Pilih Laman
Pandemi Covid – 19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral

Pandemi Covid – 19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral

Seri 06 Webinar FISIP UI 2020 ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap hubungan internasional dan kerjasama multlilateral. Pandemi Covid-19 memperlihatkan makin dibutuhkannya kerjasama multilateral untuk membangun fair and inclusive global health governance dan untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia akibat pandemi ini. Bagi Indonesia, kerjasama multilateral saat ini sangat relevan untuk kerjasama pengadaan alat-alat kesehatan dan akses ke vaksin Covid-19.

Mengangkat tema “Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral” pada Rabu (9/9) webinar FISIP UI Seri 06 ini dilaksanakan secara daring melalui zoom dan youtube. Sebagai narasumber ialah Duta Besar Febrian A. Ruddyard. (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI) dan Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP. (Ketua Komisi I DPR RI).

Covid-19 menjadi musuh bersama. Tidak ada satu kebijakan yang dapat diterapkan untuk semua negara, setiap negara mempunyai kebijakan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Terjadi rivalitas antar negara tetapi kerjasama bilateral dan multilateral juga tetap meningkat. Kerjasama ekonomi antar negara juga  akan semakin meningkat, negara butuh untuk menggerakkan kembali ekonominya yang telah berhenti.

“Fokus diplomasi Indonesia pada era pandemi Covid-19 ini adalah di bidang medis seperti diplomasi vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan serta di bidang non-medis seperti pemulangan atau evakuasi WNI, perlindungan WNI dan diseminasi informasi. Bantuan dan kerjasama Indonesia  dengan negara atau organisasi internasional lainya, Indonesia telah menerima bantuan finansial dan barang seperti APD, masker dan alat tes. Selain itu Indonesia juga berusaha dan berkerjasama untuk membuat vaksin Covid-19 dengan PT. Biofarma dengan Coalition for Epidemic Preparedness  Innovations (CEPI) dan PT. Kalbe Farma,” jelas Meutya.

Meutya juga menjelaskan, tantangan kedepannya terkait pengadaan atau ketersediaan vaksin, obat-obatan, alat kesehatan serta diplomasi dalam rangka fungsi perlindungan WNI di luar negeri, terdapat pula permasalahan terkait hak dan akses WNI ke sebuah negara. Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam daftar Temporary Ban Entry (pelarangan masuk ke sebuah negara bagi pemegang paspor dari negara tertentu) di 59 negara seperti  Malaysia. Hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi Indonesia, terutama  diplomasi bilateral.

Febrian memberikan kesimpulan, diplomasi multilateral menjadi lebih terintegrasi dengan diplomasi regional dan bilateral, isu kesehatan global menjadi “omnipresent”. Ia juga menegaskan pertempuran yang sukses terhadap Covid-19 tergantung peningkatan tata kelola kesehatan dan kendala diplomatic. Serta Sustainable Development Goals menjadi lebih relevan sebagai model komprehensif untuk pembangunan human security akan berkontribusi untuk pencapaian state security.

Inovatif Intervensi Sosial dalam Penanganan Masalah Covid-19

Inovatif Intervensi Sosial dalam Penanganan Masalah Covid-19

Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Berbagai masalah timbul mulai dari masalah psikososial di tingkat personal, konflik di tingkat interpersonal dan komunitas, hingga kecemasan sosial di masyarakat. Seri 05 Webinar FISIP UI 2020 ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai upaya inovatif dari intervensi sosial yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah serta kendala yang dihadapi.

Webinar ini membahas “Model Inovatif Intervensi Sosial dalam Penanganan Masalah Pandemi Covid-19” pada Rabu (2/9). Sebagai narasumber,  Dr. KH. Mohammad Idris, M.A. (Walikota Depok), Dr. RR. Endah Sulistyaningsih, M.Si. (Ketua I dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia), Dr. Widarjanto (Kasubdit SDA Kawasan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kemendesa PDT Transmigrasi) serta Dr. Marlina Adisty, S.Sos., M.Si. (Widyaiswara Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB).

Covid-19 menjadi bencana nasional non alam, bencana yang diakibatkan oleh  peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit. Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah bukan hanya urusan medis atau kesehatan tetapi menjadi urusan semua pihak, masyarakat menjadi ujung tombak dalam pandemi ini, perubahan perilaku yang sesuai protocol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Marlina menjelaskan, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BNPB adalah edukasi protokoler kesehatan kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh  agama, musisi dan budayawan, sosialisasi untuk menggerakan masyarakat disekitar untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, serta mitigasi menyiapkan sarana dan prasarana untuk tim medis di pusat-pusat pelayanan kesehatan sebagai bagian dari mitigasi struktural atau menyediakan aplikasi yang dapat mendokumentasikan penilaian risiko baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Program inovasi BNPB adalah “INARISK Personal Covid-19” sebuah aplikasi Android & IOS untuk mengetahui bahaya kebencanaan dan risiko disekitar kita serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan secara mandiri. Manfaat dari INARISK personal ini sebagai sarana edukasi masyarakat untuk memahami tingkat risiko bencana di tempat mereka berada, sarana edukasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan berbagi data spasial melalui “GIS  Service” sehingga masyarakatdapat melakukan berbagai analisis lanjutan.

“Covid 19 merupakan pandemi global yang melanda dunia, termasuk  Indonesia didalamnya Jabodetabek. Kasus pertama kali terjadi di Kota Depok menjadi Imported Case. “Jika memperhatikan trend peningkatan kasus  berdasarkan waktu, kasus konfirmasi positif mulai naik secara tajam pada Bulan Juli 2020 hingga saat  ini. Faktor penyebab peningkatan kasus, mulai dibukanya aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga  menimbulkan tingginya interaksi dan pergerakan orang. Meningkatnya kasus dari klaster perkantoran dan tempat kerja, yang berdampak pada penularan di lingkungan  keluarga dan komunitas. Kejenuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker dan jaga jarak,” jelas Idris.

Idris juga menjelaskan, strategi kebijakan penanggulangan Covid-19 Kota Depok dengan prevent seperti kampung siaga covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar, detect dengan contact tracing dan Rapid/Swab test, response dengan penanganan kasus dan rumah sakit rujukan Covid-19 serta manajemen gugus tugas dengan operasionalisasi dan sistem informasi dan komunikasi. Kota Depok berinovasi dengan Aplikasi Kampung  Siaga Covid-19 Terintegrasi dengan PICODEP  (Pusat Informasi Covid-19 Depok, tujuannya untuk memudahkan komunikasi para pihak untuk percepatan  penanggulangan COVID-19 di Depok.

Endah menjelaskan sebagai Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) melakukan kegiatan kampanye untuk sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada masyarakat seperti melalui spanduk, baliho, flyer, webinar dan sebagainya. Selain itu IPSPI mempunyai program penyediaan layanan dukungan psikososial merespon Covid-19 dalam hal ini pekerja sosial. Tujuan layanan dukungan psikososial untuk meminimalisir dampak psikologis dan sosial dari situasi yang diakibatkan oleh COVID-19 sehingga penerima manfaat dapat menerima dan mampu beradaptasi dengan situasi yang diakibatkan oleh COVID-19. Penerima manfaat ini terbagi dua yaitu internal, pekerja kemanusiaan yang terdampak Covid-19 dan eksternal, tenaga medisyang menangani pasien Covid-19 secara langsung. Layanan yang diberikan adalah psikososial edukasi, hotline psikososial, konseling online sampai rujukan untuk yang terindikasi mengalami masalah atau ganguan psikologi.

Sedangkan aksi cepat penangan Covid-19 di desa di jelaskan oleh Widarjanto, “prioritas penggunaan dana desa 2020 yang pertama di bidang kesehatan melalui kebijakan Desa Tanggap Covid dengan dibentuknya Relawan Desa Lawan Covid-19. Dengan hadirnya relawan yang memberikan edukasi protokol kesehatan dan menyediakan peralatan kesehatan, diharapkan tingkat kasus PDP dan positif Covid-19  di desa bisa ditekan. Kedua bidang sosial melalui kebijakan Bantuan  Langsung Tunai (BLT) Dana  Desa yang memiliki  sasaran penerimanya adalah keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan non pangan tunai, non penerima  kartu kerja dan punya anggota  keluarga yang rentan sakit. Ketiga bidang ekonomi melalui kebijakan Padat  Karya Tunai Desa yang diharapkan dapat menekan  angka pengangguran selama masa Covid-19 dengan memanfaatkan penggunaan Dana Desa, SDA dan SDM. Dan yang terakhir bidang pencegahan Covid-19 dan pengembangan ekonomi desa melalui “gerakan setengah miliar  masker diharapkan menjaga kesehatan warga dan adaptasi kebiasaan baru untuk menunjang ekonomi desa.”

Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara Seri 14” dengan tajuk “Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen: Mungkinkah Didirikan?” yang dilaksanakan pada Jumat (21/8) melalui streaming Zoom dan Youtube. Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain Dr. Febby Mutiara Nelso, SH.MH.(Dosen Fakultas Hukum UI, Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia, Pengurus Pusat MAHUPIKI), Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M(K) (Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UI-RSCM), Drg. Nurtamy, Ph.D. Sp.OF(K) (Dosen FKG UI, Direktur Administrasi, Data, dan Pengelolaan Produk Riset dan Iovasi UI) dan Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum. (Dosen FIB UI).

Dr. Ade menjelaskan, untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat dapat melalui pendidikan, penelitian dan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal yang berkualitas. Berbagai tantang dihadapi kedokteran forensik saat ini meningkatnya jumlah kasus dan beragamnya kasus seperti kekrasan dalam rumah tangga, kejahatan asusila pada anak, human trafficking dan lain sebagainya. Selain itu meningkatnya ekspektasi masyarakat terkait kualitas pelayan kedokteran yang terkini dan modern sehingga diperlukan pengembangan praktik, keilmuan dan teknologi kedokteran. Peran kedokteran forensik dalam sistem peradilan mulai dari pemeriksaan TKP, pemeriksaan barang bukti, BAP saksi ahli sampai sidang peradilan.

Febby menjelaskan “laboratorium forensik, suatu fasilitas untuk melakukan suatu pemeriksaan bukti fisik dari suatu peristiwa pidana yang menggunakan ilmu forensik untuk meneliti barang bukti dan mengungkap kasus-kasus agar bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya yang nantinya dibawa ke pengadilan. Kerangka hukum laboratorium forensik adalah UU no 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ada tiga tahapan untuk menyelesaikan perkara pidana di Indonesia yaitu dengan pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Sangat penting kehadiran dari ahli dan hasil dari lab forensik dalam memecahkan suatu perkara pidana untuk memastikan orang tersebut bersalah atau tidak.”

“Intergritas laboratorium forensik menjadi mimpi bagi para forensik di Indonesia. Hal yang diperlukan untuk suatu integrated forensic laboratory yaitu independen atau impartial dan pelayanannya memang di desikasikan untuk pelayanan forensik karena disini berhadapan dengan barang bukti yang seharusnya di perlakukan sebagai chain of custody. Selain itu sumber daya baik infrastuktur, peralatan pendanaan dan sumber daya manusia serta perlu adanya regulasi dan undang-undang mengenai intergritas laboratorium forensik,” jelas Drg. Tammy.

Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid–19

Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid–19

Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya. Persoalan hidup bersama dengan Covid-19, bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun warga umum. Pendekatan Pembangunan berbasis komunitas dapat dirancang menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Contoh saja, komunitas spasial secara sosiologis berpotensi menimbulkan persamaan kepentingan dan solidaritas antar sesama warga.

Seri 04 Webinar FISIP UI 2020 membahas “Era Baru: Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid – 19” pada Rabu (19/8). Narasumber, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc (Koordinator RC Urban Social Development Toward Inclusive Society LabSosio FISIP UI) dan Dr. Imam B. Prasodjo, M.A. (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI), sebagai pembahas, Raphaella D. Dwianto, M.A., Ph.D. (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI) dan dr. Pandu Riono, MPH., Ph.D. (Dosen Departemen Biostatistik dan Kependudukan FKM UI).

Menurut Prof. Paulus, cita-cita sosiologi adalah membangun kualitas kehidupan sosial-budaya tetapi semua masalah sosial selalu memiliki sisi obyektif dan subyektifas. Maka prinsip pembangunan di Era baru harus bersifat sosietal (sistemik-holistic), bukan sektoral dan harus memperhitungkan dinamika sosial seluruh warga  negara. Tidak sekedar membenahi pendekatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) untuk menghasilkan kedisiplinan masyarakat tetapi menyiapkan era baru “menata infrastruktur sosial”. Membenahi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bertujuan untuk menghasilkan kedisiplinan sosial untuk mematuhi protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak). Prinsip pendekatan KIE harus disesuaikan dengan stratifikasi, diferensiasi masyarakat dan pendekatan komunitas. Hukuman tidak perlu “mematikan” tetapi konsisten. Edukasi sosial harus menghasilkan kecerdasan sosial yang menghasilkan ketangguhan sosial.

“Membangun masyarakat yang cerdas dan tangguh perlu penataan sosietal secara mendasar, oleh karena itu perlu membangun infrastruktur sosial, organisasi civil society non birokrasi yang dibangun oleh pemerintah sebagai wadah bagi warga komunitas untuk menciptakan kohesi sosial, keberdayaan, kemandirian. Merupakan sel yang kuat  untuk menopang pembangunan masyarakat yang lebih luas. Infrastruktur sosial yang berbasis komunitas. Mengapa komunitas? Sebab komunitas adalah unit sosial yang relatif kecil dan memiliki solidaritas (bukan sekedar  toleransi) serta kohesi sosial yang kuat karena diikat oleh kesamaan kepentingan dan ciri  sosial secara sosiologis, ini penting ditengah perkembangan masyarakat yang  semakin kompleks dan individualistic,” jelas Prof. Paulus.

Menurut Imam perlunya branding perilaku baru, yaitu proses dimana identitas perilaku baru dikomunikasikan pada publik, branding juga menciptakan keterkaitan hubungan dengan kelompok sasaran terhadap perilaku baru terkait yang diperkenalkan seperti protokol kesehatan maupun new normal. Arti sebuah brand perilaku baru, menentukan pembedaan corak sebuah cara pandang dan perilaku baru yang berbeda dengan yang lain, mempengaruhi kesadaran yang mengarahkan kelompok sasaran terhadap perilaku baru terkait dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu masyarakat Indonesia dapat membangun ketangguhan komunitas dengan berprilaku sesuai protokol kesehatan yang himbau oleh pemerintah.

Belum Selesainya Segmen Batas Darat Negara Indonesa Berdampak Pada Human Security

Belum Selesainya Segmen Batas Darat Negara Indonesa Berdampak Pada Human Security

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk “Defining Nurani #9: Human Security di Perbatasan: Keamanan atau Kesejahteraan?” pada Kamis (13/8). Acara ini adalah suatu dialog akademisi dan praktisi, yang berusaha menalarkan isu-isu hubungan internasional sambil bertimbang rasa, demi terwujudnya studi HI di Indonesia yang people-centered. Sebagai pembicara, Sandy Raharjo (Peneliti P2P LIPI S1 dan Alumni HI FISIP UI 2006) dan sebagai pembahas, Yuni R. Intarti, M.Si. (Dosen Departemen HI FISIP UI).

Human Security adalah pendekatan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi dan menangani tantangan yang meluas dan lintas sektoral untuk kelangsungan hidup, mata pencaharian dan martabat rakyat mereka. Krisis berkepanjangan, konflik kekerasan, bencana alam, kemiskinan yang terus-menerus, epidemi dan kemerosotan ekonomi menimbulkan kesulitan dan melemahkan prospek perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Sifat human security dapat melintasi batas-batas nasional.

Sandy menjelaskan, dinamika di perbatasan darat Indonesia dan dampaknya terhadap human security. Masih belum selesainya beberapa segmen batas dengan negara tetangga seperti sembilan outsanding broder problems dengan Malaysia dan dua unresolved segment dengan Timor Leste. Dampak dari belum selesainya segmen batas darat negara menyebabkan terjadinya saingan antar daerah untuk perkebunan. Beberapa konflik komunal itu terjadi antar masyarakat di perbatasan Timor Leste.

Selanjutnya dinamika di perbatasan darat Indonesia yang berdampak terhadap human security adalah kedekatan budaya antar masyarakat dua negara yang memicu kegiatan lintas batas baik kegiatan kunjungan keluarga seperti ada yang meninggal dan pernikahan serta bisa juga kegiatan perdagangan tradisional di kalangan masyarakat. Kegiatan lintas batas ini dianggap illegal dalam pandangan keamanan negara karena sudah lintas negara dan tanpa dokumen. Dinamika berikutnya terbatasnya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan minimnya tenaga professional di perbatasan.

Sedangkan dinamika di perbatasan laut Indonesia adalah keterisolasian geografis dipadu dengan terbatasnya transportasi umum dan maraknya kapal-kapal besar seperti kapal besar dalam negeri dan kapal besar asing yang mencari sumber daya laut di perbatasan. Sebagian kapal menggeruk sumber daya laut besar-besaran membuat nelayan lokal tidak kebagian padahal mencari ikan adalah mata pencarian utama, terancamnya sumber penghidupan utama masyarakat perbatasan.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengelola isu-isu human security seperti resolusi konflik melalui jalur budaya dengan mempertemukan pimpinan-pimpinan suku di perbatasan, kerja sama border crossing agreement dan border trade agreement yang memfasilitasi kegiatan lintas batas, pengembangan kerja sama ekonomi secara bilateral maupun subregional, pembukaan pos lintas batas tradisional maupun pos lintas batas negara terpadu, patrol di perbatasan laut, serta kerja sama coral triangle initiative on coral reefs, fisheries dan food security antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste.

Sandy berpendapat refleksi pengelolaan isu human security di perbatasan Indonesia adalah dengan menjaga kedaulatan di perbatasan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan tetapi dapat pula digabungkan dengan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan. Penanganan isu-isu human security yang fungsional tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu negara tetapi harus berkolaborasi dengan negara tetangga. Serta pentingan kelibatan masyarakat sebagai actor aktif dalam pengelolaan isu-isu di perbatasan.