Select Page
Banu Muhammad: Terkait Kasus ACT, Perlu Adanya Otoritas Pengawas yang Lebih Spesifik

Banu Muhammad: Terkait Kasus ACT, Perlu Adanya Otoritas Pengawas yang Lebih Spesifik

Aksi Cepat Tanggap disingkat ACT merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia. Kasus dugaan penyelewengan dana bantuan yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus diselidiki.  Terbaru, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2022.

Pada 2005, ACT secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.

Banu Muhammad Haidlir adalah Doktor dari Departemen Kesejahteraan Sosial. Menurutnya, “Aset wakaf ini memiliki memiliki sifat yang khas yaitu harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Secara regulasi, Di Indonesia telah ada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Keterkaitan kedua UU ini tentunya dapat dikaji secara mendalam dari sisi wakaf dan peranannya dalam kesejahteraan sosial.”

“Kasus ACT bila terbukti benar adanya penyelewengan dana umat, maka akan berkelit bahwa Lembaga tersebut bukan lembaga zakat melainkan lembaga kemanusiaan yang berada dibawah Kementerian Sosial, sehingga tidak terikat dan tidak di audit oleh kementerian agama. Mereka juga tidak berkewajiban mempunyai dewan Syariah,” jelas Banu saat diwawancari oleh Humas FISIP UI setelah sidang promosi doktor nya yang berjudul “Kebijakan Wakaf Uang di Indonesia: Tinjauan Dukungan Masyarakat dan Optimalisasi Pengelolaan” pada Kamis (7/7) di Auditorium Jowono Sudarsono.

Lebih lanjut Banu menjelaskan, “idealnya Lembaga filantropi islam itu minimal ada empat auditor. Pertama internal audit yang mengaudit aktivitas di internal, kedua eksternal audit, kantor akuntan publik yang juga mengikuti PSAK yang sudah ditentukan oleh ikatan akuntan Indonesia, ketiga audit Syariah oleh kemeterian agama, keempat yaitu audit oleh dewan pengawas Syariah nya sendiri.”

Menurut Banu, lembaga amal tidak boleh menerbitkan produk atau campaign apapun kecuali dapat restu dari dewan pengawas Syariah. Ketika kasus ACT ini muncul, bahwa ACT ini bukan lembaga zakat, yang tidak mempunyai dewan pengawas Syariah, jadi tidak perlu adanya audit Syariah, “itulah yang terjadi yang membuat penyimpangan mungkin terjadi karena semakin lemah pengawasan, dampaknya semakin ‘ugal-ugalan’ atau semakin tidak dikontrol ya menurut saya.”

“Saya kira kebutuhan kita akan revisi undang-undang mengenai zakat maupun wakaf, tentunya memastikan kontrol yang kuat, agar siapapun bisa melihat transparansi dan akuntabilitas menjadi penting dalam kasus ini,” jelasnya.

Dengan adanya kasus ACT ini sangat mungkinkan lembaga amal filantropi akan kehilangan reputasi, kepercayaan publik dan ini sangat merugikan program-program mensejahterakan masyarakat hanya karena satu kejadian atau mungkin karena kesalahan satu atau dua orang akan berdampak kepada lembaha filantropi secara umum.

Semoga kebijakan revisi undang-undang mengenai zakat maupun wakaf akan mengarahan ke suatu kebijakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. “Saya merekomendasikan dari riset disertasi saya, perlu adanya otoritas pengawas yang lebih spesifik. Harus ada otoritas yang secara spesifik menjalankan peran regulasi dan peran pengawasan,” ujar Banu.

Adanya pemotongan dana operasional suatu lembaga filantropi, tidak boleh lebih dari 12.5% karena angka tersebut merupakan hak amil, kalau secara aturan Kementerian Sosial maksimal 10%, kalau lebih dari itu sudah jelas melanggar. Menyinggung mengenai gaji dan fasilitas mobil petinggi ACT yang terbilang besar dan mewah, “mungkin hal tersebut melanggar etika karena misalnya dalam setahun suatu lembaga mengumpulkan 650 miliar berarti 10% nya 65 miliar untuk operasional salah satunya gaji dan fasilitas mobil, secara aturan itu aman namun secara etika itu salah,” jelas Banu.

Lembaga ACT ini didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Harapan Dekan FISIP UI kepada Andi Widjajanto Gubernur Lemhannas

Harapan Dekan FISIP UI kepada Andi Widjajanto Gubernur Lemhannas

Andi Widjajanto, alumnus FISIP UI dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2). Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Andi Widjajanto di hadapan sejumlah pejabat negara.

Andi Widjajanto selama ini dikenal sebagai akademisi yang punya perhatian khusus soal militer dan hubungan internasional. Dia pernah mengajar sebagai dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI sebelum kemudian keluar dan memilih menjadi politisi. Andi adalah lulusan Prodi Sarjana Hubungan Internasional FISIP UI tahun 1996.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto memberikan pandangannya terhadap Andi, bahwa pengalaman belajar, mengajar dan melakukan penelitian akademik menjadikan Andi sebagai politisi yang berbeda. Analisis yang konseptual berdasarkan data yang mencukupi selalu menjadi batas pernyataan dan sikapnya. Hal ini terlihat terutama ketika Andi memberikan pernyataan terkait dengan isu pertahanan yang menjadi spesialisasinya.

Lebih lanjut Dekan FISIP UI  mengatakan, “lama menjadi bagian dari kampus UI, sebuah lembaga pendidikan tinggi terbaik di Indonesia, Andi tentu amat berpengalaman dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu, dalam posisi sebagai Gubernur Lemhannas, saya amat berharap Andi memberikan warna baru dalam transformasi Lemhannas sebagai lembaga pencetak penyelenggara negara yang handal.”

“Lemhannas harus mampu membekali para siswanya yang merupakan calon pimpinan yang berasal dari dunia militer, polisi, birokrat, politisi dan unsur masyarakat lain dengan konsep, teori dan kecukupan data dalam bekerja sebagai penyelenggara negara. Para alumni diharapkan mampu mengambil keputusan secara rasional, dengan data yang cukup, analisis yang tepat, tapi tetap mempertahankan aspek humanisme dan nasionalisme,” ujar Prof. Semiarto.

Dalam wawancara dengan reporter Humas FISIP UI Andi Widjajanto menyampaikan bahwa “Di Lemhannas ada tiga fungsi, yang pertama adalah mencetak kepemimpinan nasional yang tentunya dibekali dengan landasan ideologi Pancasila yang kuat sehingga bisa memunculkan ketahanan ideologi yang tangguh di lembaga yang dipimpinnya; Kedua adalah kajian–kajian strategis yang disampaikan ke  Presiden tentang bagaimana bisa segera dilakukan kebijakan-kebijakan operasional sehingga kita memiliki ketahanan yang kuat untuk ideologi-ideologi yang ekstrem; Ketiga adalah di Lemhannas ada fungsi pemantapan nilai kebangsaan yang skala pendidikannya lebih besar itu berlangsung di daerah sampai ke tingkat desa dengan menggandeng aparat pemerintah daerah. Dalam memorandum serah terima jabatan tahun 2016-2022 itu sudah hampir 6000-an program-program pemantapan nilai untuk memperkuat ketahanan ideologi itu dilakukan oleh Lemhannas.”

Lebih lanjut Andi menjelaskan, “untuk penanganan Papua pada dasarnya sama pendidikan kepemimpinan di Lemhannas yang nantinya akan bersentuhan dengan calon-calon pejabat yang nanti akan berdinas di Papua baik dari TNI, Polri dan Pemerintah daerah. Diharapakan disana nantinya lebih mampu untuk merumuskan strategi-strategi yang lebih relevan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Papua.”

“Ada satu arahan Presiden yang harus segera dilakukan adalah transformasi dari Lemhannas sehingga akan lebih siap baik dari sisi metodologi kajian maupun dari sisi pedagogi pendidikan untuk mengadopsi perkembangan-perkembangan teknologi terkini sehingga tantangan geopolitik dan geostrategi baru termasuk perang siber dan perang hibrida bisa segera diantisipasi oleh Lemhannas itu salah satu tugas yang tadi diberikan oleh Presiden ke saya,” ujar Andi.

Hikmah Wisuda Daring, Pemindahan Tali Toga Dilakukan oleh Istri

Hikmah Wisuda Daring, Pemindahan Tali Toga Dilakukan oleh Istri

Seperti tahun sebelumnya, wisuda Universitas Indonesia masih diadakan secara daring melalui Zoom. Prosesi Wisuda bagi seorang mahasiswa merupakan acara yang dinanti nanti karena merupakan akhir dari suatu proses belajar di kampus. Namun tidak mengurangi makna dalam acara wisuda kita tetap melaksanakan dengan baik.

Pada semester genap tahun akademik 2020/2021, FISIP UI melepas 467 wisudawan. Yang terdiri dari 300 wisudawan Program Sarjana dan 167 wisudawan Program Pascasarjana.

Termasuk Brigjen TNI Dr. Ronny, S A.P., M.M yang telah resmi meraih gelar Doktor dari Universitas Indonesia (UI) khususnya Kriminologi dengan judul disertasi “Comprehensive Counter Terrorism oleh BNPT Terhadap Foreign Terrorist Fighter Dalam Konteks Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia”.

Gelar Doktor merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Brigjen TNI Ronny yang bertugas di Kalimantan, tentunya untuk meraih gelar tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu perjuangan yang panjang, kerja keras, keuletan dan kegigihan.

Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., Ph.D dalam sambutannya mengatakan, “Semoga ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di UI dapat menjadi bekal yang akan mengantar saudara-saudara untuk menjadi pemimpin terbaik Indonesia yang bisa mampu menyelesaikan permasalahan dan tantangan baik secara lokal, nasional maupun Global. Marilah kita bersama-sama bertekad untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam waktu kepada negara Indonesia untuk dicurahkan kepada masyarakat yang mandiri dan berdaya saing yang tinggi.“

Sementara itu Brigjen TNI Ronny, S.A.P.,M.M mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih atas wisuda hari ini. “ Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada hari ini saya telah bisa mengikuti wisuda. Saya mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada isteri tercinta yang telah memberikan suport dan dukungan selama ini. Dan juga ucapan terimakasih kepada Rektor UI, Dosen, tenaga pendidik telah membimbing dalam proses belajar, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam memberikan dukungan, semangat sehingga saya dapat dan bisa menyelesaikan kuliah di UI dan dapat meraih gelar Doktor,” ungkapnya.

Semua ini ada hikmah dibalik masa pandemi Covid-19 dalam proses Wisuda dengan cara virtual. Selama ini kalau wisuda tali Toga yang sebelumnya diletakan sebelah kiri kemudian dipindahkan ke sebelah kanan yang dilakukan oleh Rektor. Nah saat ini Isteri yang secara langsung memindahkan tali Toga, inilah yang menjadikan kebahagian tersendiri dan rasa haru,” ungkap Dr. Ronny, S.A.P., M.M dengan penuh bangga.

Di sunting dari https://www.suarapemredkalbar.com/read/sintang/17092021/hikmad-dibalik-pandemi-saat-wisuda-pemindahan-tali-toga-dilakukan-oleh-isteri 

Halal Bihalal Virtual Alumni FISIP UI

Halal Bihalal Virtual Alumni FISIP UI

Halal bihalal adalah kegiatan yang rutin diadakan setelah bulan suci Ramadan atau setelah hari raya Idul Fitri. Dalam acara halal bihalal ini, para alumni berkesempatan untuk saling bersilaturahmi serta saling memaafkan satu sama lain walaupun melalui internet. Hadir dan turut memberikan sambutan pada halal bihalal virtual ini, di antaranya adalah: Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc (Dekan FISIP UI), Binsar Tobing (Ketua Iluni FISIP UI), Prof. Dr. Dody Prayogo (Wakil Dekan Bidang Pendidikan).

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, alumni FISIP UI mengadakan halal bihalal yang diadakan pada Sabtu (30/05). Berbeda dari tahun sebelumnya, pada halal bihalal tahun ini alumni FISIP UI harus melakukan silaturahmi melalui sambungan internet, menggunakan aplikasi zoom yang di hadiri oleh 177 alumni FISIP UI dari berbagai angkatan.

Sebagian wakil alumni masing2-masing Jurusan/Departemen, yg memberikan sambutan adalah: Ira Wibowo (Kom 86); Dubes Ade Padmo Sarwono (Pol 81); Sita (Adm 88); Debbie Sumual, (Krim 90); Handoko Hendroyono (Kessos 83); Dr. Endang Mariani (Antrop 84); Konjen Vancouver, Tuti Irman (HI 85).

Dekan FISIP UI, Arie Setiabudi Soesilo, memberikan ucapan terimakasih kepada alumni yang telah membantu pedagang kantin FISIP UI dan mahasiswa FISIP UI yang terdampak situasi sulit seperti saat ini, terdampak situasi Covid-19.  Serta ia juga menghimbau untuk tetap jaga kondisi, jaga kesehatan di tengah pandemic Covid-19 ini terjadi.

Formulir Beasiswa PJJ Alumni FIS UI 1980

UI menerapkan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai upaya pencegahan penyebaran Infeksi Covid-19.

Bagi mahasiswa Program Sarjana Reguler FISIP UI yang memiliki hambatan finansial untuk membeli paket data internet dalam mengikuti PJJ, dapat mengajukan diri untuk mendapatkan Beasiswa PJJ Alumni FIS UI Angkatan 1980.

Persyaratan pengajuan adalah sebagai berikut:
1. Membutuhkan bantuan finansial;
2. Beasiswa yang diberikan hanya untuk keperluan membeli paket data internet untuk kebutuhan PJJ;
3. IPK minimal 3,00 dibuktikan dengan halaman ringkasan SIAK NG;
4. Slip gaji Bapak dan/atau Ibu Kandung dan/atau Penanggung Biaya Pendidikan sebulan terakhir;
5. Bukti pembayaran listrik satu bulan terakhir;
6. Mengisi formulir.

Seluruh dokumen dikumpulkan selambat-lambatnya hari Selasa, 24 Maret 2020 pukul 15.00 dalam bentuk dokumen elektronik ke alamat e-mail zahra.siti@ui.ac.id (Verivikator) dan CC e-mail: fisip@ui.ac.id