Pilih Laman
“Meretas Batas Ilmu”  Sebuah Karya Perjalanan Intelektual Guru Besar Sosial Humaniora

“Meretas Batas Ilmu” Sebuah Karya Perjalanan Intelektual Guru Besar Sosial Humaniora

Pada Jumat (6/12) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Guru besar Sosial Humaniora meluncurkan sekaligus membedah buku “Meretas Batas Ilmu” yang ditulis oleh Prof. Dra. M. A. Yunita Triwardani W, M.S., M.Sc. PhD (Dosen dan Guru Besar FISIP UI), Prof. Melani Budianta, Ph.D (Dosen dan Guru Besar FIB UI) dan Rahayu S. Hidayat. Buku ini juga di review oleh Dra. Francisia Saveria Sika Ery Seda, M.A., Ph.D dan Prof. Kamanto Sunarto, S.H., Ph.D.

Berawal dari ide untuk mengundang Guru Besar Fakultas di bawah rumpun Sosial Humaniora dalam lokakarya untuk membagikan tulisan dan ceritanya kedalam buku berjudul Meretas Batas Ilmu: Perjalanan Intelektual Guru Besar Sosial Humaniora. Buku ini merupakan himpunan dari kisah sepuluh Guru Besar bidang Ilmu Sosial Humaniora Universitas Indonesia dalam mengawali, menumbuh-kembangkan dan menghasilkan karya-karya ilmiahnya.

Rentang perjalanan yang panjang dari setiap Guru Besar tidak berlangsung secara linear, mulus dan sederhana. Tidak seluruhnya berawal dari rintisan karier yang sejalan dengan minat dan pilihan nuraninya. Namun para Guru Besar merintis karier dalam disiplin ilmu dengan landasan teoretis, konseptual dan metodologis yang ditumbuh kembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan manca negara, mereka ternyata mampu memadukan pengetahuan itu dengan fenomena empiris sosial-budaya yang terwujud di bumi Indonesia.

Meretas batas disiplin ilmu pun dilakukan agar dapat menyumbangkan karya ilmiahnya secara lebih optimal bagi pengembangan ilmu dan kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Pergulatan dan perjuangan yang dialami mereka melalui dialektika beragam teori, konsep, metodologi dengan kehidupan nyata masyarakat dan budaya Indonesia, melahirkan karya-karya ilmiah yang unggul menuju lahir dan tumbuhnya “Ilmu Sosial-Humaniora”.

“Ketika membaca tulisan kesepuluh tulisan Guru Besar ini adalah percampuran pengetahuan yang seluruh hidup digeluti dan juga pengalaman hidup. Jadi buku ini mengajak kita untuk mengenal pikiran-pikiran dan juga sebagian hidup Guru Besar” Ungkap Francisia Seda.

Francisia Seda sebagai reviewer juga menjelaskan enam pola besar didalam buku ini. Intinya adalah keilmuan tidak pernah linier atau non linier dan bersifat multi-displin. Buku ini juga bukan hanya tentang keilmuan saja tetapi juga tentang pegabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat juga bagian dari perjalanan pengetahuan.

Menurut Kamanto Sunarto dari enam topik itu intinya memang uraian mengenai perkembangan ilmu dan perluasan kekayaan intelektual. Ada satu hal yang menarik yaitu kesepuluh Guru Besar Sosial Humaniora tetap melakukan dan melibatkan diri untuk pengabdian masyarakat disela-sela kesibukannya menjadi Guru Besar. Karena pengabdian masyarakat sering luput dari perhatian.

Kuliah Umum Duta Besar Jerman

Departemen Ilmu Politik FISIP UI menggelar kuliah umum di Auditorium Komunikasi FISIP UI (27/11). Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Peter Schoof memberikan kuliah umum tentang kebijakan dalam dan luar negeri Jerman serta bagaimana implikasinya di Indonesia.

Dalam kesempatan ini Peter Schoof menerangkan sejarah yang melatarbelakangi kebijakan dalam dan luar negeri Jerman dengan fokus pada hubungan bilateral Indonesia-Jerman dan ekonomi Jerman. Kedatangan Duta Besar disambut oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.

Schoof mengatakan “banyak orang yang tidak memahami Jerman sekarang tanpa mengetahui sejarah Jerman di masa lalu. Dua perang dunia, pertama dan kedua dipicu oleh negara saya, Jerman. Perang dunia menyebabkan lima puluh juta orang eropa dan yahudi meninggal dunia. Tetapi hal yang penting dari perang dunia adalah kita mendapatkan kebebasan”.

Proses demokratisasi terjadi setelah masa Kekaisaran Jerman, hingga keruntuhan Rezim Jerman Nazi pasca perang dunia kedua yang mendorong terpecahnya Jerman menjadi dua negara, Jerman Barat dan Jerman Timur.

Proses demokratisasi di Jerman Barat menjadi salah satu langkah penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kembali identitas politik Negara Jerman sebagai sebuah negara yang demokratis saat ini, sekaligus tantangan dalam menghadapi pengaruh komunisme yang menguasai Jerman Timur selama Perang Dingin.

Sektor ekonomi Jerman mempunyai pasar sosial dengan tenaga kerja berkemampuan serta tingkat inovasi tinggi. Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat di Eropa, PDB terbesar keempat dunia, pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia dan kontributor terbesar ke Uni Eropa tahun 2011. Sektor jasa berkontribusi terhadap 71% total PDB, industri 28% dan pertanian 1%.

Schoof juga mengatakan masyarakat Indonesia dan juga generasi muda Indonesia harus meneruskan warisan dari mendiang B.J Habibie yang sudah banyak dilakukannya dalam bidang teknologi dan transportasi penerbangan serta aerodinamis. Schoof juga mengharapkan nantinya banyak generasi muda Indonesia yang mau giat belajar untuk bisa memajukan bangsa Indonesia.

Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia berada pada era dimana revolusi teknologi secara tidak langsung telah mengubah gaya hidup. Perubahan tersebut tentunya melibatkan sektor global yang tidak lain merupakan sektor pemerintahan, perusahaan swasta, sektor industri, ekonomi, pasar modal, pelaku politik hingga bisnis dan masyarakat luas.

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI bersama Generasi Melek Poltik (GMP) menggelar acara seminar dan focus grup discussion (FGD) bertajuk ‘Academia Politica: The Infinity War of Challenges, Talent and Policy in the Digital Age’ yang dilaksanakan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI. Mengundang Faisal Basri (Ekonom dan Politisi) dan Rahayu Sarawati (Politisi) sebagai pembicara serta sebagai moderator Dedek Prayudi (Politisi dari partai PSI) di acara Academia Politica

Munculnya Revolusi Industri Generasi Pertama, Kedua hingga Ketiga. Sekarang ini, kita berada di Revolusi Industri Keempat yang diyakini akan mampu meningkatkan produktivitas. Berbeda dengan revolusi sebelumnya, revolusi 4.0 diprediksi memiliki efek yang lebih besar karena tidak hanya menyentuh dunia manufaktur, melainkan seluruh aspek bisnis.

“Perbedaan revolusi industri 1.0 dengan revolusi industri 4.0 adalah pada impact yang dirasakan, pada revolusi insudtri 1.0 sampai dengan revolusi industri 3.0 dampaknya hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, jadi perusahaan yang lebih untung banyak. Sedangkan revolusi industri 4.0 dampak sosialnya lebih terasa, dampak bagis masyarakatnya lebih besar,” Jelas Faisal Basri.

Faisal Basri menambahkan, Orang lain menganggap revolusi industri itu sesuatu ancaman tapi menurut saya revolusi industri 4.0 adalah peluang, impact on society bigger than industries, dampak bagi petani dan bagi usaha kecil menengah (UKM) lebih banyak peluang.

Indonesia termasuk ke dalam negara yang sudah maju. Sumber daya laut yang luar biasa tetapi sektor perikanan hanya menyumbang sekitar 2,6% dari GDP. Transportasi laut hanya menyumbang 0,3% dari PDB padahal Indonesia mengklaim negara maritim terbesar di dunia, jauh lebih sedikit dari pada transportasi udara (1,6%) dan transportasi darat (2,4%). Jika transportasi laut kuat maka akan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Sekitar 3,4 juta industri mikro dan 283.000 industri skala kecil akan berpotensi untuk memperkuat rantai pasokan global Indonesia. Pada Agustus 2019, 28,6% populasi pekerja berada di sektor pertanian. Moderenisasi sektor pertanian mempercepat peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesiapan revolusi industri 4.0, salah satu langkah prioritas yang tengah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Faisal Basri mengharapkan nantinya anak muda atau generasi berikutnya dapat memajukan industri Indonesia agar dapat bersaing dengan negara Asia bahkan bersaing secara global serta dapat menjadikan industri Indonesia menjadi industri 4.0 seutuhnya.

Tantangan Indonesia sekarang ini adalah memperkokoh institusi politik dan institusi ekonomi agar terhindar dari krisis parah, sehingga dalam perjalanan menuju 2045 terhindar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) apalagi negara rentan (fragile state) atau negara gagal (failed state).

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI Mengajak Generasi Muda Melek Politik

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI bersama Generasi Melek Poltik (GMP) menggelar acara seminar dan focus grup discussion (FGD) bertajuk ‘Academia Politica: The Infinity War of Challenges, Talent and Policy in the Digital Age’ yang dilaksanakan pada 21 November 2019 di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Acara ini dibuat untuk mahasiswa agar dapat memahami tentang dunia politik di Indonesia. Mengundang Faisal Basri (Ekonom dan Politisi) dan Rahayu Sarawati (Politisi) sebagai pembicara serta sebagai moderator Dedek Prayudi (Politisi dari partai PSI) di acara Academia Politica.  Dalam acara ini para peserta dapat belajar membuat kebijakan publik di dampingi para pembicara dalam sesi FGD dan diskusi.

Generasi Melek Politik (GMP) merupakan sebuah organisasi bagi para millenial yang ingin belajar dan terlibat pada persoalan politik lebih mendalam. Tujuan GMP adalah mewujudkan generasi muda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekosistem politik Indonesia.

GMP ingin mengajak generasi muda untuk partisipasi aktif mendorong partisipasi politik informal dan formal anak muda, menjadi wadah penyambung anak muda dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah lewat Millennial Manifesto, serta kaderisasi dan representasi menyiapkan pemimpin politis dan pemerintahan masa depan yang menganut nilai keberagaman serta good citizenship.

GMP juga memiliki visi utama yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan representasi generasi muda dalam politik dan pemerintahan dari tingkat lokal sampai dengan nasional. Kami ingin menjadikan politik ramah bagi millennial, agar millennial peduli politik dan menjadi pemimpin dalam ligkungannya secara politis dengan membawa nilai good governance dan progresifitas.

Rahayu Sarawati menjelaskan, “formulasi sebuah kebijakan, apapun kebijakan yang dibuat harus dikaji terlebih dahulu. Formulasi sebuah kebijakan juga harus mempunyai 5 unsur yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan”.

Evaluasi kebijakan juga menjadi tugas DPR sekaligus masyarakat untuk melihat apakah pemerintah sebagai eksekutor betul-betul melakukan implementasi. Dalam pembuatan kebijakan, para pakar diminta untuk memberi masukan, tidak mungkin DPR membuat kebijakan sendiri. Tanpa pemerintah terlibat dalam pembahasan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) tidak mungkin kebijakan disahkan.

Perlindungan Sosial Pekerja Industri Digital Transportasi Online Roda Dua

Disertasi dari Dr. Endang Yuniastuti, SE, M.Si di latar belakangi oleh perubahan dunia yang berubah dari berbagai sisi, kemajuan teknologi telah memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Fakta menggambarkan bahwa kesenjangan anatara tingkat pengangguran dengan ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini berpotensi dalam mendukung pertumbuhan tenaga kerja di sektor informal.

Industri digital yang marak tumbuh, menawarkan hubungan kemitraan dengan sistem sharing ecomony mengambil alih dan berperan serta dalam penciptaan lapangan kerja di sektor informal. Kondisi ini membutuhkan campur tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja sektor informal.

Pada sidang terbuka tersebut, Endang Yuniastuti berhasil menyandang gelar doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya di hadapan para penguji. Sidang promosi doktor Endang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Disertasi ini bertujuan untuk meninjau kondisi perlindungan sosial pekerja pada industri digital yang menerapkan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy. Khususnya transportasi online roda dua.

Penelitian ini mengkaji batasan-batasan perlindungan sosial menurut International Labour Organization (ILO) yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dibuat dalam upaya mengurangi dan mencegah kemiskinan di berbagai kehidupan. Lebih jauh lagi, perlindungan sosial menurut ILO berlaku untuk seluruh masyarakat dan pekerja, baik yang berada pada sektor informal maupun pada sektor formal.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi masalah dalam perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya transportasi online roda dua yang diakibatkan karena adanya kekosongan hukum dalam status pola kerja kemitraan sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan pengendara transportasi online.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan adanya model kebijakan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy yang didalamnya ada skema jaminan sosial untuk pekerja informal model baru sehingga pengaturan hak-hak dan perlindungan sosial pengendara transportasi online roda dua dapat terpenuhi walaupun secara minimal. Hal ini mengingat bahwa di masa depan, kondisi sektor informal akan lebih mendominasi dunia kerja dengan sistem gig economy.

Hadir sebagai ketua sidang, Prof. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes, Ph.D. Promotor dalam sidang doktor Endang adalah Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. Sedangkan yang menjadi kopromotor adalah Ir. Maruli Apul. H, M.A, Ph.D. Sementara itu, anggota penguji terdiri dari Prof. Dr. Payarman. J. Simanjuntak, APU., Prof. Dr. Paulus Tangdilintin., Dr. Ida Ruwaida, M.Si., Johanna Debora Imelda, M.A, Ph.D., Dr. Indra Lestari Fawzi, M.Si.