Pilih Laman
Halal Bihalal Virtual Alumni FISIP UI

Halal Bihalal Virtual Alumni FISIP UI

Halal bihalal adalah kegiatan yang rutin diadakan setelah bulan suci Ramadan atau setelah hari raya Idul Fitri. Dalam acara halal bihalal ini, para alumni berkesempatan untuk saling bersilaturahmi serta saling memaafkan satu sama lain walaupun melalui internet. Hadir dan turut memberikan sambutan pada halal bihalal virtual ini, di antaranya adalah: Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc (Dekan FISIP UI), Binsar Tobing (Ketua Iluni FISIP UI), Prof. Dr. Dody Prayogo (Wakil Dekan Bidang Pendidikan).

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, alumni FISIP UI mengadakan halal bihalal yang diadakan pada Sabtu (30/05). Berbeda dari tahun sebelumnya, pada halal bihalal tahun ini alumni FISIP UI harus melakukan silaturahmi melalui sambungan internet, menggunakan aplikasi zoom yang di hadiri oleh 177 alumni FISIP UI dari berbagai angkatan.

Sebagian wakil alumni masing2-masing Jurusan/Departemen, yg memberikan sambutan adalah: Ira Wibowo (Kom 86); Dubes Ade Padmo Sarwono (Pol 81); Sita (Adm 88); Debbie Sumual, (Krim 90); Handoko Hendroyono (Kessos 83); Dr. Endang Mariani (Antrop 84); Konjen Vancouver, Tuti Irman (HI 85).

Dekan FISIP UI, Arie Setiabudi Soesilo, memberikan ucapan terimakasih kepada alumni yang telah membantu pedagang kantin FISIP UI dan mahasiswa FISIP UI yang terdampak situasi sulit seperti saat ini, terdampak situasi Covid-19.  Serta ia juga menghimbau untuk tetap jaga kondisi, jaga kesehatan di tengah pandemic Covid-19 ini terjadi.

Kriminologi: Privatisasi Lapas

Kriminologi: Privatisasi Lapas

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara-Seri 5” dengan tajuk “Privatisasi Lapas: Apakah Menyelesaikan Masalah?” yang  dilaksanakan pada Kamis (21/05), diskusi ini akan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom.

Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain: Dr. Leopold Sudaryono (Alumnus S3 Kriminologi FISIP UI, Konsultan pada Bappenas), Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP, M.Si. (Mantan Sesdirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Alumnus S2 Kriminologi FISIP UI), Dr. Josias Simon Runturambi, M.Si. (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI dan Ketua Program Studi Ketahanan Nasional SKSG UI).

Menurut Josias privatisasi adalah tindakan mengurangi peran sektor public dan meningkatkan peran sektor public dan meningkatkan peran sektor swasta dalam aktivitas atau kepemilikan asset-aset organisasi. Perubahan peran pemerintah dari peran pengelola menjadi regulator, bebas dari benturan kepentingan. Manfaat privatisasi adalah pada investasi, sumber daya manusa dan bersaing. Daya Tarik privatisasi penjara berkembang pesat meski terjadi pro kontra.

“Pengertian privatisasi penjara adalah pemerintah mengkontrak perusahaan swasta untuk mengelola fasilitas pemidanaan melalui proses tender. Serta pemerintah memiliki daftar hak dasar yang wajib disediakan oleh kontraktor kepada penghuni penjara dan dari daftar hak dasar tersebut, ditentukan biaya pelayanan per-napi,” jelas Leopold.

Leopold menjelaskan “motivasi utama adalah untuk menghemat anggaran negara. Pemberian layanan oleh swasta dianggap lebih efisien dan mudah dikontrol dibandingkan pemberian layanan oleh instansi pemerintah. Misalnya penjara milik pemerintahan di West Australia, setiap harinya dihabiskan biaya $270 untuk setiap napi, sementara di penjara swasta Acacia, Perth biaya hanya abis $182 untuk setiap napi”.

“Kontrak penjara kepada operator swasta dapat menghemat uang negara. Di sisi lain adanya ke khawatiran bahwa hak dan perawatan narapidana akan dikompromikan. Artinya jaminan akan perlindungan terhadap narapidana, yang meliputi keamanan, kesejahteraan serta kesehatannya dapat di kalahkan oleh motif ekonomi. Kecenderungan inilah yang di khawatirkan akan terjadi manakala pengurusan narapidana diserahkan kepada swasta yang motivasinya adalah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri bukan perlindungan kepada narapidana,” jelas Dindin.

Idealnya perusahaan swasta juga mempunyai kepedulian untuk ikut serta dalam memberi kesempatan agar narapidana dapat bekerja dan mendapat upah sesuai standar yang berlaku didaerah masing-masing. Contohnya hasil produksi narapidana ada yang sudah di ekspor ke berbagai negara melalui program e-commerce.

Manajemen Data dan Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

Manajemen Data dan Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

Unit Kajian Kesejahteraan Sosial LP2SP (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik) FISIP UI bekerja sama dengan Knowledge Management Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). mengadakan Webinar: “Manajemen Data Dan Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial: Pembelajaran Di Tengah Pandemi Covid-19” pada Selasa (19/05).

Nur Budi (Kabid Kompensasi Nonpangan, Kemenko PMK) menjelaskan fokus yang paling utama saat ini adalah pada jaringan pengamanan sosial yang menurunkan daya beli masyarakat disebabkan oleh oleh peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Usaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan jaringan pengaman nasional, yaitu peningkatan dan perluas kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu pra-kerja, pembebasan tagihan listrik dan tambahan bantuan subsidi selisih bunga.

Peran Kemenko PMK sebagai tim pengendali mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan jaringan pengamanan sosial stimulus Covid-19 ini peran Kemenko PMK, yaitu anggaran, pengaduan, target data penerima, mekanisme dan sosialisasi.

“Bantuan program sembako kepada 15,2 juta keluarga penerima manfaat, yang semula RP 150.00 menjadi RP 200.00 hingga bulan Desember. Subsidi listrik memiliki sasaran 450 VA yang jumlahnya 24 juta pelanggan akan di gratiskan selama 3 bulan (April, Mei, Juni) dan 900 VA yang jumlahnya 7 juta pelanggan akan di diskon 50% untuk bulan April, Mei, Juni. Bantuan sosial tunai khusus bagi keluarga rentan terdampak Covid-19 di 33 Provinsi, terdapat 9 juta keluarga yang akan mendapatkan RP 600.000 per keluarga per bulan dalam bentuk uang,” jelas Nur Budi.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. (Guru Besar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI) mengatakan bagaimana kita menempatkan jaminan sosial dan bantuan sosial itu menjadi bagian yang berperan dalam menggulirkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini.

“Pemerintah pun sudah all out mengerahkan berbagai program sebagai bantalan sosial atau elemen yang diharapkan dapat menstimulasi ekonomi dan juga dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Persoalannya bukan hanya ketersediaan dana saja, tapi bagaimana kehandalan data untuk memastikan seluruh sarana yang di sediakan oleh negara bisa betul-betul dimanfaatkan oleh kategori dan target group yang paling membutuhkan.” Jelas Prof. Bambang.

Ada tiga elemen skenario sosial penanggulangan Covid-19 menurut Prof. Bambang yang pertama adalah distribusi skema bantuan sosial, yang kedua mobilisasi dukungan keluarga dan komunitas, yang ketiga reorientasi atau revitalisasi ekonomi lokal. Hal positif dari elemen tersebut ada pada penguatan produksi lumbung pangan dan penguatan modal usaha, tetapi juga memiliki keterbatasnya mobilisasi serta puncak penularan Covid-19. Indonesia harus bisa mengandalkan sumber pangan lokal, membangun lumbung-lumbung pangan agar tidak bergantung pada import dari negara lain, jika nantinya terjadi defisit pada ketersediaan bahan pangan.

Mengatasi dan Mencegah Dampak Covid-19 Pada Anak dan Individu Rentan

Mengatasi dan Mencegah Dampak Covid-19 Pada Anak dan Individu Rentan

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara – Seri 4” dengan tajuk “Anak: Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga Pula di Era Pandemi” yang dilaksanakan pada Kamis (14/05). Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini yaitu, Dr. Ida Ruwaida, M.Si. (Dosen Departemen Sosiologi dan Manager Riset, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat FISIP UI), KBP Dr. Sulastia, M.Si (Pamen Polri dan Alumnus S3 Kriminologi FISIP UI), dan Dr. Ni Made Martini Putri, M.Si. (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI dan Direktur PUSKAPA UI).

Sebagai tanggapan terhadap Covid-19, pemerintah telah menerbitkan sejumlah paket kebijakan. Pemerintahan daerah juga menanggapi lewat berbagai kebijakan dan program masing-masing daerah. Komitmen pemerintah untuk membantu warganya jelas terlihat namun masih terbatas pada yang miskin, hampir miskin dan sakit.

Selain menuntut kecepatan, situasi ini memang luar biasa. Situasi ini akan berdampak panjang pada kesentosaan penduduk termasuk pada keadaan kesehatan, mental, ekonomi dan sosial. Paket kebijakan Covid-19 tidak akan efektif dalam meringkankan penderitaan dan menangani kebutuhan orang-orang yang terkena dampak, terutama anak-anak dan kelompok rentan tanpa pengaturan implementasi yang memadai.

Cara menanggapi kedaruratan serta mempersiapkan pemulihan dan rehabilitasi pandemic Covid-19 sekarang menentukan seberapa dapat mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan.

Anak-anak, lansia dan difabel adalah yang rentan selama dalam pandemic Covid-19 ini. Terdapat sekitar lima juta jumlah RT dengan anggota anak dibawah 5 tahun, 6 juta jumlah RT dengan anggota lansia dan 7 juta jumlah RT dengan anggota difabel. Data tersebut di 10 wilayah yang terdampak seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, NTB, Bali, Kalimantan Selatan dan Papua per 27 April.

Meski estimasi sulit diperoleh, jaringan pengaman harus melebar dan merapat bagi kelompok khusus yang tersembunyi, seperti anak ditempat penahanan/penjara, anak jalanan, anak panti asuhan, anak dalam rumah tangga berisiko kekerasan.

Secara umum tentunya PUSKAPA UI merekomendasikan agar pemerintah: (1) meneruskan PSBB sambil memastikan bahwa tata kelola perlindungan semua warga terutama yang rentan sampai dengan situasi penyebaran dapat benar-benar terkendali, (2) menyiapkan tata kelola pengadaan dan penyebarluasan obat dan vaksin Covid-19 setelah ditemukan, (3) mengalihkan sumber daya pada penguatan kapsitas layanan dan jaminan kesehatan serta pelebaran dan perapatan jaringan pengamanan sosial.

Kriminologi: Aksi Terorisme selama Pandemi Covid-19

Kriminologi: Aksi Terorisme selama Pandemi Covid-19

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring dengan tema “Aksi Terorisme Meningkat Selama Era Pandemi: Mengapa?” yang dilaksanakan pada (7/05). Sebagai pembicara dalam diskusi yaitu, Prof. Dr. Hamdi Muluk, Psikolog (Dosen Fakultas Psikologi UI), Dr. Didik Novi Rahmanto, SIK, M.Si (Perwira Densus-88 POLRI dan Alumnus S3 Kriminologi FISIP UI) dan Ferdinand Andi Lolo, SH. LLM, Ph.D. (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI).

Prof. Hamdi menjelaskan kategori kelompok radikal khususnya di Indonesia, yang pertama kaum takfiri yang menganggap kelompok lain sebagai kafir, berbeda pandangan dari mereka disebut kafir, ini termasuk radikal keyakinan. Kedua kelompok jihadis yang membunuh orang lain atas nama islam, mereka melakukan tindakan di luar hukum, ini radikal dalam tindakan. Serta yang ketiga kelompok yang ingin mengganti ideologi negara dengan menegakan Negara Islam atau Khalifah, ini adalah radikal politik.

Terorisme dapat terjadi tanpa melihat situasi dan kondisi, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Terdapat alasan dan modus bagaimana terorisme dapat berkembang sebagaimana layaknya situasi normal di masa lalu. Aktivitas kelompok terror di Indonesia selama pandemic Covid-19, ada beberapa respon terhadap situasi Covid-19 outbreak jaringan terorisme yang ada di Indonesia.

“Mereka (kelompok terorisme) berafiliasi dengan ISIS mengikuti seruan dengan meningkatkan aktivitas baik persiapan maupun serangan dan mereka yang berafiliasi dengan Alqaedah juga mengikuti anjuran untuk menjaga agar jamaahnya tidak terdampak Covid-19 dan lebih aktif dalam pengumpulan donasi dengan cover bantuan kemanusiaan di masa pandemic ini,” jelas Didik Novi.

Didik Novi juga menjelaskan pada 10 April 2020, penegakan hukum dilaksanakan terhadap jaringan kelompok Zulfiqar Rachman yang tersebar di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Kelompok ini juga membuat senjata api dan bom rakitan serta menyusun rencana aksi terror.

Selain itu ancaman terror nasional selama pandemic Covid-19 adalah serangan terror dalam situasi kacau yang dapat dipicu terutama jika krisis di masyarakat yang menyebabkan situasi kacau misalnya PSBB (Pembatasan Sosial Sekala Besar) yang rentan dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk memperkeruh suasana. Serta ancaman teroris yang terinfeksi, terror ini mengidentifikasikan seseorang yang terinfeksi virus dan kemudian menggunakan orang tersebut untuk menginfeksi orang (Bio Terrorism Attack).

Keamanan di Indonesia juga perlu mempunyai strategi diantaranya “perlu penguatan SOP di lapas atau remand security, mewaspadai peningkatan potensi kerusuhan di lapas karena pembebasan narapidana. Masalah pandemic Covid-19 dan konflik di lapas itu sendiri yang dapat menciptakan kepanikan, termasuk diantara narapidana. Tetap dilakukan pengamanan terhadap obyek-obyek vital. Monitor pergerakan cyberspace, meningkatkan upaya kontra radikalisasi dan deradikalisasi, serta sinergitas antara stake holder” jelas Prof. Hamdi.

Pada dasarnya jaringan teroris tidak mengenal wabah penyakit, tetapi mereka bisa memanfaatkan suasana yang terjadi contohnya seperti saat ini sedang terjadinya pandemic Covid-19 di Indonesia.