Pilih Laman
Direktur Puskapol FISIP UI: Pemerintah Dalam Tekanan

Direktur Puskapol FISIP UI: Pemerintah Dalam Tekanan

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana, menduga pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang membela Presiden Joko Widodo muncul karena pemerintah dalam tekanan.

Ia menilai sikap pemerintah terkait penanganan Covid-19 masih mendapat sorotan negatif dari masyarakat. “Dugaan saya tekanan dari publik ada,” katanya.

Aditya menjelaskan sebagai bagian dari koalisi pemerintah, wajar jika Prabowo berpidato seperti itu. Menurut dia, pidato menteri pertahanan ini untuk menafikan berbagai keraguan terhadap sikap pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Bisa jadi di kalangan pemerintah beranggapan perlu ada sosok di luar Pak Jokowi, yang menjadi bagian pemerintah, untuk mem-back up. Sehingga dugaan saya Pak Prabowo dimunculkan,” katanya.

Melalui akun media sosialnya, Prabowo menyampaikan jika Jokowi selama ini berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. “Selama saya menjadi bagian kabinet beliau (Jokowi), saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” katanya, kemarin.

Prabowo pun meminta kader Partai Gerindra untuk mengikuti langkahnya percaya pada pemerintahan Jokowi. “Percayalah kepada pimpinanmu, pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” ucap dia.

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1334648/prabowo-bela-jokowi-pengamat-pemerintah-dalam-tekanan/full&view=ok

Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia

Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia

Center for International Relations (CIREs) FISIP UI, menyelenggarakan diskusi terbuka untuk umum dengan mengangkat isu aktual “Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia” yang diselenggarakan pada Selasa (10/03) di Miriam Budiarjo Research Center (MBRC) FISIP UI.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengirimkan surat pengunduran diri kepada Raja Malaysia, Yang DiPertuan Agung Abdullah, pada Senin (24/02). Hal ini menjadi babak baru sekaligus ujian bagi koalisi Pakatan Harapan yang memenangkan pemilihan umum pada 9 Mei 2018, setelah mengalahkan pesaing mereka, Barisan Nasional.

Langkah mendadak Mahathir membuat Pakatan Harapan semakin goyah, sebab sebelumnya mereka juga sudah diterpa sejumlah masalah yang memicu keretakan. Salah satu masalah utama yang terus diperdebatkan di dalam tubuh Pakatan Harapan adalah soal pemindahan kekuasaan dari Mahathir kepada Anwar.

Sejumlah faksi di Pakatan Harapan bersikap berseberangan terkait masalah tersebut. Ada yang mendesak Mahathir untuk segera mengundurkan diri. Sedangkan lainnya meminta hal itu tidak perlu dibahas karena menjadi kewenangan penuh Mahathir.

Pada bulan Maret 2020 Muhyiddin Yassin, Presiden Partai Pribumi Malaysia Bersatu (Partai Bersatu) yang juga mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Pakatan Harapan resmi dilantik sebagai Perdana Menteri kedelapan Malaysia. Pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan serta sumpah simpan rahasia sebagai perdana menteri tersebut berlangsung di Balai Singgahsana Kecil, Istana Negara. Muhyiddin langsung dilantik oleh Raja Malaysia atau Yang Dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

“peralihan kekuasaan dari Mahathir ke Muhyiddin menjadikan keadaan Malaysia sekarang ini tidak stabil karena Muhyiddin kesukaran dalam memilih Menteri. Muhyiddin harus memilih di kalangan UMNO tetapi dia sudah berjanji tidak akan memilih mereka yang tidak bersih, sementara sebagian besar tokoh UMNO sedang diselidiki terkait kasus korupsi,” jelas Cecep Hidayat.

Cecep Hidayat juga mengatakan, kabinet Perikatan Nasional Perdana Menteri Muhyiddin hanya 19% (6 dari 31 Menteri) berasal dari kelompok ras minoritas. Hanya ada satu Cina dan satu India, kontras jika dibandingkan dengan populasi Cina yang 20,6% dan India yang 6,2%. Representasi kelompok ras, perempuan dan generasi muda pada kabinet Perikatan Nasional Perdana Menteri Muhyiddin lebih sedikit jika dibandingkan dengan kabinet Perdana Menteri terdahulu, Mahathir.

Impact perubahan politik Malaysia pada demokrasi Malaysia dan kebijakan luar negeri nya. Kalau dari politik domestiknya, politik identitas akan selalu memainkan peranannya, politik islam sangat kuat dimainkan. Dalam kebijakan luar negeri Malaysia pro terhadap kepentingan islam. Lebih memerhatikan isu-isu tentang islam seperti Rohingya,” jelas Rakhmat Syarip.

Tantangan Pemilu Berintegritas: Penyelenggara dan Pelanggaran Etika dalam Pemilu di Indonesia

Tantangan Pemilu Berintegritas: Penyelenggara dan Pelanggaran Etika dalam Pemilu di Indonesia

Pemilu mensyaratkan adanya para penyelenggara pemilu yang berintegritas tinggi unutuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak. Apabila ada para penyelenggara pemilu lemah yang ditunjukkan dengan keberpihakan dan ke-tidak netral-an dalam penyelenggaraan tersebut, maka besar potensi untuk menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas.

Penyelenggaran pemilu yang dimaksud adalah terdiri atas anggota KPU, anggota Bawaslu dan segenap jajaran dibawahnya. Sejak reformasi 1998, pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahaan kelembagaan yang signifikan. Salah satunya adalah pembentukan penyelenggaraan pemilu yang mandiri dan bebas dari intervensi kepentingan politik.  

Pada kenyataannya, fakta pada lapangan pemilu banyak kecurangan dan banyak hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh oknum panitia pemilu maupun oleh pemilih. Isu seperti ini memang menjadi sangat sensitif terlebih lagi pada saat pemilu 2019. Isu tentang manipulasi dan malpraktik pemilu masih banyak dilakukan.

Dr. Aditya Perdana selaku Dosen Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI menjelaskan, “begitu banyak persoalan terjadi, banyak pelanggaran etika dalam pemilu yang terjadi dalam periode 2013-2017. Saya akan memaparkan beberapa kasus yang terjadi di empat daerah di Indonesia maupun diluar Indonesia yakni Aceh Barat Daya, Nias Selatan, Jayapura, Karawang dan Malaysia”.

Aceh Barat Daya

Ketua KIP (Komite Independen Pemilu) Aceh Barat Daya, M. Ja’far di berhentikan secara tetap oleh DKPP karena terbukti melanggar etika kemandirian yakni pernah menjabat sebagai salah satu pengurus Partai Aceh dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Disamping itu Ja’far pernah menjadi tim sukses salah satu kandidat di Aceh Barat Daya.

Aditya menambahkan, “setelah itu Ja’far dipecat oleh DKPP pada tahun 2016. Dalam temuan kami, Ja’far memang tidak menyatakan sebagai titipan dari Partai Aceh yang memang sengaja dilakukan untuk persiapan pemilu karena sepenuhnya keinginan pribadi. Namun kami beranggapan berbeda karena proses seleksi yang juga sepenuhnya melibatkan anggota DPRA tentu sulit dibantah adanya keterlibatan partai dalam penentuan komisioner terpilih tersebut”.

Nias Selatan

Panwaslu Kabupaten Nias Selatan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di puluhan TPS dalam pemilu 2014 lalu. Bawaslu RI juga melakukan monitoring secara langsung terhadap Kabupaten Nias Selatan dan sempat merekomendasikan untuk PSU di Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan.

Akhirnya masalah pemilu di Kabupaten Nias Selatan diputuskan dengan penghitungan suara ulang. Pelaksanaan penghitungan suara ulang juga masih bermasalah karena tidak dilakukan sebagaimana rekomendasi panwaslu. Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten juga dianggap tidak transparan.

Jayapura

Ada pertarungan dan kompetisi elite sebelum Pilkada Kabupaten Jayapura diadakan pada tahun 2017. Bupati petahanan yang mencalonkan kembali diduga oleh lawan politiknya yaitu Ketua DPD Gerindra Jayapura melakukan mobilisasi dukungan di hari pemilu dan sebelumnya yakni melakukan pergantian petugas PPD (distrik) dan juga KPPS secara mendadak yang tanpa diketahui oleh KPUD.

Sementara itu Bupati juga menduga bahwa lawan politiknya melakukan intervensi kepada para penyelenggara (KPUD dan Panwas) dengan melakukan pendekatan personal yang sudah dipersiapkan secara matang. Berdasarkan hasil pertemuan dengan kedua belah pihak, memang terlihat adanya kepentingan untuk saling menjatuhkan masing-masing dalam proses Pilkada yang memang diakhiri dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Karawang

Seorang Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil Karawang menyatakan bahwa ia telah memberikan uang sebesar enam ratus juta kepada 10 dari 12 Kecamatan yang dibantu salah seorang Komisioner KPUD Kabupaten Karawang. Pernyataan caleg ini kemudian dilaporkan kepada DKPP untuk kemudian diproses lebih lanjut.

“Setelah kami temui, indikasi yang ada menunjukan sosok sebagai broker politik yang ditampilkan oleh Komisioner KPUD tersebut untuk membantu pemenangan caleg tersebut. Namun ternyata hasil perhitungan suara berkata lain dan tidak memenangkan caleg tersebut. Caleg ini menyatakan kecewa dan membuka semua transaksi yang terjadi. Temuan kami memperkuat apa yang terjadi dalam pelaporan media bahwa memang terjadi transaksi dan tidak semua pihak terlibat dalam persekongkolan didalam tubuh KPUD Karawang” ungkap Aditya.

Kuala Lumpur, Malaysia

Menjadi tempat terjadinya pelanggaran etika pemilu di luar Indonesia, kasus ini bermuncul adanya penyebaran informasi terkait temuan sejumlah kantong surat suara yang telah dicoblos di beberapa lokasi di Kuala Lumpur dua hari sebelum pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2019 dilaksanakan. Setelah ditelusuri oleh pengawas pemilu, dugaan tersebut secara resmi dilaporkan kepada pusar dan menyatakan bahwa pencoblosan itu benar adanya.

Penelitian Chusnul Mariyah, Ph.D. Menjadi Salah Satu Kandidat Newton Prize 2019

Penelitian Chusnul Mariyah, Ph.D. Menjadi Salah Satu Kandidat Newton Prize 2019

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S. Brodjonegoro, menghadiri perhelatan Newton Prize 2019 di Tribrata Dharmawangsa, pada Selasa (14/01).

Kolaborasi riset dan inovasi Indonesia-Inggris dalam kerangka kerjasama Newton Fund dilakukan melalui upaya pendanaan bersama, untuk implementasi kolaborasi riset dan inovasi kelas dunia, yang tidak hanya berdampak global, namun juga memberikan kontribusi secara nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Inggris.

“Melalui Newton Fund, jumlah kolaborasi riset dan inovasi, antara Indonesia dan Inggris telah meningkat pesat sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Sebanyak lima belas (15) program kolaborasi riset dan inovasi telah dikalankan, dari sebanyak 22 proposal penelitian. Selain itu, lebih dari 200 peneliti dan pegiat Iptek dan Inovasi yang tergabung dalam 100 institusi penelitian dan pendidikan tinggi di Inggris dan Indonesia, mendapatkan fasilitasi kemitraan yang didanai oleh Newton Fund tersebut.” ujar Prof. Bambang PS Brodjonegoro.

Penelitian Chusnul Mariyah, Dra., Ph.D. (dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI) dengan judul “Meningkatkan Kehidupan Perempuan Melalui Perencanaan Kota yang Lebih Baik: Politik Ekonomi Keseharian Berbasis Gender dalam Penggusuran Kamping dan Resetelmen Penduduk di Jakarta” menjadi salah satu kandidat list pendek (shortlist) penelitian Newton Prize 2019.

Hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan, karena penelitian Chusnul menjadi satu-satunya penelitian dari bidang ilmu sosial yang masuk dalam shortlist. Dalam sejarah Newton Prize, ini pertama kalinya penelitian dalam ilmu sosial masuk dalam kategori.

“Keberhasilan kemitraan sains dan teknologi Inggris-Indonesia, yang kami dukung melalui program Newton Fund, telah membawa perubahan besar dalam hubungan kedua negara dalam bidang riset dan inovasi. Newton Fund telah berhasil memfasilitasi riset berskala internasional dan mempersatukan ilmuwan-ilmuwan terbaik dari berbagai bidang.” ujar Heather Wheeler, UK Minister for Asia and the Pacific menambahkan.

Sumber: http://ristekbrin.go.id/kabar/newton-prize-2019-kolaborasi-peneliti-indonesia-inggris-untuk-mempersiapkan-komunitas-pesisir-menghadapi-dampak-perubahan-iklim-menangkan-kategori-newton-country-prize-2019/

Pemikiran Negara Sekuler dan Negara Pancasila

Pemikiran Negara Sekuler dan Negara Pancasila

Penelitian ini di latar belakangi oleh munculnya Barat sebagai suatu peradaban baru yang lebih maju adalah fenomena global yang mempengaruhi dan mengubah tatanan peradaban serta geopolitik dunia. Konsep sekuler Ali Abd Ar-Riziq dan Soekarno merupakan produk dari fenomena tersebut.

Studi ini bertujuan menjawab pertanyaan, bagaimana latar belakang faktor internal dan eksternal serta konsep yang mempengaruhi pemikiran negara sekuler Ali Abd Ar-Riziq di Mesir serta pemikiran negara pancasila Soekarno di Indonesia

Kesimpulannya secara nasional kondisi politik yang terjadi di Mesir dan Indonesia menjadi sebab utama munculnya gagasan negara sekuler dari Ali Abd Ar-Riziq dan negara pancasila dari Soekarno. Munculnya ide sekuler di Indonesia didorong dan dipengaruhi oleh semangat ingin merdeka dari penjajahan Belanda dan kaum ulama yang berpikiran terbelakang.

Gagasan sekuler Ali Abd Ar-Riqiz di Mesir muncul sebagai reaksi untuk mencegah keinginan Raja Fu’ad untuk menjadi khalifah di Mesir. Soekarno memandang hubungan negara dan agama islam harus dipisahkan. Ia bermaksud membawa Indonesia agar lebih maju seperti bangsa Eropa.

Sedangkan Ali Abd Ar-Riziq memandang bahwa islam harus dipisahkan dari unsur-unsur negara secara yuridis. Khalifah tidak mempunyai legitimasi dari Al-Qur’an dan Hadits maupun Ijma karena hal tersebut bukan merupakan institusi agama.

Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut disebabkan karena perbedaan latar belakang, pendidikan dan wawasan agama. Soekarno adalah seorang politis, negarawan dan nasionalis sedangkan Ali Abd Ar-Riziq merupakan seorang ulama, akademis dengan wawasan islam yang luas dan modern.

Keduanya ingin memisahkan islam dan negara, namun tujuan mereka berbeda. Soekarno ingin memudakan agama dan menempatkannya di tempat yang mulia sedangkan Ali Abd Ar-Riziq lebih cenderung ingin memurnikan islam dan politik yang dianggapnya kotor. Persamaan kedua pemikiran tersebut disebabkan oleh kondisi pilitik global dan regional.

Pada saat itu terjadi Kolonialisme Barat yang menyebarkan pemikiran dan gagasan sekularisme. Di Timur Tengah, politik regional dipengaruhi oleh melemahnya Turki Usmani dan penjajahan barat. Di Indonesia, politik regional dipengaruhi oleh bangkitnya nasionalisme negara-negara Asia terhadap kekuasaan kulit putih.

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Indonesia (FISIP UI), meluluskan seorang Doktor yaitu Etin Nurhaetin Ningrum pada Kamis (09/01) di Auditorium Juwono Sudarsono. Azizah berhasil mempertahankan disertasi nya yang berjudul “Pemikiran Negara Sekuler dan Negara Pancasila: Studi Perbandingan Ali Abd Ar-Raziq di Mesir dan Soekarno di Indonesia” di hadapan para penguji.