dan perlawanan terhadap gerakan radikalisme adalah dengan terus menciptakan narasi-narasi sebagai kontra-diskursus atas pemahaman kelompok-kelompok Islam radikal mengenai isu-isu radikalisme yang selama ini dominan dan dianggap benar adanya, yang disuarakan melalui media-media resmi organisasi, lembaga pendidikan, dan pengajian-pengajian, jelas Said.

Kriminolog Bicara Tawuran Untuk Mencari Eksistensi Atau Sekadar Berkelahi

Kriminolog Bicara Tawuran Untuk Mencari Eksistensi Atau Sekadar Berkelahi

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara Seri 10” dengan tajuk “Tawuran: Mencari Eksistensi Atau Sekadar Berkelahi” yang dilaksanakan pada Jumat (17/8) melalui streaming Zoom dan Youtube. Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain Bhakti Eko Nugroho, MA (Pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI), Dr. Larasati Simatupang (Alumnus S-3 Departemen Kriminologi FISIP UI) dan Heru Susetyo, SH. LLM. M.Si. Ph.D (Pengajar FHUI).

Menurut Larasati, “tawuran adalah konflik yang sering terjadi di masyarakat dan biasanya tawuran terjadi di sekolah, jalan umum, taman dan juga tempat yang biasanya menjadi titik temu atau tempat janjian untuk berkelahi. Maraknya lagi saat ini karena kecanggihan teknologi dan di zaman modern maka pelaku tawuran janjiannya via online. Pelaku tawuran ini dalam skala mikro seperti para pelajar. Seperti yang sering muncul di media sosial yang paling banyak melakukan tawuran adalah pelajar SMA karena usia mereka yang labil, lebih emosional dan kurangnya edukasi tentang hukum. Tawuran juga merupakan suatu tindakan kejahatan karena tawuran bukan hanya sekedar berkelahi atau saling adu jotos tanpa menggunakan senjata tajam tetapi mereka juga bisa saling membunuh menggunakan senjata tajam.”

Heru juga menambahkan, tawuran yang terjadi dikalangan pelajar biasanya terjadi karena mewarisi tradisi dari senior, kadang tidak ada sebab-sebab khususnya, ingin menunjukan solidaritas kepada kelompok atau sebagai syarat dari seleksi penerimaan untuk masuk kedalam geng tersebut, pamer kehebatan dan eksistensi. Faktor-faktor resiko menjadi korban datang dari faktor keluarga yang low socio-economic, orangtua yang kasar dan broken home, selanjutnya faktor individual yang biasanya menggunakan obat terlarang dan lingkungan atau asosiasi dengan delinquent peers.

Seharusnya dalam suasana pandemi ini masyarakat diharapkan untuk dirumah dan lebih displin dengan peraturan yang ada. Namun ada sebagian masyarakat yang malah berkumpul, tidak sekedar berkumpul biasa tapi juga berkelahi yang tentunya merugikan banyak pihak, menggangu keamanan dan melanggar hukum. Terjadi 50 peristiwa perkelahian massal selama masa pandemi Covid-19 ini. 50 peristiwa yang dirangkum ini merupakan sumber dari laporan-laporan pemberitaan yang ditulis di media online seperti Kompas, Tempo, Detik, Berita Satu dan lain-lain. Waktu yang rawan ketika peristiwa perkelahian massal terjadi yaitu paling sering terjadi pada waktu dini hari seperti jam satu pagi sampai dengan jam empat pagi. Pada dini hari memang lebih minim perhatian dari warga disekitar lokasi.

“Peristiwa ini terjadi antara bulan Maret sampai dengan Juli 2020 dan terjadi di 25 kota atau kabupaten di Indonesia, seperti di pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan (Banjarmasin). Fenomena perkelahian massal atau tawuran ini bukan hanya sebatas fenomena urban tetapi juga fenomena yang terjadi di daerah non-urban seperti Tapanuli Selatan dan Wajo. Yang lebih memprihatinkan dari 50 peristiwa perkelahian massal tersebut, menyebabkan 17 korban meninggal dunia. 16 peristiwa dari 50 peristiwa yang tercatat merupakan perkelahian massal yang melibatkan anak, sebagian anak berstatus pelajar. Perilaku tawuran anak cenderung rekreasional seperti asmara, provokasi di lapangan, provokasi di media sosial dan kesalapahaman, sedangkan perilaku tawuran orang dewasa cenderung rasional seperti ekonomi, sengketa usaha dan lain sebagainya,” Jelas Bhakti.