Pilih Laman
Menjaga Rumah Bersama: Studi Gerakan Ekopastoral Antitambang Di Flores dan Lembata

Menjaga Rumah Bersama: Studi Gerakan Ekopastoral Antitambang Di Flores dan Lembata

Gerakan lingkungan berbasis agama merupakan bidang penelitian yang belum banyak dipelajari. Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa agama memiliki potensi besar untuk menginspirasi gerakan lingkungan. Menggunakan studi kasus ganda di tiga keuskupan di Flores dan Lembata, khususnya Ruteng, Ende dan Larantuka, penelitian ini mengkaji keterlibatan Gereja Katolik dalam gerakan antimining lokal.

Gerakannya berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu menghentikan agenda pemerintah daerah mengembangkan industri pertambangan di daerah tersebut. Penelitian menemukan bahwa keterlibatan gereja katolik adalah faktor penentu di balik kisah sukses ini. Gereja mampu membangun gerakan antimining yang kuat karena aktor yang telah berkomitmen dengan “strategic skills”.

Advokasi itu menantang bagi gereja karena membawa risiko memicu konflik dengan pemerintah, pejabat daerah, perusahaan pertambangan dan pendukung pertambangan lainnya. Namun peneliti berpendapat bahwa keterlibatan dalam advokasi lingkungan seperti itu, atau yang dikenal sebagai “gerakan ekopastoral” di kalangan umat Katolik, merupakan kesempatan bagi agama untuk menunjukkan relevansi publik mereka.

Temuan riset ini menyingkapkan dukungan Gereja Katolik sebagai faktor krusial yang menentukan kekuatan dan keberhasilan gerakan tolak tambang di Flores dan Lembata. Dukungan Gereja memampukan gerakan tolak tambang melampui tipping point dari gerakan-gerakan perlawanan yang sporadis di tengah pro-kontra dalam masyarakat menjadi gerakan protes yang militan dan berskala besar.

Pada akhirnya, gerakan ini mampu menekan pemerintah daerah untuk menghentikan agenda pengembangan industri pertambangan di wilayah tersebut. Keberhasilan gerakan tolak tambang menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat tentang kekuatan masyarakat sipil dalam demokrasi. Gerakan protes sosial dapat menjadi sebuah cara bagi masyarakat sipil untuk mengambil bagian dalam proses politik, khususnya pembuatan kebijakan publik, dan memperjuangkan aspirasi mereka. Sistem politik demokratis memberi ruang terbuka bagi tumbuhnya gerakan-gerakan sosial sebagai kendaraan bagi aspirasi masyarakat sipil.

Keberhasilan gerakan tolak tambang di Flores dan Lembata sekaligus menampilkan signifikansi sosial Gereja Katolik. Pertama, keberhasilan gerakan tolak tambang menggarisbawahi pengaruh sosiopolitik Gereja Katolik di wilayah tersebut. Dengan kata lain, Gereja Katolik merupakan sebuah kekuatan politik yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah dalam proses-proses politik. Kedua, keterlibatan Gereja Katolik memberi pesan bahwa Gereja memiliki perhatian dan kepedulian pada isu-isu publik. Para pimpinan Gereja Katolik bahkan tidak segansegan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah daerah ketika melihat kebijakan yang diambil berisiko merugikan kepentingan umum. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut terbatas pada ranah partisipasi dalam pembentukan arah kebijakan publik, bukan untuk merebut kekuasaan politik.

Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid–19

Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid–19

Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya. Persoalan hidup bersama dengan Covid-19, bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun warga umum. Pendekatan Pembangunan berbasis komunitas dapat dirancang menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Contoh saja, komunitas spasial secara sosiologis berpotensi menimbulkan persamaan kepentingan dan solidaritas antar sesama warga.

Seri 04 Webinar FISIP UI 2020 membahas “Era Baru: Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid – 19” pada Rabu (19/8). Narasumber, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc (Koordinator RC Urban Social Development Toward Inclusive Society LabSosio FISIP UI) dan Dr. Imam B. Prasodjo, M.A. (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI), sebagai pembahas, Raphaella D. Dwianto, M.A., Ph.D. (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI) dan dr. Pandu Riono, MPH., Ph.D. (Dosen Departemen Biostatistik dan Kependudukan FKM UI).

Menurut Prof. Paulus, cita-cita sosiologi adalah membangun kualitas kehidupan sosial-budaya tetapi semua masalah sosial selalu memiliki sisi obyektif dan subyektifas. Maka prinsip pembangunan di Era baru harus bersifat sosietal (sistemik-holistic), bukan sektoral dan harus memperhitungkan dinamika sosial seluruh warga  negara. Tidak sekedar membenahi pendekatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) untuk menghasilkan kedisiplinan masyarakat tetapi menyiapkan era baru “menata infrastruktur sosial”. Membenahi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bertujuan untuk menghasilkan kedisiplinan sosial untuk mematuhi protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak). Prinsip pendekatan KIE harus disesuaikan dengan stratifikasi, diferensiasi masyarakat dan pendekatan komunitas. Hukuman tidak perlu “mematikan” tetapi konsisten. Edukasi sosial harus menghasilkan kecerdasan sosial yang menghasilkan ketangguhan sosial.

“Membangun masyarakat yang cerdas dan tangguh perlu penataan sosietal secara mendasar, oleh karena itu perlu membangun infrastruktur sosial, organisasi civil society non birokrasi yang dibangun oleh pemerintah sebagai wadah bagi warga komunitas untuk menciptakan kohesi sosial, keberdayaan, kemandirian. Merupakan sel yang kuat  untuk menopang pembangunan masyarakat yang lebih luas. Infrastruktur sosial yang berbasis komunitas. Mengapa komunitas? Sebab komunitas adalah unit sosial yang relatif kecil dan memiliki solidaritas (bukan sekedar  toleransi) serta kohesi sosial yang kuat karena diikat oleh kesamaan kepentingan dan ciri  sosial secara sosiologis, ini penting ditengah perkembangan masyarakat yang  semakin kompleks dan individualistic,” jelas Prof. Paulus.

Menurut Imam perlunya branding perilaku baru, yaitu proses dimana identitas perilaku baru dikomunikasikan pada publik, branding juga menciptakan keterkaitan hubungan dengan kelompok sasaran terhadap perilaku baru terkait yang diperkenalkan seperti protokol kesehatan maupun new normal. Arti sebuah brand perilaku baru, menentukan pembedaan corak sebuah cara pandang dan perilaku baru yang berbeda dengan yang lain, mempengaruhi kesadaran yang mengarahkan kelompok sasaran terhadap perilaku baru terkait dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu masyarakat Indonesia dapat membangun ketangguhan komunitas dengan berprilaku sesuai protokol kesehatan yang himbau oleh pemerintah.

Gerakan Lokal Muhammadiyah di Kawasan Post-Suburban Depok

Gerakan Lokal Muhammadiyah di Kawasan Post-Suburban Depok

Promosi Doktor Asep Suryana dari Program Pascasajarna Departemen Sosiologi diadakan di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI pada Selasa (28/7) dengan predikat sangat memuaskan. Asep berhasil mendapatkan gelar Doktor Sosiologi setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Membangun Keadilan Kota Dari Bawah: Gerakan Lokal Muhammadiyah Di Kawasan Post-Suburban Depok”. Fenomena Muhammadiyah sebagai gerakan lokal di kawasan post-suburban dan dilihat sebagai salah satu aktor masyarakat perkotaan yang berkontestasi dalam rangka membangun keadilan kota dari bawah. Konstribusi institusi agama itu dilakukan melalui frase yang dirumuskan sebagai terbangunnya keadilan kota dari bawah. Pola kontestasi gerakan lokal Muhammadiyah tersebut ditempatkan sebagai studi kasus, dalam rangka memperlihatkan bekerjanya mekanisme agama sebagai pembentuk realitas sosial kota. Sekaligus, tesis agama sebagai pembentuk realitas sosial kota tersebut ditujukan untuk menolak pendekatan yang meletakan agama hanya sebagai fenomena reaksioner.

Menurut Asep, frase membangun keadilan kota tersebut merujuk pada dua kompenen, yaitu bertumpu konseptualisasi pada disertasi ini sebagai kontestasi aspirasional berjenjang dan konteks situasi sosial ekonomi masyarakat perkotaan Indonesia yang sedang tumbuh. Pada disertasi ini menggunakan urban religious aspiration sekaligus menyumbang tiga komponen konsep dalam pendekatan tersebut. Pertama mealui kasus lokal Muhammadiyah di post-suburban sebagai kelompok keagamaan di perkotaan yang bertumpu pada corak keagamaan yang mirip dengan teologi inner-wordly asceticism. Kedua, sebagai gerakan sosial keagamaan, Muhammadiyah memiliki orientasi inderness yang dikonseptualisasikan sebagai pandangan diri kolektif bahwa komunitas Muhammadiyah adalah bagian dari masyarakat dimana mereka berada. Ketiga, kontestasi aspirasional berjenjang  menjadi alat bantu untuk memperlihatkan bahwa ada penjenjangan dalam fenomena urban religion, bertumpu pada nature Muhammadiyah yang di design sebagai gerakan sosial-keagamaan yang trans-lokal.

Sebagai organisasi gerakan sosial keagamaan yang berarenakan kawasan post-suburban, Muhammadiyah lokal melakukan kontestasi asprirasional berjenjang dalam rangka membangun keadilan kota dari bawah dan hal tersebut di praktikan melalui lima mekanisme (1) filantropi (2) school improvement (3) strategi penjenjangan kehidupan sosial berorganisasi (4) sebagai kelompok kepentingan (5) strategi teritorialisasi. Kelimanya adalah mekanisme kontestasi apirasional berjenjang dalam kerangka mencapai target rekognisi, representasi dan redistribusi dalam situasi menguatnya paradoks post-suburbanisasi. Rekognisi bertujuan agar keberadaan gerakan lokal Muhammadiyah diakui sebagai fenomena normal oleh memori kolektof-masyarakat setempat. Representasi ialah kemampuan gerakan sosial lokal Muhammadiyah agar dirinya diperhitungkan dan memiliki perngaruh. Redstribusi adalah orientasi agar Muhammadiyah setempat sumber daya dari pihak eksternal. Redistribusi serupa dengan kesetaraan, representasi setara dengan demokrasi dan rekognisi dengan keanekaragaman atau diversity.

“Praktik filantropi Muhammadiyah lokal kawasan post-suburban sebagai fenomena ideology kesejahteraan muslim modernis kelas menengah. Sebagai upaya untuk mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraa sosial dalam masyarakat, Muhammadiyah mendorong pemajuan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendirian sekolah, membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan pelayanan sosial seperti klinik kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam rekognisi dan redistribusi, Muhammadiyah lokal kawasan post-suburban melakukan school improvement yaitu mendorong dan memfasilitasi berbagai jenjang pendidikan. Muhammadiyah menempatkan sekolah sebagai sarana kemajuan sosial dan purifikasi keagamaan sekaligus sebagai sarana filantropis bagi masyarakat bawah. Sebagai gerakan sosial-keagamaan, Muhammadiyah mendirikan sekolah agar para siswanya dapat memahami dan mengamalkan islam yang murni. Sekolah juga menyediakan akses ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik sehingga mengalami kemajuan sosial seperti kelompok sosial yang lain,” jelas Asep.

Stabilitas dan Perubahan Akibat Kebijakan Pelarangan Cantrang

Stabilitas dan Perubahan Akibat Kebijakan Pelarangan Cantrang

Disertasi ini membahas tentang stabilitas dan perubahan arena bisnis perikanan akibat kebijakan pelarangan cantrang. Arena bisnis maupun non-bisnis berinteraksi. Mereka memiliki beragam kepentingan dan saling bertarung didalam ketidakstabilan karena upaya mengamankan dan memproteksi bisnis mereka dari perubahan.

Ketidakstabilan arena bermula dari terbitnya kebijakan pelarangan cantrang. Kebijakan ini menjadi kontra produktif dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas arena bisnis perikanan yang sudah terbangun baik sebelumnya. Nelayan, pelaku usaha perikanan dan aktor lainnya melakukan beragam aksi protes dan perlawanan menuntut pembatalan kebijakan tersebut.

Topik tentang nelayan di Indonesia telah banyak dikaji dari beragam perspektif sosiologi. Kemiskinan nelayan merupakan topik yang paling sering dipotret dalam banyak penelitian. Umumnya, para peneliti berupaya melakukan eksplorasi marginalisasi struktural maupun permasalahan kultural yang melekat pada diri nelayan sebagai akar masalah kemiskinan.

Arena bisnis perikanan terbentuk dari relasi antar aktor secara kolektif, baik individu maupun organisasi yang berada pada market field. Relasi tersebut membentuk struktur field, struktur tersebut secara relatif tergambar melalui posisi aktor yang di konstruksi kembali oleh peneliti dalam bentuk topografi jaringan.

Posisi pada struktur jaringan menentukan seberapa lemah atau kuat power yang dimiliki oleh aktor. Mereka membentuk kelompok secara kolektif dengan menyesuaikan persamaan kepentingan strategis untuk bersaing dengan kelompok lainnya. Persaingan akan berakhir ketika salah satu aktor mendapatkan keuntungan strategis yang diperebutkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bisnis perikanan sebagai market field, dimana beragam aktor saling bertarung dan bekerja sama memperebutkan posisi dalam rangka eksistensi (sosial), dominasi (politik) dan akumulasi (ekonomi) secara langsung maupun tidak langsung.

Argumen ini ditunjukkan hasil emipiris penelitian yaitu perbedaan hasil pendapatan nelayan, lemahnya posisi nelayan dalam mengatur harga, potensi kerawanan adanya persaingan usaha tidak sehat dan monopoli usaha. Adanya perebutan posisi aktor yang berlangsung kontinyu menjelaskan adanya dinamika yang mengarah pada perubahan atau stabilitas pada bisnis perikanan.

Pengelompokan aktor sangat penting untuk menunjukan secara tegas siapa saja aktor terorganisir itu bertarung didalam field. Sebab field merupakan arena pertarungan yang menunjukan siapa kawan dan lawan yang harus dijelaskan secara terinci. Hasil penelitian menunjukan bahwa Menteri Susi Pudjiastuti menempai posisi sebagai incumbents.

Sementara posisi challengers ditempati oleh Agus Mulyono, RN Nelayan Blimbing, ANNI Lamongan dan ASPILA. Posisi presiden dan DPR sebagai governance units. Merekalah aktor yang memprakasai perubahan struktur arena bisnis perikanan terkait polemik cantrang.

Dinamika bisnis perikanan terkait dengan cantrang di deskripsikan berdasarkan perjalanan waktunya. Perubahan terjadi dari jaringan sederhana berubah semakin mengembang, baik terlihat dari komposisi dan posisi aktor didalam jaringan. Aktor yang terlibat menjadi semakin banyak dan relasi jaringan yang terbentuk semakin kompleks.

Disertasi yang berjudul “Arena Bisnis Perikanan: Stabilitas dan Perubahan Akibat Kebijakan Pelarangan Cantrang” berhasil di pertahankan di hadapan para penguji oleh Radhiatmoko dan berhasil mendapatkan gelar Doktor Sosiologi, pada Kamis (09/01) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Dinamika Penguasaan Tanah Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Yang Berdampak Pada Krisis Sosio-Ekologi Di Wilayah Teluk Kao, Maluku Utara

Pada Kamis (5/12) Saiful Totona berhasil menyandang gelar doktor Sosiologi, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Krisis Sosio-Ekologi: Dinamika Penguasaan Tanah dan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Wilayah Teluk Kao” di hadapan para penguji. Sidang promosi doktor Saiful Totona dilaksanakan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Hadir sebagai ketua sidang, Julian Aldrin Pasha Rasjid, M.A, Ph.D. Promotor dalam sidang doktor Saiful Totona adalah Prof. Dr. Dody Prayogo, MPSt. Sedangkan yang menjadi kopromotor adalah Dra. Francisia Saveria Sika Ery Seda, M.A., Ph.D. Sementara itu, anggota penguji terdiri dari Dedy Supriadi Adhuri, Ph.D., Dr. Deddy Heryono Gunawan., Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si., Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si., Dr. Ida Ruwaida, M.Si.

Fokus penelitian disertasi Saiful Totona adalah dinamika penguasaan tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada krisis sosio-ekologi di wilayah Teluk Kao, Maluku Utara. Krisis sosio-ekologi bukan hanya merupakan akibat langsung dari eksploitasi sumber daya alam tetapi telah terjadi sejak perubahan penguasaan tanah yang menciptakan ketimpangan dan retaknya relasi sosial.

Krisis sosio-ekologi yang terjadi akibat pencerabutan masyarakat atas tanahnya, pencemaran tanah, sungai dan laut sebagai sarana utama produksi-konsumsi. Limbah pertambangan juga diduga melahirkan beberapa penyakit aneh, gatal-gatal yang diderita masyarakat bahkan diduga mengakibatkan beberapa warga meninggal dunia. Kondisi-kondisi ini di perparah dengan retaknya hubungan antara masyarakat yang sering menimbulkan konflik kekerasan. 

Hasil studi ini menunjukan bahwa penguasaan tanah oleh negara dan perusahaan berlangsung di bawah paksaan dan kekerasan dengan melibatkan elit adat telah menciptakan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta retaknya relasi sosial dalam masyarakat.

Adapun eksploitasi sumber daya alam memiliki dampak negatif yang lebih luas bukan hanya menutup dan menghilangkan sarana produksi masyarakat terhadap tanah tetapi juga telah berdampak pada ketidakberlanjutan ekologi-pencemaran tanah, sungai dan laut yang mengakibatkan terganggunya keberlanjutan produksi-konsumsi masyarakat serta perubahan budaya.

Studi ini merekomendasikan agar regulasi perundang-undangan terkait penguasaan tanah dan eksploitasi sumber daya alam perlu ditinjau kembali agar dapat memulihkan krisis sosio-ekologi yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Teluk Kao, Maluku Utara.