Pilih Laman
FISIP UI Mengadakan Acara Hari Disabilitas Internasional

FISIP UI Mengadakan Acara Hari Disabilitas Internasional

Lembaga penelitian dan pengembangan sosial dan politik FISIP UI mengadakan acara untuk memperingati hari disabilitas internasional bekerjasama dengan Wahan Inklusif Indonesia dan Pusat Kajian Sosiologi FISIP UI pada Kamis (12/12) di Taman Tunas Bangsa FISIP UI. Acara ini menghadirkan dua sesi talkshow dengan pembicara yang berbeda. Terdapat beberapa booth booth klinik disabilitas dan pameran karya anak disabilitas.

Pembicara pada talkshow yaitu Dr. Sanusi, M.Pd (Direktur Pendidikan Khusus Kementrian Pendidikan dan Budaya), Anisa Elok Budiyani (UNICEF), Adhi Kusumo Bharoto (Mahasiswa UI berkebutuhan khusus) dan Tolhas Damanik (Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia), mengangkat tema “Pendidikan Inklusif”.

Pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. 

Yayasan Wahana Inklusif Indonesia didirikan oleh beberapa orang penggiat di bidang pengembangan potensi penyandang disabilitas dan pendidikan inklusif di Indonesia. Pendirian organisasi ini dimaksudkan untuk mendukung terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang di dalam kehidupan masyarakat yang inklusif serta dapat menjangkau anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut Adhi Kusumo Bharoto, “kebutuhan yang utama dan sangat penting untuk para teman disabilitas adalah bahasa contohnya seperti orang-orang tuli, banyak orang yang belum mengetahui orang tuli itu berkomunikasi dengan apa artinya masyarakat bisa belajar bahasa isyarat. Karena selama ini masyarakat menganggap orang tuli itu harus bisa bicara pelan, harus menggunakan alat bantu dengar, harus melakukan terapi pendengaran dan terapi wicara yang tujuannya adalah bisa terlibat dengan masyarakat umum”. Sebagai mahasiswa yang berkebutuhan khusus Adhi berharap lingkungan sekitarnya bisa berubah dan masyarakat mau mempelajari bahasa isyarat.

“Dalam hal pendidikan, anak-anak dengan disabilitas lebih mungkin untuk tidak bersekolah terutama ditingkat pendidikan menengah. Dalam kajian kami ada tiga penghalang utama anak disabilitas untuk mengakses pendidikan. Hambatan pertama dari pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat termasuk masyarakat disekolah hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan kita tentang disabilitas. Kedua, hambatan datang dari layanan pendidikan, masih belum menjawab kebutuhan dari anak-anak disabilitas. Hambatan ketiga berasal dari orang tua, anak disabilitas, sekolahnya merasa sendiri, mereka butuh koordinasi dan tidak bisa sendirian. Dari situlah UNICEF mengembangkan pendidikan inklusi”, tambah Anisa Elok Budiyani.

Pendidikan inklusif sangat penting untuk kesetaraan dan hak asasi manusia. Inklusif dibutuhkan tidak hanya dipendidikan tapi disetiap unsur kehidupan. Jika Indonesia ingin ramah dengan anak-anak dan orang-orang yang berkebutuhan khusus maka pemerintah harus mendukung program inklusif dibantu juga dengan masyarakat umum.

College Survival Kit Sebuah Upaya Untuk Mengatasi Demotivasi Perkualiahan

College Survival Kit Sebuah Upaya Untuk Mengatasi Demotivasi Perkualiahan

Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa HMIK UI 2019 mengadakan sebuah program kerja bernama College Survival Kit (CSK). Pelaksanaan CSK diadakan dalam bentuk seminar di Auditorium Komunikasi dan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Dra. Wisni Bantarti, M.Kes (Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI), Rhaka Ghanisatria (Co-Founder Menjadi Manusia), Yuanita Zandy Putri, M.Psi (Psikolog) dan Dena Rachman (Public Figure dan Alumni Komunikasi FISIp UI).

Seminar ini diadakan karena di latar belakangi oleh lika-liku dunia perkuliahan. Selama menjalani kehidupan perkuliahan, mahasiswa tidak selalu menghadapi masa-masa yang menggembirakan, namun juga masa-masa terpuruk karena ketidaksesuaian antara harapan dengan realita kejadian. Oleh karena itu membuat suatu perubahan degresif terhadap antusiasme dan pola pikir mahasiswa dalam menjalani dunia perkuliahan.

Munculnya perasaan demotivasi merupakan faktor terbesar dalam menghadapi dunia perkuliahan yang menurunkan kualitas motivasi dalam diri mahasiswa. Perasaan demotivasi dalam beberapa kasus tertentu pula dapat menghilangkan semangat dalam diri mahasiswa. Beberapa mahasiswa setelah mengalami demotivasi mengambil beberapa langkah tertentu untuk menghilangkan perasaan demotivasi tersebut, seperti mengambil cuti kuliah, membolos kelas, berhenti kuliah, bahkan melakukan percobaan bunuh diri untuk kasus terparahnya.

Hal tersebut terbukti berdasarkan hasil survei yang kami lakukan terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dengan sampel 119 orang secara acak, sebanyak 89,1% responden pernah merasa malas pergi ke kampus karena disebabkan oleh beberapa alasan yang merujuk pada demotivasi.

Tujuan dari diadakannya Seminar College Survival Kit ini adalah menjadi penyedia informasi dan fasilitator mahasiswa untuk mendapatkan alternatif solusi dari permasalahan yang ada di masa perkuliahan serta memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dialami mahasiswa dan menjadi tempat utama mahasiswa dalam mengomunikasikan berbagai permasalahannya terkait masa perkuliahan.

Seminar Hasil Penelitian Kejahatan Transnasional dan Perlindungan Warga Negara di Perbatasan Darat

Seminar Hasil Penelitian Kejahatan Transnasional dan Perlindungan Warga Negara di Perbatasan Darat

Departemen Hubungan Internasional dan Departemen Kesejahteraan Sosial mengadakan seminar hasil penelitian yang diadakan pada Senin (9/12) di Auditorium Komunikasi FISIP UI. Penelitian ini berkolaborasi antar ilmu hubungan internasional dengan ilmu kesejahteraan sosial yang mengangkat tema “Kejahatan Transnasional dan Perlindungan Warga Negara di Perbatasan Darat Negara Republik Indonesia”.

Sebagai pembicara Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., Dra. Evi Fitriani, M.A, Ph.D dan Ali Abdullah Wibisono, Ph.D. Sebagai moderator adalah Aisha R. Kusumasomantri, S.Sos, M,Sc.

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami secara komprehensif masalah keamanan transnasional dan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan diperbatasan darat Indonesia dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Organisasi kejahatan transnasional adalah kelompok terstruktur, tiga orang atau lebih melakukan kriminalitas secara berkelanjutan dalam suatu periode waktu serta pada skala yang serius. Mencakup kriminalitas yang ditentukan dalam suatu kerangka legal untuk mencapai keuntungan material atau keuangan.

Penguatan sistem keamanan negara dan perlindungan warga negara di wilayah perbatasan melalui model pengelolahan data berbasis teknologi informasi. Serta rekomendasi kebijakan yang sesuai dan dapat diterapkan dalam rangka memperkuat kemanan negara dan perlindungan warga negara di perbatasan.

Dibangunnya jalan di perbatasan Indonesia merupakan salah satu tujuan yang tercapai sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga Indonesia. Dengan adanya peningkatan kualitas dan pembangunan jalan baru dikawasan perbatasan terus dilakukan di titik yaitu Kalimantan, NTT dan Papua sebagai bagian penting beranda terdepan Indonesia. Kawasan Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya.

Adapun kerentaan sosial di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini yaitu kehadiran ganja dari Papua Nugini, problematika separatism Papua yang bersembunyi di Papua Nugini, serta kawasan Papua Nugini juga seringkali menjadi tempat bersembunyi bagi buronan dan jalur penyelundupan barang ilegal.

Tidak hanya di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini saja, tetapi juga terjadi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia yaitu gangguan kejiwaan yang terjadi pada imigran Indonesia dan pemalsua identitas. Serta di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste adalah penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi dari Indonesia ke Timor Leste dan proses intergase masyarakat eks-pengungsi Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Hasil riset ini merupakan riset multi dimensi dan juga melibatkan banyak aktor seperti pemerintah, aparat, perusahaan dan masyarakat. Hal ini menjadi kajian yang kompleks, melibatkan banyak aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, keamanan dan juga budaya. 

Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia berada pada era dimana revolusi teknologi secara tidak langsung telah mengubah gaya hidup. Perubahan tersebut tentunya melibatkan sektor global yang tidak lain merupakan sektor pemerintahan, perusahaan swasta, sektor industri, ekonomi, pasar modal, pelaku politik hingga bisnis dan masyarakat luas.

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI bersama Generasi Melek Poltik (GMP) menggelar acara seminar dan focus grup discussion (FGD) bertajuk ‘Academia Politica: The Infinity War of Challenges, Talent and Policy in the Digital Age’ yang dilaksanakan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI. Mengundang Faisal Basri (Ekonom dan Politisi) dan Rahayu Sarawati (Politisi) sebagai pembicara serta sebagai moderator Dedek Prayudi (Politisi dari partai PSI) di acara Academia Politica

Munculnya Revolusi Industri Generasi Pertama, Kedua hingga Ketiga. Sekarang ini, kita berada di Revolusi Industri Keempat yang diyakini akan mampu meningkatkan produktivitas. Berbeda dengan revolusi sebelumnya, revolusi 4.0 diprediksi memiliki efek yang lebih besar karena tidak hanya menyentuh dunia manufaktur, melainkan seluruh aspek bisnis.

“Perbedaan revolusi industri 1.0 dengan revolusi industri 4.0 adalah pada impact yang dirasakan, pada revolusi insudtri 1.0 sampai dengan revolusi industri 3.0 dampaknya hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, jadi perusahaan yang lebih untung banyak. Sedangkan revolusi industri 4.0 dampak sosialnya lebih terasa, dampak bagis masyarakatnya lebih besar,” Jelas Faisal Basri.

Faisal Basri menambahkan, Orang lain menganggap revolusi industri itu sesuatu ancaman tapi menurut saya revolusi industri 4.0 adalah peluang, impact on society bigger than industries, dampak bagi petani dan bagi usaha kecil menengah (UKM) lebih banyak peluang.

Indonesia termasuk ke dalam negara yang sudah maju. Sumber daya laut yang luar biasa tetapi sektor perikanan hanya menyumbang sekitar 2,6% dari GDP. Transportasi laut hanya menyumbang 0,3% dari PDB padahal Indonesia mengklaim negara maritim terbesar di dunia, jauh lebih sedikit dari pada transportasi udara (1,6%) dan transportasi darat (2,4%). Jika transportasi laut kuat maka akan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Sekitar 3,4 juta industri mikro dan 283.000 industri skala kecil akan berpotensi untuk memperkuat rantai pasokan global Indonesia. Pada Agustus 2019, 28,6% populasi pekerja berada di sektor pertanian. Moderenisasi sektor pertanian mempercepat peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesiapan revolusi industri 4.0, salah satu langkah prioritas yang tengah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Faisal Basri mengharapkan nantinya anak muda atau generasi berikutnya dapat memajukan industri Indonesia agar dapat bersaing dengan negara Asia bahkan bersaing secara global serta dapat menjadikan industri Indonesia menjadi industri 4.0 seutuhnya.

Tantangan Indonesia sekarang ini adalah memperkokoh institusi politik dan institusi ekonomi agar terhindar dari krisis parah, sehingga dalam perjalanan menuju 2045 terhindar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) apalagi negara rentan (fragile state) atau negara gagal (failed state).

Seminar dan Workshop “Progress in Business and Human Rights”

Seminar dan Workshop “Progress in Business and Human Rights”

Unit Kajian Kesejahteraan Sosial, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP), FISIP UI menggelar kegiatan seminar dan workshop dengan tema “Progress in Business and Human Rights”. Pelatihan diselenggarakan di Kampus FISIP UI Depok pada tanggal 6 dan 7 September 2019. Tidak hanya diikuti oleh kalangan mahasiswa pascasarjana serta dosen di Universitas Indonesia, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan lembaga negara, organisasi masyarakat sipil (cso), maupun perusahaan nasional dan multinasional yang menaruh perhatian serius terhadap isu bisnis dan hak asasi manusia.

Kegiatan ini terbagi kedalam dua sesi, yakni sesi panel yang kemudian dilanjutkan dengan sesi workshop. Sesi Panel yang mengusung judul “Progress in Business and Human Rights in Indonesia” dihadiri oleh empat pembicara dan dipandu oleh Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono M.Sc, guru besar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

Bapak Y.W Junardy President of Indonesia Global Compact Network – berperan sebagai Keynote speaker membahas tentang perlunya pemahaman dan penguasaan Sustainabilty, Business and Human Rights dalam konteks situasi dan kondisi dunia usaha di Indonesia terutama berkaitan dengan 10 prinsip UN Global Compact. Dilanjutkan oleh Bapak Bryan David Emil Tilaar selaku pembicara kedua, sesi panel mulai bergerak membahas tentang strategi implementasi bisnis dan HAM di lingkungan perusahaan khususnya di lingkungan Martha Tilaar Group. Pembicara ketiga, Ibu Johanna Debora Imelda, Ph.D, membahas mengenai kesetaraan gender bagi perempuan sebagaimana termaktum dalam poin 5 SDGs dan dalam RPJMN tahun 2015 – 2019. Sesi ini ditutup oleh Bapak Rusdi Amral sebagai Corporate Communication Director Kompas Gramedia Group yang mengemukakan filosofi “Mengewongkan Wong” dari Bapak Jacob Oetama yang sangat terkait dengan relasi kedalam Grup usaha Kompas-Gramedia maupun kepada Pemangku kepentingan diluar Grup usaha Kompas-Gramedia.

Sesi panel kemudian dilanjutkan dengan sesi workshop yang bertajuk “Postgraduate Student Workshop Series: Sustainability, Business, and Human Rights Report Writing”. Kegiatan  workshop ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta pelatihan akan strategi dan capaian yang seharusnya dilakukan oleh setiap elemen dari tatanan untuk merespon isu bisnis dan HAM pasca pengesahan Prinsip‐Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada tahun 2011. Pelatihan ini juga melengkapi peserta pelatihan dengan pengetahuan tentang Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) serta skill penulisan Human Right Report berdasarkan GRI Standard dan berorientasi pada POJK 51/2017.

Sesi Workshop dipandu oleh Bapak John Darmawan selaku anggota VP Human Rights Indonesia Global Compact Network dan Ibu Lukita Wardhani Setiyarso, selaku perwakilan Business and Children’s Rights Working Group yang secara khusus memaparkan tentang Children’s Rights and Business Principle.

Peserta pelatihan diberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep bisnis dan HAM disertai dengan pengetahuan tentang bagaimana peran bisnis dalam mempromosikan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs). Selain itu peserta workshop juga diberikan pengetahuan untuk membuat laporan dasar, memonitor dan mengevaluasi penerapan bisnis dan HAM, mereview beberapa bentuk laporan bisnis dan HAM serta mempraktikan perbaikan terhadap laporan bisnis tersebut.

Peran universitas sangatlah penting dalam penyiapan sumber daya yang memiliki kepekaan, pengetahuan serta skill untuk pengimplementasian bisnis dan HAM di indonesia. Untuk itu kedepannya diharapkan sesi pelatihan ini dapat tetap berlanjut untuk mempromosikan dan mengimplementasikan tiga pilar UNGPs di Indonesia dengan good governance dan proper delivery.