Pilih Laman
Stabilitas dan Perubahan Akibat Kebijakan Pelarangan Cantrang

Stabilitas dan Perubahan Akibat Kebijakan Pelarangan Cantrang

Disertasi ini membahas tentang stabilitas dan perubahan arena bisnis perikanan akibat kebijakan pelarangan cantrang. Arena bisnis maupun non-bisnis berinteraksi. Mereka memiliki beragam kepentingan dan saling bertarung didalam ketidakstabilan karena upaya mengamankan dan memproteksi bisnis mereka dari perubahan.

Ketidakstabilan arena bermula dari terbitnya kebijakan pelarangan cantrang. Kebijakan ini menjadi kontra produktif dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas arena bisnis perikanan yang sudah terbangun baik sebelumnya. Nelayan, pelaku usaha perikanan dan aktor lainnya melakukan beragam aksi protes dan perlawanan menuntut pembatalan kebijakan tersebut.

Topik tentang nelayan di Indonesia telah banyak dikaji dari beragam perspektif sosiologi. Kemiskinan nelayan merupakan topik yang paling sering dipotret dalam banyak penelitian. Umumnya, para peneliti berupaya melakukan eksplorasi marginalisasi struktural maupun permasalahan kultural yang melekat pada diri nelayan sebagai akar masalah kemiskinan.

Arena bisnis perikanan terbentuk dari relasi antar aktor secara kolektif, baik individu maupun organisasi yang berada pada market field. Relasi tersebut membentuk struktur field, struktur tersebut secara relatif tergambar melalui posisi aktor yang di konstruksi kembali oleh peneliti dalam bentuk topografi jaringan.

Posisi pada struktur jaringan menentukan seberapa lemah atau kuat power yang dimiliki oleh aktor. Mereka membentuk kelompok secara kolektif dengan menyesuaikan persamaan kepentingan strategis untuk bersaing dengan kelompok lainnya. Persaingan akan berakhir ketika salah satu aktor mendapatkan keuntungan strategis yang diperebutkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bisnis perikanan sebagai market field, dimana beragam aktor saling bertarung dan bekerja sama memperebutkan posisi dalam rangka eksistensi (sosial), dominasi (politik) dan akumulasi (ekonomi) secara langsung maupun tidak langsung.

Argumen ini ditunjukkan hasil emipiris penelitian yaitu perbedaan hasil pendapatan nelayan, lemahnya posisi nelayan dalam mengatur harga, potensi kerawanan adanya persaingan usaha tidak sehat dan monopoli usaha. Adanya perebutan posisi aktor yang berlangsung kontinyu menjelaskan adanya dinamika yang mengarah pada perubahan atau stabilitas pada bisnis perikanan.

Pengelompokan aktor sangat penting untuk menunjukan secara tegas siapa saja aktor terorganisir itu bertarung didalam field. Sebab field merupakan arena pertarungan yang menunjukan siapa kawan dan lawan yang harus dijelaskan secara terinci. Hasil penelitian menunjukan bahwa Menteri Susi Pudjiastuti menempai posisi sebagai incumbents.

Sementara posisi challengers ditempati oleh Agus Mulyono, RN Nelayan Blimbing, ANNI Lamongan dan ASPILA. Posisi presiden dan DPR sebagai governance units. Merekalah aktor yang memprakasai perubahan struktur arena bisnis perikanan terkait polemik cantrang.

Dinamika bisnis perikanan terkait dengan cantrang di deskripsikan berdasarkan perjalanan waktunya. Perubahan terjadi dari jaringan sederhana berubah semakin mengembang, baik terlihat dari komposisi dan posisi aktor didalam jaringan. Aktor yang terlibat menjadi semakin banyak dan relasi jaringan yang terbentuk semakin kompleks.

Disertasi yang berjudul “Arena Bisnis Perikanan: Stabilitas dan Perubahan Akibat Kebijakan Pelarangan Cantrang” berhasil di pertahankan di hadapan para penguji oleh Radhiatmoko dan berhasil mendapatkan gelar Doktor Sosiologi, pada Kamis (09/01) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Elite Nahdlatul Ulama di Pusaran Kekuasaan

Elite Nahdlatul Ulama di Pusaran Kekuasaan

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Indonesia (FISIP UI), meluluskan seorang Doktor yaitu Azizah Aziz pada Kamis (09/01) di Auditorium Juwono Sudarsono.. Azizah berhasil mempertahankan disertasi nya yang berjudul “Elite NU di Pusaran Kekuasaan (Studi Kasus: Konflik Elite NU Pasca Pilpers 2014 dan Muktamar Nu ke-33 di Jombang Tahun 2015)” di hadapan para penguji.

Disertasi ini meneliti tentang konflik elite nu pasca pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dan Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015. Sebagai sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki sejarah panjang kedekatan para elitenya dengan kekuasaan politik. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam membaca dan memotret konflik mutakhir NU yang bertali-temali peristiwa politik yang ada di luar NU.

Elite NU yang terlibat konflik pemilihan serta dukungan politik yang berbeda serta memiliki kepentingan politik yang berbeda pula. Pilihan dan dukungan politik yang berbeda bedampak pada terjadinya polarisasi kekuasaan di organisasi NU. Konflik internal NU sejak Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 hingga Muktamar NU ke-33 Jombang tahun 2015 merefleksikan hubungan dan pilihan politik elite NU atau para kiai dengan kekuatan politik di luar NU.

Temuan penelitian disertasi ini, NU telah berproses meninggalkan prinsip Khittah 1926 karena kekuasaan politik diwarnai oleh sinkertisme kekuasaan Jawa. Terlihat pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, terjadi perubahan tradisi musyawarah 5 tahunan di Muktamar, berubah penuh konflik, disebut Muktamar  hitam oleh sebagian tokoh NU.

Sirkulasi elite melalui muktamar tidak berjalan normal karena mekanisme perekrutan penuh rekayasa tergusur dengan money politik pada pilpres 2014 dan pilpres 2019. Rekayasa elite partai ini mengakibatkan elite NU struktural dan kultural pecah. Konflik elite NU terjadi akibat hilangnya figur kiai kharismatik yang bisa mengerem perpecahan dan menyatukan kembali NU.

Hasil penelitian ini juga mengelaborasi tentang teori elite dimana sirkulasi elite NU sangan ditentukan oleh elite dan para kiai guna kepentingan politik elite NU pada pilpers 2014 dan 2019.

Konflik Politik Pengelolaan Sumber Daya Air

Konflik Politik Pengelolaan Sumber Daya Air

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI kembali menambah daftar penerima gelar Doktor. Kamis (09/01), di Auditorium Juwono Sudarsono, Wahyuni Refi Setya Bekti diangkat sebagai Doktor dalam bidang Ilmu Politik, setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Konflik Politik Pengelolaan Sumber Daya Air. Studi Kasus: Perumusan dan Pembatalan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air” di hadapan para penguji.

Latar belakang penelitian ini adalah konflik politik atas UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA 2004). Konflik politik pertama terjadi pada ranah legislasi saat draft RUU SDA dari Presiden Megawati Soekarnoputri dirumuskan dan disahkan oleh DPR-RI.

Pertarungan kepentingan antar fraksi menunjukan perbedaan pandangan yang dapat dipersepsikan sebagai konflik Ideologi neoliberalisme dan Nasionalisme dalam menentukan kebijakan tata kelola sumber daya air di Indonesia.

Konflik kedua terjadi dalam ranah yudikatif di Mahkamah Konsitusi pada Judical Review UUSDA 2004. Persidangan Mahkamah Konsitusi menempatkan negara dan masyarakat sipil berhadapan satu sama lain mempertentangkan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan nasionalisme ekonomi.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana konflik dan konsesus politik yang berlangsung pada perumusan undang-undang sumber daya air di DPR RI, kepentingan dan argumentasi politik yang digunakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik tersebut dan bagaimana konflik konsensus politik yang berlangsung pada pembatalan undang-undang sumber daya air di Mahkamah Konsitusi.

Kesimpulan penelitian ini menunjukan pilihan ideologi Neoliberal oleh pemerintah. Sedangkan temuan penelitian menunjukan negara gagal dalam pemenuhan hak rakyat atas air dan menjadikan Mahkamah Konsitusi sebagai katup penyelamat. Dalam penelitian ini ditemukan fakta-fakta bahwa korporasi bisnis air seperti Danone, Thames dan Suez selalu menggunakan kekuatan lembaga keuangan internasional untuk menguasai bisnis sektor air di Indonesia.

Kebijakan tata kelola air UUSDA 2004 merupakan gagalnya negara dalam memenuhi dan menjamin hak rakyat atas air yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Target negara tahun 2019 untuk rakyat mempunyai akses terhadap air bersih dan sanitasi gagal total, salah satu indikator sederhana adalah justru makin maraknya bisnis air minum dalam kemasan sebagai alternatif rakyat memenuhi kebutuhan akan air bersih.

Kegagalan negara menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air memunculkan gerakan masyarakat sipil pada pembelaan hak-hak rakyat. Kesadaran ideologis nasionalisme ekonomi membuat kelompok sipil berada pada posisi diametral menuntut tanggung jawab negara. Salah satu upaya yang dilakukan kelompok masyarakat sipil adalah dengan mengajukan pengujian materil atas UUSDA 2004 yang merupakan hasil kolusi pemerintah, korporasi dan lembaga donor kepada Mahkamah Konsitusi.

Pengelolaan Migas Blok Rapak di Provinsi Kalimatan Timur

Pengelolaan Migas Blok Rapak di Provinsi Kalimatan Timur

Sumber Daya Migas yang berlimpah memungkinkan Indonesia melakukan industrialisasi subtitusi-impor dan memperoleh credit-rating uang tinggi untuk mendapatkan pinjaman dari pihak asing dengan  menggadaikan ladang minyak. Hal tersebut oleh negara digunakan sebagai alat politik atau bargaining power. Menyadari keterbatasan perusahaan negara dalam mengelola migas, Pertamina diberikan kewenangan bekerjasama dengan perusahaan multinasional dalam kegiatan Hulu Migas.

Liberalisme pengelolaan Migas juga tidak terlepas dari intervensi IMF (International Monetary Funds) dan UNSAID. Selain itu negara perusahaan multinasional ikut pula mengintervensi sehingga membebani Indonesia dalam menjaga kedaulatan energi migas. Lemahnya bargaining pemerintahan di mata operator pengelola migas tampak dalam akomodasi kepentingan operator dengan berbagai instensif yang mengobarkan kepentingan negara.

Dalam kasus pengelolaan Migas Blok Rapak di Kalimantan Timur, interaksi politik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PT. Chevron Indonesia Company tidak terlepas dari peran Amerika Serikat sebagai negara asal Chevron. Tarik menarik kepentingan pemerintah Indonesia dengan Chevron berlangsung dalam konteks kepentingan pasar. Hal ini sesuai dengan pandangan Stiglitz bahwa globalisasi adalah tempat beberapa konflik besar terjadi, seperti konflik pemerintah dengan pasar.

Temuan penelitian ini menunjukan kekuasaan Indonesia dalam mengontrol operator blok tersebut sangat lemah karena dibatasi kontrak kerjasama yang memberikan kekuasaan kepada operator untuk menentukan nilai dan besaran biaya proyek dan biaya lain yang berdampak pada besarnya PoD yang diajukan oleh Chevron. Konsepsi negara lemah yang dimaksud adalah ketidakmampuan negara dalam memaksakan kepentingannya kepada pihak pengelola migas.

Hal ini terjadi karena negara sangat tergantung pada modal dan SDM yang di miliki operator. Terutama akibat liberalisasi pengelolaan sektor migas yang memberikan berbagai kemudahan dan instensif kepada investor yang menjadi operator migas dengan mengorbankan kedaulatan negara sebagai pemilik sumber daya migas.

Pengelolaan migas oleh negara dapat dibagi dalam dua periode pengelolaan, yaitu sebelum era reformasi dan era pasca reformasi. Pengelolaan migas sebelum era reformasi ditandai kebijakan nasionalisasi dan penguasaan negara dalam pengelolaan blok Migas. Sedangkan pengelolaan pasca reformasi ditandai oleh semakn menguatnya peran perusahaan multinasional yang didukung oleh negara asal dan lembaga-lembaga internasional.

Kebijakaan negara yang memberikan fasilitas bagi perusahaan migas multinasional berdampak pada berkurangnya posisi bargaining negara dalam pengelolaan blok migas. Sementara itu pelibatan pemerintah daerah berdampak pada masuknya kepentingan pemerintah daerah dan elit daerah dalam pengeloaan migas.

Jauchar Barlian berhasil menyandang gelar doktor Ilmu Politik. Setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Politik Energi di Era Desentralisasi: Studi Kasus Pengelolaan Migas Blok rapak di Provinsi Kalimatan Timur tahun 2003-2014” di hadapan para penguji. Sidang promosi doktor Jauchar dilaksanakan pada Rabu (08/01) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Perilaku Sibernomie dan Tindakan Persekusi di Era Post-Truth

Perilaku Sibernomie dan Tindakan Persekusi di Era Post-Truth

Media sosial sebagai jejaring sosial selama ini telah berfungsi sebagai public sphere, ruang diskrusif, medium tempat bertemunya wacana yang menciptakan interaksi antar banyak pihak. Ada yang bertujuan unutk memperoleh kepuasan, ada pula yang memanfaatkannya untuk berbagi kepentingan.

Hal ini membuat medsos dibanjiri segala bentuk informasi yang baik maupun buruk, termasuk ujaran berbahaya yang memantik kekerasan di ruang fisik dalam bentuk tindakan persekusi pada tahun 2017 di Indonesia. Berbagai terpan konten kekerasan tersebut dapat menghilangkan kesadaran sosial dan ketidak-mampuan individu dalam mengatur perilaku.

Manakala individu kehilangan kesadaran sosial, maka banyak yang mengabaikan cara untuk mencapai tujuan yang disepakati umum. Berkonfliknya tujuan dengan cara institusional dapat menimbulkan anomie sosial, meruntuhkan nilai pada individu maupun masyarakat.

Lebih dari itu, keadaan anomie dapat pula terjadi ketika individu menjadi terpaan konten media anjuran untuk berperilaku menyimpang. Narasi-narasi kekerasan misalnya, mampu mengubah perilaku, merentankan nilai norma sosial dan dapat memicu kekerasan.

Wacana post truth adalah keadaan dimana kebenaran berubah abu-abu atau ketika informasi berdasarkan fakta objektif dianggap tidak penting. Walhasil kebenaran yang dipercayai di era post truth dewasa ini adalah kebenaran berdasarkan emosi atau karena kepentingan atau atas dasar tafsir yang diyakini. Post truth bukan sekedar hoax atau fake news melainkan upaya mengklaim kebenaran.

Berbagai kasus kekerasan yang dipicu informasi post truth di media sosial pada dasarnya adalah akibat perbedaan persepsi dan kekurangcermatan masyarakat mengasup informasi. Sepanjang tahun 2017 ketika berlangsung kontestasi politik di Indonesia, media sosial dibanjiri konten ujaran berbahaya yang mematik kekerasan.

Fenomena kekerasan di ruang maya dan ruang nyata itu merupakan bentuk perilaku diluar struktur, norma dan nilai-nilai umum yang disepakati bersama. Berlandaskan realitas perilaku pengguna media sosial pada tahun 2017, tujuan tujuan integrasi teori untuk merekonseptualisasi anomie dari ruang nyata ke ruang maya.

Temuan bernilai kebaruan dalam penelitian ini adalah bahwa perilaku mengunggah ujaran berbahaya di ruang maya merupakan bentuk penyimpangan yang disebut sibernomik dan kondisi dibanjirinya media sosial dengan berbagai ujaran berbahaya disebut sibernomie. Selanjutnya ditemukan pula bahwa terdapat faktor kontekstualitas yang menyebabkan sibernomik dapat mematik tindakan persekusi dan nonpersekusi.

Bagus Sudarmanto berhasil menyandang gelar doktor Kriminologi. Setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Perilaku Sibernomie dan Tindakan Persekusi di Era Post-Truth (Kuasa Media Sosial dalam Perspektif Kriminologis)” di hadapan para penguji. Sidang promosi doktor Bagus dilaksanakan pada Selasa (07/01) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.