Select Page
Dekan FISIP UI Ajak para Alumni Menjadi Bagian Kampus

Dekan FISIP UI Ajak para Alumni Menjadi Bagian Kampus

Dekan Prof. Semiarto bersama ILUNI FISIP 1997 dalam acara Reuni Perak. (Dok ILUNI FISIP)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) mengajak para alumninya bersama-sama memakmurkan dan berkontribusi bagi kemajuan kampus.

“Sekali menjadi bagian civitas akademika, maka bagaimana kita memakmurkan kampus,” kata Dekan FISIP UI Semiarto Aji Purwanto saat memberikan sambutan dalam acara Reuni Perak FISIP UI 1997 di kampus FISIP UI pada Sabtu (17/9/2022).

Guru Besar Antropologi ini mengatakan usia 40-50 tahun merupakan periode matang dalam kehidupan. Para lulusan FISIP UI angkatan 1997 yang merayakan reuni 25 tahun telah memiliki koneksi dan jaringan di masing-masing institusinya. “Mari bersama-sama menjadi bagian kampus,” kata Prof Aji.

Sementara dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Ikatan Alumni UI (Iluni) FISIP Budi Arie Setiadi mengatakan FISIP UI angkatan 1997 cukup solid. Hal ini perlu dijaga bersama sehingga bisa berkontribusi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. “Selamat dan sukses menggelar acara reuni FISIP,” kata pria yang juga menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini.

Ketua Panitia Reuni FISIP UI angkatan 1997 Dwi Anisa Prafitria mengucapkan terima kasih kepada Dekan FISIP UI dan Ketua Umum Iluni FISIP telah menghadiri dan mendukung acara Silver Reunion 25 tahun bertemakan CLBK (Cuss Langsung Balik Kampus) yang diikuti lebih dari 100 orang alumni FISIP UI 97.

Menurut wanita yang biasa disapa Tria, reuni merupakan ajang silaturahmi yang baik sekaligus membuka kesempatan saling membantu dan berkolaborasi. “Diharapkan ada ide kreatif yang muncul demi kebaikan dan kemajuan kampus,” kata Tria.

Dalam kesempatan ini, alumni FISIP UI 1997 turut berkontribusi melakukan renovasi toilet dengam dukungan produsen cat Dulux. Proses renovasi sedang berjalan, ini sebagai bentuk sumbangsih para alumni untuk kampus.

Source: https://www.beritasatu.com/news/978121/dekan-fisip-ui-ajak-para-alumni-menjadi-bagian-kampus

FISIP dan Komnas HAM Bekali Mahasiswa Mengenai Pemahaman Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

FISIP dan Komnas HAM Bekali Mahasiswa Mengenai Pemahaman Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan upaya melaksanakan amanat dalam mandat tersebut, Komnas HAM RI melalui Bidang Humas Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama mengadakan Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM dan Diskusi Tematik Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Ruang Publik bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Selasa (13/9) di Auditorium Mochtar Riady.

Komnas HAM mendiseminasikan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang diterbitkan sebagai penjabaran secara praktis dan implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional. SNP ini  bermanfaat dalam memahami norma-norma HAM sesuai dengan konteks dan peristiwa.

Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM ini juga sebagai upaya meningkatkan interaksi lembaga dan penyebarluasan wawasan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat luas. Salah satunya kalangan orang muda generasi milenials yaitu mahasiswa khususnya di FISIP UI.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Aris Wahyudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa nilai-nilai HAM harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan diinternalisasi seluruh anak bangsa Indonesia. Ia berharap kesadaran dan pemahaman HAM di masyarakat khususnya mahasiswa bisa lebih baik sehingga dapat memperkuat pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Bangsa Indonesia, agar para individu bisa berpartisipasi dan berkembang dalam pembangunan.

Aris mengatakan, bahwa keberadaan Komnas HAM ditujukan dalam rangka mengembangkan kondisi yang kondusif untuk pelaksaan HAM di Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD bahkan sampai ke nilai-nilai universal piagam PBB. Terkait dengan standar norma dan pengaturan yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan satu diantara delapan dari standar norma pengaturan yang dikembangkan oleh Komnas HAM.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, menyambut baik inisiatif kegiatan yang diharapkannya bisa memberi pendalaman tentang konsep dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia serta Penegakan Hak Asasi Manusia.

Prof. Semiarto juga mengatakan bahwa di FISIP sudah membentuk komite pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu contoh untuk memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan FISIP, hal tersebut merupakan bagian penting dalam menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia. Ia juga berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bisa memberikan rasa aman dan rasa yang menyengkan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam paparannya Prof. Semiarto yang juga merupakan Guru Besar Antropologi mengatakan Konsep Hak Asasi Manusia sudah masuk dalam materi perkuliahan Ilmu Hubungan Internasional dan Pascasarjana Antropologi Sosial di FISIP. Menurutnya Kebebasan berbicara bisa jadi tidak hanya karena undang-undang yang ada tapi bisa karena budaya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kebebasan berbicara jaman Order Baru dulu berbeda sekali dengan jaman sekarang. Dulu media dikontrol oleh pemerintah dan belum adanya media swasta, jadi TVRI dan RRI hanya menyampaikan informasi dari atas kebawah dari pemerintah ke masyarakat.

Berbeda dengan jaman sekarang internet dan berbagai platform media sosial untuk menyampaikan pendapat, berkampanye dan lain sebagainya, namun saat ini banyak isu-isu yang beredar kemudian menjadi viral, akibatnya banyak orang tidak peduli dengan benar atau salah isu tersebut sehingga menimbulkan hoax.

Diakhir paparannya, Prof. Semiarto juga menyampaikan gagasannya untuk merancang pusat studi Hak Asasi Manusia dari perspektif sosial dan budaya.

Dekan FISIP UI Sebut Ada Partai Proxy, Seperti Apa?

Dekan FISIP UI Sebut Ada Partai Proxy, Seperti Apa?

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto menyebut, saat ini banyak bermunculan partai-partai proxy. Pernyataan Semiarto tersebut merespons munculnya banyak partai politik (parpol) yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal calon peserta pemilu 2024.

“Jadi misalnya ada partai besar, lalu coba memecah suara lawannya dengan mendirikan partai-partai lain,” ujar Semiarto dikutip dari Pilar.id, pada Sabtu (03/09).

Para pendiri partai proxy tersebut sebenarnya bisa saja langsung bergabung dengan partai besar. Namun, dia harus berhadapan langsung atau head to head dengan lawan politiknya. Sehingga untuk memecah suara, mereka mendirikan partai-partai proxy.

“Jadi dia bikin proxy-proxy kecil,” kata dia. Masyarakat, lanjut Semiarto, sudah bisa merasakan partai politik apa saja yang mendirikan proxy. Biasanya mereka memiliki kemiripan ideologi, kedekatan tokoh-tokohnya, kesamaan orientasi program, hingga penyandang dananya masih dengan orang yang sama. “Jadi kalau cuma 2 partai lawan mungkin akan tinggi tensinya. Coba kalau ada proxy, dipecah-pecah begini akan mengganggu lawan, memecah suara,” kata dia.

Partai proxy, lanjut Semiarto, bukan soal menang atau kalah. Ketika mereka memenangkan pemilu, partai-partai proxy tersebut dipastikan akan saling berkoalisi. “Contoh, banyak yang dibilang orang ya PSI mungkin proxy-nya PDIP, mungkin ya. Kenapa? Platformnya kurang lebih sama. Partai Demokrat ada unsur militer di situ, Golkar dengan Berkarya itu kan partai-partai yang proxy-nya kurang lebih sama,” kata dia.

Ia berharap, pemilu 2024 masyarakat lebih matang dalam berdemokrasi. Selain itu, rasa senasib dan satu bangsa perlu ditumbuhkan lagi. “Kapan sih kita benar-benar bisa membangun negara ini, bangsa ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, saat ini terdapat 75 partai politik berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, dari 75 parpol tersebut hanya 43 yang memegang akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Namun, dari 43 parpol tersebut hanya 40 partai yang akhirnya mendaftaran diri ke KPU hingga batas waktu penutupan pendaftaran, 14 September 2022.

Source: https://www.pilar.id/dekan-fisip-ui-sebut-ada-partai-proxy-seperti-apa/

Duta Besar Jepang untuk Indonesia: Jepang Akan Terus Memperluas Kerja Sama dan Hubungan Persahabatan dengan Kepolisian dan Masyarakat Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia: Jepang Akan Terus Memperluas Kerja Sama dan Hubungan Persahabatan dengan Kepolisian dan Masyarakat Indonesia

Depok, 31 Agustus 2022 – Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan simposium secara dalam jaringan (daring) tentang pemolisian komunitas di Jepang dan Indonesia. Acara ini diadakan sebagai bagian dari kepedulian Departemen Kriminologi FISIP UI terhadap pentingnya pemolisian komunitas dan untuk mempelajari pemolisian komunitas dari negara lain. Simposium mengundang pembicara dari berbagai latar belakang seperti akademisi, praktisi kepolisian, dan duta besar.

Saat ini, pemolisian komunitas menjadi salah satu konsep kunci dalam keberhasilan pemolisian. Pemolisian komunitas mengedepankan pemolisian bersifat demokratis yang melibatkan peran kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Kepolisian dan masyarakat saling bermitra sebagai bagian dari proses pengendalian kejahatan. Jepang adalah salah satu negara yang memiliki sistem pemolisian komunitas yang baik untuk menjadi sumber rujukan. Beberapa bentuk kegiatannya antara lain pelayanan masyarakat, upaya problem solving, pembangunan hubungan baik dengan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang secara nyata dapat menjadi perwujudan rasa aman dalam masyarakat.

Dr. Ni Made Martini (Ketua Departemen Kriminologi) memberikan pengantar pada simposium kriminologi. Ia mengatakan bahwa bagi Departemen Kriminologi FISIP UI, mengemukakan kajian-kajian pemolisian dan kaitannya dengan masyarakat melalui perspektif kriminologi merupakan tanggung jawab keilmuan kepada publik yang harus terus menerus dilakukan.  Pemolisian komunitas merupakan salah satu fungsi kepolisian yang sangat relevan dengan fungsi pelayanan publik Kepolisian. Melalui fungsi inilah, lembaga kepolisian menjalin interaksi langsung dengan warga yang harus Ia lindungi dan ayomi. Urgensi fungi pemolisian komunitas dalam masyarakat ini menjadi landasan kami dalam mendiskusikan kembali situasi pemolisian komunitas saat ini dan kedepannya.

KANASUGI Kenji menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang adalah mitra strategis, proyek-proyek kerja sama antara Jepang dan Indonesia tidak hanya tentang ekonomi, tetapi tentang kepolisian juga merupakan hal yang penting. Antusias terhadap kerja sama di kepolisian ini dirasakan baik oleh pejabat Indonesia ataupun Jepang.

Lebih lanjut Duta Besar Jepang untuk Indonesia itu mengatakan, Jepang dan Indonesia memiliki nilai-nilai universal yang sama seperti demokrasi dan supremasi hukum, dan kita telah menjalin sejarah panjang kerja sama di bidang yang luas termasuk politik, ekonomi, dan budaya.  Tentu saja, kerja sama kita sebagian besar berkembang di bidang ekonomi, tetapi kita tidak boleh lupa untuk memperhatikan bidang penting lainnya seperti topik simposium hari ini, yaitu, kerja sama antara kepolisian Jepang dan POLRI yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Melalui proyek-proyek kerjasama tersebut, POLMAS (Pemolisian Masyarakat) dan teknologi forensik untuk melakukan penyelidikan ilmiah telah diperkenalkan dan dikokohan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Dekan FISIP, Prof. Semiarto Aji Purwanto, pada simposium ini  mengarisbawahi pentingnya pendekatan yang mengedepankan hubungan yang lebih harmonis antara aparat polisi dengan masyarakat. Berbicara mengenai komunitas kita berbicara mengenai interaksi yang sangat dekat dan khas antar individu didalam sebuah komunitas, prinsipnya aspek-aspek pemolisian dan upaya-upaya menjaga law and order berjalan dengan prinsip yang sesuai dengan komunitas tersebut, hal itu merupakan sebuah pendekatan yang sangat menarik. Pemolisian di Jepang juga sangat erat kaitannya dengan culture value seperti semangat samurai yang dapat mengayomi komunitas setempat.

Dekan berharap nantinya departemen kriminologi mempunyai pusat kajian yang terkait dengan kepolisian dan komunitas sebagai mitra dari POLRI, yang nantinya berusaha polisi bisa bekerja dengan baik di masyarakat.

Pesan yang dapat dari simposium ini adalah pemolisian komunitas masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diinovasikan di masa depan nanti. Masalah keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian, tetapi juga masyarakat. Meski demikian, bukan berarti kepolisian melepaskan tanggung jawabnya, kepolisian secara bersama-sama membangun dan membimbing masyarakat untuk mendapatkan rasa aman di lingkungan masyarakat. Peran kepolisian juga diperluas karena tidak hanya menangani masalah keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan masyarakat dan membantu kepentingan publik. Kepolisian menjadi semakin dekat dengan masyarakat dan saling membutuhkan. Melalui simposium ini, timbul harapan adanya harmonisasi hubungan antara kepolisian Jepang dan Indonesia.

Simposium dilanjutkan ke sesi satu bertema “Persamaan Nilai-Nilai Kepolisian Jepang dan Indonesia” oleh Miyagawa Takayuki, Master of International Affairs selaku Atase Kepolisian Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dan Brigjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda D. selaku Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Republik Indonesia.

Simposium dilanjutkan ke sesi dua bertema “Bagaimana Pemolisian Jepang Memengaruhi Pemolisian di Indonesia dan Sebaliknya?”  oleh Toshiya Anzai selaku Koordinator Program JICA, Dr. Yundini Husni selaku Dosen PTIK, Prof. Adrianus Meliala, Ph.D. selaku Guru Besar Departemen Kriminologi FISIP UI, dan AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso selaku Wakil Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat.

Simposium ditutup dengan sesi tiga bertema “Masa Depan Pemolisian Komunitas” oleh Prof. Dr. Michi Ken selaku Guru Besar Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Irjen. Pol. Izawa Kazuo, Dr. Kisnu Widagso selaku Ketua Program Studi Sarjana Kriminologi FISIP UI, dan Kombes. Pol. Dr. Leonardus Harapantua Simarmata Permata selaku Anjak Bid Labfor Bareskrim Polri.