Pilih Laman

Eksplorasi Struktur Kesenjangan Informasi Di dalam Jaringan Informasi Pariwisata Selam Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo

Pada Kamis (5/12) Agustinus Rusdianto Berto berhasil menyandang gelar doktor Ilmu Komunikasi, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Celah Struktur dalam Industri Pariwisata Selam (Dinamika Tertius dalam Struktur Jaringan Informasi Pemadu Selam Lokal di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo)” di hadapan para penguji. Sidang promosi doktor Agustinus Rusdianto Berto dilaksanakan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Berangkat dari latar belakang gelombang kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata namum sebagai salah satu negara anggota ASEAN, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapinya kerap dipertanyakan. Tetapi pada sektor pariwisata, pemerintah Indonesia begitu optimis, meyakini bahwa kualitas dan kuantitas tenaga kerjanya paling siap menghadapi MEA dibanding dengan sektor-sektor tenaga kerja lainnya.

Bahkan sejak tahun 2016, industri pariwisata Indonesia telah mampu menyumbang devisa terbesar kedua setelah industri kelapa sawit, mengalahkan sektor migas bahkan di proyeksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun bila ditelisik pada kawasan ASEAN, Indonesia tetap berada di belakang Singapura, Malaysia dan Thailand karena lemah dalam indikator keberlangsungan lingkungan, infrasruktur jasa pariwisata, transportasi, sumber daya budaya dan perjalanan bisnis.

Hal ini erat kaitannya dengan persoalan otonomi daerah, yakni kesiapan setiap daerah dalam mengelola sumber dayanya masing-masing untuk mengahadapi iklim pariwisata yang cenderung kompetitif bahkan konfrontatif.

Disertasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi struktur kesenjangan informasi beserta celah-celah struktur kesenjangan informasi beserta celah-celah struktur dan dinamika peran tertius didalam jaringan informasi pariwisata selam pada Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo.

Hasil dari disertasi ini yang pertama adalah informasi sosiokultural lebih mendominasi struktur kesenjangan informasi pariwisata selam dari pada informasi teknis kepariwisataan itu sendiri. Kedua, teradapat aktor yang mampu memainkan peran keperantaraan informasi pariwisata melalui strategi tertius gaudens dan tertius iungens, sehingga dapat mengokupasi posisi-posisi yang signifikan di dalam celah-celah struktur jaringan informasi pariwisata selam, terutama dalam hal diskursus informasi sosiokultural. Ketiga, dari temuan beberapa tertius sebelumnya, salah seorang diantaranya begitu kompeten dalam memainkan peran dan strategi bertransformasi menjadi tertius contingens dengan piawai memainkan peran dan strategi dualitas tertius gaudens dan tertius iungens, baik secara bergantian maupun bersamaan, sebagai bentuk mekanisme adaptasinya terhadap kondisi gejolak jaringan.

Hadir sebagai ketua sidang, Prof. Dr. Dody Prayogo, MPSt. Promotor dalam sidang doktor Agustinus adalah Prof. Dr. Ilya R. Sunarwinadi, M.Si. Sedangkan yang menjadi kopromotor adalah Dr. Pinckey Triputra, M.Sc. Sementara itu, anggota penguji terdiri dari Prof. Alois Agus Nugroho, Ph.D., Dr. Frans Teguh, M.A., Dra. Hendriyani, M.Si., Dr. Eriyanto, M.Si.

Kuliah Umum Duta Besar Jerman

Departemen Ilmu Politik FISIP UI menggelar kuliah umum di Auditorium Komunikasi FISIP UI (27/11). Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Peter Schoof memberikan kuliah umum tentang kebijakan dalam dan luar negeri Jerman serta bagaimana implikasinya di Indonesia.

Dalam kesempatan ini Peter Schoof menerangkan sejarah yang melatarbelakangi kebijakan dalam dan luar negeri Jerman dengan fokus pada hubungan bilateral Indonesia-Jerman dan ekonomi Jerman. Kedatangan Duta Besar disambut oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.

Schoof mengatakan “banyak orang yang tidak memahami Jerman sekarang tanpa mengetahui sejarah Jerman di masa lalu. Dua perang dunia, pertama dan kedua dipicu oleh negara saya, Jerman. Perang dunia menyebabkan lima puluh juta orang eropa dan yahudi meninggal dunia. Tetapi hal yang penting dari perang dunia adalah kita mendapatkan kebebasan”.

Proses demokratisasi terjadi setelah masa Kekaisaran Jerman, hingga keruntuhan Rezim Jerman Nazi pasca perang dunia kedua yang mendorong terpecahnya Jerman menjadi dua negara, Jerman Barat dan Jerman Timur.

Proses demokratisasi di Jerman Barat menjadi salah satu langkah penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kembali identitas politik Negara Jerman sebagai sebuah negara yang demokratis saat ini, sekaligus tantangan dalam menghadapi pengaruh komunisme yang menguasai Jerman Timur selama Perang Dingin.

Sektor ekonomi Jerman mempunyai pasar sosial dengan tenaga kerja berkemampuan serta tingkat inovasi tinggi. Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat di Eropa, PDB terbesar keempat dunia, pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia dan kontributor terbesar ke Uni Eropa tahun 2011. Sektor jasa berkontribusi terhadap 71% total PDB, industri 28% dan pertanian 1%.

Schoof juga mengatakan masyarakat Indonesia dan juga generasi muda Indonesia harus meneruskan warisan dari mendiang B.J Habibie yang sudah banyak dilakukannya dalam bidang teknologi dan transportasi penerbangan serta aerodinamis. Schoof juga mengharapkan nantinya banyak generasi muda Indonesia yang mau giat belajar untuk bisa memajukan bangsa Indonesia.

Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia berada pada era dimana revolusi teknologi secara tidak langsung telah mengubah gaya hidup. Perubahan tersebut tentunya melibatkan sektor global yang tidak lain merupakan sektor pemerintahan, perusahaan swasta, sektor industri, ekonomi, pasar modal, pelaku politik hingga bisnis dan masyarakat luas.

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI bersama Generasi Melek Poltik (GMP) menggelar acara seminar dan focus grup discussion (FGD) bertajuk ‘Academia Politica: The Infinity War of Challenges, Talent and Policy in the Digital Age’ yang dilaksanakan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI. Mengundang Faisal Basri (Ekonom dan Politisi) dan Rahayu Sarawati (Politisi) sebagai pembicara serta sebagai moderator Dedek Prayudi (Politisi dari partai PSI) di acara Academia Politica

Munculnya Revolusi Industri Generasi Pertama, Kedua hingga Ketiga. Sekarang ini, kita berada di Revolusi Industri Keempat yang diyakini akan mampu meningkatkan produktivitas. Berbeda dengan revolusi sebelumnya, revolusi 4.0 diprediksi memiliki efek yang lebih besar karena tidak hanya menyentuh dunia manufaktur, melainkan seluruh aspek bisnis.

“Perbedaan revolusi industri 1.0 dengan revolusi industri 4.0 adalah pada impact yang dirasakan, pada revolusi insudtri 1.0 sampai dengan revolusi industri 3.0 dampaknya hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, jadi perusahaan yang lebih untung banyak. Sedangkan revolusi industri 4.0 dampak sosialnya lebih terasa, dampak bagis masyarakatnya lebih besar,” Jelas Faisal Basri.

Faisal Basri menambahkan, Orang lain menganggap revolusi industri itu sesuatu ancaman tapi menurut saya revolusi industri 4.0 adalah peluang, impact on society bigger than industries, dampak bagi petani dan bagi usaha kecil menengah (UKM) lebih banyak peluang.

Indonesia termasuk ke dalam negara yang sudah maju. Sumber daya laut yang luar biasa tetapi sektor perikanan hanya menyumbang sekitar 2,6% dari GDP. Transportasi laut hanya menyumbang 0,3% dari PDB padahal Indonesia mengklaim negara maritim terbesar di dunia, jauh lebih sedikit dari pada transportasi udara (1,6%) dan transportasi darat (2,4%). Jika transportasi laut kuat maka akan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Sekitar 3,4 juta industri mikro dan 283.000 industri skala kecil akan berpotensi untuk memperkuat rantai pasokan global Indonesia. Pada Agustus 2019, 28,6% populasi pekerja berada di sektor pertanian. Moderenisasi sektor pertanian mempercepat peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesiapan revolusi industri 4.0, salah satu langkah prioritas yang tengah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Faisal Basri mengharapkan nantinya anak muda atau generasi berikutnya dapat memajukan industri Indonesia agar dapat bersaing dengan negara Asia bahkan bersaing secara global serta dapat menjadikan industri Indonesia menjadi industri 4.0 seutuhnya.

Tantangan Indonesia sekarang ini adalah memperkokoh institusi politik dan institusi ekonomi agar terhindar dari krisis parah, sehingga dalam perjalanan menuju 2045 terhindar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) apalagi negara rentan (fragile state) atau negara gagal (failed state).

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI Mengajak Generasi Muda Melek Politik

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI bersama Generasi Melek Poltik (GMP) menggelar acara seminar dan focus grup discussion (FGD) bertajuk ‘Academia Politica: The Infinity War of Challenges, Talent and Policy in the Digital Age’ yang dilaksanakan pada 21 November 2019 di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Acara ini dibuat untuk mahasiswa agar dapat memahami tentang dunia politik di Indonesia. Mengundang Faisal Basri (Ekonom dan Politisi) dan Rahayu Sarawati (Politisi) sebagai pembicara serta sebagai moderator Dedek Prayudi (Politisi dari partai PSI) di acara Academia Politica.  Dalam acara ini para peserta dapat belajar membuat kebijakan publik di dampingi para pembicara dalam sesi FGD dan diskusi.

Generasi Melek Politik (GMP) merupakan sebuah organisasi bagi para millenial yang ingin belajar dan terlibat pada persoalan politik lebih mendalam. Tujuan GMP adalah mewujudkan generasi muda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekosistem politik Indonesia.

GMP ingin mengajak generasi muda untuk partisipasi aktif mendorong partisipasi politik informal dan formal anak muda, menjadi wadah penyambung anak muda dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah lewat Millennial Manifesto, serta kaderisasi dan representasi menyiapkan pemimpin politis dan pemerintahan masa depan yang menganut nilai keberagaman serta good citizenship.

GMP juga memiliki visi utama yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan representasi generasi muda dalam politik dan pemerintahan dari tingkat lokal sampai dengan nasional. Kami ingin menjadikan politik ramah bagi millennial, agar millennial peduli politik dan menjadi pemimpin dalam ligkungannya secara politis dengan membawa nilai good governance dan progresifitas.

Rahayu Sarawati menjelaskan, “formulasi sebuah kebijakan, apapun kebijakan yang dibuat harus dikaji terlebih dahulu. Formulasi sebuah kebijakan juga harus mempunyai 5 unsur yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan”.

Evaluasi kebijakan juga menjadi tugas DPR sekaligus masyarakat untuk melihat apakah pemerintah sebagai eksekutor betul-betul melakukan implementasi. Dalam pembuatan kebijakan, para pakar diminta untuk memberi masukan, tidak mungkin DPR membuat kebijakan sendiri. Tanpa pemerintah terlibat dalam pembahasan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) tidak mungkin kebijakan disahkan.

Ketua MPR RI Ajak Peran Aktif Kampus Dalam Penataan Wewenang dan Tugas MPR RI

Center for Election And Political Party Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (CEPP FISIP UI) menggelar diskusi tentang “Penataan dan Wewenang MPR RI” di Auditorium Joewono Soedarsono Fisip UI Depok, Selasa (19/11).

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan sekaligus brainstorming gagasan mengenai penataan wewenang dan tugas MPR RI ke depan serta mengajak kampus sebagai institusi intelektual turut terlibat dalam pembahasan perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Acara ini dibuka oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc selaku Dekan FISIP UI serta turut memberikan sambutan Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Drs. Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D. Selanjutnya sambutan diberikan juga oleh Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah Ph.D. Sebagai pembicara adalah Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Forum Group Discussion (FGD) Kajian Akademik Penataan Tugas dan Wewenang MPR ini mempunyai tujuan memperluas kesempatan bagi para akademisi dan praktisi untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari komunitas akademik global secara umum. Secara khusus, pada acara tersebut akan disampaikan hasil Kajian Akademik tentang Penataan Tugas dan Wewenang MPR.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang hadir pada acara tersebut mengatakan “MPR RI periode 2014-2019 sudah mengamanahkan agar MPR RI 2019-2024 melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI 1945. Tanggungjawab itu sekarang berada di pundak saya. Sebelum mengambil keputusan, MPR RI perlu melakukan kajian yang lebih mendalam, diantaranya melalui kajian-kajian akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena itu, kajian akademik yang dilakukan Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia akan menjadi masukan yang sangat penting bagi MPR dalam merumuskan wewenang dan tugas MPR ke depan,”

Menurut Bamsoet dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh MPR RI dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, pada umumnya sependapat, bahwa diperlukan haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Perdebatan barulah muncul ketika pembahasan mulai memasuki bentuk hukum apa yang paling tepat dilekatkan pada model GBHN itu sendiri.

“Disinilah letak penting kampus untuk memberikan masukan kepada MPR RI. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain mendapat dukungan politik, MPR RI juga mendapat dukungan dan legitimasi akademik dari kampus. Dengan demikian meminimalisir terjadinya gejolak maupun dinamika di kemudian hari. Kita tak ingin Indonesia dihadapkan pada hiruk pikuk politik, karena kestabilan politik merupakan kunci dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi,” pungkas Bamsoet.