Pilih Laman
Kriminolog Bicara: Kejahatan Pencucian Uang

Kriminolog Bicara: Kejahatan Pencucian Uang

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara – Seri 8” dengan tajuk “Kejahatan Pencucian Uang: Nafas Panjang Upaya Pemberatasan di Indonesia” yang dilaksanakan pada Jumat (12/6). Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, Dr. Priyono B. Sumbogo, M.Si (Dosen tidak tetap Departemen Krimonologi FISIP UI dan Pemimpin Redaksi Majalah Forum Keadilan), IJP R.Z. Panca Putra Simanjuntak, S.I.K, M.Si (Mahasiswa Doktoral  Departemen Kriminologi FISIP UI dan mantan Direktur Penindakan KPK), Dr. Davy Hendri, S.E, M.Si (Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang).

Pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber awal atau asal usul uang yang diperoleh dari berbagai bentuk kejahatan, misalnya dari hasil korupsi, penyuapan, penyelundupan, penipuan, penggelapan uang dan lain sebagainya. Pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Latar belakangnya karena tingginya tingkat korupsi di masa Orde Baru dan  di masa transisi demokrasi. Contoh kasus yang belum lama terjadi E-KTP pada tahun  2011-2012 dari nilai pekerjaan sebesar RP 5.841 triliun, dikorupsi mencapai RP 2.314 triliun. Selain itu faktor-faktor yang memungkinkan orang menerima uang hasil kejahatan sebagai hal biasa atau keterpaksaan.

Menurut Priyono, “kekuatan UU TPPU ( Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah memberi sanksi pidana penjara dan denda tertinggi, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak RP 10 miliar. Selanjutnya adalah penyitaan aset dan pembuktian terbalik, dalam pengusutan kasus TPPU penyidik dapat melakukan penyitaan aset walaupun belum terbukti sebagai tempat pencucian uang, pembuktian terbalik adalah terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, sesuai dengan Pasal 78 Ayat 1 dan Ayat 2, jika terdakwa tidak bisa membuktikan hartanya legal, maka secara definitive akan disita negara. Kemudian pemblokiran transaksi mencurigakan melalui PPATK (Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).”

“Contoh kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu PT Asuransi Jiwa Saraya, pengelolaan dana investasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar RP 16.807.283.375.000. Modus operandi nya adalah pengaturan dan pengendalian pengelolaan investasi saham dan reksa dana yang seharusnya dilakukan melalui komite investasi namun tidak di fungsikan, saham-saham yang dibeli dan dijual tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam serta tidak dilakukan analisa kulitas dan kompetensi oleh manajer investasi yang dipilih, menyetujui pembeli saham walaupun telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi yaitu maksimal 2,5% dari saham beredar, melakukan perubahan kebijakan investasi kerjasama dengan tujuan memudahkan proses pengelolaan dana PT Asuransi Jiwa Saraya,” jelas Prapanca.

Davy menjelaskan, ”laundered money lebih disukai para kriminal jika tidak di laundry maka akan mudah tertangkap sehingga tidak bisa menikmati hasil kriminalitas. Money laundering pada dasarnya adalah segala cara untuk menikmati (secara legal) uang hasil tindak kriminal. Menurut PBB, secara global setiap tahun, nominal uang yang di laundering setara dengan 2-5% GDP dunia atau sekitar US $1,6-4 triliun. Pemisahan atau pelapisan (layering) adalah tahap berikutnya dimana uang hasil tindak pidana itu dipindahkan, disebarkan dan disamarkan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usulnya, layering dapat dilakukan dengan mentransfer uang hasil pidana ke manapun secara berkali-kali sehingga sulit dilacak”.

Tindak pidana pencucian uang atau korupsi yang dilakukan mereka yang memiliki kedudukan sosial dan pengetahuan yang tinggi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan keuntungan, dilakukan dengan cara rumit. Sehingga penerapan TPPU menjadi strategi utama dalam proses penegakan hukum yang perlu untuk terus disempurnakan dalam rangka menjaga perekonomian Indonesia.

Representasi Human Security dalam Seni Kontemporer

Representasi Human Security dalam Seni Kontemporer

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk ”Defining Nurani #3: Representasi Human Security dalam Seni Kontemporer” pada Kamis (18/6). Sebagai pembicara, Sally Texania (Kurator Seni Independen dan Alumni S2 HI FISIP UI 2010), sebagai pembahas Evi Fitriani, PhD (Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI) dan sebagai moderator Shofwan Al Banna C, Ph.D (Staf pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI). Pada dialog daring ketiga ini Sally memaparkan element human security melalui seni rupa.

“Secara garis besar human security adalah kebebasan dari ketakutan, keinginan dan hidup bermartabat. Dalam hal seni, ternyata seni juga mempunyai fungsi sosial melalui tindakan kesenian modern maupun kontenporer. Disni saya juga akan menjelaskan sedikit tentang sejarah seni rupa Indonesia. Dimulai dari lukisan Raden Saleh sedikit banyak merepresentasikan pergulatan bangsa Indonesia di masa penjajahan. Pada lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Diponegoro tahun 1857, kritik terhadap penjajah sangat halus melalui lukisannya, terlihat dari kepala orang Belanda yang dibuat besar,” jelas Sally.

Terlihat juga pada karya seni Pablo Picasso yang berjudul Guernica pada tahun 1937, tergambarkan bagaimana kebrutalan perang dunia, lukisan tersebut menggambarkan tragedi di kota Guernica yang di bom oleh Nazi. Setelah karya ini di pamerkan di Prancis, awareness tentang perang menjadi lebih besar, jadi meskipun melalui representasi lukisan sudah memberikan efek tersebut. Setelah lukisan-lukisan masa perang, di Indonesia pada tahun 60an memasuki Depolitisasi Seni. Lukisan pada era ini sudah telihat abstrak dengan garis-garisnya yang tegas. Seniman-seniman yang aktif pada era Soekarno ini juga banyak yang melarikan diri dari pulau Jawa terutama karena afiliasi dengan politik. Pada saat itu juga sosial politik dunia juga memperngaruhi perkembangan seni rupa di Indonesia.

Sally juga menjelaskan, pada seni kontenporer saat ini, museum sebagai ruang publik yang harus merangkul masyarakat dan mungkin sebagai bagian dari solusi isu human security. Seni rupa pada tahun 2000an memang paling sering soal imigran, seperti yang terlihat dalam lukisan Kehinde Wiley yang berjudul Ship of Fools pada tahun 2017. Karya-karya ini menyakut banyak aspek, bisa di lihat secara luas dan mendalam, termasuk aspek human security juga. Seni juga merekam dan mengekspresikan secara aesthetic keinginan manusia untuk meraih freedom from fear dan hidup bermartabat.

Pemberdayaan Sektor Informal di Masa Pandemi Covid-19

Pemberdayaan Sektor Informal di Masa Pandemi Covid-19

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI mengadakan diskusi online bertajuk “Pemberdayaan Sektor Informal di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial” yang akan dilaksanakan pada Sabtu (13/6) 2020.  Sebagai pembicara dalam diskusi ini, Dini Widinarsih, Ph.D (Dosen Dept. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI), Yurita Puji A., S.IKOM., M.T (Praktisi Produk KUKM & Mahasiswa S3 Dept. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI), Dr. Sari Viciawati Machdum (Dosen Dept. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI). Sebagai moderator: Ni Luh Putu Agastya, MSW. (Dosen Dept. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI & Mahasiswa S3 Pekerjaan Sosial University of Melbourne). Diskusi ini dilakukan melalui kanal Youtube Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial.

“Dampak dari Work From Home (WFH) sektor informal merasa terancam kehilangan nafkah seperti ojek online, pedagang dan lain sebagainya. Saya mempunyai contoh kasus sektor informal lainnya yaitu petani buah Cianjur yang kehilangan nafkah karena buah beku hasil panennya kehilangan pelanggan utama di kantin-kantin kantor dan sekolah. Sehingga saya berfikir untuk membuat donasi sinergi dengan kelompok penyandang disabilitas  di Bandung untuk membeli buah beku tersebut yang kemudian disalurkan ke panti asuhan penyandang disabilitas” jelas Dini.

Dini menambahkan, maka dari itu pentingnya pemberdayaan/empowerment. Perilaku yang didasari kesadaran diri di level power dimana hidup adalah untuk bermakna dan bermanfaat bagi semesta. Perilaku kesadaran diri level power diawali dengan kesadaran sebagai makhluk yang mampu memilih, menentukan pilihan terutama dalam memilih menyikapi realita, kebenaran dan kesalahan. Kesadaran utuh sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritual sebagai makhluk ciptaan-Nya. Perspektif dari Ilmu Kesejahteraan Sosial, memperlakukan manusia sebagai subjek, didasari respect and love. Menjunjung tinggi prinsio kesetaraan/equalityI. Serta mengutamakan bekerjasama dengan prinsip partisipatif/partisipatoris.

Yurita menjelaskan “dampak pandemi Covid-19 terhadap perilaku pasar. Selama Covid-19 jelas berdampak penurunan di berbagai bisnis lalu menurunnya pemasukan, sehingga terjadi PHK di berbagai perusahaan. Namun hal ini bisa di hindari jika melihat peluang. Produk kesehatan dan kebersihan diri meningkat drastis selama pandemi Covid-19, seperti antiseptic, hand sanitizer, wet tissue, masker dan lain sebagainya, hal ini bisa menjadi perusahaan untuk membuat produk tersebut dengan pelatihan yang terkait dengan pembuatannya. Perubahan juga terjadi dari perilaku konsumen yang lebih sering belanja online selama pandemi Covid-19, perusahaan dan pengusahan harus cermat akan hal ini.”

“Kondisi koperasi dan UMKM terdampak Covid-19 seperti industri makanan industri kreatif, industri pariwisata dan lainnya. Pekerja disektor usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi kelompok yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19, sektor usaha UMKM yang paling banyak merumahkan pekerjanya yakni industri pariwisata. Dalam industri makanan, mengiklankan yang menunjukan kebersihan produk dan menjual bahan mentah dengan cara memasaknya. Untuk industri kreatif, ada unsur CSR, perduli lingkungan dan produk di sesuaikan dengan kondisi pandemi. Serta industri pariwisata bisa melakukan perubahan sistem bisnis dengan  strategi minimalisir kerugian dan segera menyesuaikan dengan aturan pemerintah,” jelas Yurita.

Yurita juga menambahkan, sebagai pengusaha baik besar maupun kecil jiwanya harus bisa untuk kuat dan memiliki kemampuan untuk berkembang dalam kondisi apapun, pengusaha seharusnya sudah terbiasa dengan ritme pemikiran yang cepat untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

Kasus George Floyd Jangan Sampai Terjadi di Indonesia

Kasus George Floyd Jangan Sampai Terjadi di Indonesia

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi online “Kriminolog Bicara – Seri 7” dengan tajuk “Kasus George Floyd dan Kepolisian: Jangan Sampai Terjadi di Indonesia” yang dilaksanakan Jumat (12/6). Sebagai pembicara dalam diskusi ini, Andrea H. Poeloengan, S.H., M.Hum., MTCP. (Komisioner Komisi Kepolisian Nasional), Komjen Pol (P) Drs. Ahwil Luthan, M.Si. (Mantan Irwasum POLRI), Dr. Mohammad Kemal Darmawan, M.Si. (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI).

Pada 25 Mei 2020, George Floyd seorang pria Afria-Amerika, meninggal ketika ditangkap oleh polisi. Rekaman video pengamat kejadian menunjukan bahwa seorang polisi kulit putih menjepit Floyd ke tanah saat dia diborgol. Lutut petugas polisi menekan bagian belakang leger Floyd selama lebih dari delapan menit, bahkan setelah Floyd kehilangan kesadaran. Dalam video tersebut Floyd terdengar berkata “tolong saya tidak bisa bernapas”.

Dampak dari kejadian tersebut, dem berujung penjarahan dan pembakaran, gelombang protes dan huru-hara, diberlakukan jam malam, ribuan polisi, tentara dan pasukan garda nasional diterjunkan. Aksi masyarakat Amerika mengadakan petisi Justice for George Floyd, tagar Blackout Tuesday serta solidaritas artis dan atlet dunia.

Ada beberapa isu penting terkait pentingnya kasus George Floyd, dalam diskusi online yang diadakan Departemen Kriminologi dibahas isu penggunaan kekuatan yang berlebihan dari polisi. Tindakan dan penggunaan kekuatan kepolisian adalah upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hokum yang berlaku untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa, harta benda atau kehormatan kesusilaan guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

“Kekuatan polisi digunakan untuk melindungi keselamatan diri sendiri atau orang lain dari bahaya, untuk mencegah pelaku melarikan diri, untuk mencegah perusakan properti negara, mencegah atau memadamkan gangguan. Kekuatan apapun yang membawa risiko besar yang mungkin akan mengakibatkan kematian seseorang. Ada beberapa mekanisme pengendalian bagi petugas POLRI untuk tidak melakukan kekuatan polisi yang berlebihan dengan pengendalian internal petugas polisi, seperti rekrutmen, peltihan, nilai-nilai kepolisian serta lembaga pengawasan POLRI,” jelas Kemal.

Ahwil menjelaskan sistem kepolisian di Amerika adalah sistem kepolisian terpisah atau berdiri sendiri, kelemahan dari sistem tersebut adalah pengawasan yang sifatnya lokal, tidak ada standar profesionlisme masing-masing daerah, penegakan hokum terpisah atau berdiri sendiri dalam arti tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain. Sedangkan sistem kepolisian Indonesia adalah sistem terpusat, adanya standarisasi, pengawasan berjenjang dan berlapis mulai dari Polse, Polres, Polda sampai ke Mabes POLRI serta pengambilan keputusan yang sangat cepat karena satu komando.

Menurut Andrea “kasus George Floyd jangan sampai terjadi di Indonesia karena berdasarkan pasal 30 ayat 4 UUD 1945, kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, betugas melindungi, mengayomi, melayanin masyarakat serta menegakan hukum.”

Kriminologi: Privatisasi Lapas

Kriminologi: Privatisasi Lapas

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara-Seri 5” dengan tajuk “Privatisasi Lapas: Apakah Menyelesaikan Masalah?” yang  dilaksanakan pada Kamis (21/05), diskusi ini akan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom.

Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain: Dr. Leopold Sudaryono (Alumnus S3 Kriminologi FISIP UI, Konsultan pada Bappenas), Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP, M.Si. (Mantan Sesdirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Alumnus S2 Kriminologi FISIP UI), Dr. Josias Simon Runturambi, M.Si. (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI dan Ketua Program Studi Ketahanan Nasional SKSG UI).

Menurut Josias privatisasi adalah tindakan mengurangi peran sektor public dan meningkatkan peran sektor public dan meningkatkan peran sektor swasta dalam aktivitas atau kepemilikan asset-aset organisasi. Perubahan peran pemerintah dari peran pengelola menjadi regulator, bebas dari benturan kepentingan. Manfaat privatisasi adalah pada investasi, sumber daya manusa dan bersaing. Daya Tarik privatisasi penjara berkembang pesat meski terjadi pro kontra.

“Pengertian privatisasi penjara adalah pemerintah mengkontrak perusahaan swasta untuk mengelola fasilitas pemidanaan melalui proses tender. Serta pemerintah memiliki daftar hak dasar yang wajib disediakan oleh kontraktor kepada penghuni penjara dan dari daftar hak dasar tersebut, ditentukan biaya pelayanan per-napi,” jelas Leopold.

Leopold menjelaskan “motivasi utama adalah untuk menghemat anggaran negara. Pemberian layanan oleh swasta dianggap lebih efisien dan mudah dikontrol dibandingkan pemberian layanan oleh instansi pemerintah. Misalnya penjara milik pemerintahan di West Australia, setiap harinya dihabiskan biaya $270 untuk setiap napi, sementara di penjara swasta Acacia, Perth biaya hanya abis $182 untuk setiap napi”.

“Kontrak penjara kepada operator swasta dapat menghemat uang negara. Di sisi lain adanya ke khawatiran bahwa hak dan perawatan narapidana akan dikompromikan. Artinya jaminan akan perlindungan terhadap narapidana, yang meliputi keamanan, kesejahteraan serta kesehatannya dapat di kalahkan oleh motif ekonomi. Kecenderungan inilah yang di khawatirkan akan terjadi manakala pengurusan narapidana diserahkan kepada swasta yang motivasinya adalah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri bukan perlindungan kepada narapidana,” jelas Dindin.

Idealnya perusahaan swasta juga mempunyai kepedulian untuk ikut serta dalam memberi kesempatan agar narapidana dapat bekerja dan mendapat upah sesuai standar yang berlaku didaerah masing-masing. Contohnya hasil produksi narapidana ada yang sudah di ekspor ke berbagai negara melalui program e-commerce.