Pilih Laman
Pandemi Covid – 19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral

Pandemi Covid – 19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral

Seri 06 Webinar FISIP UI 2020 ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap hubungan internasional dan kerjasama multlilateral. Pandemi Covid-19 memperlihatkan makin dibutuhkannya kerjasama multilateral untuk membangun fair and inclusive global health governance dan untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia akibat pandemi ini. Bagi Indonesia, kerjasama multilateral saat ini sangat relevan untuk kerjasama pengadaan alat-alat kesehatan dan akses ke vaksin Covid-19.

Mengangkat tema “Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral” pada Rabu (9/9) webinar FISIP UI Seri 06 ini dilaksanakan secara daring melalui zoom dan youtube. Sebagai narasumber ialah Duta Besar Febrian A. Ruddyard. (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI) dan Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP. (Ketua Komisi I DPR RI).

Covid-19 menjadi musuh bersama. Tidak ada satu kebijakan yang dapat diterapkan untuk semua negara, setiap negara mempunyai kebijakan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Terjadi rivalitas antar negara tetapi kerjasama bilateral dan multilateral juga tetap meningkat. Kerjasama ekonomi antar negara juga  akan semakin meningkat, negara butuh untuk menggerakkan kembali ekonominya yang telah berhenti.

“Fokus diplomasi Indonesia pada era pandemi Covid-19 ini adalah di bidang medis seperti diplomasi vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan serta di bidang non-medis seperti pemulangan atau evakuasi WNI, perlindungan WNI dan diseminasi informasi. Bantuan dan kerjasama Indonesia  dengan negara atau organisasi internasional lainya, Indonesia telah menerima bantuan finansial dan barang seperti APD, masker dan alat tes. Selain itu Indonesia juga berusaha dan berkerjasama untuk membuat vaksin Covid-19 dengan PT. Biofarma dengan Coalition for Epidemic Preparedness  Innovations (CEPI) dan PT. Kalbe Farma,” jelas Meutya.

Meutya juga menjelaskan, tantangan kedepannya terkait pengadaan atau ketersediaan vaksin, obat-obatan, alat kesehatan serta diplomasi dalam rangka fungsi perlindungan WNI di luar negeri, terdapat pula permasalahan terkait hak dan akses WNI ke sebuah negara. Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam daftar Temporary Ban Entry (pelarangan masuk ke sebuah negara bagi pemegang paspor dari negara tertentu) di 59 negara seperti  Malaysia. Hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi Indonesia, terutama  diplomasi bilateral.

Febrian memberikan kesimpulan, diplomasi multilateral menjadi lebih terintegrasi dengan diplomasi regional dan bilateral, isu kesehatan global menjadi “omnipresent”. Ia juga menegaskan pertempuran yang sukses terhadap Covid-19 tergantung peningkatan tata kelola kesehatan dan kendala diplomatic. Serta Sustainable Development Goals menjadi lebih relevan sebagai model komprehensif untuk pembangunan human security akan berkontribusi untuk pencapaian state security.

Belum Selesainya Segmen Batas Darat Negara Indonesa Berdampak Pada Human Security

Belum Selesainya Segmen Batas Darat Negara Indonesa Berdampak Pada Human Security

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk “Defining Nurani #9: Human Security di Perbatasan: Keamanan atau Kesejahteraan?” pada Kamis (13/8). Acara ini adalah suatu dialog akademisi dan praktisi, yang berusaha menalarkan isu-isu hubungan internasional sambil bertimbang rasa, demi terwujudnya studi HI di Indonesia yang people-centered. Sebagai pembicara, Sandy Raharjo (Peneliti P2P LIPI S1 dan Alumni HI FISIP UI 2006) dan sebagai pembahas, Yuni R. Intarti, M.Si. (Dosen Departemen HI FISIP UI).

Human Security adalah pendekatan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi dan menangani tantangan yang meluas dan lintas sektoral untuk kelangsungan hidup, mata pencaharian dan martabat rakyat mereka. Krisis berkepanjangan, konflik kekerasan, bencana alam, kemiskinan yang terus-menerus, epidemi dan kemerosotan ekonomi menimbulkan kesulitan dan melemahkan prospek perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Sifat human security dapat melintasi batas-batas nasional.

Sandy menjelaskan, dinamika di perbatasan darat Indonesia dan dampaknya terhadap human security. Masih belum selesainya beberapa segmen batas dengan negara tetangga seperti sembilan outsanding broder problems dengan Malaysia dan dua unresolved segment dengan Timor Leste. Dampak dari belum selesainya segmen batas darat negara menyebabkan terjadinya saingan antar daerah untuk perkebunan. Beberapa konflik komunal itu terjadi antar masyarakat di perbatasan Timor Leste.

Selanjutnya dinamika di perbatasan darat Indonesia yang berdampak terhadap human security adalah kedekatan budaya antar masyarakat dua negara yang memicu kegiatan lintas batas baik kegiatan kunjungan keluarga seperti ada yang meninggal dan pernikahan serta bisa juga kegiatan perdagangan tradisional di kalangan masyarakat. Kegiatan lintas batas ini dianggap illegal dalam pandangan keamanan negara karena sudah lintas negara dan tanpa dokumen. Dinamika berikutnya terbatasnya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan minimnya tenaga professional di perbatasan.

Sedangkan dinamika di perbatasan laut Indonesia adalah keterisolasian geografis dipadu dengan terbatasnya transportasi umum dan maraknya kapal-kapal besar seperti kapal besar dalam negeri dan kapal besar asing yang mencari sumber daya laut di perbatasan. Sebagian kapal menggeruk sumber daya laut besar-besaran membuat nelayan lokal tidak kebagian padahal mencari ikan adalah mata pencarian utama, terancamnya sumber penghidupan utama masyarakat perbatasan.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengelola isu-isu human security seperti resolusi konflik melalui jalur budaya dengan mempertemukan pimpinan-pimpinan suku di perbatasan, kerja sama border crossing agreement dan border trade agreement yang memfasilitasi kegiatan lintas batas, pengembangan kerja sama ekonomi secara bilateral maupun subregional, pembukaan pos lintas batas tradisional maupun pos lintas batas negara terpadu, patrol di perbatasan laut, serta kerja sama coral triangle initiative on coral reefs, fisheries dan food security antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste.

Sandy berpendapat refleksi pengelolaan isu human security di perbatasan Indonesia adalah dengan menjaga kedaulatan di perbatasan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan tetapi dapat pula digabungkan dengan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan. Penanganan isu-isu human security yang fungsional tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu negara tetapi harus berkolaborasi dengan negara tetangga. Serta pentingan kelibatan masyarakat sebagai actor aktif dalam pengelolaan isu-isu di perbatasan.

Hubungan Internasional FISIP UI Mengadakan Dialog Daring Bertajuk “Defining Nurani”

Hubungan Internasional FISIP UI Mengadakan Dialog Daring Bertajuk “Defining Nurani”

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk “Defining Nurani #6: Human Security dalam Diplomasi Multilateral” pada Jumat (10/7). Sebagai pembicara, Nara Masista Rakhmatia (Diplomat RI di PTRI Jenewa; S1 HI FISIP UI 2002) dan sebagai pembahas, Hariyadi Wirawan Ph.D (Staf Pengajar Departemen HI FISIP UI).

Nara menjelaskan, terdapat beberapa pesan kunci yang pertama elemen-elemen people-centred, pendekatan komperhensif dan pembahasan spesifik konteks dalam human security telah terinternalisasi dalam berbagai diskusi di internasional. Kedua, peran dan ruang gerak bagi para pemangku kepentingan terkait yang terbuka dan dianggap penting. Ketiga negara tetap memiliki peran kuat dan ruang gerak dalam penetapan konteks dan kepemilikan nasional serta isu yang menjadi prioritas. Ada beberapa kategori human security seperti economic, food, health, environmental, personal, community dan political.

“Dalam pembahasan human security di PBB, dimulai dari United Nations Development Programme Human Development Reports tahun 1994 yaitu freedom from fear and freedom from want. Dilanjutkan dengan millennium summit oleh sekjen Kofi Annan pada tahun 2000. Pembahasan human security terus di dorong oleh PBB melalui beberapa mekanisme seperti Commission on Human Security pada tahun 2001, meeting dan diskusi,” ujar Naya.

Lebih lanjut Nara menerangkan, pemahan human security pada diplomasi multilateral terlihat dari pemahaman yang berbeda dari tanggung jawab untuk melindungi dan implementasinya, tidak melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan pemaksaan dan tidak menggantikan keamanan negara serta pemerintah mempertahankan peran dan tanggung jawab utama untuk memastikan kelangsungan hidup, kehidupan dan martabat warga negara mereka.

Pada dasarnya keeamanan manusia harus dilaksanakan dengan rasa hormat penuh untuk tujuan dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam PBB termasuk penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara, integritas teritorial dan tidak ada campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik negara.

Isu-isu yang tekait human security adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, perubahan iklim, tenaga kerja, suistainable development goal dengan tema ‘Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development’, kemudian the new urban agenda diadopsi pada Konferensi PBB tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador. Hal ini mewakili visi bersama untuk masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Jika direncanakan dengan baik dan dikelola dengan baik, urbanisasi dapat menjadi alat yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang dan maju.

Human Security dalam Perspektif Keadilan Ekologis

Human Security dalam Perspektif Keadilan Ekologis

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk ”Defining Nurani #5: Human Security dalam Perspektif Keadilan Ekologis” pada Kamis (2/7). Sebagai pembicara, Ardian Alhadath (Senior Consultant ERM Indonesia dan alumni S1 HI FISIP UI 1998), sebagai pembahas Nurul Isnaeni, Ph.D (Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI) dan sebagai moderator Dr. phil Yandry Kurniawan (Staf pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI).

Human security berfokus pada aspek-aspek perlindungan manusia. Tapi pada kesempatan ini bagaimana human security dalam keadilan ekologis atau lingkungan. Dalam pengalaman saya didalam bidang pertambangan, dalam pertambangan pasti mempunyai dampak dan perubahan bentang alam. Pasti mempunyai dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah peluang kerja dan usaha, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik seperti kesehatan dan keselamatan masyarakat,” jelas Ardian.

Lebih lanjut Ardian menjelaskan, “dampak negatif yang utama adalah kehilangan lahan, tempat tinggal dan mata pencarian. Kebanyakan pertambangan ada di desa atau tempat terpencil yang mana mata pencarian penduduk setempat biasanya bergantung pada lahan seperti berkebun, ketika lahan hilang maka akan menjadi permasalahan yang besar dan juga mereka kehilangan lahan tempat tinggal yang mengharuskan untuk berpindah. Tidak hanya itu, konflik masyarakat juga bisa terjadi ketika bicara industri, didalam suatu wilayah atau daerah masyarakatnya mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap dampak dari industri tersebut, ada yang setuju dan tidak setuju.”

Tetapi Indonesia sudah mempunyai aturan untuk tata kelola sosial dan lingkungan nasional dan internasional juga mempunyai aturan tersebut. Seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) AMDAL sendiri merupakan kajian tentang dampak penting dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia.

Dalam perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, diperlukan AMDAL. Karena itu, tujuan dan sasaran Amdal adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Melalui studi Amdal, diharapkan usaha dan kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan hal positif.

Ardian juga menjelaskan, selain itu dalam level internasional, seperti bank dunia mempunyai safeguard policies atau kebijakan upaya perlindungan. Ketika Bank Dunia menyediakan dana kepada pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek. Bank dunia bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang dan lingkungan dilindungi dari potensi dampak buruk. Melalui kebijakan yang mengidentifikasi, menghindari dan meminimalkan kerusakan pada orang dan lingkungan. Kebijakan-kebijakan ini mengharuskan pemerintah peminjam untuk mengatasi risiko lingkungan dan sosial tertentu untuk menerima dukungan Bank Dunia untuk proyek-proyek investasi.

Nurul menambahkan “ketika kita bicara human security, salah satu dimensi yang penting yaitu environment karena yang pertama environment sebagai sebuah ekosistem yang memberikan daya dukung kehidupan dan keanekaragaman hayati. Yang kedua environment sebagai natural resources bukan hanya sebagai konsumsi masyarakat tetapi juga sebagai aset secara ekonomis dalam perspektif pembangunan, keberadaan natural resources ini menjadi sangat penting. Environment disini juga menjadi penting karena Indonesia negara yang kaya dengan sumber daya alam. Suber daya alam juga sebagai modal pembangunan yang penting.”

Representasi Human Security dalam Seni Kontemporer

Representasi Human Security dalam Seni Kontemporer

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk ”Defining Nurani #3: Representasi Human Security dalam Seni Kontemporer” pada Kamis (18/6). Sebagai pembicara, Sally Texania (Kurator Seni Independen dan Alumni S2 HI FISIP UI 2010), sebagai pembahas Evi Fitriani, PhD (Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI) dan sebagai moderator Shofwan Al Banna C, Ph.D (Staf pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI). Pada dialog daring ketiga ini Sally memaparkan element human security melalui seni rupa.

“Secara garis besar human security adalah kebebasan dari ketakutan, keinginan dan hidup bermartabat. Dalam hal seni, ternyata seni juga mempunyai fungsi sosial melalui tindakan kesenian modern maupun kontenporer. Disni saya juga akan menjelaskan sedikit tentang sejarah seni rupa Indonesia. Dimulai dari lukisan Raden Saleh sedikit banyak merepresentasikan pergulatan bangsa Indonesia di masa penjajahan. Pada lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Diponegoro tahun 1857, kritik terhadap penjajah sangat halus melalui lukisannya, terlihat dari kepala orang Belanda yang dibuat besar,” jelas Sally.

Terlihat juga pada karya seni Pablo Picasso yang berjudul Guernica pada tahun 1937, tergambarkan bagaimana kebrutalan perang dunia, lukisan tersebut menggambarkan tragedi di kota Guernica yang di bom oleh Nazi. Setelah karya ini di pamerkan di Prancis, awareness tentang perang menjadi lebih besar, jadi meskipun melalui representasi lukisan sudah memberikan efek tersebut. Setelah lukisan-lukisan masa perang, di Indonesia pada tahun 60an memasuki Depolitisasi Seni. Lukisan pada era ini sudah telihat abstrak dengan garis-garisnya yang tegas. Seniman-seniman yang aktif pada era Soekarno ini juga banyak yang melarikan diri dari pulau Jawa terutama karena afiliasi dengan politik. Pada saat itu juga sosial politik dunia juga memperngaruhi perkembangan seni rupa di Indonesia.

Sally juga menjelaskan, pada seni kontenporer saat ini, museum sebagai ruang publik yang harus merangkul masyarakat dan mungkin sebagai bagian dari solusi isu human security. Seni rupa pada tahun 2000an memang paling sering soal imigran, seperti yang terlihat dalam lukisan Kehinde Wiley yang berjudul Ship of Fools pada tahun 2017. Karya-karya ini menyakut banyak aspek, bisa di lihat secara luas dan mendalam, termasuk aspek human security juga. Seni juga merekam dan mengekspresikan secara aesthetic keinginan manusia untuk meraih freedom from fear dan hidup bermartabat.