Pilih Laman
UU Penghapusan Kekerasan Seksual Solusi Atas Darurat Kekerasan Seksual

UU Penghapusan Kekerasan Seksual Solusi Atas Darurat Kekerasan Seksual

Departemen Kriminologi FISIP UI dan Unit Kajian Gender & Seksualitas – LPPSP FISIP UI mengadakan diskusi daring yang bertajuk “UU Penghapusan Kekerasan Seksual Solusi Atas Darurat Kekerasan Seksual” pada Rabu (15/07).  Sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Diah Pitaloka, M.Si (Anggota Fraksi PDI-P dan Anggota DPR RI), Siti Aminah Tardi, S.H (Ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan) dan Taufik Basari, S.H, S.Hum, LLM (Anggota Fraksi Partai Nasdem dan Anggota DPR RI).

Komnas Perempuan, penyintas kekerasan seksual dan kalangan masyarakat menggagas RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual). RUU PKS muncul akibat adanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Gagasan ini datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan baik karena tidak ada payung hukum yang tepat terkait kekerasan seksual. RUU PKS berhasil masuk sebagai salah satu program Legislasi Nasional Prioritas DPR pada tahun 2016. Namun sayangnya hingga tahun ini RUU PKS masih mangkrak dan belum benar-benar disahkan oleh DPR.

“Bahwa RUU PKS merupakan sebuah upaya bagi banyak warga negara Indonesia yang mengupayakan agar hal ini dapat ditetapkan menjadi UU. Saya menyadari bahwa kita berhadapan dengan budaya patriarki dan berhadapan dengan perspektif yang termasuk kategori konservatif dalam melihat UU PKS ini. Awalnya hal ini terlihat sederhana ternyata nuansa sosio-kulturalnya besar sekali dan ini menjadi tantangan karena seperti berhadapan dengan cara pandang yang ada di masyarakat termasuk di anggota DPR RI,” jelas Diah.

Lebih lanjut Diah menjelaskan, anggota DPR diharapkan lebih heterogen dalam melihat cara pandang terhadap RUU PKS karena pertama adanya muatan advokasi hukum  bagi korban, yang kedua membangun perspektif edukasi yang membangun paradigma yang peka terhadap gender dan  terhadap kondisi perempuan maupun laki-laki ditengah masyarakat, yang ketiga adanya pasal-pasal yang menyangkut aborsi atau pemaksaan aborsi hal ini menyangkut kesehatan dan termasuk ke dalam UU kesehatan.

“Kita juga berhadapan dengan arus glombang stigma masyarakat yang konservatif melihat RUU PKS ini, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa RUU PKS ini dianggap mempromosikan seks bebas dan perilaku seks menyimpang seperti pro terhadap LGBT. Tapi terlepas dari itu dalam perdebatan itu, sebenarnya RUU PKS memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan negara memberikan kepastian hukum bagi warganya terhadap perilaku kekerasan seksual,” ujar Diah.

Siti Aminah menjelaskan data tentang kekerasan seksual yang terjadi sepnjang tahun 2011 hingga 2019 tercatat ada 49.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal maupun public terhadap perempuan. Dari jumlah itu sebanyak 23.021 kasus terjadi diranah public berupa pemerkosaan, pelecehan seksual dan cyber crime bernuansa seksual. Dalam masa menunggu pengesana RUU PKS terdapat setidaknya 21.605 korban kekerasan seksual, namun hanya 29% kasus yang diperoses kepolisian dan hanya 22% kasus yang kemudian diputus pengdilan.

“Ada elemen yang harus ada ketika kita ingin mengakhiri kekerasan seksual yaitu pencegahan yang dibutuhkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kekerasan seksual dan memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual. Bentuk pencegahan bisa melalui pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan pelayanan pemerintah. Selanjutnya mengkriminalisasikan 9 jenis kekerasan seksuan seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyikasaan seksual,” jelas Siti.

Menurut Taufik Basri, banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia belakangan ini menandai bangsa Indonesia sedang berasa didalam keadaan darurat seksual, seharusnya bisa menjadi pematik bagi kita semua untuk sadar bahwa darurat seksual ini bukan hanya sekedar slogan tetapi kenyataan yang kita hadapi saat ini. Berdasarkan data Komnas Perempuan, tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir seperti fenomena puncak gunung es. Seharusnya hal ini menyadarkan banyak pihak agar memberikan dukungan untuk memiliki UU yang mengatur kekerasan seksual ini.

“dan harus yang disadari banyak pihak Indonesia butuh suatu UU yang mengatur kekerasan seksual karena memang selama ini korban kekerasan seksual tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup. Ketika korban harus berhadapan dengan hukum bisa saja korban ini menjadi korban untuk kedua kalinya karena penanganan hukumnya tidak dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke korban,” jelas Taufik

Pemulihan terhadap korban juga menjadi sangat penting dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara agar korban ini mendapatkan perhatian. Peran dari pemerintah untuk membangun kesadaran publik dalam hal mencegah terjadinya kekerasan seksual, dari data yang ada banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi justru di lingkungan terdekat. Taufik juga berharap agar RUU PKS ini mendapat dukungan dari para akademisi di Indonesia.

Manajemen Data dan Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

Manajemen Data dan Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

Unit Kajian Kesejahteraan Sosial LP2SP (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik) FISIP UI bekerja sama dengan Knowledge Management Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). mengadakan Webinar: “Manajemen Data Dan Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial: Pembelajaran Di Tengah Pandemi Covid-19” pada Selasa (19/05).

Nur Budi (Kabid Kompensasi Nonpangan, Kemenko PMK) menjelaskan fokus yang paling utama saat ini adalah pada jaringan pengamanan sosial yang menurunkan daya beli masyarakat disebabkan oleh oleh peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Usaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan jaringan pengaman nasional, yaitu peningkatan dan perluas kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu pra-kerja, pembebasan tagihan listrik dan tambahan bantuan subsidi selisih bunga.

Peran Kemenko PMK sebagai tim pengendali mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan jaringan pengamanan sosial stimulus Covid-19 ini peran Kemenko PMK, yaitu anggaran, pengaduan, target data penerima, mekanisme dan sosialisasi.

“Bantuan program sembako kepada 15,2 juta keluarga penerima manfaat, yang semula RP 150.00 menjadi RP 200.00 hingga bulan Desember. Subsidi listrik memiliki sasaran 450 VA yang jumlahnya 24 juta pelanggan akan di gratiskan selama 3 bulan (April, Mei, Juni) dan 900 VA yang jumlahnya 7 juta pelanggan akan di diskon 50% untuk bulan April, Mei, Juni. Bantuan sosial tunai khusus bagi keluarga rentan terdampak Covid-19 di 33 Provinsi, terdapat 9 juta keluarga yang akan mendapatkan RP 600.000 per keluarga per bulan dalam bentuk uang,” jelas Nur Budi.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. (Guru Besar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI) mengatakan bagaimana kita menempatkan jaminan sosial dan bantuan sosial itu menjadi bagian yang berperan dalam menggulirkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini.

“Pemerintah pun sudah all out mengerahkan berbagai program sebagai bantalan sosial atau elemen yang diharapkan dapat menstimulasi ekonomi dan juga dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Persoalannya bukan hanya ketersediaan dana saja, tapi bagaimana kehandalan data untuk memastikan seluruh sarana yang di sediakan oleh negara bisa betul-betul dimanfaatkan oleh kategori dan target group yang paling membutuhkan.” Jelas Prof. Bambang.

Ada tiga elemen skenario sosial penanggulangan Covid-19 menurut Prof. Bambang yang pertama adalah distribusi skema bantuan sosial, yang kedua mobilisasi dukungan keluarga dan komunitas, yang ketiga reorientasi atau revitalisasi ekonomi lokal. Hal positif dari elemen tersebut ada pada penguatan produksi lumbung pangan dan penguatan modal usaha, tetapi juga memiliki keterbatasnya mobilisasi serta puncak penularan Covid-19. Indonesia harus bisa mengandalkan sumber pangan lokal, membangun lumbung-lumbung pangan agar tidak bergantung pada import dari negara lain, jika nantinya terjadi defisit pada ketersediaan bahan pangan.

Praktik Perkawinan Anak di Indonesia

Praktik Perkawinan Anak di Indonesia

Diana Teresa Pakasi, Ph.D Ketua Unit Kajian Gender dan Seksualitas LPPSP FISIP UI menjadi pembicara di acara talkshow Internasional Women’s Day Seks, Pacaran dan Perkawinan: Campuran Tangan Negara Dalam Seksualitas yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP UI. Acara ini bertempat di Auditorium Komunikasi FISIP UI. Presentasinya didasarkan pada sejumlah kajian yang dilakukan pada periode 2017-2020 di Jakarta, Sukabumi, Rembang, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Menurut hukum pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

“Dalam refleksi riset kami, ada berbagai macam praktik-praktik perkawinan di Indonesia, misalnya perkawinan anak bukan hanya urusan dua orang calon pengantin atau urusan orangtua kedua belah pihak tetapi juga menjadi urusan banyak orang” Jelas Diana.

Kehamilan diluar pernikahan yang menyebabkan pernikahan anak terjadi, jika sudah seperti itu maka datang tekanan dari masyarakat, melibatkan peran orang tua, komunitas dan pemimpin agama. Jika perempuan sudah hamil diluar pernikahan maka ia tidak punya pilihan selain menikah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan serta tidak dapat kesempatan untuk bekerja tetapi laki-laki bisa saja tidak mau bertanggung jawab dan lolos dari kewajiban menikah.

Selain faktor kehamilan diluar pernikahan, faktor umur menjadi salah satu terjadinya pernikahan anak, banyak kasus di beberapa daerah di Indonesia anak umur dibawah 20 tahun atau bahkan dibawah 17 tahun sudah menikah karena masyarakat sekitar berpikir lebih baik menjadi janda muda daripada menjadi perawan tua. Orang tua merasa malu dan tidak ingin anaknya menjadi perawan tua yang sehingga nantinya tidak ada yang ingin menikahi anaknya.

Kehidupan setelah pernikahan anak terjadi biasanya dikeluarkan dari sekolah hal ini biasanya terjadi kepada pihak perempuan jika hamil diluar nikah, kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang masih labil, rendahnya keterlibatan suami dalam perawatan prenatal dan postnatal istri serta masalah keuangan masih di support oleh orang tua yang biasanya orang tua dari pihak laki-laki.

Talkshow Kajian Gender dan Seksualitas

Talkshow Kajian Gender dan Seksualitas

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP UI melaksanakan kegiatan kajian gender dan seksual untuk menyambut Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret nanti. Acara ini bertempat di Auditorium Komunikasi FISIP UI pada Selasa (03/03). Hari Perempuan Internasional juga sejalan dengan cakupan kegiatan penelitian dan advokasi yang sudah dilakukan oleh Unit Kajian Gender dan Seksualitas LPPSP UI sejak tahun 2016 sampai saat ini.

Tujuan penyelengaraan dari kajian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hal-halyang sudah dan belum dicapai oleh perempuan lintas kelas, suku, agama, identitas dan seksualitas di tengah struktur masyarakat yang cenderung mengekang kebebasam dan kesempatan kaum perempuan. Talkshow ini menghadirkan beberapa narasumber yang membahas sub-tema yang berbeda, seperti Nadira Chairani, Diana Pakasi dan Sabina Puspita.

Pada sesi pertama talkshow Nadira Chairani yang membahas Pacaran Ngga Ya? Asumsi dan Situasi Pacaran di Indonesia.

Nadira menjelaskan, pacaran pada kalangan orang muda adalah topik yang selalu hangat tapi Indonesia tanpa pacaran, tujuan utamanya apa? Ternyata setelah dilakukan Forum Group Discusion, pernikahan menjadi cara dan dianggap sebagai pacaran yang halal, perkawinan juga masih banyak dipandang untuk menghindari zina.

Remaja menjadi rentan menikah muda untuk menghindari zina dan pacaran halal. Karena belum cukup umur, emosi juga masih labil akhirnya dikawinkan atau dinikahkan. Situasi ini menjadi rentan untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kehamilam beresiko, perkawinan anak dan perceraian pada kasus perkawinan anak.

Banyak orang muda khususnya yang masih bersekolah, menganggap bahwa pacaran bukan topik yang tepat untuk di diskusikan dengan orang tua mereka masing-masing. Mereka juga mengkhawatirkan dengan reaksi orangtua. Pacaran dianggap sebagai hal yang normal namun tidak selalu di setujui oleh masyarakat umum. Pacaran juga tidak dilarang namun tidak juga di lihat sebagai hal yang positif.

LPPSP FISIP UI Melakukan Screening Film dan Diskusi

LPPSP FISIP UI Melakukan Screening Film dan Diskusi

Film tentang perjuangan perempuan untuk layanan aborsi melalui celah-celah hukum internasional memicu berbagai pertanyaan, yaitu Vessel. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP UI melaksanakan kegiatan kajian gender dan seksual ini untuk menyambut hari perempuan internasional pada tanggal 8 Maret nanti. Acara ini bertempat di Auditorium Komunikasi FISIP UI pada Selasa (03/03).

Film ini berdasarkan cerita dan kejadian nyata dari sudut pandang medis bagaimana seorang dokter dan aktivis perempuan yang berasal dari Belanda, Rebecca Gomperts melakukan safety abortion diatas kapal yang di namai dengan Women on Waves (WoW) dan mendatangi negara-negara di eropa. Film ini muncul sebagai potret yang sangat mengharukan, keputusasaan wanita yang melakukan aborsi legal adalah hal yang mustahil.

Ketika Gomperts bekerja untuk Green Peace pada tahun 1999, dia mulai khawatir tentang semua wanita yang menderita dari aborsi ilegal yang gagal di beberapa bagian dunia di mana mereka tidak memiliki pilihan hukum. Banyak hambatan yang akhirnya terjadi. Misalnya, pelayaran perdana WoW ke Irlandia dihentikan, yang kedua di mana WoW berlayar ke Polandia ketika petugas bea cukai menemukan bahwa klinik WoW memiliki lebih sedikit pil dari pada yang tercantum pada manifes.

“Misi kami adalah memastikan wanita tahu tentang aborsi medis dan tidak membahayakan diri sendiri dengan memasukkan tongkat ke vagina mereka,” Gomperts

Tujuan penyelengaraan dari kajian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hal-halyang sudah dan belum dicapai oleh perempuan lintas kelas, suku, agama, identitas dan seksualitas di tengah struktur masyarakat yang cenderung mengekang kebebasam dan kesempatan kaum perempuan.