Select Page
Rekonstruksi Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Rekonstruksi Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Liliek Sofitri pada Kamis (19/12) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, berhasil menyandang gelar Doktor Ilmu Administrasi, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia” di hadapan para penguji.

Latar Belakang penelitian ini berdasarkan Indonesia yang menghadapi risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim, yang dampaknya dapat dikurangi dengan partisipasi aktor negara dan aktor bukan negara baik skala nasional, internasional, regional dan lokal. Upaya menangulangi perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang signifikan yang perlu dipersiapkan dengan cermat.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengalisis bagaimana aliran pendanaan iklim menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA), mengapa kebijakan pendanaan iklim perlu direkontruski dan bagaimana model desain kebijakan pendanaan iklim. Pradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan multi metode.

Kebijakan pendanaan perubahan iklim adalah kebijakan publik yang implementasinya sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi publik, yang antara satu negara dan lainnya memliki sejumlah perbedaan. Perbedaan dalam administrasi publik tidak saja pada institusi tetapi juga pada sistem politik yang mendasari pengambilan keputusan yang berlangsung di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa beban APBN sangat tinggi mengacapai 92% hingga 2030 untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, ada urgensi untuk mendesak share pendanaan dari negara maju, diperlukan layer pembagian peran dan tanggung jawab. Fakta empiris menunjukan bahwa aliran dana iklim sejak 2007 hingga 2017 didominasi oleh sektor publik dan masih menjadi tantangan. Pendapatan pajak mendominasi dan sebagai sumber pendanaan terbesar untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim selama periode penelitian.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus ada keseimbangan kebijakan pendanaan non fiskal, Shifting Burden dari APBN perlu dilakukan sehingga tidak membebani APBN terutama dari sektor swasta dan secara berkelanjutan memperjuangkan kontribusi pendanaan dari negara yang memberikan share kenaikan emisi tinggi. Kerangka kebijakan pendanaan perubahan iklim meliputi mitigasi dan adaptasi serta kerangka kerja Allocative Efficiency untuk perubahan iklim pada belanja publik.

Dinamika Sistem Sumber Daya Manusia Stratejik di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Medan

Dinamika Sistem Sumber Daya Manusia Stratejik di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Medan

Disertasi dari Dr. Audia Junita di latar belakangi oleh fungsinya perbankan umum di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan dinamis dari waktu ke waktu baik bersumber dari eksternal maupun internal. Berbagai perubahan aturan dan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen, kinerja serta upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui kompetensi yang sehat.

Munculnya era ekonomi berbasis pengetahuan dan revolusi industri tahap ke-4 yang mendesak perbankan untuk mampu mengelola dan memanfaatkan pengetahuan dan mengubah model bisnisnya berbasis teknologi digital untuk melengkapi pelayanan konvensional yang mengandalkan tatap muka secara fisik dengan nasabah dalam memberikan pelayanan.

Berbagi tekanan internal maupun eksternal tersebut menjadi tantangan bagi industri perbankan untuk secara internal mampu mengidentifikasi strategi kompetitif yang tepat untuk meningkatkan kinerja sekaligus mendapatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Strategi ekspansi masih menjadi pilihan strategi yang cukup efektif bagi bank umum di Indonesia untuk bersaing memperluas pangsa pasar di industri perbankan.

Dengan judul disertasi “Dinamika Sistem Sumber Daya Manusia Stratejik di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Medan” fokus penelitian ini pada perspektif pengelolaan sumber daya manusia stratejik di kantor cabang bank, khususnya PT BRI kantor wilayah Medan. Perbankan sebagai organisasi bisnis yang memberikan jasa keuangan bertopang pada aset manusia dalam menjalankan kegiatan oprasional dengan karakteristik modal sosial dan pengetahuan yang dimilikinya.

Untuk itu dibutuhkan sistem pengelolaan human capital yang tepat dan bernilai stratejik yang selama ini terbatas dilakukan dengan pendekatan linier. Karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika interaksi sistem sumber daya manusia stratejik di kantor cabang PT BRI kantor wilayah Medan, menemukan faktor leverage serta usulan alternatif strategi yang dapat membuat sistem bekerja lebih optimal.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa subsistem dalam sistem sumber daya manusia stratejik di kantor cabang PT BRI kantor wilayah Medan yang terdiri dari strategi organisasi, sistem sumber daya manusia berorientasi komitmen, perilaku peran dan kinerja organisasi berinteraksi secara kompleks, dinamis dan non linear dengan pola perilaku penguatan yaitu sistem umpan balik positif.

Sistem sumber daya manusia berorientasi komitmen merupakan leverage dalam sistem sumber daya manusia stratejik di kantor cabang PT BRI kantor wilayah Medan.Upaya memperbarui sistem sumber daya manusia berorientasi komitmen secara berkelanjutan dan meningkatkan kinerja organisasi merupakan alternatif strategi yang mampu membuat sistem sumber daya manusia stratejik di kantor cabang PT BRI kantor wilayah Medan bekerja lebih optimal.

Wisuda Kelas Khusus Internasional Komunikasi FISIP UI

Wisuda Kelas Khusus Internasional Komunikasi FISIP UI

Rabu (11/12/2019), Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo. M.Sc., menghadiri wisuda mahasiswa Kelas Khusus Internasional Komunikasi FISIP UI di Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Queensland.

Sekitar 24 orang mahasiswa Kelas Khusus Internasional Komunikasi FISIP UI diwisuda pada hari itu. Pada kunjungannya kali ini, Dekan FISIP UI didampingi oleh Dr. Inaya Rakhmani (Ketua Program Kelas Khusus Internasional FISIP UI) serta Dr. Indah S. Pratidina (Sekretaris Program Kelas Khusus Internasional FISIP UI) .

Dalam kesempatan tersebut, Dekan FISIP UI juga bertemu dengan Professor Heather Zwicker, Dekan Faculty of Humanities & Social Sciences University of Queensland dengan agenda rencana pengembangan kerja sama FISIP UI dengan Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Queensland.

Selain itu Dekan FISIP UI juga bertemu dengan para orang tua wisudawan KKI FISIP UI. Kelas Khusus Intenasional (KKI) di FISIP UI diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi. Program KKI menawarkan pengalaman belajar di lingkungan internasional yang tidak hanya memiliki keuntungan secara akademis, namun juga dapat memperoleh pengalaman sosial. Para mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program ini, akan memperoleh dua gelar dari dua lembaga pendidikan di mana mereka terdaftar.

FISIP UI Mengadakan Acara Hari Disabilitas Internasional

FISIP UI Mengadakan Acara Hari Disabilitas Internasional

Lembaga penelitian dan pengembangan sosial dan politik FISIP UI mengadakan acara untuk memperingati hari disabilitas internasional bekerjasama dengan Wahan Inklusif Indonesia dan Pusat Kajian Sosiologi FISIP UI pada Kamis (12/12) di Taman Tunas Bangsa FISIP UI. Acara ini menghadirkan dua sesi talkshow dengan pembicara yang berbeda. Terdapat beberapa booth booth klinik disabilitas dan pameran karya anak disabilitas.

Pembicara pada talkshow yaitu Dr. Sanusi, M.Pd (Direktur Pendidikan Khusus Kementrian Pendidikan dan Budaya), Anisa Elok Budiyani (UNICEF), Adhi Kusumo Bharoto (Mahasiswa UI berkebutuhan khusus) dan Tolhas Damanik (Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia), mengangkat tema “Pendidikan Inklusif”.

Pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. 

Yayasan Wahana Inklusif Indonesia didirikan oleh beberapa orang penggiat di bidang pengembangan potensi penyandang disabilitas dan pendidikan inklusif di Indonesia. Pendirian organisasi ini dimaksudkan untuk mendukung terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang di dalam kehidupan masyarakat yang inklusif serta dapat menjangkau anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut Adhi Kusumo Bharoto, “kebutuhan yang utama dan sangat penting untuk para teman disabilitas adalah bahasa contohnya seperti orang-orang tuli, banyak orang yang belum mengetahui orang tuli itu berkomunikasi dengan apa artinya masyarakat bisa belajar bahasa isyarat. Karena selama ini masyarakat menganggap orang tuli itu harus bisa bicara pelan, harus menggunakan alat bantu dengar, harus melakukan terapi pendengaran dan terapi wicara yang tujuannya adalah bisa terlibat dengan masyarakat umum”. Sebagai mahasiswa yang berkebutuhan khusus Adhi berharap lingkungan sekitarnya bisa berubah dan masyarakat mau mempelajari bahasa isyarat.

“Dalam hal pendidikan, anak-anak dengan disabilitas lebih mungkin untuk tidak bersekolah terutama ditingkat pendidikan menengah. Dalam kajian kami ada tiga penghalang utama anak disabilitas untuk mengakses pendidikan. Hambatan pertama dari pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat termasuk masyarakat disekolah hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan kita tentang disabilitas. Kedua, hambatan datang dari layanan pendidikan, masih belum menjawab kebutuhan dari anak-anak disabilitas. Hambatan ketiga berasal dari orang tua, anak disabilitas, sekolahnya merasa sendiri, mereka butuh koordinasi dan tidak bisa sendirian. Dari situlah UNICEF mengembangkan pendidikan inklusi”, tambah Anisa Elok Budiyani.

Pendidikan inklusif sangat penting untuk kesetaraan dan hak asasi manusia. Inklusif dibutuhkan tidak hanya dipendidikan tapi disetiap unsur kehidupan. Jika Indonesia ingin ramah dengan anak-anak dan orang-orang yang berkebutuhan khusus maka pemerintah harus mendukung program inklusif dibantu juga dengan masyarakat umum.

Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Ketenagakerjaan di DKI Jakarta

Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Ketenagakerjaan di DKI Jakarta

Rabu (11/12) di Auditorium Juwono Sudarsono, Sri Wahyu Wijayanti berhasil menyandang gelar doktor Ilmu Administrasi, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta” di hadapan para penguji.

Latar Belakang penelitian ini berdasarkan hak penyandang disabilitas, memberikan implikasi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintahan dalam rangka melindungi dan menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlakuan khusus penyandang disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan strategi implementasi afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan yang efektif di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan efektif. Belum ada satupun BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta di Provinsi DKI Jakarta yang memperkerjakan penyandang disabilitas sebesar ketentuan kuota yang ditetapkan peraturan undang-undang.

Demikian pula tidak pernah diterapkan hukuman pidana bagi pelanggar sistem kuota tersebut. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui sejumlah faktor sebagaimana diklasifikasikan oleh Grindle dalam content dan context. Dari sisi konten, antara lain dikarenakan kebijakan tersebut di nilai perusahaan tidak memberikan keuntungan bagi mereka.

Selain itu, faktor-faktor bahwa dukungan sumber daya untuk implementasi kebijakan afirmatif ini juga sangat kecil. Sementara itu, dari sisi konteks terlihat bahwa implementasi kebijakan afirmatif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurangnya sosialisasi kebijakan dan lemahnya koordinasi para pelaksana kebijakan.

Namun demikian, faktor kedudukan pengambilan keputusan Grindle dipandang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, ternyata tidak memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas ini. Temuan penelitian ini juga mengungkapkan adanya jumlah faktor penting lain yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, akan tetapi tidak masuk dalam konsep Grindle. Faktor-faktor dimaksud meliputi faktor budaya, basis, data penegak hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.