Select Page
Alumni Talk: Pentingnya Teknologi Untuk Menghadapi Geoplotik Di Masa Depan

Alumni Talk: Pentingnya Teknologi Untuk Menghadapi Geoplotik Di Masa Depan

Kegiatan Alumni Talk ini dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia melalui Zoom. Kegiatan Alumni Talk ini diselenggarakan pada Kamis (8/9). Kegiatan Alumni Talk tahun 2022 ini mengangkat tema mengenai Tantangan Geopolitik Indonesia yang merupakan tema yang relevan dalam konteks tatanan global yang berubah dengan cepat belakangan ini.

Tatanan geopolitik ditandai dengan hadirnya beberapa tren penting. Dalam konteks tersebut, kegiatan Alumni Talk ini akan membahas bagaimana tantangan-tantangan perubahan geopolitik tersebut bagi Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan pembicara kunci Dr. Andi Widjajanto, Gubernur Lemhanas RI. Selain itu, kegiatan Alumni Talk ini juga menghadirkan penanggap lain yang merupakan alumni Program Pascasarjana, Departemen llmu Hubungan Internasional FISIP UI.

Broto Wardoyo, Ph.D yang kerap dipanggil Mas Itok mengatakan bahwa Alumni Talk merupakan platform akademik Program Pascasarjana HI UI untuk mendudukkan para alumni Program Pascasarjana HI UI dengan pengambil kebijakan untuk mendiskusikan satu isu tertentu. Topik yang diangkat kali ini adalah Tantangan Geopolitik Indonesia yang sangat relevan di tengah semakin kuatnya persaingan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurut Ketua Pascasarjana Departemen Ilmu Hubungan Internasional itu menjelaskan jumlah alumni Program Pascasarjana HI UI sendiri sudah lebih dari 600 orang dan sekitar 100 orang alumni berprofesi sebagai dosen dan peneliti di berbagai institusi di Indonesia. Jumlah tersebut baru alumni Prodi Magister mengingat Program Pascasarjana HI UI saat ini sedang mengembangkan Prodi Doktoral yang rencananya akan dibuka tahun ajaran mendatang.

Dalam acara tersebut Andi mengatakan, saat ini kita berada di geopolitik V yang menjadi intinya adalah konektivitas, cyber power dan supply chain. Terdapat empat karakter umum geopolitik yaitu cenderung menawarkan strategi ekspansionis; strategi ekspansionis diarahkan untuk menguasai sumber daya diranah geografi tertentu; mengarah kepada ambisi menjadi negara hegemoni; cenderung diwarnai dengan pertarungan kekuatan yang bisa bereskalasi menjadi perang terbuka antar negara.

Selain itu menurut Andi, geomatirim juga menjadi penting salah satu tantangannya bagi Indonesia untuk dapat kekuatan laut atau sea power maupun memiliki kekuatan maritim. Angkatan laut sudah harus memikirkan kapasitas maritim untuk era rantai pasok di era konektivitas, harus bisa mengintegrasikan maritime, space dan cyber digital, tanpa mengintegrasikan tiga itu kita tidak akan memiliki maritime capacity yang kuat, kapasitas maritim yang kuat.

Indonesia juga menyadari untuk menjelma menjadi kekuatan maritim, Indonesia membutuhkan langkah panjang, Indonesia juga perencanaan strategis. Andi menegaskan pentingnya teknologi untuk menghadapi geoplotik dan Indonesia membutuhkan perencanaan strategis jangka panjang, maka dari itu generasi Y, Z dan Alpha pada tahun 2032 diharapkan semakin berkualitas tinggi, mampu berdaya saing dan dapat mengadopsi serta menciptakan inovasi-inovasi teknologi guna menghadapi tantangan Geopolitik di masa depan.

Menurut Utaryo Santiko Utaryo Santiko (Angkatan 2006), dosen di Universitas Bina Nusantara, ada variable teknologi yang berperan secara signifikan berpengaruh pada geopolitik global. Sesuai dengan arahan presiden yaitu mempercepat perluasan akses peningkatan infrastuktur digital dan penyediaan internet.

Menurutnya, satu hal yang menjadi concern adalah adanya perkembangan dinamika geopolitik global yang disebut dengan patahan dimana interconnectivity tidak terlalu berjalan secara linear termasuk juga di dalamnya proses digital work. Dengan adanya perang dagang Amerika-China muncul juga techno-nationalism yaitu aliran baru pemikiran mercantilist yang menghubungkan inovasi teknologi dan kapabilitas secara langsung terhadap keamanan nasional, kemakmuran ekonomi dan stabilitas sosial suatu negara.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, prinsip konektivitas yang diharapkan terbentuk kedalam dunia yang connected justru kemudian berjalan tidak sebagaimana yang dirumuskan pada awalnya. Konektivitas yang diharapkan bisa terbentuk dengan jaringan supply chain yang saling terhubung antar satu dengan yang lainnya justru kemudian dalam techno-nationalism membuat tatanan terbagi-bagi kedalam blok-blok negara contohnya bagaimana amerika serikat memblok teknologi 5G dari Huawei.

Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih (Angkatan 2008), dosen di Universitas Brawijaya mempunyai pandangan bahwa, evolusi geopolitik mungkin ada baiknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang linear namun kemudian dilihat sebagai sesuatu yang mungkin bisa kembali terjadi artinya beberapa peristiwa geopolitik yang lampau berpotensi membuat trend geopolitik kembali sehingga global connectivity bisa jadi kembali lagi kearah perebutan hegemoni, ekspansi dan lain sebagainya.

Sangat menarik jika melihat aspek-aspek eksternal geopolitik Indonesia, bagaimana kesiapan Indonesia dalam kerawanan perbatasan karena Indonesia rentan terhadap kejahatan transnasional seperti human trafficking, durgs trafficking, terorisme dan kejahatan di perbatasan perairan Indonesia.

Program Pascasarjana, Departemen llmu Hubungan lnternasional telah berdiri selama lebih dari dua dekade. Selama itu pula, telah banyak alumni dari Program Pascasarjana, Departemen llmu Hubungan lnternasional FISIP UI yang mengabdi di berbagai institusi dalam berbagai bidang. Kegiatan ini merupakan platform dimana para alumni tersebut kembali ke kampus untuk memberikan sumbangsih pemikiran mereka dalam topik tertentu.

Krisis Rusia-Ukraina:  Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif Sudah Tepat

Krisis Rusia-Ukraina: Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif Sudah Tepat

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI dan Center for International Relations Studies LPPSP FISIP UI menyelenggarakan kegiatan webinar Krisis Rusia-Ukraina: Posisi dan Peran Indonesia & ASEAN pada Jumat (11/03) live on Zoom.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 memerintahkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina. Putin menegaskan bahwa Rusia akan langsung merespons jika ada pasukan asing yang berupaya menghalangi aksinya. Hal tersebut merupakan puncak konflik dari tahun 2014. Pada tahun tersebut Rusia dan Ukraina berkonflik sehingga berujung pada aneksasi Krimea.

Di tengah konflik Rusia versus Ukraina, Indonesia punya kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya.
Untuk memahami bagaimana peran itu akan dan mesti dimainkan, publik dapat menyimak pandangan  pejabat di Kementerian Luar Negeri dan pengamat politik internasional.

Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri, Winardi Hanafi mengatakan bahwa Indonesia konsisten dengan prinsip bebas aktif dalam menyikapi krisis yang terjadi di Ukraina, “bebas aktif bukan berarti netral aktif, tetapi juga memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Sikap Indonesia juga bukan sekadar mengikuti negara lain, melainkan berkepentingan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional.”

Winardi menanggapi, “Indonesia akan terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Tentang perang Rusia dan Ukraina, Indonesia menilai langkah terbaik terhadap situasi tersebut adalah dengan deeskalasi sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan.”

Terkait posisi Indonesia dalam krisis Ukraina, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina karena kedua negara adalah sahabat Indonesia, kata Winardi Hanafi Lucky.

Menurut Guru Besar HI, Prof. Evi Fitriani, Ph.D “kebijakan Indonesia untuk politik luar negeri bebas aktif sudah sangat tepat, invasi Rusia ke Ukraina menjadi pendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu dan tidak membuat ancaman bagi negara manapun.”

Selain itu Prof. Evi juga mengatakan, dunia perlu membangun sistem keamanan global yang transparan untuk mencegah invasi negara-negara besar. “Kalau kita ingin membangun sistem internasional yang aman, adalah sistem internasional yang seharusnya tidak membiarkan orang seperti Putin mempunyai justifikasi untuk perang.”

Invansi Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan. Namun, ada banyak pihak yang bertanggung jawab atas perang yang telah memakan banyak korban tersebut, tidak hanya Rusia, tetapi juga Barat dan Ukraina serta para pemimpinnya.  “Rusia, salah satu pihak yang memang paling bertanggung jawab atas serangan ini. Tapi ternyata banyak pihak-pihak lain yang berkontribusi, termasuk Ukraina dan para pemimpinnya juga berperan untuk menciptakan konflik ini.”

Evi menjelaskan, “Ukraina, negara-negara anggota NATO dan Amerika Serikat, membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin mempunyai justifikasi untuk melakukan serangan. Oleh karena itu, dia menilai perlunya sistem internasional yang bisa mencegah negara-negara besar seperti Rusia dan AS memiliki justifikasi untuk melancarkan serangan.”

“Oleh karena itu, kita perlu membangun sistem keamanan global atau global architecture yang lebih transparan sehingga tidak menjadi alasan bagi penghasut perang untuk menjustifikasi apapun tindakan mereka, baik dari sisi keamanan dirinya ataupun stabilitas global,” katanya.

Indonesia Dapat Memberikan Bantuan Terhadap Tragedi Kemanusiaan dalam Konflik Rusia-Ukraina

Indonesia Dapat Memberikan Bantuan Terhadap Tragedi Kemanusiaan dalam Konflik Rusia-Ukraina

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI dan Center for International Relations Studies LPPSP FISIP UI menyelenggarakan kegiatan webinar Krisis Rusia-Ukraina: Posisi dan Peran Indonesia & ASEAN pada Jumat (11/03) live on Zoom.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto memberikan sambutan dalam acara webinar tersebut. Dalam sambutannya Prof. Semiarto mengatakan,” berbicara tentang krisis sosial Rusia dan Ukraina, terutama dalam hal posisi dan peran Indonesia dalam upaya untuk mengatasi dan mejuwudkan perdamaian sangat penting. Diharapkan dalam acara webinar ini mendapatkan gambaran mengenai penyelesaian dan langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan serta analisis-analisis dari berbagai pihak profesional.”

Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 memerintahkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina. Putin menegaskan bahwa Rusia akan langsung merespons jika ada pasukan asing yang berupaya menghalangi aksinya. Hal tersebut merupakan puncak konflik dari tahun 2014. Pada tahun tersebut Rusia dan Ukraina berkonflik sehingga berujung pada aneksasi Krimea.

Sebelumnya upaya perdamaian telah dilakukan melalui mediasi oleh Jerman dan Prancis melalui perjanjian Minsk, namun Rusia dan Ukraina tidak menemukan titik terang. Pada konflik tahun 2022, keadaan semakin memanas. Munculnya kelompok bersenjata di Ukraina Timur yang mendukung Rusia yaitu Donetsk dan Luhansk.

Menurut Hariyadi Wirawan, bahwa konflik tersebut merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa yang telah berlangsung lama antara Rusia dengan Ukraina. Ia menilai sebagai negara yang besar di dunia, Rusia memiliki berbagai hal yang penting bagi negara itu untuk menjaga integritas dan kedaulatannya, terutama di tengah-tengah perubahan politik dan struktur internasional di dunia.

“Bagi Rusia, persoalannya menjadi lebih sensitif lagi ketika di wilayah perbatasannya banyak negara mencoba untuk melakukan hal-hal yang dianggap oleh Rusia sebagai gangguan keamanan, terutama dengan upaya yang dilakukan oleh Ukraina untuk bergabung dengan NATO,” jelas Hariyadi.

Lebih lanjut Hariyadi mengatakan, “secara geografis dan geostrategi Ukraina dianggap sebagai urat nadi pertahanan Angkatan Laut Rusia, khususnya di Crimea. Putin melihat Ukraina sebagai suatu wilayah yang memang harus terbebas dari ancaman. Seperti di Donetsk dan Luhansk, Putin mendukung kemerdekaan di kedua tempat tersebut untuk menjaga bagian selatan Rusia agar tidak intervensi kekuatan lain.”

Oleh karena itu, hadirnya kekuatan militer yang dibangun oleh NATO di wilayah perbatasan Rusia dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negaranya. Hal itulah yang kemudian menjustifikasi invasi Rusia ke Ukraina, “menurut saya, perang akan berhenti jika Ukraina mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia, mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka dan Ukraina menghentikan aksi militernya, maksudnya perlawanan dari Ukraina yang didukung oleh negara-negara barat yang membahayakan keamanan nasional Rusia,” ungkap Hariyadi.

Sementara itu, terkait peran dan kontribusi yang bisa diberikan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, Direktur Utama LKBN ANTARA Meidyatama Suryodiningrat atau Dimas menilai bahwa Indonesia bisa mengupayakan agar konflik yang terjadi tidak semakin memanas.

Indonesia juga bisa memberikan bantuan kemanusiaan terhadap potensi tragedi kemanusiaan dalam konflik tersebut, “seperti Indonesia perlu mendorong dibukanya zona pengungsi untuk menampung lebih banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut. Konflik antara Rusia dan Ukraina, menurutnya, bukanlah masalah sederhana yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu terlibat lebih jauh dalam permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara. Sebaliknya, Indonesia bisa memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian konflik. Bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina merupakan perang saudara antara bangsa-bangsa Eropa. Maka seyogyanya perang tersebut bisa diselesaikan melalui jalur damai dan dilakukan secara kekeluargaan.”

Melalui Presidensi Indonesia di forum G20. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus menghindari potensi forum tersebut untuk dimanfaatkan sebagai ajang persengketaan terkait masalah Ukraina. “Ingat, G20 ini adalah organisasi finansial dan ekonomi. Jangan masalah Rusia dan Ukraina, yang merupakan masalah Eropa, masuk ke dalam (forum) ini,” ujarnya.

Tugas Indonesia, sesuai konstitusi dan amanat adalah mendorong agar isu-isu dunia ketiga tetap bisa diselesaikan dalam forum G20 dan forum tersebut banyak menyelesaikan masalah yang dihadapi negara dunia ketiga.

Harapan Dekan FISIP UI kepada Andi Widjajanto Gubernur Lemhannas

Harapan Dekan FISIP UI kepada Andi Widjajanto Gubernur Lemhannas

Andi Widjajanto, alumnus FISIP UI dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2). Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Andi Widjajanto di hadapan sejumlah pejabat negara.

Andi Widjajanto selama ini dikenal sebagai akademisi yang punya perhatian khusus soal militer dan hubungan internasional. Dia pernah mengajar sebagai dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI sebelum kemudian keluar dan memilih menjadi politisi. Andi adalah lulusan Prodi Sarjana Hubungan Internasional FISIP UI tahun 1996.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto memberikan pandangannya terhadap Andi, bahwa pengalaman belajar, mengajar dan melakukan penelitian akademik menjadikan Andi sebagai politisi yang berbeda. Analisis yang konseptual berdasarkan data yang mencukupi selalu menjadi batas pernyataan dan sikapnya. Hal ini terlihat terutama ketika Andi memberikan pernyataan terkait dengan isu pertahanan yang menjadi spesialisasinya.

Lebih lanjut Dekan FISIP UI  mengatakan, “lama menjadi bagian dari kampus UI, sebuah lembaga pendidikan tinggi terbaik di Indonesia, Andi tentu amat berpengalaman dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu, dalam posisi sebagai Gubernur Lemhannas, saya amat berharap Andi memberikan warna baru dalam transformasi Lemhannas sebagai lembaga pencetak penyelenggara negara yang handal.”

“Lemhannas harus mampu membekali para siswanya yang merupakan calon pimpinan yang berasal dari dunia militer, polisi, birokrat, politisi dan unsur masyarakat lain dengan konsep, teori dan kecukupan data dalam bekerja sebagai penyelenggara negara. Para alumni diharapkan mampu mengambil keputusan secara rasional, dengan data yang cukup, analisis yang tepat, tapi tetap mempertahankan aspek humanisme dan nasionalisme,” ujar Prof. Semiarto.

Dalam wawancara dengan reporter Humas FISIP UI Andi Widjajanto menyampaikan bahwa “Di Lemhannas ada tiga fungsi, yang pertama adalah mencetak kepemimpinan nasional yang tentunya dibekali dengan landasan ideologi Pancasila yang kuat sehingga bisa memunculkan ketahanan ideologi yang tangguh di lembaga yang dipimpinnya; Kedua adalah kajian–kajian strategis yang disampaikan ke  Presiden tentang bagaimana bisa segera dilakukan kebijakan-kebijakan operasional sehingga kita memiliki ketahanan yang kuat untuk ideologi-ideologi yang ekstrem; Ketiga adalah di Lemhannas ada fungsi pemantapan nilai kebangsaan yang skala pendidikannya lebih besar itu berlangsung di daerah sampai ke tingkat desa dengan menggandeng aparat pemerintah daerah. Dalam memorandum serah terima jabatan tahun 2016-2022 itu sudah hampir 6000-an program-program pemantapan nilai untuk memperkuat ketahanan ideologi itu dilakukan oleh Lemhannas.”

Lebih lanjut Andi menjelaskan, “untuk penanganan Papua pada dasarnya sama pendidikan kepemimpinan di Lemhannas yang nantinya akan bersentuhan dengan calon-calon pejabat yang nanti akan berdinas di Papua baik dari TNI, Polri dan Pemerintah daerah. Diharapakan disana nantinya lebih mampu untuk merumuskan strategi-strategi yang lebih relevan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Papua.”

“Ada satu arahan Presiden yang harus segera dilakukan adalah transformasi dari Lemhannas sehingga akan lebih siap baik dari sisi metodologi kajian maupun dari sisi pedagogi pendidikan untuk mengadopsi perkembangan-perkembangan teknologi terkini sehingga tantangan geopolitik dan geostrategi baru termasuk perang siber dan perang hibrida bisa segera diantisipasi oleh Lemhannas itu salah satu tugas yang tadi diberikan oleh Presiden ke saya,” ujar Andi.

Kuliah Umum Departemen Hubungan Internasional Bersama Duta Besar Federasi Rusia

Kuliah Umum Departemen Hubungan Internasional Bersama Duta Besar Federasi Rusia

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Studium Generale: Russia, Indonesia, and The Indo Pacific,” pada Jumat, 11 Februari 2022. Kuliah umum tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting dan menghadirkan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, H.E. Lyudmila Georgievna Vorobieva sebagai pembicara utama. Acara tersebut dimoderatori oleh Ristian Ariandi Supriyanto, Dosen Ilmu Hubungan Internasional, dan dibuka dengan sambutan dari Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto.

Prof. Semiarto berharap bahwa meski kondisi tidak memungkinkan untuk para peserta bertemu langsung, acara ini dapat memberikan wawasan mengenai hubungan antara Federasi Rusia dan Indonesia. Bapak dekan juga menyebutkan berbagai titik sejarah kerja sama Federasi Rusia dan Indonesia.

Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, H.E. Lyudmila Georgievna Vorobieva memulai penjelasannya dengan sejarah panjang hubungan kerja sama antara Federasi Rusia dan Indonesia. Kedua negara memulai hubungan diplomasi secara resmi pada 3 Februari 1950. Sejak itu, Federasi Rusia dan Indonesia membangun hubungan kerja sama dalam berbagai bidang, mencakup transportasi, infrastruktur, energi, teknologi, agrikultur, dan lain sebagainya. Pemimpin negara maupun jajaran menteri Indonesia dan Federasi Rusia secara rutin melakukan konsultasi terutama dalam bidang keamanan. Dalam bidang perdagangan, meski dalam situasi pandemi, perdagangan antara kedua negara mencapai angka 3 miliar dolar Amerika. Meski belum mencapai target yang ditetapkan kedua negara yaitu 5 miliar dolar Amerika, pada tahun 2021 perdagangan meningkat sebanyak 40% sehingga target tersebut tidak akan sulit untuk dicapai.

Bahasan kedua yang disampaikan oleh H.E. Lyudmila Georgievna Vorobieva adalah mengenai dinamika dalam konsep Indo-Pasifik. Federasi Rusia mendukung ASEAN Outlook on The Indo-Pacific. Meski demikian, Federasi Rusia menolak konsep Indo-Pasifik yang diajukan oleh negara-negara barat. Federasi Rusia melihat bahwa konsep Indo-Pasifik yang diajukan oleh negara-negara barat berusaha menggantikan mekanisme dialog kawasan Asia yang selama ini menjaga kestabilan kawasan yaitu keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi. Konsep tersebut digunakan oleh negara barat sebagai upaya mendominasi kawasan Asia. Implementasi konsep Indo-Pacific oleh QUAD dan AUKUS membahayakan keamanan kawasan Asia dengan mengajukan pengadaan kapal selam nuklir untuk Australia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Asia, Federasi Rusia secara tegas menolak konsep tersebut.

Setelah penjelasan dari Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, H.E. Lyudmila Georgievna Vorobieva, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta mengajukan pertanyaan baik mengenai hubungan Federasi Rusia-Indonesia, Indo-Pasifik, posisi Federasi Rusia dalam ketegangan geopolitik global, dan berbagai topik relevan lainnya.