Pilih Laman
Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid–19

Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid–19

Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya. Persoalan hidup bersama dengan Covid-19, bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun warga umum. Pendekatan Pembangunan berbasis komunitas dapat dirancang menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Contoh saja, komunitas spasial secara sosiologis berpotensi menimbulkan persamaan kepentingan dan solidaritas antar sesama warga.

Seri 04 Webinar FISIP UI 2020 membahas “Era Baru: Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid – 19” pada Rabu (19/8). Narasumber, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc (Koordinator RC Urban Social Development Toward Inclusive Society LabSosio FISIP UI) dan Dr. Imam B. Prasodjo, M.A. (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI), sebagai pembahas, Raphaella D. Dwianto, M.A., Ph.D. (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI) dan dr. Pandu Riono, MPH., Ph.D. (Dosen Departemen Biostatistik dan Kependudukan FKM UI).

Menurut Prof. Paulus, cita-cita sosiologi adalah membangun kualitas kehidupan sosial-budaya tetapi semua masalah sosial selalu memiliki sisi obyektif dan subyektifas. Maka prinsip pembangunan di Era baru harus bersifat sosietal (sistemik-holistic), bukan sektoral dan harus memperhitungkan dinamika sosial seluruh warga  negara. Tidak sekedar membenahi pendekatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) untuk menghasilkan kedisiplinan masyarakat tetapi menyiapkan era baru “menata infrastruktur sosial”. Membenahi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bertujuan untuk menghasilkan kedisiplinan sosial untuk mematuhi protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak). Prinsip pendekatan KIE harus disesuaikan dengan stratifikasi, diferensiasi masyarakat dan pendekatan komunitas. Hukuman tidak perlu “mematikan” tetapi konsisten. Edukasi sosial harus menghasilkan kecerdasan sosial yang menghasilkan ketangguhan sosial.

“Membangun masyarakat yang cerdas dan tangguh perlu penataan sosietal secara mendasar, oleh karena itu perlu membangun infrastruktur sosial, organisasi civil society non birokrasi yang dibangun oleh pemerintah sebagai wadah bagi warga komunitas untuk menciptakan kohesi sosial, keberdayaan, kemandirian. Merupakan sel yang kuat  untuk menopang pembangunan masyarakat yang lebih luas. Infrastruktur sosial yang berbasis komunitas. Mengapa komunitas? Sebab komunitas adalah unit sosial yang relatif kecil dan memiliki solidaritas (bukan sekedar  toleransi) serta kohesi sosial yang kuat karena diikat oleh kesamaan kepentingan dan ciri  sosial secara sosiologis, ini penting ditengah perkembangan masyarakat yang  semakin kompleks dan individualistic,” jelas Prof. Paulus.

Menurut Imam perlunya branding perilaku baru, yaitu proses dimana identitas perilaku baru dikomunikasikan pada publik, branding juga menciptakan keterkaitan hubungan dengan kelompok sasaran terhadap perilaku baru terkait yang diperkenalkan seperti protokol kesehatan maupun new normal. Arti sebuah brand perilaku baru, menentukan pembedaan corak sebuah cara pandang dan perilaku baru yang berbeda dengan yang lain, mempengaruhi kesadaran yang mengarahkan kelompok sasaran terhadap perilaku baru terkait dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu masyarakat Indonesia dapat membangun ketangguhan komunitas dengan berprilaku sesuai protokol kesehatan yang himbau oleh pemerintah.

Gerakan Lokal Muhammadiyah di Kawasan Post-Suburban Depok

Gerakan Lokal Muhammadiyah di Kawasan Post-Suburban Depok

Promosi Doktor Asep Suryana dari Program Pascasajarna Departemen Sosiologi diadakan di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI pada Selasa (28/7) dengan predikat sangat memuaskan. Asep berhasil mendapatkan gelar Doktor Sosiologi setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Membangun Keadilan Kota Dari Bawah: Gerakan Lokal Muhammadiyah Di Kawasan Post-Suburban Depok”. Fenomena Muhammadiyah sebagai gerakan lokal di kawasan post-suburban dan dilihat sebagai salah satu aktor masyarakat perkotaan yang berkontestasi dalam rangka membangun keadilan kota dari bawah. Konstribusi institusi agama itu dilakukan melalui frase yang dirumuskan sebagai terbangunnya keadilan kota dari bawah. Pola kontestasi gerakan lokal Muhammadiyah tersebut ditempatkan sebagai studi kasus, dalam rangka memperlihatkan bekerjanya mekanisme agama sebagai pembentuk realitas sosial kota. Sekaligus, tesis agama sebagai pembentuk realitas sosial kota tersebut ditujukan untuk menolak pendekatan yang meletakan agama hanya sebagai fenomena reaksioner.

Menurut Asep, frase membangun keadilan kota tersebut merujuk pada dua kompenen, yaitu bertumpu konseptualisasi pada disertasi ini sebagai kontestasi aspirasional berjenjang dan konteks situasi sosial ekonomi masyarakat perkotaan Indonesia yang sedang tumbuh. Pada disertasi ini menggunakan urban religious aspiration sekaligus menyumbang tiga komponen konsep dalam pendekatan tersebut. Pertama mealui kasus lokal Muhammadiyah di post-suburban sebagai kelompok keagamaan di perkotaan yang bertumpu pada corak keagamaan yang mirip dengan teologi inner-wordly asceticism. Kedua, sebagai gerakan sosial keagamaan, Muhammadiyah memiliki orientasi inderness yang dikonseptualisasikan sebagai pandangan diri kolektif bahwa komunitas Muhammadiyah adalah bagian dari masyarakat dimana mereka berada. Ketiga, kontestasi aspirasional berjenjang  menjadi alat bantu untuk memperlihatkan bahwa ada penjenjangan dalam fenomena urban religion, bertumpu pada nature Muhammadiyah yang di design sebagai gerakan sosial-keagamaan yang trans-lokal.

Sebagai organisasi gerakan sosial keagamaan yang berarenakan kawasan post-suburban, Muhammadiyah lokal melakukan kontestasi asprirasional berjenjang dalam rangka membangun keadilan kota dari bawah dan hal tersebut di praktikan melalui lima mekanisme (1) filantropi (2) school improvement (3) strategi penjenjangan kehidupan sosial berorganisasi (4) sebagai kelompok kepentingan (5) strategi teritorialisasi. Kelimanya adalah mekanisme kontestasi apirasional berjenjang dalam kerangka mencapai target rekognisi, representasi dan redistribusi dalam situasi menguatnya paradoks post-suburbanisasi. Rekognisi bertujuan agar keberadaan gerakan lokal Muhammadiyah diakui sebagai fenomena normal oleh memori kolektof-masyarakat setempat. Representasi ialah kemampuan gerakan sosial lokal Muhammadiyah agar dirinya diperhitungkan dan memiliki perngaruh. Redstribusi adalah orientasi agar Muhammadiyah setempat sumber daya dari pihak eksternal. Redistribusi serupa dengan kesetaraan, representasi setara dengan demokrasi dan rekognisi dengan keanekaragaman atau diversity.

“Praktik filantropi Muhammadiyah lokal kawasan post-suburban sebagai fenomena ideology kesejahteraan muslim modernis kelas menengah. Sebagai upaya untuk mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraa sosial dalam masyarakat, Muhammadiyah mendorong pemajuan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendirian sekolah, membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan pelayanan sosial seperti klinik kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam rekognisi dan redistribusi, Muhammadiyah lokal kawasan post-suburban melakukan school improvement yaitu mendorong dan memfasilitasi berbagai jenjang pendidikan. Muhammadiyah menempatkan sekolah sebagai sarana kemajuan sosial dan purifikasi keagamaan sekaligus sebagai sarana filantropis bagi masyarakat bawah. Sebagai gerakan sosial-keagamaan, Muhammadiyah mendirikan sekolah agar para siswanya dapat memahami dan mengamalkan islam yang murni. Sekolah juga menyediakan akses ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik sehingga mengalami kemajuan sosial seperti kelompok sosial yang lain,” jelas Asep.

Stabilitas dan Perubahan Akibat Kebijakan Pelarangan Cantrang

Stabilitas dan Perubahan Akibat Kebijakan Pelarangan Cantrang

Disertasi ini membahas tentang stabilitas dan perubahan arena bisnis perikanan akibat kebijakan pelarangan cantrang. Arena bisnis maupun non-bisnis berinteraksi. Mereka memiliki beragam kepentingan dan saling bertarung didalam ketidakstabilan karena upaya mengamankan dan memproteksi bisnis mereka dari perubahan.

Ketidakstabilan arena bermula dari terbitnya kebijakan pelarangan cantrang. Kebijakan ini menjadi kontra produktif dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas arena bisnis perikanan yang sudah terbangun baik sebelumnya. Nelayan, pelaku usaha perikanan dan aktor lainnya melakukan beragam aksi protes dan perlawanan menuntut pembatalan kebijakan tersebut.

Topik tentang nelayan di Indonesia telah banyak dikaji dari beragam perspektif sosiologi. Kemiskinan nelayan merupakan topik yang paling sering dipotret dalam banyak penelitian. Umumnya, para peneliti berupaya melakukan eksplorasi marginalisasi struktural maupun permasalahan kultural yang melekat pada diri nelayan sebagai akar masalah kemiskinan.

Arena bisnis perikanan terbentuk dari relasi antar aktor secara kolektif, baik individu maupun organisasi yang berada pada market field. Relasi tersebut membentuk struktur field, struktur tersebut secara relatif tergambar melalui posisi aktor yang di konstruksi kembali oleh peneliti dalam bentuk topografi jaringan.

Posisi pada struktur jaringan menentukan seberapa lemah atau kuat power yang dimiliki oleh aktor. Mereka membentuk kelompok secara kolektif dengan menyesuaikan persamaan kepentingan strategis untuk bersaing dengan kelompok lainnya. Persaingan akan berakhir ketika salah satu aktor mendapatkan keuntungan strategis yang diperebutkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bisnis perikanan sebagai market field, dimana beragam aktor saling bertarung dan bekerja sama memperebutkan posisi dalam rangka eksistensi (sosial), dominasi (politik) dan akumulasi (ekonomi) secara langsung maupun tidak langsung.

Argumen ini ditunjukkan hasil emipiris penelitian yaitu perbedaan hasil pendapatan nelayan, lemahnya posisi nelayan dalam mengatur harga, potensi kerawanan adanya persaingan usaha tidak sehat dan monopoli usaha. Adanya perebutan posisi aktor yang berlangsung kontinyu menjelaskan adanya dinamika yang mengarah pada perubahan atau stabilitas pada bisnis perikanan.

Pengelompokan aktor sangat penting untuk menunjukan secara tegas siapa saja aktor terorganisir itu bertarung didalam field. Sebab field merupakan arena pertarungan yang menunjukan siapa kawan dan lawan yang harus dijelaskan secara terinci. Hasil penelitian menunjukan bahwa Menteri Susi Pudjiastuti menempai posisi sebagai incumbents.

Sementara posisi challengers ditempati oleh Agus Mulyono, RN Nelayan Blimbing, ANNI Lamongan dan ASPILA. Posisi presiden dan DPR sebagai governance units. Merekalah aktor yang memprakasai perubahan struktur arena bisnis perikanan terkait polemik cantrang.

Dinamika bisnis perikanan terkait dengan cantrang di deskripsikan berdasarkan perjalanan waktunya. Perubahan terjadi dari jaringan sederhana berubah semakin mengembang, baik terlihat dari komposisi dan posisi aktor didalam jaringan. Aktor yang terlibat menjadi semakin banyak dan relasi jaringan yang terbentuk semakin kompleks.

Disertasi yang berjudul “Arena Bisnis Perikanan: Stabilitas dan Perubahan Akibat Kebijakan Pelarangan Cantrang” berhasil di pertahankan di hadapan para penguji oleh Radhiatmoko dan berhasil mendapatkan gelar Doktor Sosiologi, pada Kamis (09/01) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Dinamika Penguasaan Tanah Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Yang Berdampak Pada Krisis Sosio-Ekologi Di Wilayah Teluk Kao, Maluku Utara

Pada Kamis (5/12) Saiful Totona berhasil menyandang gelar doktor Sosiologi, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Krisis Sosio-Ekologi: Dinamika Penguasaan Tanah dan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Wilayah Teluk Kao” di hadapan para penguji. Sidang promosi doktor Saiful Totona dilaksanakan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Hadir sebagai ketua sidang, Julian Aldrin Pasha Rasjid, M.A, Ph.D. Promotor dalam sidang doktor Saiful Totona adalah Prof. Dr. Dody Prayogo, MPSt. Sedangkan yang menjadi kopromotor adalah Dra. Francisia Saveria Sika Ery Seda, M.A., Ph.D. Sementara itu, anggota penguji terdiri dari Dedy Supriadi Adhuri, Ph.D., Dr. Deddy Heryono Gunawan., Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si., Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si., Dr. Ida Ruwaida, M.Si.

Fokus penelitian disertasi Saiful Totona adalah dinamika penguasaan tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada krisis sosio-ekologi di wilayah Teluk Kao, Maluku Utara. Krisis sosio-ekologi bukan hanya merupakan akibat langsung dari eksploitasi sumber daya alam tetapi telah terjadi sejak perubahan penguasaan tanah yang menciptakan ketimpangan dan retaknya relasi sosial.

Krisis sosio-ekologi yang terjadi akibat pencerabutan masyarakat atas tanahnya, pencemaran tanah, sungai dan laut sebagai sarana utama produksi-konsumsi. Limbah pertambangan juga diduga melahirkan beberapa penyakit aneh, gatal-gatal yang diderita masyarakat bahkan diduga mengakibatkan beberapa warga meninggal dunia. Kondisi-kondisi ini di perparah dengan retaknya hubungan antara masyarakat yang sering menimbulkan konflik kekerasan. 

Hasil studi ini menunjukan bahwa penguasaan tanah oleh negara dan perusahaan berlangsung di bawah paksaan dan kekerasan dengan melibatkan elit adat telah menciptakan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta retaknya relasi sosial dalam masyarakat.

Adapun eksploitasi sumber daya alam memiliki dampak negatif yang lebih luas bukan hanya menutup dan menghilangkan sarana produksi masyarakat terhadap tanah tetapi juga telah berdampak pada ketidakberlanjutan ekologi-pencemaran tanah, sungai dan laut yang mengakibatkan terganggunya keberlanjutan produksi-konsumsi masyarakat serta perubahan budaya.

Studi ini merekomendasikan agar regulasi perundang-undangan terkait penguasaan tanah dan eksploitasi sumber daya alam perlu ditinjau kembali agar dapat memulihkan krisis sosio-ekologi yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Teluk Kao, Maluku Utara.

Peluang dan Tantangan Lulusan Sosiologi di Era Revolusi Industri 4.0

FISIP UI memperoleh kehormatan untuk menjadi tuan rumah acara Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APPSI) dan Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) untuk menggelar lokakarya nasional dengan tema, Profil Lulusan Sosiologi dan Sertifikasi Profesi: Peluang dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0.

Lokakarya Nasional ini dilaksanakan pada 22-23 Oktober 2019 di Audiotirum Juwono Sudarsono FISIP UI Depok. Sebagai pembicara pada Lokakarya Nasional ini, Dr. Linda Darmajanti Ibrahim, MT dari Departement Sosiologi UI dan Rachmad Sugiyanto, S.Par, MBA dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) merupakan lembaga bagi para Sosiolog. Lembaga ini pertama kali didirikan pada tanggal 14 Oktober 1989 di Jakarta dengan tujuan untuk mendorong penyebaran, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu Sosiologi agar mampu menghimpun dan menyalurkan pemikiran dan partisipasi anggotanya dalam usaha-usaha pembangunan bangsa Indonesia.

Acara dimulai oleh Ketua Umum APPSI, Dr. Ida Ruwaida, S.Sos, M.Si yang memberikan sambutan tentang tema yang diangkat pada Lokakarya Nasional ini. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dari  Sekjen ISI Dr. Ari Sujito dan Dekan FISIP UI Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Diakhiri dengan pembacaan doa oleh ketua pantia Dr. Drs. Ricardi S. Adnan, M. Si.

Setelah opening ceremony terlaksana dengan baik, seluruh peserta melanjutkan kegiatan Lokakarya Nasional. Rasa antusias terlihat pada seluruh peserta ketika pembahasan terkait metode-metode pembelajaran yang diberikan oleh Dr. Linda Darmajanti Ibrahim dan sesi tanya-jawab serta sharing session yang berlangsung. Setelah itu, dilanjutkan penjelasan tentang sertifikasi profesi dari Rachmad Sugiyanto, S.Par, MBA. Pada hari kedua dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh para peserta Lokakarya Nasional.

Linda Darmajanti mengatakan, ketika menjadi sosiolog, menjadi lulusan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Orang Sosiologi harus belajar tentang fenomena sosial. Masa sekarang, masa dimana revolusi industri 4.0, kita bicara tentang socio change (perubahan sosial) lulusan Sosiologi harus mampu menganalisa masyarakat. Berbicara tentang lulusan Sosiologi menurut kemeristekdikti adalah outcome-based education, yang pertama deksripsi yang jelas tentang kemampuan penting yang dapat dilakukan oleh mahasiswa saat lulus.

Kedua, mengorganisasi kurikulum, sistem pembelajaran dan penilaian secara terskruktur untuk memastikan bahwa proses pembelajaran terjadi, tanggung jawab moral adalah pada saat proses pembelajaran jadi kurikulumnya penting tapi bagaimana kurikulum itu diberikan didalam proses pembelajaran yang diberikan kepada lulusan-lulusan Sosiologi. Kemudian ketiga, keluarannya adalah lulusan tercapai dengan profil lulusan Sosiologi.

Lulusan Sosiologi diharapkan mampu berpikir kreatif, kritis dan inovatif serta memiliki keingin tahuan intelektual, mampu memanfaatkan teknologi informasi/industri 4.0, mampu menganalisis secara kritis fenomena sosial-budaya serta mampu meberika alternatif pemecah masalah terhadap beragam masalah yang timbul di lingkungan masyarakat dan negara.

Kegiatan kali ini memberikan konklusi, yaitu berhasil merumuskan profil lulusan sosiologi dan mengefektifkan revolusi 4.0 Kegiatan selama dua hari ini sangat produktif membicarakan banyak hal, APSSI merupakan produsen sarjana, ISI yang menaungi para alumni yang akan menaungi/menghimpun sertifikasi. ISI dan APSSI dua organisasi yang  saling memperkuat, APSSI sangat bermanfaat untuk ISI, dan sebaliknya.