Pilih Laman
Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia

Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia

Center for International Relations (CIREs) FISIP UI, menyelenggarakan diskusi terbuka untuk umum dengan mengangkat isu aktual “Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia” yang diselenggarakan pada Selasa (10/03) di Miriam Budiarjo Research Center (MBRC) FISIP UI.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengirimkan surat pengunduran diri kepada Raja Malaysia, Yang DiPertuan Agung Abdullah, pada Senin (24/02). Hal ini menjadi babak baru sekaligus ujian bagi koalisi Pakatan Harapan yang memenangkan pemilihan umum pada 9 Mei 2018, setelah mengalahkan pesaing mereka, Barisan Nasional.

Langkah mendadak Mahathir membuat Pakatan Harapan semakin goyah, sebab sebelumnya mereka juga sudah diterpa sejumlah masalah yang memicu keretakan. Salah satu masalah utama yang terus diperdebatkan di dalam tubuh Pakatan Harapan adalah soal pemindahan kekuasaan dari Mahathir kepada Anwar.

Sejumlah faksi di Pakatan Harapan bersikap berseberangan terkait masalah tersebut. Ada yang mendesak Mahathir untuk segera mengundurkan diri. Sedangkan lainnya meminta hal itu tidak perlu dibahas karena menjadi kewenangan penuh Mahathir.

Pada bulan Maret 2020 Muhyiddin Yassin, Presiden Partai Pribumi Malaysia Bersatu (Partai Bersatu) yang juga mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Pakatan Harapan resmi dilantik sebagai Perdana Menteri kedelapan Malaysia. Pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan serta sumpah simpan rahasia sebagai perdana menteri tersebut berlangsung di Balai Singgahsana Kecil, Istana Negara. Muhyiddin langsung dilantik oleh Raja Malaysia atau Yang Dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

“peralihan kekuasaan dari Mahathir ke Muhyiddin menjadikan keadaan Malaysia sekarang ini tidak stabil karena Muhyiddin kesukaran dalam memilih Menteri. Muhyiddin harus memilih di kalangan UMNO tetapi dia sudah berjanji tidak akan memilih mereka yang tidak bersih, sementara sebagian besar tokoh UMNO sedang diselidiki terkait kasus korupsi,” jelas Cecep Hidayat.

Cecep Hidayat juga mengatakan, kabinet Perikatan Nasional Perdana Menteri Muhyiddin hanya 19% (6 dari 31 Menteri) berasal dari kelompok ras minoritas. Hanya ada satu Cina dan satu India, kontras jika dibandingkan dengan populasi Cina yang 20,6% dan India yang 6,2%. Representasi kelompok ras, perempuan dan generasi muda pada kabinet Perikatan Nasional Perdana Menteri Muhyiddin lebih sedikit jika dibandingkan dengan kabinet Perdana Menteri terdahulu, Mahathir.

Impact perubahan politik Malaysia pada demokrasi Malaysia dan kebijakan luar negeri nya. Kalau dari politik domestiknya, politik identitas akan selalu memainkan peranannya, politik islam sangat kuat dimainkan. Dalam kebijakan luar negeri Malaysia pro terhadap kepentingan islam. Lebih memerhatikan isu-isu tentang islam seperti Rohingya,” jelas Rakhmat Syarip.

Duta Besar Denmark Memberikan Kuliah Umum Mitigasi Perubahan Iklim

Duta Besar Denmark Memberikan Kuliah Umum Mitigasi Perubahan Iklim

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, menyelenggarakan Public Lecture: Danish Climate Act and Danish-Indonesian Partnership in Mitigating Climate Change di Auditorium Juwono Sudarsono pada Jumat (06/03). Duta Besar Denmark untuk Indonesia, H.E Rasmus Abildgaard Kristensen hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Rasmus memaparkan bagaimana strategi Denmark menerapkan penggunaan energi terbarukan sebagai solusi dari perubahan iklim dunia.

Menurut Rasmus, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar namun belum di terapkan. Rasmus juga menjelaskan empat faktor penting yang dapat menurunkan harga energi terbarukan yakni, perkembangan teknologi, fundamental persaingan ekonomi (kompetisi, lelang, dan harga), skala ekonomi serta regulasi politik yang stabil.

Politisi dan pemangku kebijakan harus mulai serius mempertimbangkan energi terbarukan sebagai solusi dalam menghadapi perubahan iklim. Seperti di Denmark, 8 dari 10 partai yang duduk dibangku Parlemen Denmark sudah mendukung gerakan climate change.

Ia menyampaikan pemerintah Denmark menargetkan penggunaan 100 persen energi terbarukan pada 2030. “Proses itu tidak membutuhkan waktu lama yang berlarut-larut. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dilakukan dalam jangka waktu 5-10 tahun” Ungkap Rasmus.

Rasmus juga menyampaikan sanggahan terhadap tiga mitos yang menyebut pengembangan energi baru dan terbarukan sulit dilakukan.

Pertama, banyak yang mengatakan pengembangan energi terbarukan butuh waktu lama, padahal kenyataannya tidak. Ia menjelaskan Denmark mulai mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan berupaya membangun ketahanan energi dalam negeri dengan mengembangkan industri terbarukan.

Kedua, menyanggah anggapan penggunaan energi terbarukan tidak dapat diandalkan jadi sumber utama energi nasional. “Buat saya, mitos itu tidak tepat karena saat ini Denmark menjadi salah satu negara dengan tingkat ketahanan energi yang cukup tinggi di dunia,” ujar Dubes Rasmus.

Ketiga, anggapan biaya pengembangan energi terbarukan mahal. “Anggapan mahal itu tidak terbukti karena saat ini banyak teknologi yang tersedia untuk pengembangan energi terbarukan. Situasinya jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, saat ini jauh lebih murah, setidaknya dalam waktu 10 tahun terakhir,” jelas Dubes Rasmus.

“Ada tiga faktor yang membantu menurunkan biaya pengembangan energi terbarukan, di antaranya ketersediaan teknologi, kompetisi antar pemasok di pasar serta skala bisnis. Jika pengembangan energi terbarukan dilakukan secara masif atau pada tingkatan industri maka ongkos produksi dapat ditekan” ungkap Rasmus.

Rasmus juga menambahkan kerjasama sektor energi yang nantinya akan terjalin antar Denmark dan Indonesia adalah pemodelan dan perencanaan energi jangka panjang, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi.

Hal ini semua sejalan dengan Danish International Development Agency (Danida) yang digunakan bidang kerjasama pembangunan Denmark yang merupakan bidang kegiatan di bawah Kementerian Luar Negeri Denmark. Fokus area dari Danida ini salah satunya adalah green growth yaitu program dukungan lingkungan, kehutanan dan penggunaan lahan, penanganan limbah dan produksi pangan berkelanjutan.

Kuliah Umum Duta Besar Jerman

Departemen Ilmu Politik FISIP UI menggelar kuliah umum di Auditorium Komunikasi FISIP UI (27/11). Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Peter Schoof memberikan kuliah umum tentang kebijakan dalam dan luar negeri Jerman serta bagaimana implikasinya di Indonesia.

Dalam kesempatan ini Peter Schoof menerangkan sejarah yang melatarbelakangi kebijakan dalam dan luar negeri Jerman dengan fokus pada hubungan bilateral Indonesia-Jerman dan ekonomi Jerman. Kedatangan Duta Besar disambut oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.

Schoof mengatakan “banyak orang yang tidak memahami Jerman sekarang tanpa mengetahui sejarah Jerman di masa lalu. Dua perang dunia, pertama dan kedua dipicu oleh negara saya, Jerman. Perang dunia menyebabkan lima puluh juta orang eropa dan yahudi meninggal dunia. Tetapi hal yang penting dari perang dunia adalah kita mendapatkan kebebasan”.

Proses demokratisasi terjadi setelah masa Kekaisaran Jerman, hingga keruntuhan Rezim Jerman Nazi pasca perang dunia kedua yang mendorong terpecahnya Jerman menjadi dua negara, Jerman Barat dan Jerman Timur.

Proses demokratisasi di Jerman Barat menjadi salah satu langkah penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kembali identitas politik Negara Jerman sebagai sebuah negara yang demokratis saat ini, sekaligus tantangan dalam menghadapi pengaruh komunisme yang menguasai Jerman Timur selama Perang Dingin.

Sektor ekonomi Jerman mempunyai pasar sosial dengan tenaga kerja berkemampuan serta tingkat inovasi tinggi. Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat di Eropa, PDB terbesar keempat dunia, pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia dan kontributor terbesar ke Uni Eropa tahun 2011. Sektor jasa berkontribusi terhadap 71% total PDB, industri 28% dan pertanian 1%.

Schoof juga mengatakan masyarakat Indonesia dan juga generasi muda Indonesia harus meneruskan warisan dari mendiang B.J Habibie yang sudah banyak dilakukannya dalam bidang teknologi dan transportasi penerbangan serta aerodinamis. Schoof juga mengharapkan nantinya banyak generasi muda Indonesia yang mau giat belajar untuk bisa memajukan bangsa Indonesia.

Kebijakan Luar Negeri Inggris dan Hubungan Diplomasi dengan Indonesia

Kebijakan Luar Negeri Inggris dan Hubungan Diplomasi dengan Indonesia

Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia memberikan kuliah umum di Auditorium Komunikasi FISIP UI pada Rabu (16/10) yang bertajuk British Foreign Policy and Diplomatic Relations with Indonesia menekankan bahwa ‘diplomasi pendidikan’ merupakan fokus kerja diplomasi selama bertugas di Indonesia.

Duta Besar Owen Jenkins resmi bertugas sebagai diplomat Inggris di Indonesia pada 7 Agustus 2019 untuk masa jabatan 2019 hingga 2023. Ia menggantikan posisi dubes sebelumnya, Moazzam Malik. Sebelumnya Jenkins merupakan diplomat karier UK Foreign Service. Jenkins juga pernah menjabat sebagai Perwakilan Khusus Perdana Menteri untuk Afghanistan dan Pakistan, Asia Selatan dan Afghanistan.

Sebagai duta besar Jenkins menguhubungkan kedua negara untuk meningkatkan potensi kerja sama di bidang pendidikan hingga riset ilmu pengetahuan. Jenkins mengatakan bahwa pihaknya ingin agar kerja sama pendidikan Inggris dengan Indonesia yang telah ada dapat semakin meningkat lagi. Termasuk pada pendanaan riset ekonomi dan kesejahteraan sosial hingga meningkatkan konektivitas antara institusi pendidikan Inggris-Indonesia.

Diplomasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan luar negeri pemerintah Inggris. Jenkis menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa edukasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan fokus yang menjadi perhatian bersama bagi Inggris dan indonesia. Peningkatan edukasi dan sumber daya manusia akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Duta Besar Owen Jenkins juga menekankan bahwa dirinya bertekad untuk menjadi penjembatan antara sejumlah universitas top Inggris untuk bermitra dengan institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

“Saat ini sudah ada Leeds University, Coventry University dan Glasgow University yang membangun kemitraan dengan institusi pendidikan di Indonesia, dan saya berharap, universitas-universitas top lain di Inggris bisa terus berdatangan. Kami juga sangat senang ada lebih dari 4.000 mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Inggris dan terus berusaha agar angka tersebut dapat terus ditingkatkan” kata Jenkins.calon mahasiswa Indonesia, Jenkins mengatakan, “saya juga mengusahakannya tapi anggaran selalu jadi kendala,”

Jenkins mengusahakan kuota penerimaan beasiswa beasiswa Chevening UK untuk calon mahasiswa Indonesia tapi yang menjadi masalahnya adalah anggaran. Akan tetapi, dari 4.000 mahasiswa Indonesia di Inggris, hanya sekitar 60 yang bersekolah dengan mekanisme Chevening. Ini menunjukkan bahwa, yang terpenting dari kerja sama pendidikan ke depan antara Indonesia dan Inggris adalah untuk meningkatkan daya pikatnya, yang tidak hanya terbatas pada beasiswa Chevening semata.

Keanekaragaman Genetika dan Budaya Manusia di Nusantara

Keanekaragaman Genetika dan Budaya Manusia di Nusantara

Apa itu Indonesia? Mengapa kita merasa sebagai orang Indonesia? adalah dua pertanyaan yang selalu relevan diperbincangkan. Jawaban atas dua pertanyaan itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Mengangkat tema “Keanekaragaman Genetika dan Budaya Manusia di Nusantara Sebagai Suatu Keniscayaan”, kuliah umum pengantar Antropologi ini diadakan di Auditorium Gedung M FISIP UI pada Selasa (08/10).

Sebagai pembicaranya adalah Prof. dr. Herawati Sudoyo. M.S., Ph.d yang aktif diberbagai organisasi lokal dan internasional, konsorsium, panel ilmiah tentang forensik DNA, genetika manusia dan jaringan biologi molekuler. Dia mengkhususkan diri pada mitokondria DNA sebagai penanda genetik yang kuat untuk studi populasi dan memiliki minat khusus pada informasi mendasar mengenai pembentukan mitokondria fungsional untuk memahami penyakit mitokondria.

Dalam penjelasannya, Prof. Herawati memaparkan dalam merekonstruksi sejarah hunian kepulauan Nusantara menggunakan pendekatan genetika yaitu perkiraan waktu, gambaran migrasi dan sejarah pembauran hingga relasi kawin dengan menganalisa data genetik DNA serta membandingkannya dengan data non-genetik seperti linguistik, etnografi, arkeologi dan sejarah.

“Kita mencoba untuk memperkenalkan apa yang kita lakukan kepada publik memalui tulisan media massa dan justru hal-hal seperti ini yang menyebabkan orang menyadari siapa orang Indonesia? Kapan dan dari mana datangnya leluhur kita? Kenapa begitu banyak etnis? Mengapa banyak perbedaan dan mengapa banyak persamaan? Jawabannya tedapat di DNA. Genom manusia, didalam DNA manusia membawa sejarah evolusi, tertulis didalam DNA sebagai informasi genetik dan narasinya penuh dengan kebenaran” jelas Herawati.

“Indonesia adalah negara yang menjembatani Asia dan Pasifik, merupakan tempat persilangan migrasi manusia dari Asia ke Australia dan itu yang penting, karena itu yang membentuk kita sekarang apa adanya. Bahwa orang di timur Indonesia lebih dekat dengan orang-orang di kawasan Samudera Pasifik, sedangkan di barat Indonesia, lebih dekat ke kawasan Asia Tenggara dan orang Nias dan Mentawai lebih dekat dengan suku asli Taiwan. Indonesia memiliki 719 bahasa daerah yang masih aktif tetapi seiring perkembangan jaman jumlah tersebut berkurang. Bahasa kepulauan Nusantara, sebagian besar termasuk dalam keluarga bahasa Austronesia. Mulai dari Timor dan Alor ke arah timur menggunakan bahasa Non-Austronesia. Serta ada sekitar 500 etnik di Indonesia. Temuan arkeologi menunjukan Indonesia sudah didiami oleh manusia modern sejak 50 ribu tahun lalu” tambahnya.

Pada akhirnya, pemahan tentang identitas keindonesian bisa menjadi pijakan untuk menentukan masa depan bangsa. Kesimpulan dari hasil ini adalah bawah bukti-bukti gentik, kebudayaan, hingga bahasa memang menunjukkan evolusi pembauran manusia Nusantara sejak ribuan tahun lalu dan kian intensif sejak pembentukan Indonesia sebagai negara berdaulat tahun 1945.