Select Page
Upaya mengembangkan komunitas dan Budaya Nusantara

Upaya mengembangkan komunitas dan Budaya Nusantara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia telah berhasil menambahkan Guru Besar di bidang Antropologi dengan di gelarnya Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto pada Sabtu (13/11) secara daring dan luring.

Prof. Aji berterimakasih kepada para tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti prosesi pengukuhan Guru Besar FISIP UI dan ia memaparkan Pidato Pengukuhan yang berjudul “Kebijakan budaya. Upaya mengembangkan komunitas dan budaya Nusantara”.

Konsep “negara” dan “kebudayaan” dalam masyarakat sering dipandang sebagai konsep yang bertentangan dan berlawanan. Negara dengan kebijakan publiknya cenderung menginginkan sesuatu yang cenderung umum, makro, seragam, sedangkan konsep kebudayaan cenderung bersifat terbatas berada di komunitas, dibuat oleh komunitas, dan mengedepankan kebebasan variasi berekspresi. Pada praktiknya, negara seolah-olah melakukan hegemoni kekuasaan atas masyarakat, menghilangkan banyak budaya tradisional atas nama modernisasi.

Prof. Aji menyampaikan “kebijakan budaya adalah konsep kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan hubungan magi-religi-lingkungan yang biasanya berada di komunitas adat. Dengan begitu, kebijakan publik yang dihasilkan dapat mengakomodir keteraturan yang diinginkan negara, namun tetap melestarikan unsur budaya tradisional yang ada di komunitas”

Ia mencontohkan implementasi kebijakan budaya ini di negara Taiwan “di sana, pemerintah memberikan dukungan kepada pelestarian budaya komunitas lokal, karena mereka memerlukan identitas nasional yang membedakan bangsa Taiwan dengan bangsa Cina”

“Komunitas-komunitas adat didorong mereinvensi tarian dan lagu rakyat yang telah terlupakan, menggunakan bahasa daerah yang lama ditinggalkan, merancang bentuk rumah bergaya lama, dan berbagai kegiatan invensi tradisi lain. Dari kasus Taiwan, kita belajar bagaimana identitas budaya dipakai dalam proses diplomasi untuk menegakkan identitas bangsa,” ujarnya.

Hal ini juga terjadi di Korea Selatan, ketika pemerintah memfasilitasi bidang industri kreatif dan kebudayaan dengan dukungan infrastruktur dan pendanaan, sehingga saat ini kita mengenal fenomena hallyu/korean wave, sebuah fenomena tradisi budaya Korea seperti menyanyi, main drama, memasak yang kini banyak digandrungi oleh berbagai orang dari belahan dunia. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana negara berperan dalam pengembangan budaya.

Prof. Aji mengkritisi proyek-proyek pelestarian budaya yang dilakukan pemerintah saat ini yang lebih berorientasi pariwisata. Menurutnya, kebijakan umum yang disusun sudah tepat, namun orientasi tujuan yang menyertainya kemudian menimbulkan masalah.

“Saya mencermati beberapa kebijakan budaya kita cenderung melihat aspek makro dan umum. Data yang saya peroleh dari banyak kesempatan berdiskusi menunjukkan bahwa ada satu-dua arah makro yang selama ini dituju. Arah yang ditetapkan untuk ‘membangun kebudayaan’ terutama yang berkaitan dengan tradisi, salah satunya, diharapkan mampu menjadi komoditas untuk dipasarkan sebagai atraksi wisata. Nyaris semua upaya kita melestarikan budaya lokal dalam aras kebijakan, pada akhirnya bermuara pada apakah sebuah tradisi potensial menarik wisatawan. Kalau iya, masuklah unsur tradisi tersebut sebagai unsur budaya yang potensial untuk dikembangkan. Kalau tidak, terus diupayakan agar bisa nantinya bisa dipertontonkan sebagai atraksi wisata.”

“Ketika suatu budaya dijadikan sebagai atraksi budaya, maka seringkali hanya atraksinya yang bisa kita lihat. Makna magis-religi-lingkungan dari atraksi tersebut seringkali sudah hilang atau berubah. Masalah berikutnya adalah sering kali pemanfaatan budaya sebagai komoditas ekonomi ini kemudian hanya menguntungkan pihak-pihak di luar komunitas, dibandingkan warga komunitasnya sendiri,” ujarnya.

Memperhatikan ini semua, Prof. Aji merumuskan ulang kebijakan budaya, dalam konteks Indonesia yang memiliki tradisi beragam, di tengah perubahan global ini, sebagai sebuah upaya melestarikan tradisi. Mengembangkannya dengan melindungi komunitas tradisional (adat) berikut karya budayanya. Bukan persoalan ‘punah’ atau ‘lestari’ tetapi bagaimana tradisi tersebut dapat berkembang di komunitas, menjadi bagian dari komunitas, dan menemukan kembali relevansinya dengan kondisi di luar komunitas yang tengah berkembang pesat. Produk dari kebijakan budaya tersebut mestilah menjadikan komunitas tersebut lebih berdaya berdasar tradisi yang berkembang dinamis.

Semiarto Aji Purwanto menyelesaikan jenjang akademik dari sarjana sampai doktor di FISIP UI, dan fokus pada bidang kajian antropologi, terutama perihal tradisi, komunitas lokal, serta permasalahan pembangunan dan perubahan sosial budaya. Tulisan ilmiahnya terkait bidang kajian tersebut, dipublikasikan secara nasional maupun internasional, Ia pernah mendapatkan beasiswa dari Bonn SDG Fellowships Bonn University, Mofa Taiwan Fellowship Scholar Taiwan, dan Asean Research Scholarship.

Kelenturan Relasi dan Rasa Keterhubungan dalam Ruang Pluralitas

Kelenturan Relasi dan Rasa Keterhubungan dalam Ruang Pluralitas

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Antropologi dengan promovendus atas nama Rudolf Rahabeath. Disertasi ini berjudul, Kelenturan Relasi Dan Rasa Keterhubungan Dalam Ruang Pluralitas: Studi Antropologis Terhadap Etnis Bugis dan Etnis Ambon  di Maluku”. Sidang terbuka Promosi Doktor secara daring dilaksanakan pada Kamis (05/08). Rudolf berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Etnisitas dan relasi antar-etnis merupakan salah satu tema penting dalam studi antropologi. Hal ini berkaitan dengan pemahaman dan praktek budaya masyarakat yang berpotensi memperkuat kohesi dan solidaritas sosial namun pada sisi lain, rentan terjadi benturan bahkan konflik. Fenomena konflik antar etnis  ini dalam skala luas terjadi di berbagai wilayah di Indonesia bahkan di dunia.

Olehnya, studi tentang etnisitas dan relasi antar etnis tetap relevan dan penting dalam konteks perubahan kebudayaan dan masyarakat yang semakin kompleks. Sebagai contoh, konflik Ambon/Maluku 1999, selain dipicu faktor agama dan problem sosial ekonomi politik, maka faktor etnisitas turut berkontribusi dalam konflik tersebut.

Disertasi ini mengkaji interaksi dan relasi antara etnik Bugis dan etnis Ambon di Maluku. Kedua etnis ini memiliki streotipe dan tipikal yang khas. Etnis Bugis dikenal sebagai etnis perantau dan pengusaha, yang memiliki kemampuan adaptasi di wilayah-wilayah yang ditempati. Di sisi lain, etnis Bugis kerap diidentikan dengan “badik” yang dipersepsi oleh sebagian orang sebagai kecederungan menggunakan kekerasan dalam mengatasi masalah. Etnis Ambon dipersepsi (streotipe)  sebagai kelompok yang mudah terbawa amarah dan suka berkelahi. Stereotipe ini berpotensi menimbulkan ketegangan bahkan konflik.

Studi ini memandang etnisitas secara lebih kritis. Seperti disebutkan Yasmine Shahab, masalah diversitas etnis bukanlah cuma masalah dalam arti kuantitatif seperti masalah frekuensi dan distribusi kelompok-kelompok etnis, tetapi masalah diversitas etnis justru lebih merupakan masalah kualitatif seperti masalah batasan kelompok etnis, interpretasi etnis, fungsi etnis, manipulasi etnis, dinamika etnis, rekayasa etnis dan seterusnya.

Masalah etnisitas tidak dapat dipersepsi dan disikapi secara teknis instrumental semata, melainkan membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif, serta pendekatan lintas ilmu. Salah satunya adalah kontribusi sejarah dalam studi antropologi.  Seperti disebutkan Rudyansjah, studi sejarah dapat memperkaya studi antropologi. Suatu penelitian historis akan memberikan kedalaman historis terhadap gejala yang ingin dipelajari.

“Hal ini tentu akan sulit apabila hanya mengandalkan penelitian lapangan. Dalam kesadaran itu dalam penulisan ini saya menggali sejarah masyarakat Bugis dan Ambon dalam lintasan sejarahnya. Pendekatan sejarah etnis Bugis saya gunakan dengan menggali kosmologis masyarakat seperti antara lain pada naskah La Galigo, budaya Sirri, Telu cappa (tiga ujung) dan sejarah migrasi (Passompe)” ujar Rudolf.

Penelitian ini bertujuan: (1) Memahami dan menjelaskan proses interaksi antar etnis yang ditelusuri melalui relasi antaretnis  dalam praktik-praktik ekonomi, perdagangan, keagamaan, pendidikan dan politik sebagaimana terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. (2) Menjelaskan peran para aktor dalam ruang (space) sosial yang berpotensi memperkuat atau melemahkan relasi antar etnis dalam  konteks masyarakat plural. (3) Menemukan  konsep teoretik terkait relasi etnis dalam masyarakat plural dan korelasi praktisnya dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan berkeadaban.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian di atas  maka untuk memperoleh data dan informasi yang valid terkait subjek penelitian ini maka observasi partisipatif, wawancara mendalam serta life history digunakan sebagai metode pengumpulan data. Riset dilakukan di pulau Ambon ditambah penelitian singkat di Bone dan Makasar yang bertujuan mengkonfirmasi data-data dan temuan riset di Ambon. Adapun subjek penelitian mencakup aktor negara, tokoh adat dan agama, pelaku ekonomi, pendidik serta masyarakat awam. Selain itu, riset ini diperkaya pula dengan telaah pustaka, khususnya sumber-sumber sejarah dan historitas etnis Bugis dan Ambon.

Berdasarkan analisis terhadap data dan informasi yang ada, maka studi ini menemukan adanya diversitas kekayaan tiap-tiap etnis dalam interaksi dan relasinya pada ruang sosial. Etnis Bugis maupun masyarakat setempat (etnis Ambon) memiliki kemampuan artikulasi dan adaptasi serta strategi untuk menjadikan perjumpaan  itu saling menguntungkan, walau bukan berarti tanpa ketegangan dan konflik sama sekali.

Penelitian ini juga menemukan fenomena melemahnya pranata budaya lokal seperti Pela, peran negara yang ambigu serta kontribusi masyarakat sipil dalam transformasi sosial.  Pada tataran masyarakat bawah (grassroots) terdapat dinamika kreatif yang berperan mentransformasi relasi antar etnis sehingga turut memperkuat kohesi sosial dan rasa keterhubungan antar etnis. Selain itu, studi ini berkontribusi teoretik terhadap konsep kelenturan relasi antar etnis dan menguatnya rasa keterhubungan   di ruang pluralitas.

Kelenturan relasi berarti kemampuan dan kapabilitas untuk membangun relasi antar etnis. Bukan sikap kaku dan mekanistik. Kelenturan mengandung makna keterbukaan untuk menerima perbedaan dan mengakui kelebihan orang lain sambil terus menerus saling bekerjasama untuk kepentingan bersama. Kelenturan juga memberi akses untuk saling berinteraksi melalui  berbagai medium dan membangun solidaritas yang menumbuhkan rasa keterhubungan antar individu dan antar etnis. Dengan begitu berpotensi pula untuk memperkuat kohesi dan integrasi sosial.

Warung Ilmiah Lapangan Bantu Petani Tanggap Perubahan Iklim

Warung Ilmiah Lapangan Bantu Petani Tanggap Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah nyata terjadi dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Perubahan iklim mempengaruhi sektor pertanian secara multidimensi mulai dari sumber daya, infrastruktur pertanian, sistem produksi pertanian, hingga aspek ketahanan dan kemandirian pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Dampak perubahan iklim juga dapat bersifat langsung dan tidak langsung dan mencakup aspek biofisik maupun sosial ekonomi. Di tengah situasi yang menyulitkan, muncul berbagai inisiatif di tingkat basis. Inisiatif adaptasi dilakukan para petani untuk mengurangi risiko yang timbul. Sementara disebagian lain juga muncul upaya mitigasi yang dilakukan petani atau gabungan keduanya.

Salah satu inisiatif dikembangkan petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim di Indramayu dan Sumedang. Dengan kapasitas yang memadai, para petani tidak hanya terhindar pada dampak buruh perubahan iklim namun lebih jauh berkontribusi pada ketahanan dan kedaulatan pangan.

KRKP bersama Warung Ilmiah Lapangan Universitas Indonesia mengadakan diskusi bersama Perkumpulan Petani Tanggap Iklim Indramayu dan Sumedang dalam Obrolin Pangan: “Petani Berdaulat Tanggap Perubahan Iklim”.

Ayip Said Abdullah sebagai Koordinator Nasional KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan) memberikan sambutan, “Pandemi Covid juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa sistem pangan di Indonesia belum cukup kuat untuk mendorong stabilitas pangan yang memadai. Menghadapi tantangan di produksi salah satu yang paling penting adalah soal perubahan iklim. Untuk memoerkuat sistem pangan di Indonesia maka mau tidak mau kita perlu menguatkan upaya kapasitas dan inisiatif di level basis, level grassroot, level petani untuk menghadapi perubahan iklim ini. Saya berharap diskusi kali ini menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan meneguhkan kolaborasi yang lebih kuat untuk memberikan dukungan yang penuh kepada petani untuk menghadapi perubahan iklim.

Tema kali ini sangat tepat untuk berdaulat panggan maka petani harus bisa tanggap dengan perubahan iklim dan mengantisipasi apa yang akan terjadi seperti bencana banjir, longsor, badai dan lain sebagainya yang akan terjadi di masa depan.

 “Dengan kondisi iklim yang tidak selalu sama setiap musim maka perlu adanya pertanian tanggap perubahan iklim, yang mana petani mampu mengantisipasi dan mengambil keputusan untuk tanggap konsekuensi perubahan iklim yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari gagal panen serta mempertangguh ekosistem dan produksi. Pola dan strategi tanam disesuaikan dengan kodisi iklim maka petani harus berdaulat atas lahannya sendiri serta perlu adanya jasa layanan edukasi dan literasi” jelas Prof Yunita.

Prof Yunita mengatakan, melalui Warung Ilmiah Lapangan (WIL) petani dibantu untuk pengukuran curah hujan setiap hari di setiap stasiun pengamatan yaitu di sawah atau di ladang, pengamatan agroekosistem, evaluasi hasil panen antar petani, antar musim yang berbeda, penyebaran skenario musiman, penyajian pengetahuan baru dan digitalisasi data curah hujan.

Nandang, perwakilan kelompok petani Sumedang menjelaskan “strategi petani hortikultura menghadapi ‘La Nina’ pada tahun 2020. Skenairo musiman bulan November 2020, La Nina akan terus berlangsung di akhir tahun hingga sekurang-kurangnya bulan Februari 2021. Curah hujan yang tinggi di atas normal 85% akan berdampak negatif bagi tanaman hortikultura. Dengan melihat skenario musiman dan data curah hujan Oktober-November 2020 maka diperlukan strategi tanam yang dapat mengurangi dampak negative dari efek La Nina pada tanaman hrtikultura dengan cara pembuatan terasering, memperdalam saluran air, memasang mulsa dan sungkup atau penerapan teknologi baru seperti tanam ubi jalar didalam polybag.”

Prof. Sue Walker, Agrometeorlog dari University of the Free State, Afrika Selatan, memberikan kesimpulannya “petani Indonesia telah melanjutkan pembelajaran dan mengaplikasikan informasi dan pengetahuan, belajar tentang curah hujan lokal, pengambilan keputusan petani telah meningkat oleh pengetahuan ilmiah yang baru, kelompok pertemanan antar petani dan rasa keterlibatan kebersamaan menyajikan dukungan timbal balik.”