Select Page
Kerjasama Selatan-Selatan Merupakan Skema Kerjasama Antar Negara Berkembang

Kerjasama Selatan-Selatan Merupakan Skema Kerjasama Antar Negara Berkembang

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan “Webinar Nasional: Penguatan Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan” pada Selasa (06/07) via ZOOM Meeting. Menghadirkan Pembicara Utama, Meutya Viada Hafid (Ketua Komisi I, DPR RI 2) dan Teuku Faizasyah (Dirjen IDP Kemlu RI, Ketua Tim Kornas KSS Indonesia).

Sejarah peran Indonesia bekerjasama dengan Selatan-Selatan sudah mulai ketika Indonesia menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, hasil dari pertemuan tersebut menjadi dasar solidaritas dan kerjasama negara berkembang yang saat itu baru terbebas dari kolonialisme. Kerjasama Selatan-Selatan saat ini semakin relevan dan penting, utamanya dalam upaya pencapaian SDG’s. Pada saat pandemi ini telah menyebabkan banyak target SDG’s yang sulit untuk dicapai dan mengalai kemunduran, seperti SDG’s 1 untuk menghapus kemiskinan, SDG’s 3 untuk memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan.

Menurut Meutya, Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) merupakan skema kerjasama antar negara berkembang yang dilakukan melalui berbagaii hubungan bilateral dan multilateral secara mutual. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan solusi-solusi bersama bagi pembangunan negara Selatan.

“Indonesia dalam KSS mempunyai peran aktif salah satunya posisi Indonesia sebagai pemain global akan memberi nilai tambah dalam KSS dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan dan saling menguntungkan. KSS juga mempunyai tantangan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), perubahan iklim, kerjasama multi pihak seperti kerjasama dengan kementerian, lembaga, universitas dan parlemen” tambah Meutya.

Penguatan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan pada tahun 2010-2012 memperkuat koordinasi dalam kerangka koordinasi institusional untuk ikut memerankan diplomasi pembangunan. Tahun 2015-2019 meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan serta meningkatkan peran Indonesia dalam mencakup intervensi kebijakan pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan. Rancangan penguatan selanjutnya tahun 2020-2024 yaitu optimalisasi Kerjasama pembangunan intenasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru serta perdagangan bebas aktif.

“Kepentingan nasional tentu saja menjadi perhatian juga, dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan di bidang politik yaitu citra positif peran dan kepemimpinan Indonesia serta memagari kepentingan Indonesia dari ancaman disintegrasi, bidang ekonomi Indonesia meningkatkan investasi dan perdagangan serta dalam bidang sosial budaya” jelas Teuku.

Teuku mengatakan, “Pada saat pandemi seperti saat ini KSS mempunyai empat tren pendekatan implementasi KSS global pasca pandemi Covid-19, yaitu inklusifitas dengan menerapkan kemitraan multipihak, fleksibilitas dengan prinsip demand-driven, transparan dengan melakukan sosialisasi dan membangun ruang komunikasi dengan multi-actors untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi, serta resilence berfokus pada pendekatan jangka panjang yang didasarkan pada prinsip solidaritas.”

Selain itu upaya Pemerintahan RI dalam penguatan pelaksanaan KSS dengan penguatan kelembagaan penjuru bagi kerjasama pembangunan internasional, penyempurnaan mekanismie implementasi program bantuan, peran multi-stakeholder, perluas jaringan, meningkatkan promosi dan profiling KSS Indonesia serta pemanfaatan IT dan penyempurnaan database.

Konflik Palestina-Israel: Indonesia Terus Mendorong Negosiasi Perdamaian Multilateral

Konflik Palestina-Israel: Indonesia Terus Mendorong Negosiasi Perdamaian Multilateral

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI bekerjasama dengan Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan kegiatan Webinar dengan tema ”Proyeksi Masa Depan Hubungan Palestina-Israel dan Posisi Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (21/06) via Zoom.

Hadir untuk memberikan sambutan, Abdul Kadir Jaelani (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI). Serta sebagai pembicara, Bagus Hendraning Kobarsyih (Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI), Yenny Wahid (Direktur Wahid Foundation) dan Agung Nurwijoyo (Dosen dan Tim Peneliti PRN Kemenristek/BRIN Peran 20 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI).

Acara ini merupakan inisiatif yang sangat baik dan penting ditengah gejolak politik dan keamanan yang terjadi di Kawasan Timur Tengah. Utamanya adalah akibat konflik Palestina-Israel yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Akar masalah konflik Palestina-Israel adalah penjajahan, perampasan hak-hak rakyat Palestina dan perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Persoalan Palestina bukan merupakan persoalan agama namun merupakan persoalan untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

Dukungan kepada kemerdekaan Palestina merupakan amanat konsitusi Indonesia dan sekaligus jantung politik luar negeri Indonesia yang akan terus menjadi perhatian besar sampai kemerdekaan Palestina berhasil diwujudkan. Sikap Indonesia sampai detik ini terhadap konflik Palestina-Israel senantiasa konsisten, terus menyerukan kepada masyarakat internasional terutama PBB untuk menghentikan berbagai aksi kekerasan dan militer Israel.

Dalam sambutannya, Abdul Kadir  mengatakan bahwa Indonesia juga terus mendorong negosiasi perdamaian multilateral yang lebih kredibel berdasarkan solusi dua negara dan sejalan dengan parameter internasional yang telah disepakati. Proses perdamaian Palestina-Israel saat ini mendapatkan momentum yang baik, ditengah menguatnya perhatian dan dukungan internasional akibat konflik yang terakhir ini. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua negara terutama yang dapat memenuhi hak-hak rakyat Palestina.

Yenny Wahid menambahkan, Masjidil Aqsa, Dome of Rock, Tembok Ratapan dan lain sebagainya, sampai saat ini masih dikuasai oleh PBB tetapi Amerika lewat pemerintahan Donald Trump kemudian membuat ‘Deal of The Century’ dan inilah yang membuat tambah lebih keruh suasana keputusan semacam itu membuat Palestina marah. Upaya penyelesaian konflik dalam ‘Deal of the Century’ meliputi beberapa poin penting, seperti status Yerusalem, perbatasan yang disetujui bersama, membuat kontrol keamanan, wilayah teritorial, pengungsi, pengaturan sumber daya alam seperti air dan pendirian two-states country.

“Pemukiman yang ditempati oleh Israel di Tepi Barat, meskipun Palestina bersikeras mengeklaim wilayah tersebut, sedangkan Ibukota Palestina berada di wilayah Yerusalem Timur. Jadi dalam hal ini persoalan Palestina dan Israel  ini persoalan yang cukup kompleks karena melibatkan banyak hal yang sama-sama sensitif bagi kedua negara. Konflik Palestina-Israel juga cukup dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri” tambah tambah Yenny.

Menurut Agung, “tantangan perdamaian Palestina-Israel yang pertama proses peace building Palestina terus berjalan tidak boleh berhenti, rekonstruksi pasca perang, jalan multilateralisme melalui UNSC, OIC dan sebagainya, proses unifikasi Palestina terus dilakukan, serta perlunya legitimasi akan new peace maker. Dalam konteks Indonesia mempunyai sejarah panjang kepada Palestina kita fokus kepada masalah-masalah kemanusiaan tidak lupa juga konteksual solusi terhadap masalah politik dan juga masalah HAM serta masalah politik-keamanan, ekonomi dan sosio-budaya.”

Sebagai penutup Bagus menambahkan, “strategi dukungan Indonesia terdahap Palestina melalui dukungan politik terhadap kemerdekaan negara Palestina seperti tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dukungan terhadap kemandirian Palestina melalui penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, diplomasi bantuan kemanusiaan dan menjalin sinergi pemerintah-swasta atau masyarakat Indonesia seperti membantu UMKM Palestina termasuk sektor perdagangan, pertanian dan manufacturing.”

Bedah Buku Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara

Bedah Buku Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara

Diplomat harus bergerak secara dinamis, menjawab tantangan jaman namun tetap berpedoman pada amanah konsitusi dan kepentingan nasional serta tetap mematuhi rambu-rambu hubungan internasional.

Begitu yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Argentina merangkap Uruguay dan Paraguay, Niniek Kun Naryati pada acara bedah buku ‘Diplomasi: Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara’ yang digelar Fakultas llmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) pada Jumat (23/4). Selain itu Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan, Prayono Atiyanto juga memberikan paparannya tentang buku tersebut.

Dalam sambutan pembukaan acara bedah buku ini, Dekan FISIP UI, Arie Setiabudi mengatakan “saya sendiri sudah membaca buku buku yang berjudul Diplomasi: Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara dan senang sekali karena semua pengalaman-pengalaman para bapak dan ibu Diplomat di berbagai posisinya merupakan data yang tentu bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh semua pihak tidak hyanya dosen tetapi juga mahasiswa. Buku ini juga menjadi ilmu bagi teman-teman khususnya di Departemen Hubungan Internasional.”

Buku ini adalah true story dari pada Diplomat Indonesia yang ada di berbagai negara. Buku ini berisi tentang pelaksanaan dan fungsi Diplomat seperti, representing, protecting, negotiating, promoting, reporting dan managing di berbagai belahan dunia.

“yang coba dituangkan para Diplomat di buku ini ada tiga poin penting yaitu pertama, angka itu penting karena sebagai indicator pelaksanaan diplomasi politik, ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan WNI. Kedua tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, diplomasi adalah kerja Bersama antara pemerintahan pusat dengan daerah, masyarakat, pihak swasta, diaspora Indonesia di luar negeri dan multistakeholder. Ketiga, kinerja harus bisa diukur dan di pertanggungjawabkan” Dubes Prayono.

Menurut Dubes Niniek, pada krisis di Ukraina, ternyata Perwakilan RI tidak bisa mengandalkan laporan semata-mata dari sumber terbuka yaitu dari berita lokal atau regional, namun juga perlu memeriksa sendiri validitasnya di lapangan untuk itu diperlukan jejaring yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Ketika kendala di lapangan sangat sulit seperti bahasa, kepentingan dua kubu yang bertikai dan akses resmi ditutup, maka mau tidak mau harus mencari sumber berita secara langsung dengan memanfaatkan kedekatan dengan semua pihak.

Menurut Niniek, Konflik Ukraina yang semula merupakan ketidakstabilan politik internal bereskalasi menjadi krisis internasional. Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negerinya yang ditujukan untuk terciptanya perdamaian.

Para pembahas dari Universitas Indonesia memberikan pandangan yang bervariasi dan menambah bobot diskusi. Dr. Asra Vergianita, Ketua Jurusan Hubungan Internasional menyatakan bahwa beragamnya bidang tugas yang ditangani diplomat membuat spektrum pengalaman dan pengetahuan seseorang diplomat menjadi luas: mulai dari politik, ekonomi sampai perlindungan.

Selanjutnya Dr. Nurul Isnaeni menyoroti tentang peranan LSM khsusnya pekerja migran Indonesia (PMI) perlu diberikan highlight tersendiri mengingat jasa mereka untuk membantu perekonomian keluarganya di Indonesia.

Peluncuran Buku “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Kawasan Amerika Latin: Merangkul Mitra Baru-Chile, Meksiko, Peru”

Peluncuran Buku “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Kawasan Amerika Latin: Merangkul Mitra Baru-Chile, Meksiko, Peru”

Departemen HI FISIP UI bekerja sama dengan Centre for International Relations Studies (CIReS) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP UI akan menyelenggarakan peluncuran buku berjudul  “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Kawasan Amerika Latin: Merangkul Mitra Baru-Chile, Meksiko, Peru” yang ditulis oleh Fredy B.L. Tobing, Asra Virgianita, Erwin Indradjaja, Maisa Yudono, Sindy Y. Putri, dan Hana Naufanita.

Kegiatan peluncuran buku ini dilaksanakan pada Jumat (26/03) secara daring via Zoom. Dengan menghadirkan para pembicara, H. E. Muhammad Anshor (Duta Besar RI untuk Republik Chile), H. E. Marina Estella Anwar Bey (Duta Besar RI untuk Republik Peru), H. E. Cheppy Triprakoso Wartono (Duta Besar RI untuk Negara Meksiko Serikat), dan Dr. Arif Sumantri Harahap (Pusat Kajian Amerika Latin Universitas Prof. Dr. Moestopo).

Chilie, Meksiko dan Peru merupakan negara-negara Amerika Latin dengan perkembangan sosial-ekonomi paling dinamis. Masing-masing memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 1.5% , 2,0% dan 2,5% (World Bank, 2017). PDB (Produk Domestik Bruto) cukup baik serta aktif dalam organisasi internasional.

Dinamika internasional menunjukan pentingnya perubahan-perubahan orientasi strategis dalam hubungan perdagangan.  Prospek Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Chilie, Meksiko dan Peru bisa dicapai jika berbagai tantangan bisa diatasi. Tantangannya seperti orientasi terhadap pasar atau mitra dagang tradisional yang masih kuat, intensitas perdagangan belum bersifat komplementer, pemahaman karakter perdagangan yang masih lemah serta belum maksimalnya pemanfaatan forum-forum Kerjasama.

Menurut Anshor, “perdagangan barang bilateral Indonesia-Chilie pada tahun 2020, Impor Indonesia dari Chilie sebesar USD 108,9 juta sedangkan ekspor Indonesia ke Chilie sebesar USD 144,7 juta. Selain itu, penetapan Indonesia sebagai salah satu prioritas utama Chilie dalam memperkuat hubungan dan perdagangan luar negeri. Chilie juga merupakan pintu masuk ke pasar Amerika Latin karena memiliki FTA (Free Trade Agreement) terluas yang dapat dimanfaatkan untuk ekspansi pasar bagi komoditas Indonesia.”

Selain itu Marina menjelaskan, “hubungan bilateral RI dengan Peru dijalin sejak 12 Agustus 1975. Indonesia dan Peru memiliki delapan perjanjian Bilateral salah satunya persetujuan mengenai kerjasama ekonomi dan Teknik. Peru memiliki perdagangan surplus untuk Indonesia seperti kertas tisu dan shortening yang memiliki nilai yang cukup besar. Perjanjian dagang Indonesia-Peru pada tahun 2012, setuju untuk membahas perjanjian dagang dan membentuk Joint Feasibility Study (JFS) pada tahun 2013. Pengusaha Indonesia juga berpartisipasi pada pameran dagang di Peru seperti Expo Textile dan Peru Moda” ujar Marina.

Selaku Duta Besar RI untuk Negara Meksiko Serikat, Cheppy memberikan penjelasan bahwa hubungan perdagangan Indonesia dengan Meksiko pada tahun 2020 bernilai USD 269,457 (Impor). Tiga produk andalan Indonesia yang masuk ke Meksiko yaitu kendaraan setahunnya sekitar 12.000 sampai dengan 13.000 unit, sektor ini tidak terdampak pandemi justru pembelian meningkat hampi 2%. Selain itu alas kaki dan karet.

Potensi dan kendala hubungan antara Indonesia dengan Meksiko melalui Analisa SWOT yang dijelaskan oleh Cheppy yaitu yang pertama kekuatannya produk Indonesia dan Meksiko saling komplementer dan kualitas produk Indonesia bagus. Kedua kelemahannya upaya penetrasi pasar belum optimal dan biaya pengiriman barang mahal. Ketiga kesempatannya akses ke USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement) dan Meksiko menjadi alternatif utama pengganti supply Tiongkok. Selain itu adanya ancaman dengan produk murahdari Tiongkok.

Fredy B.L. Tobing menjelaskan, “buku ini berisi 5 Bab. Bab pertama berisi tentang potret Kawasan Amerika Latin dulu dan kini. Bab kedua membahas perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Chilie, Meksiko dan Peru. Bab ketiga mengenai tren prospek Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Chilie, Meksiko dan Peru. Bab keempat Indonesia, Chilie, Meksiko dan Peru dalam konteks Kerjasama perdagangan multilateral. Bab kelima, pada bab ini menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan Kerjasama perdangangan Indonesia dengan Chilie, Meksiko dan Peru: refleksi dan agenda.”

Pandemi Covid – 19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral

Pandemi Covid – 19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral

Seri 06 Webinar FISIP UI 2020 ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap hubungan internasional dan kerjasama multlilateral. Pandemi Covid-19 memperlihatkan makin dibutuhkannya kerjasama multilateral untuk membangun fair and inclusive global health governance dan untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia akibat pandemi ini. Bagi Indonesia, kerjasama multilateral saat ini sangat relevan untuk kerjasama pengadaan alat-alat kesehatan dan akses ke vaksin Covid-19.

Mengangkat tema “Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral” pada Rabu (9/9) webinar FISIP UI Seri 06 ini dilaksanakan secara daring melalui zoom dan youtube. Sebagai narasumber ialah Duta Besar Febrian A. Ruddyard. (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI) dan Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP. (Ketua Komisi I DPR RI).

Covid-19 menjadi musuh bersama. Tidak ada satu kebijakan yang dapat diterapkan untuk semua negara, setiap negara mempunyai kebijakan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Terjadi rivalitas antar negara tetapi kerjasama bilateral dan multilateral juga tetap meningkat. Kerjasama ekonomi antar negara juga  akan semakin meningkat, negara butuh untuk menggerakkan kembali ekonominya yang telah berhenti.

“Fokus diplomasi Indonesia pada era pandemi Covid-19 ini adalah di bidang medis seperti diplomasi vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan serta di bidang non-medis seperti pemulangan atau evakuasi WNI, perlindungan WNI dan diseminasi informasi. Bantuan dan kerjasama Indonesia  dengan negara atau organisasi internasional lainya, Indonesia telah menerima bantuan finansial dan barang seperti APD, masker dan alat tes. Selain itu Indonesia juga berusaha dan berkerjasama untuk membuat vaksin Covid-19 dengan PT. Biofarma dengan Coalition for Epidemic Preparedness  Innovations (CEPI) dan PT. Kalbe Farma,” jelas Meutya.

Meutya juga menjelaskan, tantangan kedepannya terkait pengadaan atau ketersediaan vaksin, obat-obatan, alat kesehatan serta diplomasi dalam rangka fungsi perlindungan WNI di luar negeri, terdapat pula permasalahan terkait hak dan akses WNI ke sebuah negara. Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam daftar Temporary Ban Entry (pelarangan masuk ke sebuah negara bagi pemegang paspor dari negara tertentu) di 59 negara seperti  Malaysia. Hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi Indonesia, terutama  diplomasi bilateral.

Febrian memberikan kesimpulan, diplomasi multilateral menjadi lebih terintegrasi dengan diplomasi regional dan bilateral, isu kesehatan global menjadi “omnipresent”. Ia juga menegaskan pertempuran yang sukses terhadap Covid-19 tergantung peningkatan tata kelola kesehatan dan kendala diplomatic. Serta Sustainable Development Goals menjadi lebih relevan sebagai model komprehensif untuk pembangunan human security akan berkontribusi untuk pencapaian state security.