Select Page
FISIP UI Gelar Konferensi Internasional Mengenai Isu Sosial Politik Terkini

FISIP UI Gelar Konferensi Internasional Mengenai Isu Sosial Politik Terkini

FISIP UI menggelar The 2nd International Conference on Social and Political Issues selama dua hari 29-30 Oktober 2018 di Prime Plaza Hotel and Suites, Sanur-Bali.Konferensi ini mengangkat tema “Rethinking Nationalism : Looking Back and Looking Forward” mencakup tujuh isu di antaranya konflik, terorisme, globalisasi, jender, hingga nasionalisme. Isu-isu tersebut menjadi tantangan fundamental pada pembangunan bangsa. Negara-negara dihadapkan oleh tekanan eksternal yang muncul dari globalisasi dan transnasional, serta secara internal dihadapkan oleh tantangan berupa gangguan sosial, dikotomi kultural, krisis finansial dan ketegangan politik.

Dalam sambutannya, Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc., menyampaikan tujuan dan harapannya terhadap konferensi ini. “ Kita mencari pemahaman yang lebih dalam akan tantangan nasionalisme di masa depan. Tidak hanya itu, konferensi ini juga untuk mengembangkan rekomendasi berdasarkan pemikiran dan pengalaman para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan strategis lainnya.”

Konferensi ini dihadiri pula oleh beberapa akademisi dari negara lain seperti Jepang, Australia, Thailand, Korea, Nigeria, Singapura, Jerman, Amerika Serikat, dan Taiwan.

Pembicara kunci dalam konferensi ini antara lain Professor Karen Farquharson (University of Melbourne), Irjen Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose.M.M. (Kepala Kepolisian Daerah Bali). Karen membahas surveinya di Australia mengenai Making Nation through Sport. Selain itu, pembicara tamu dalam konferensi kali ini antara lain Professor Iwan Gardono Sujatmiko (Universitas Indonesia), Professor Mari Elka Pangestu  (Universitas Indonesia), Professor Vedi Hadiz (University of Melbourne, Australia), Professor Timo Kaartinen (University of Helsinki, Finland), Professor Chalidaporn Songsamphan (Thammasat University, Thailand), dan Professor Changhe Su (Fudan University, China).

Kapolda Bali secara khusus menjelaskan bagaimana terorisme itu harus dilawan melalui penguatan ideologi Pancasila. Menurutnya, terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).

“Oleh karena itu, kita sebagai kelompok mayoritas di negeri ini jangan sampai menjadi silent majority yang membiarkan nilai-nilai kebangsaan terkikis oleh kelompok minoritas. Untuk itu, diharapkan peran serta dari seluruh civitas akademika agar mampu menanamkan nilai luhur Pancasila dan berkomitmen berkebangsaan yang kuat pada diri kita semua. Working together to defeat terrorism, still against terrorism and we win,” tegas Irjen Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose,M.M.

Merumuskan Strategi Terbaik Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kerjasama I-EFTA CEPA

Merumuskan Strategi Terbaik Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kerjasama I-EFTA CEPA

Untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Eropa di bidang ekonomi, investasi, dan ekspor-impor, Indonesia sedang menjalani perundingan dengan negara negara European Free Trade Association (EFTA) menuju Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Negara-negara EFTA yang terdiri dari Swiss, Norwegia, Islandia dan Lichtenstein kini menempati urutan ke-9 sebagai negara investor terbesar di dunia. Negara-negara EFTA juga menjadi negara ke empat dengan nilai investasi luar negeri terbesar setelah Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Hong Kong China.

Saat ini, pangsa pasar Indonesia di negara-negara EFTA terus berkembang. Kegiatan ekspor-impor dan investasi Indonesia di negara-negara tersebut meningkat 37% selama lima tahun terakhir. Komoditi yang sering diperdagangkan berkutat di industri manufaktur, seperti emas, bahan-bahan kimia, bahan-bahan farmasi, pupuk, dan campuran bahan baku industri.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kerja sama Indonesia dengan negara-negara EFTA, perlu dilakukan kajian khusus dan diskusi. Departemen Hubungan Internasional FISIP UI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (P2K) Kementerian Luar Negeri mengadakan forum kajian yang dihadiri akademisi-akademisi terkait. Forum ini diadakan di Auditroium Juwono Sudarsono pada Kamis, (1/3).

Yose Rizal Damuri, Ph.D. ; Head of Economics Department Center for Strategic and International Strategic (CSIS), Dr. Ir. Yahya Rachman Hidayat, M.Sc.; Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Wahyuni Bahar S.H. LL.M; Pakar di bidang Hukum dan Investasi, dan Asra Virgianita, Ph.D., akademisi dan Dosen Hubungan Internasional FISIP UI dihadirkan sebagai panelis.

Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri ini juka dibuka dengan sambutan Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc., Dr. Siswo Pramono; Kepala Bidan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri, serta dimoderatori Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Leonard Felix Hutabarat.

“Diplomasi ekonomi Indonesia bekerja aktif mendorong pariwisata dan meningkatkan ekonomi. Diplomasi ekonomi Indonesia diharapkan mampu meningkatkan peluang pasar di semua kawasan di Eropa, termasuk menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, salah satunya dengan EFTA,” kata Siswo Pramono.

Salah satu tujuan kerja sama ekonomi dengan EFTA yaitu untuk membantu perusahaan-perusahaan serta UKM mendapatkan akses ekspor ke Eropa dengan tingkat tarif yang lebih rendah dan proses administrasi yang lebih mudah.

“Untuk meningkatkan hasil kerja sama dengan EFTA, Indonesia harus fokus di pembentukan rantai nilai di negara EFTA, misalnya rantai nilai farmasi, elektronik atau jasa misalnya,” kata Yose Rizal Damuri

Seperti yang diketahui, bahwa Swiss dan negara EFTA lainya merupakan salah satu produsen bahan-bahan kimia serta farmasi terbaik di dunia, selain maju di bidang teknologi seperti mesin, elektronik, dan material serta jasa. Untuk itu, fokus di pembentukan rantai nilai barang-barang tersebut perlu dilakukan.

Yahya Rachman Hidayat menambahkan bahwa untuk mengoptimalkan hasil kerja sama I-EFTA CEPA bagi Indonesia perlu juga untuk memperhatikan bidang-bidang lain selain trading di bidang goods and services.

Menurut Yahya, CEPA adalah satu kesempatan untuk mendapatkan transfer knowledge untuk meningkatkan capacity building kelembagaan mupun human capital.

“Masih banyak peluang selain capital inflow dari negara EFTA. Kita perlu meningkatkan ekonomi development, misalnya meningkatkan capacity building kita di dalam rangka meningkatkan kinerja eksport.”