Pilih Laman
Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara Seri 14” dengan tajuk “Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen: Mungkinkah Didirikan?” yang dilaksanakan pada Jumat (21/8) melalui streaming Zoom dan Youtube. Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain Dr. Febby Mutiara Nelso, SH.MH.(Dosen Fakultas Hukum UI, Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia, Pengurus Pusat MAHUPIKI), Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M(K) (Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UI-RSCM), Drg. Nurtamy, Ph.D. Sp.OF(K) (Dosen FKG UI, Direktur Administrasi, Data, dan Pengelolaan Produk Riset dan Iovasi UI) dan Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum. (Dosen FIB UI).

Dr. Ade menjelaskan, untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat dapat melalui pendidikan, penelitian dan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal yang berkualitas. Berbagai tantang dihadapi kedokteran forensik saat ini meningkatnya jumlah kasus dan beragamnya kasus seperti kekrasan dalam rumah tangga, kejahatan asusila pada anak, human trafficking dan lain sebagainya. Selain itu meningkatnya ekspektasi masyarakat terkait kualitas pelayan kedokteran yang terkini dan modern sehingga diperlukan pengembangan praktik, keilmuan dan teknologi kedokteran. Peran kedokteran forensik dalam sistem peradilan mulai dari pemeriksaan TKP, pemeriksaan barang bukti, BAP saksi ahli sampai sidang peradilan.

Febby menjelaskan “laboratorium forensik, suatu fasilitas untuk melakukan suatu pemeriksaan bukti fisik dari suatu peristiwa pidana yang menggunakan ilmu forensik untuk meneliti barang bukti dan mengungkap kasus-kasus agar bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya yang nantinya dibawa ke pengadilan. Kerangka hukum laboratorium forensik adalah UU no 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ada tiga tahapan untuk menyelesaikan perkara pidana di Indonesia yaitu dengan pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Sangat penting kehadiran dari ahli dan hasil dari lab forensik dalam memecahkan suatu perkara pidana untuk memastikan orang tersebut bersalah atau tidak.”

“Intergritas laboratorium forensik menjadi mimpi bagi para forensik di Indonesia. Hal yang diperlukan untuk suatu integrated forensic laboratory yaitu independen atau impartial dan pelayanannya memang di desikasikan untuk pelayanan forensik karena disini berhadapan dengan barang bukti yang seharusnya di perlakukan sebagai chain of custody. Selain itu sumber daya baik infrastuktur, peralatan pendanaan dan sumber daya manusia serta perlu adanya regulasi dan undang-undang mengenai intergritas laboratorium forensik,” jelas Drg. Tammy.

Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi

Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Salah satu masalah sosial yang muncul adalah kejahanan di dunia maya (cyber crime) terutama karena maraknya pengunaan media sosial pada masa pandemi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram serta Whatssapp banyak digunakan untuk kejahatan.

Berbagai fitur yang memudahkan dan jaminan kemanan seperti chat yang terenkripsi (seperti yang dimiliki Telegram) menjadi daya tarik bagi kelompok teror. Fenomena kejahatan di dunia maya ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan didiskusikan bersama, mengingat di masa pandemi masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya, tidak hanya untuk belajar dan bekerja tapi juga untuk bertransaksi dan bersosialisasi.

Seri 03 Webinar FISIP UI 2020 membahas “Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi” pada Rabu (12/8) melalui platform Youtube dan Zoom. Sebagai narasumber, Kisnu Widagso, S.Sos., M.T.I. (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI) dan Dr. Didik Rahmanto (Satuan Tugas Anti Teror Polri). Sebagai pembahas, Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI) dan Dr. Bagus Sudarmanto. (Jurnalis Senior & Alumnus S3 Departemen Kriminologi FISIP UI). Di moderatori oleh Ariani Hasanah Soejoeti (Marketing & Communication Specialist USAID YEP Project).

Kisnu menjelaskan, pada penelitian tentang bencana di tahun 1970-an, bencana dianggap sebagai peristiwa  yang dapat memperkuat solidaritas masyarakat karena menyadarkan masyarakat akan adanya ancaman yang datang dari dari luar. Bencana juga dianggap dapat mengurangi konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan hasil penelitian tentang bencana yang diterbitkan mulai tahun 2015-an, menunjukkan bahwa  terdapat banyak bukti bahwa seiring terjadinya bencana, tindakan anti-sosial dan kejahatan juga ikut terjadi. Bencana memiliki kecenderungan tinggi untuk  menghasilkan ketidakstabilan sosial dan  ketidaknormalan, menciptakan anomie yang  luas di masyarakat yang dilanda krisis.

Peningkatan perilaku digital pada saat pandemi ini semakin meningkat karena masyarakat diminta untuk tetap dirumah maka diterapkan contohnya seperti work from home, school from home, shop from home dan lain sebagainya.

“Maka peningkatan penggunaan distributed  computing yang menjadikan pengelolaan keamanan sistem  informasi semakin sulit, peningkatan penggunaan mobile computing menjadikan semakin  banyaknya kesempatan untuk masuk ke dalam jaringan dan melakukan  pencurian atau perubahan informasi dan peningkatan secara dramatis  penggunaan internet dan broadband yang di sisi lain merupakan eksposure terhadap resiko keamanan sistem informasi. Banyak korban dari cyber crime tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban karena korban tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi kalau sesuatu yang menimpanya adalah kejahatan, korban enggan melapor, takut  terhadap publisitas atau dipandang dapat merusak  reputasi dan apatis,” ujar Kisnu.

Dikdik menjelaskan di lihat dari aktivitas cyber jihadist di masa  pandemi, 9P dalam memahami  penggunaan  internet untuk  tujuan terror yaitu propaganda, perekrutan, pendanaan, pembentukan paramiliter, pelatihan, penyediaan logistik, perencanaan, pelaksanaan serangan terror dan persembunyian. Perpindahan aktivitas kelompok terorisme dengan memanfaatkan media sosial maupun platform-platform online atau yang disebut dengan Cyber Jihad ternyata juga  dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia. Aktivitas cyber kelompok teror berafiliasi ISIS selama pandemi,seperti oleh kelompok JAK (Jama’ Ah Ansharut Khilafah), MIT (Mujahidin Indonesia Timur), eks napiter dan deportan. Aktivitas cyber kelompok teror berafiliasi Al Qaeda selama pandemi oleh kelompok JAS (Jama’ Ah Ansharut Syariah), beberapa anggota JAS masih melanjutkan aktivitas suro di tengah pandemi. Selain itu, mereka juga menggunakan media teleconference.

“Kelompok Al Qaedah dan ISIS pada kondisi yang normal akan melakukan  kejahatan (kajian dengan tujuan menanamkan radikalisme, ekstremisme,dan terorisme) di ruang fisik mengalami represi  (dalam hal ini situasi pandemi akibat Covid-19) sehingga mereka melakukannya di dunia maya. Selain itu, kajian secara online juga dirasa lebih aman (risiko tertangkap lebih rendah. Platform seperti Zoom telah memiliki tindakan pengamannya sendiri  seperti password dan waiting room sebelum bergabung dengan event yang diselenggarakan secara online melalui Zoom. Sehingga para pelaku  sendiri sudah bisa melakukan screening terhadap partisipannya sehingga tidak mudah disusupi,” jelas Dikdik.

Menurut Kisnu pencegahannya bisa melalui tataran kebijakan maka yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat tentang digital literacy, pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi, serta pembenahan peraturan terkait penyelenggaraan aplikasi teknologi  informasi, termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Prof Mustofa memberikan kalimat penutup untuk webinar ini, “kriminologi harus mampu berperan menjelaskan gejala kejahatan dalam berbagai keadaan. Sekarang    ini seluruh dunia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku sosial warga  masyarakat, perubahan perilaku tersebut juga terjadi dalam bidang  kriminalitas. Teknologi cyber menjadi alternatif cara berinteraksi sosial ketika  terjadi pandemi Covid-19. Paparan dari Kisnu Widagso dan Didik Novi Rahmanto merupakan contoh yang baik bagaimana kriminologi berperan dalam menjelaskan gejala kejahatan dalam masa pandemi Covid- 19, khususnya  penggunaan teknologi cyber untuk tujuan  kejahatan.”

Kriminolog Bicara Tawuran Untuk Mencari Eksistensi Atau Sekadar Berkelahi

Kriminolog Bicara Tawuran Untuk Mencari Eksistensi Atau Sekadar Berkelahi

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara Seri 10” dengan tajuk “Tawuran: Mencari Eksistensi Atau Sekadar Berkelahi” yang dilaksanakan pada Jumat (17/8) melalui streaming Zoom dan Youtube. Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain Bhakti Eko Nugroho, MA (Pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI), Dr. Larasati Simatupang (Alumnus S-3 Departemen Kriminologi FISIP UI) dan Heru Susetyo, SH. LLM. M.Si. Ph.D (Pengajar FHUI).

Menurut Larasati, “tawuran adalah konflik yang sering terjadi di masyarakat dan biasanya tawuran terjadi di sekolah, jalan umum, taman dan juga tempat yang biasanya menjadi titik temu atau tempat janjian untuk berkelahi. Maraknya lagi saat ini karena kecanggihan teknologi dan di zaman modern maka pelaku tawuran janjiannya via online. Pelaku tawuran ini dalam skala mikro seperti para pelajar. Seperti yang sering muncul di media sosial yang paling banyak melakukan tawuran adalah pelajar SMA karena usia mereka yang labil, lebih emosional dan kurangnya edukasi tentang hukum. Tawuran juga merupakan suatu tindakan kejahatan karena tawuran bukan hanya sekedar berkelahi atau saling adu jotos tanpa menggunakan senjata tajam tetapi mereka juga bisa saling membunuh menggunakan senjata tajam.”

Heru juga menambahkan, tawuran yang terjadi dikalangan pelajar biasanya terjadi karena mewarisi tradisi dari senior, kadang tidak ada sebab-sebab khususnya, ingin menunjukan solidaritas kepada kelompok atau sebagai syarat dari seleksi penerimaan untuk masuk kedalam geng tersebut, pamer kehebatan dan eksistensi. Faktor-faktor resiko menjadi korban datang dari faktor keluarga yang low socio-economic, orangtua yang kasar dan broken home, selanjutnya faktor individual yang biasanya menggunakan obat terlarang dan lingkungan atau asosiasi dengan delinquent peers.

Seharusnya dalam suasana pandemi ini masyarakat diharapkan untuk dirumah dan lebih displin dengan peraturan yang ada. Namun ada sebagian masyarakat yang malah berkumpul, tidak sekedar berkumpul biasa tapi juga berkelahi yang tentunya merugikan banyak pihak, menggangu keamanan dan melanggar hukum. Terjadi 50 peristiwa perkelahian massal selama masa pandemi Covid-19 ini. 50 peristiwa yang dirangkum ini merupakan sumber dari laporan-laporan pemberitaan yang ditulis di media online seperti Kompas, Tempo, Detik, Berita Satu dan lain-lain. Waktu yang rawan ketika peristiwa perkelahian massal terjadi yaitu paling sering terjadi pada waktu dini hari seperti jam satu pagi sampai dengan jam empat pagi. Pada dini hari memang lebih minim perhatian dari warga disekitar lokasi.

“Peristiwa ini terjadi antara bulan Maret sampai dengan Juli 2020 dan terjadi di 25 kota atau kabupaten di Indonesia, seperti di pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan (Banjarmasin). Fenomena perkelahian massal atau tawuran ini bukan hanya sebatas fenomena urban tetapi juga fenomena yang terjadi di daerah non-urban seperti Tapanuli Selatan dan Wajo. Yang lebih memprihatinkan dari 50 peristiwa perkelahian massal tersebut, menyebabkan 17 korban meninggal dunia. 16 peristiwa dari 50 peristiwa yang tercatat merupakan perkelahian massal yang melibatkan anak, sebagian anak berstatus pelajar. Perilaku tawuran anak cenderung rekreasional seperti asmara, provokasi di lapangan, provokasi di media sosial dan kesalapahaman, sedangkan perilaku tawuran orang dewasa cenderung rasional seperti ekonomi, sengketa usaha dan lain sebagainya,” Jelas Bhakti.

UU Penghapusan Kekerasan Seksual Solusi Atas Darurat Kekerasan Seksual

UU Penghapusan Kekerasan Seksual Solusi Atas Darurat Kekerasan Seksual

Departemen Kriminologi FISIP UI dan Unit Kajian Gender & Seksualitas – LPPSP FISIP UI mengadakan diskusi daring yang bertajuk “UU Penghapusan Kekerasan Seksual Solusi Atas Darurat Kekerasan Seksual” pada Rabu (15/07).  Sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Diah Pitaloka, M.Si (Anggota Fraksi PDI-P dan Anggota DPR RI), Siti Aminah Tardi, S.H (Ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan) dan Taufik Basari, S.H, S.Hum, LLM (Anggota Fraksi Partai Nasdem dan Anggota DPR RI).

Komnas Perempuan, penyintas kekerasan seksual dan kalangan masyarakat menggagas RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual). RUU PKS muncul akibat adanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Gagasan ini datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan baik karena tidak ada payung hukum yang tepat terkait kekerasan seksual. RUU PKS berhasil masuk sebagai salah satu program Legislasi Nasional Prioritas DPR pada tahun 2016. Namun sayangnya hingga tahun ini RUU PKS masih mangkrak dan belum benar-benar disahkan oleh DPR.

“Bahwa RUU PKS merupakan sebuah upaya bagi banyak warga negara Indonesia yang mengupayakan agar hal ini dapat ditetapkan menjadi UU. Saya menyadari bahwa kita berhadapan dengan budaya patriarki dan berhadapan dengan perspektif yang termasuk kategori konservatif dalam melihat UU PKS ini. Awalnya hal ini terlihat sederhana ternyata nuansa sosio-kulturalnya besar sekali dan ini menjadi tantangan karena seperti berhadapan dengan cara pandang yang ada di masyarakat termasuk di anggota DPR RI,” jelas Diah.

Lebih lanjut Diah menjelaskan, anggota DPR diharapkan lebih heterogen dalam melihat cara pandang terhadap RUU PKS karena pertama adanya muatan advokasi hukum  bagi korban, yang kedua membangun perspektif edukasi yang membangun paradigma yang peka terhadap gender dan  terhadap kondisi perempuan maupun laki-laki ditengah masyarakat, yang ketiga adanya pasal-pasal yang menyangkut aborsi atau pemaksaan aborsi hal ini menyangkut kesehatan dan termasuk ke dalam UU kesehatan.

“Kita juga berhadapan dengan arus glombang stigma masyarakat yang konservatif melihat RUU PKS ini, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa RUU PKS ini dianggap mempromosikan seks bebas dan perilaku seks menyimpang seperti pro terhadap LGBT. Tapi terlepas dari itu dalam perdebatan itu, sebenarnya RUU PKS memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan negara memberikan kepastian hukum bagi warganya terhadap perilaku kekerasan seksual,” ujar Diah.

Siti Aminah menjelaskan data tentang kekerasan seksual yang terjadi sepnjang tahun 2011 hingga 2019 tercatat ada 49.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal maupun public terhadap perempuan. Dari jumlah itu sebanyak 23.021 kasus terjadi diranah public berupa pemerkosaan, pelecehan seksual dan cyber crime bernuansa seksual. Dalam masa menunggu pengesana RUU PKS terdapat setidaknya 21.605 korban kekerasan seksual, namun hanya 29% kasus yang diperoses kepolisian dan hanya 22% kasus yang kemudian diputus pengdilan.

“Ada elemen yang harus ada ketika kita ingin mengakhiri kekerasan seksual yaitu pencegahan yang dibutuhkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kekerasan seksual dan memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual. Bentuk pencegahan bisa melalui pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan pelayanan pemerintah. Selanjutnya mengkriminalisasikan 9 jenis kekerasan seksuan seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyikasaan seksual,” jelas Siti.

Menurut Taufik Basri, banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia belakangan ini menandai bangsa Indonesia sedang berasa didalam keadaan darurat seksual, seharusnya bisa menjadi pematik bagi kita semua untuk sadar bahwa darurat seksual ini bukan hanya sekedar slogan tetapi kenyataan yang kita hadapi saat ini. Berdasarkan data Komnas Perempuan, tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir seperti fenomena puncak gunung es. Seharusnya hal ini menyadarkan banyak pihak agar memberikan dukungan untuk memiliki UU yang mengatur kekerasan seksual ini.

“dan harus yang disadari banyak pihak Indonesia butuh suatu UU yang mengatur kekerasan seksual karena memang selama ini korban kekerasan seksual tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup. Ketika korban harus berhadapan dengan hukum bisa saja korban ini menjadi korban untuk kedua kalinya karena penanganan hukumnya tidak dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke korban,” jelas Taufik

Pemulihan terhadap korban juga menjadi sangat penting dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara agar korban ini mendapatkan perhatian. Peran dari pemerintah untuk membangun kesadaran publik dalam hal mencegah terjadinya kekerasan seksual, dari data yang ada banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi justru di lingkungan terdekat. Taufik juga berharap agar RUU PKS ini mendapat dukungan dari para akademisi di Indonesia.