Pilih Laman
Menjaga Rumah Bersama: Studi Gerakan Ekopastoral Antitambang Di Flores dan Lembata

Menjaga Rumah Bersama: Studi Gerakan Ekopastoral Antitambang Di Flores dan Lembata

Gerakan lingkungan berbasis agama merupakan bidang penelitian yang belum banyak dipelajari. Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa agama memiliki potensi besar untuk menginspirasi gerakan lingkungan. Menggunakan studi kasus ganda di tiga keuskupan di Flores dan Lembata, khususnya Ruteng, Ende dan Larantuka, penelitian ini mengkaji keterlibatan Gereja Katolik dalam gerakan antimining lokal.

Gerakannya berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu menghentikan agenda pemerintah daerah mengembangkan industri pertambangan di daerah tersebut. Penelitian menemukan bahwa keterlibatan gereja katolik adalah faktor penentu di balik kisah sukses ini. Gereja mampu membangun gerakan antimining yang kuat karena aktor yang telah berkomitmen dengan “strategic skills”.

Advokasi itu menantang bagi gereja karena membawa risiko memicu konflik dengan pemerintah, pejabat daerah, perusahaan pertambangan dan pendukung pertambangan lainnya. Namun peneliti berpendapat bahwa keterlibatan dalam advokasi lingkungan seperti itu, atau yang dikenal sebagai “gerakan ekopastoral” di kalangan umat Katolik, merupakan kesempatan bagi agama untuk menunjukkan relevansi publik mereka.

Temuan riset ini menyingkapkan dukungan Gereja Katolik sebagai faktor krusial yang menentukan kekuatan dan keberhasilan gerakan tolak tambang di Flores dan Lembata. Dukungan Gereja memampukan gerakan tolak tambang melampui tipping point dari gerakan-gerakan perlawanan yang sporadis di tengah pro-kontra dalam masyarakat menjadi gerakan protes yang militan dan berskala besar.

Pada akhirnya, gerakan ini mampu menekan pemerintah daerah untuk menghentikan agenda pengembangan industri pertambangan di wilayah tersebut. Keberhasilan gerakan tolak tambang menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat tentang kekuatan masyarakat sipil dalam demokrasi. Gerakan protes sosial dapat menjadi sebuah cara bagi masyarakat sipil untuk mengambil bagian dalam proses politik, khususnya pembuatan kebijakan publik, dan memperjuangkan aspirasi mereka. Sistem politik demokratis memberi ruang terbuka bagi tumbuhnya gerakan-gerakan sosial sebagai kendaraan bagi aspirasi masyarakat sipil.

Keberhasilan gerakan tolak tambang di Flores dan Lembata sekaligus menampilkan signifikansi sosial Gereja Katolik. Pertama, keberhasilan gerakan tolak tambang menggarisbawahi pengaruh sosiopolitik Gereja Katolik di wilayah tersebut. Dengan kata lain, Gereja Katolik merupakan sebuah kekuatan politik yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah dalam proses-proses politik. Kedua, keterlibatan Gereja Katolik memberi pesan bahwa Gereja memiliki perhatian dan kepedulian pada isu-isu publik. Para pimpinan Gereja Katolik bahkan tidak segansegan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah daerah ketika melihat kebijakan yang diambil berisiko merugikan kepentingan umum. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut terbatas pada ranah partisipasi dalam pembentukan arah kebijakan publik, bukan untuk merebut kekuasaan politik.

Gerakan Lokal Muhammadiyah di Kawasan Post-Suburban Depok

Gerakan Lokal Muhammadiyah di Kawasan Post-Suburban Depok

Promosi Doktor Asep Suryana dari Program Pascasajarna Departemen Sosiologi diadakan di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI pada Selasa (28/7) dengan predikat sangat memuaskan. Asep berhasil mendapatkan gelar Doktor Sosiologi setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Membangun Keadilan Kota Dari Bawah: Gerakan Lokal Muhammadiyah Di Kawasan Post-Suburban Depok”. Fenomena Muhammadiyah sebagai gerakan lokal di kawasan post-suburban dan dilihat sebagai salah satu aktor masyarakat perkotaan yang berkontestasi dalam rangka membangun keadilan kota dari bawah. Konstribusi institusi agama itu dilakukan melalui frase yang dirumuskan sebagai terbangunnya keadilan kota dari bawah. Pola kontestasi gerakan lokal Muhammadiyah tersebut ditempatkan sebagai studi kasus, dalam rangka memperlihatkan bekerjanya mekanisme agama sebagai pembentuk realitas sosial kota. Sekaligus, tesis agama sebagai pembentuk realitas sosial kota tersebut ditujukan untuk menolak pendekatan yang meletakan agama hanya sebagai fenomena reaksioner.

Menurut Asep, frase membangun keadilan kota tersebut merujuk pada dua kompenen, yaitu bertumpu konseptualisasi pada disertasi ini sebagai kontestasi aspirasional berjenjang dan konteks situasi sosial ekonomi masyarakat perkotaan Indonesia yang sedang tumbuh. Pada disertasi ini menggunakan urban religious aspiration sekaligus menyumbang tiga komponen konsep dalam pendekatan tersebut. Pertama mealui kasus lokal Muhammadiyah di post-suburban sebagai kelompok keagamaan di perkotaan yang bertumpu pada corak keagamaan yang mirip dengan teologi inner-wordly asceticism. Kedua, sebagai gerakan sosial keagamaan, Muhammadiyah memiliki orientasi inderness yang dikonseptualisasikan sebagai pandangan diri kolektif bahwa komunitas Muhammadiyah adalah bagian dari masyarakat dimana mereka berada. Ketiga, kontestasi aspirasional berjenjang  menjadi alat bantu untuk memperlihatkan bahwa ada penjenjangan dalam fenomena urban religion, bertumpu pada nature Muhammadiyah yang di design sebagai gerakan sosial-keagamaan yang trans-lokal.

Sebagai organisasi gerakan sosial keagamaan yang berarenakan kawasan post-suburban, Muhammadiyah lokal melakukan kontestasi asprirasional berjenjang dalam rangka membangun keadilan kota dari bawah dan hal tersebut di praktikan melalui lima mekanisme (1) filantropi (2) school improvement (3) strategi penjenjangan kehidupan sosial berorganisasi (4) sebagai kelompok kepentingan (5) strategi teritorialisasi. Kelimanya adalah mekanisme kontestasi apirasional berjenjang dalam kerangka mencapai target rekognisi, representasi dan redistribusi dalam situasi menguatnya paradoks post-suburbanisasi. Rekognisi bertujuan agar keberadaan gerakan lokal Muhammadiyah diakui sebagai fenomena normal oleh memori kolektof-masyarakat setempat. Representasi ialah kemampuan gerakan sosial lokal Muhammadiyah agar dirinya diperhitungkan dan memiliki perngaruh. Redstribusi adalah orientasi agar Muhammadiyah setempat sumber daya dari pihak eksternal. Redistribusi serupa dengan kesetaraan, representasi setara dengan demokrasi dan rekognisi dengan keanekaragaman atau diversity.

“Praktik filantropi Muhammadiyah lokal kawasan post-suburban sebagai fenomena ideology kesejahteraan muslim modernis kelas menengah. Sebagai upaya untuk mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraa sosial dalam masyarakat, Muhammadiyah mendorong pemajuan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendirian sekolah, membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan pelayanan sosial seperti klinik kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam rekognisi dan redistribusi, Muhammadiyah lokal kawasan post-suburban melakukan school improvement yaitu mendorong dan memfasilitasi berbagai jenjang pendidikan. Muhammadiyah menempatkan sekolah sebagai sarana kemajuan sosial dan purifikasi keagamaan sekaligus sebagai sarana filantropis bagi masyarakat bawah. Sebagai gerakan sosial-keagamaan, Muhammadiyah mendirikan sekolah agar para siswanya dapat memahami dan mengamalkan islam yang murni. Sekolah juga menyediakan akses ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik sehingga mengalami kemajuan sosial seperti kelompok sosial yang lain,” jelas Asep.

Pancasila Pilihan Terbaik dan Final bagi Muhammadiyah dan NU

Pancasila Pilihan Terbaik dan Final bagi Muhammadiyah dan NU

Said Romadlan berhasil mendapatkan gelar Doktor Ilmu Komunikasi dengan predikat sangat memuaskan, setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Diskrusus Gerakan Radikalisme dalam Organisasi Islam (Studi Hermeneutika Pada Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Dasar Negara, Jihad dan Toleransi), dihadapan para penguji pada Senin (27/7) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI.

Bagi organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Pancasila adalah pilihan final dan terbaik karena Pancasila merupakan hasil perjanjian seluruh elemen bangsa. Dalam pemahaman Muhammadiyah, Pancasila adalah darul ahdi wa syahadah (Negara Konsensus dan Kesaksian). Sedangkan NU memahami Pancasila sebagai mu’ahadah wathaniyah (Kesepakatan Kebangsaan). Peneguhan sikap Muhammadiyah dan NU mengenai Pancasila tersebut sekaligus menjadi kritik dan perlawanan atas upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dan mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pemahaman dan sikap Muhammadiyah dan NU atas Pancasila sebagai pilihan terbaik dan final merupakan hasil penafsiran ayat al-Qur’an dan refleksi kedua organisasi Islam terbesar Indonesia tersebut atas Pancasila. Muhammadiyah merujuk pada al-Qur’an Surat Saba’ ayat 15 “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, yang artinya: “sebuah negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah Swt”. Kalimat tersebut oleh Muhammadiyah ditafsirkan sebagai Negara Pancasila. Sedangkan NU mengacu pada al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 30: “khalifah fil ardhi”, “khalifah” ditafsirkan NU sebagai melaksanakan amanat Allah melalui NKRI dan Pancasila.

“Pancasila sebagai pilihan terbaik dalam pandangan Muhammadiyah dan NU bukanlah pandangan politik yang didasarkan atas kepentingan pragmatis dan jangka pendek. Pandangan kedua organisasi Islam moderat ini dihasilkan melalui proses refleksi dan dialektika keduanya atas sejarah lahirnya Pancasila di mana tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU terlibat langsung dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, secara kontekstual peneguhan sikap Muhammadiyah dan NU atas Pancasila juga merupakan perlawanan kedua organisasi Islam ini terhadap upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang hendak mengganti dan mengubah Pancasila”, jelas Said Romadlan, yang juga dosen Ilmu Komunikasi UHAMKA ini.

Selain meneguhkan pandangan dan sikap tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik dan final, dalam disertasi yang berjudul “Diskursus Gerakan Radikalisme dalam Organisasi Islam (Studi Hermeneutika pada Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Dasar Negara, Jihad, dan Toleransi)” juga menegaskan pandangan Muhammadiyah dan NU mengenai jihad dan toleransi terhadap non-muslim. Dalam pandangan Muhammadiyah dan NU jihad bukanlah diwujudkan dalam bentuk kekerasan, apalagi terorisme. Bagi Muhammadiyah jihad adalah jihad lil-muwajahah, yakni bersungguh-sungguh menciptakan sesuatu yang unggul dan kompetitif. Sedangkan bagi NU jihad adalah sebagai mabadi’ khaira ummah, yaitu bersungguh-sungguh mengutamakan kemaslahatan umat.

Mengenai toleransi terhadap non-muslim, Said Romadlan menjelaskan, “Muhammadiyah dan NU sejak awal dikenal sebagai organisasi Islam yang toleran terhadap non-muslim. Bagi Muhammadiyah toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan), sedangkan bagi NU adalah sebagai ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan)”.

Dalam promosi doktor yang dilaksanakan secara daring (online) ini merekomendasikan pentingnya peran Muhammadiyah dan NU sebagai kekuatan civil Islam untuk melakukan gerakan penyadaran dan perlawanan terhadap gerakan radikalisme yang dianggap antidemokrasi dan menyimpang dari ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. “Salah satu bentuk penyadaran dan perlawanan terhadap gerakan radikalisme adalah dengan terus menciptakan narasi-narasi sebagai kontra-diskursus atas pemahaman kelompok-kelompok Islam radikal mengenai isu-isu radikalisme yang selama ini dominan dan dianggap benar adanya, yang disuarakan melalui media-media resmi organisasi, lembaga pendidikan, dan pengajian-pengajian, jelas Said.

Promosi Doktor Kriminologi FISIP UI Secara Daring

Promosi Doktor Kriminologi FISIP UI Secara Daring

Di tengah pandemic Covid-19 promosi doktor tetap dilaksanakan walaupun secara daring/online. Promosi doktor secara dari ini dilakukan pertama kali oleh mahasiswa S3 Kriminologi FISIP UI, Mas Ahmad Yani. Mengangkat judul disertasi “Kejahatan Oleh Negara dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian Bailout dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Pada Bank Century (Suatu Tinjauan Kriminologi)”.

Kebijakan pemberian bailout atau dana talangan dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, sejak digulirkan tahun 2008, hingga saat ini telah menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Kontroversi itu karena adanya pandangan bahwa kebijakan tersebut di nilai sebagai tidak layak dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena dipandang hanya menguntungkan salah satu pihak tertentu saja.

Dalam tinjauan kriminologi, kontroversi tersebut dapat dipandang atau diasumsikan sebagai kejahatanyang berada dalam ruang lingkup White Collar Crime (WCC), dilakukan oleh korporasi birokrasi negara. Dengan pendekatan metode kualitatif, sifat kejahatan dari kebijakan FPJP Bank Century, ternyata tidak bisa hanya di lihat dari aspek pengambilan kebijakan saja. Tapi perlu dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjukan terjadinya kejahatan baik di Unit Operasional Bank Century.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peristiwa atau bentuk kejahatan di Unit Operasional Bank Century dan LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, merupakan peristiwa atau bentuk kejahatan yang menghimpit atau bersinggungan satu sama lain. Menyebabkan pengambilan kebijakan FPJP Bank Century oleh otoritas berwenang, memiliki kandungan/sifat-sifat jahat (kriminogenik), sebagai kejahatan yang dilakukan oleh negara/kejahatan negara. Serta memisahkan satu sama lain dari peristiwa yang terjadi pada masing-masing Unit Operasional tersebut diatas mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatan negara dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century tidak terlihat secara sempurna/tidak kasat mata/tersamar karena peristiwa menyebar sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hal itulah yang menyebabkan pembuatan kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan. Untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, direkomendasikan perlu adanya mekanisme kontrol sosial yang melibatkan peran serta masyarakat yang lebih luas, misal optimalisasi peran DPR RI melalui pemberian izin prinsip sebelum kebijakan digulirkan.

Analisis Kebijakan Penanggulangan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Sinabung

Analisis Kebijakan Penanggulangan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Sinabung

Pada Jumat (10/01) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Azrin Rasuwin berhasil mempertahankan disertasi nya yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Sinabung” di hadapan para penguji sekaligus mendapatkan gelar doktor di bidang Ilmu Administrasi.

Disertasi ini di latar belakangi oleh bencana yang melanda dunia merupakan peristiwa yang tidak terduga dan datangnya tiba-tiba serta menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup signifikan dan dapat dikategorikan sebagai peristiwa alam.

Kejadian bencana mengakibatkan banyak negara menanggung tingkat kematian akibat bencana yang paling buruk. Korban jiwa dari kejadian bencana di Indonesia kurun waktu 2010-2017 mencapai 1.907 jiwa.

Penanganan pemulihan pasca bencana di Indonesia mengalami sejumlah hambatan. Empat tahun setelah kejadian bencana erupsi Sinabung yang terjadi pada 29 Agustus 2010 belum dimulai proses pemulihan pasca bencana.

Menurut dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Erupsi Sinabung tahun 2015, letusan pertama terjadi pada 29 Agustus 2010 dan kembali terjadi pada tahun 2013.

Proses implementasi pemulihan pasca bencana dapat dimulai jika status tanggap darurat dicabut. Hal ini mengakibatkan proses pembuatan Rencana Aksi pemulihan pasca bencana menjadi tertunda dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2015.

Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo juga menjadi salah satu sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo belum sepenuhnya dapat menangani penanggulangan bencana erupsi Sinabung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pasca bencana erupsi Sinabung dan menganalisis implementasinya menggunakan model implementasi Grindle.

Hasil penelitian ini, implementasi kebijakan pasca bencana mengalami keterlambatan disebabkan erupsi yang masih terjadi, relokasi serta pendanaan dan mekanismenya. Problem implementasi tersebut disebabkan content kebijakan yang belum jelas dan terinci mengenai dimulainya proses pemulihan dan juga isi kebijakan mengenai kebijakan relokasi.

Pendekatan implementasi kebijakan kebijakan pemulihan harus dilihat bukan sebagai peristiwa administratif regular saja namun melalui pendekatan yang tidak biasa perlu pendekatan politis agar ada pengecualian isi kebijakan dari beberapa regulasi yang sudah ada.

Analisis menggunakan konsep Grindle, faktor yang paling banyak pengaruhnya dari aspek content of policy adalah variabel interest affected, kepentingan yang berbeda dalam relokasi antara pihak korban bencana, pemerintah dan masyarakat.

Letak pengambilan keputusan mengenai birokrasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta variabel resource commited berupa kecukupan dana dan mekanismenya yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.