Select Page
Banyaknya Resiko Kerawanan Data di Indonesia Seiring Masyarakat yang Terintegrasi dalam Ruang Digital

Banyaknya Resiko Kerawanan Data di Indonesia Seiring Masyarakat yang Terintegrasi dalam Ruang Digital

Kebahayaan terhadap data, itu tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi juga banyak negara lain yang punya kerawanan infrastruktur digital. Dalam hal data tidak menggunakan kata bahaya tapi lebih menggunakan kata kerawanan. Ali Abdullah Wibisono, M.A, Ph.D (dosen tetap departemen ilmu hubungan internasional FISIP UI), konsentrasi akademiknya pada teori-teori keamanan internasional dan studi keamanan kritis (Critical Security Studies) memberikan tanggapannya mengenai kerawanan data di Indonesia melalui wawancara tertulis dengan reporter Humas FISIP pada Jumat (16/09).

Apakah keamanan data di Indonesia dalam bahaya?

Menurut Ali, sebenarnya yang terjadi adalah banyaknya resiko terhadap integrasi data pribadi seiring dengan suatu masyarakat yang terintegrasi dalam ruang digital. Kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah semakin terintegrasinya beragam sektor kerja kedalam ruang digital, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai data tentang staf pengajar, mahasiswa, tenaga kependidikan karena sudah terintegrasi ke dalam ruang cyber.

Ia mengatakan, secara fundamental ketika suatu sektor terintegrasi keruang cyber atau mengalami digitalisasi yang terjadi adalah terbentuknya celah bagi aktor tertentu untuk memanfaatkannya sebagai keperluan pribadi ‘mereka’, kepentingan pribadinya itu tergantung aktornya, seperti hacker yang mempunyai motivasinya sendiri. Belakangan ini ramai dengan hacker yang menyebarkan database keruang publik atau melakukan doxing tujuannya untuk menunjukan melemahkan suatu suatu instansi atau individu.

Kemungkinan terjadinya kebocoran data

Menurutnya, jika data bocor ada dua kemungkinan secara mendasar, pertama adalah data itu dibocorkan atau disebutnya data bridge, kedua data bocor karena kesalahan user atau yang disebut juga data leakage. Yang sering terjadi adalah data bocor karena user kurang hati-hati dalam menyimpan data pribadinya dan mengunggahnya ke media sosial secara sengaja maupun tidak sengaja serta menciptakan kebocoran data selain itu user yang menggunakan password sangat mudah ditebak. Berbeda dengan data yang dibocorkan biasanya hacker membongkar encryption.

Bagaimana sistem pemerintah untuk melindungi data pribadi?

Mengacu pada Undang-Undang itu Perkominfo No 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Ali mengatakan bahwa, UU tersebut mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang berarti tanggung jawab ada pada penyelenggara sistem elektronik dan peran pemerintah hanya sebagai regulator bukan pelindung data pribadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, penyelenggara sistem elektronik yang dimaksud yaitu seperti provider telekomunikasi, perusahaan media sosial yang menyimpan, mengelola, mengumpulkan, menampilkan, mengakses data pribadi user, itu semua adalah sektor perusahaan swasta bukan pemerintah. Pemerintah hanya melakukan regulasi dan aturan yang mengikat semua penyelenggara sistem elektronik jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka akan diberikan sanksi.

Yang menjadi persoalan utama disini adalah pengawasnya siapa dan siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan penyelenggara sistem ekletronik tersebut jika sudah melanggar hukum, pemerintah masih belum sepakat karena DPR menginginkan adanya lembaga tersendiri yang mengawasi perlindungan data pribadi dan hal tersbut yang membuat RUU penanganan data pribadi belum disepakati sampai sekarang.

Cerita Mahasiswa Asal Manokwari Pembuktian Bahwa Orang Papua Juga Bisa Berkuliah

Cerita Mahasiswa Asal Manokwari Pembuktian Bahwa Orang Papua Juga Bisa Berkuliah

Upaya memperluas akses pendidikan yang berkualitas juga dilakukan melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah dan berbagai program beasiswa agar peserta didik yang memiliki keterbatasan finansial dapat tetap mengakses pendidikan. Ini dilakukan oleh Kemendikbudristek sebagai upaya untuk menyiapkan generasi muda Indonesia yang terlatih dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat yang bekalnya diperoleh dalam program Kampus Merdeka.

Terobosan Merdeka Belajar yang sekarang sudah mencapai 21 episode. Masih banyak episode Merdeka Belajar yang akan diluncurkan, sampai semua anak di seluruh Indonesia merasakan kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu belajar dengan bahagia, berkarya tanpa hambatan, berlari menuju masa depan dengan penuh keberanian sebagai Pelajar Pancasila

Kemerdekaan dalam mengakses pendidikan ini salah satunya dirasakan oleh mahasiswa baru UI yang berasal dari Kota Manokwari, Papua Barat. Demos Yovano Mansayori Karubaba, menyatakan rasa bangganya karena diterima menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.

Demos bercerita, selama dua tahun pandemi, saat pembelajaran dilakukan secara daring, ia dan teman-temannya di Manokwari mengandalkan cuaca untuk mendapatkan akses internet yang lancar. Jika cuaca cerah, pembelajaran berjalan lancar, tetapi jika cuaca buruk, pembelajaran di sekolah terhambat. Meski begitu, semangat juang Demos tidak redup. Ia aktif belajar dan mengikuti berbagai lomba hingga masuk dalam daftar siswa eligible yang berhak mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Jarang orang Papua masuk di universitas, apalagi universitas nomor satu di Indonesia. Ini merupakan tantangan bagi saya untuk membuktikan bahwa orang Papua juga bisa berkuliah di UI. Puji Tuhan, berkat usaha dan kerja keras, saya diterima di UI. Melalui kesempatan ini, ke depannya saya berharap bisa menjadi orang Papua yang mewakili Indonesia untuk memperkenalkan budaya Papua maupun Indonesia di kancah internasional, serta mampu menyejahterakan warga Papua agar kita tidak lagi dipandang sebelah mata,” kata Demos yang merupakan Komandan Pasukan pada Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI di UI.

Ia juga menceritakan proses sampai menjadi pemimpin pasukan paskibra UI, “dimulai dari awal latihan paduan suara di Balairung kemudian diumumkan bahwa yang punya pengalaman atau purna paskibraka boleh mengambil bagian dalam anggota paskibra UI. Nah, dari situ dilatih dan dibentuk menjadi anggota paskibra oleh Menwa dengan disiplin dan tegas. Pertama saya bertugas sebagai pasukan 17 namun saya memberanikan diri untuk mencoba menjadi seorang pemimpin pasukan dan hal itu pun menjadi nyata.”

Disunting dari: https://www.ui.ac.id/cerita-mahasiswa-asal-manokwari-dan-penghargaan-bagi-dosen-pada-hut-ke-77-ri/

Dosen Hubungan Internasional Dalam Diskusi Publik Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Presidensi G20 di Indonesia

Dosen Hubungan Internasional Dalam Diskusi Publik Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Presidensi G20 di Indonesia

Secara global, konflik Rusia–Ukraina berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama distribusi dan pasokan pangan di dunia. Situasi tersebut berdampak kepada adanya pro dan kontra terhadap kehadiran Presiden Rusia menjelang pelaksanaan G20 di Bali. Situasi pro dan kontra ini perlu dipahami secara komprehensif untuk menentukan sikap dan posisi politik luar negeri Indonesia serta peran Indonesia sebagai Presidensi G20 pada November 2022 di Bali dalam acara Bincang Damai: Diskusi Publik Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Presidensi G20 di Indonesia (Tantangan dan Peluang) pada Selasa (09/08).

Bincang damai ini dibuka oleh Meutya Hafid dengan salah satu narasumber adalah Edy Prasetyono, Ph.D (Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI). Krisis Rusia – Ukraina telah menyebabkan posisi Indonesia sebagai presiden G-20 menjadi gamang. Konflik kepentingan dan kontestasi politik dalam krisis Rusia – Ukraina terefleksikan dalam dinamika G-20, sebab aktor-aktor yang berkonflik adalah anggota G-20. Posisi Indonesia sebagai presiden G-20 menjadi dilematik dan kontroversi didalam negeri.

Menurut Edi, dalam keadaan konflik untuk menyelaraskan antara hukum internasional dengan kepentingan yang vital akan sangat sulit, jadi ketika situasi konflik negara akan cenderung memilih vital interest.

Perang Rusia – Ukraina sendiri menyebabkan polarisasi yang semakin mengkristal diantara anggota G-20, AS dan sekutunya sudah secara terbuka meminta gara Rusia tidak perlu dilibatkan kemudian sebaliknya Brazil dan Cina menyatakan bahwa Rusia harus dilibatkan sebagai kesatuan G-20. Ancaman boikot dari kepala negara menghantui pelaksanaan G-20 di Bali, namun sebagai presidensi G-20 Indonesia mempunyai komitmen bahwa G-20 menjadi forum kerjasama ekonomi yang menjaga harmoni dan juga menjebatani semua pihak.

Edy Prasetyono mengatakan, tindakan Indonesia untuk tidak mengambil sikap sanksi terhadap Rusia karena belum ada ketetapan resmi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah benar. “Indonesia tidak ikut serta memberikan sanksi bukan berarti pro Rusia, namun karena Indonesia memegang prinsip integritas dan menghormati hukum internasional karena pada saat itu belum ada ketetapan sanksi resmi dari PBB,” ucap Edy.

Namun demikian, ia menilai Indonesia secara tegas tetap menentang terjadinya perang. Tidak hanya politik luar negeri, konflik Rusia-Ukraina dinilai berdampak terhadap situasi masyarakat di Indonesia. Indonesia tetap menegaskan dan menekankan bahwa selalu menghormati prinsip-prinsip dan hukum internasional.

Lebih lanjut dapat disaksikan: https://www.youtube.com/watch?v=77VjfIRkUBo

Andi Widjajanto: Mahasiswa UI Menghadapi Tantangan Indonesia Kontemporer

Andi Widjajanto: Mahasiswa UI Menghadapi Tantangan Indonesia Kontemporer

Andi Widjajanto (Alumni Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI) yang kini mejabat Gubernur Lemhannas RI, menjadi pembicara dalam Program Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Indonesia Angkatan 2022 di hari keempat dengan mengangkat tema “Mahasiswa UI Menghadapi Tantangan Indonesia Kontemporer”.

Menurut Andi, Indonesia yang berbeda-beda merupakan potensi besar karena dapat memunculkan variasi-variasi dalam inovasi. Oleh karena itu, masyarakat harus membiasakan diri dengan perbedaan dan mengeksplorasinya sebagai sumber keunggulan Indonesia. Dalam hal ini, Generasi Y, Z, dan Alpha adalah yang bertugas menciptakan inovasi-inovasi guna menghadapi tantangan Geopolitik di masa depan.

Ada optimisme Indonesia menjadi salah satu negara yang menikmati bonus demografi pada 2030. Piramida Penduduk Indonesia pada tahun tersebut menunjukkan kondisi ideal bagi satu negara untuk menuju negara maju. Menurut Andi, ada dua kunci agar Indonesia mencapai bonus demografi. Pertama, jika generasi Y, Z dan Alpha semakin berkualitas, berdaya saing tinggi, dan mampu mengadopsi inovasi teknologi, bonus demografi Indonesia akan semakin tinggi.

Selain itu, kesuksesan perempuan juga menjadi kunci tercapainya bonus demografi Indonesia. Hal ini karena saat ini perempuan di Indonesia mencapai 49,6% dari total populasi Indonesia. Pada Pemilu 2024, diprediksi pemilih Indonesia 50,8% adalah perempuan. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas bonus demografi kita adalah produktifitas, daya saing, kompetisi, inovasi dari generasi Y, Z, Alpha, dan perempuan.

Kunci kedua tercapainya bonus demografi adalah lompatan teknologi. Dalam melakukan inovasi, generasi muda harus membaca kebutuhan masyarakat sehingga produk inovasi yang dihasilkan dapat berdaya guna bagi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghadapi empat skenario yang mungkin dialami Indonesia di masa depan, yaitu konektivitas global dan stabilitas keamanan global; transformasi ekonomi (hijau, biru, dan digital) dan konsolidasi demokrasi; stagnasi ekonomi dan regresi demokrasi; serta disrupsi rantai pasok dan rivalitas transisi hegemoni.

“Tahun ini, GDP Indonesia menempati posisi kelima di Asia setelah Cina, Jepang, India, dan Korsel. Indonesia juga berada di posisi 16 sebagai negara G20 dengan ekonomi 16 besar dunia. Kami berharap 30 tahun mendatang Indonesia menjadi negara yang berada di urutan 4 besar dunia. Selaku guru, kami hanya punya satu kebanggaan, yaitu saat melihat muridnya mampu melampaui gurunya. Kami menunggu teman-teman mahasiswa UI melalui kapasitas dan kemampuannya dapat melampaui kami di masa mendatang,” kata Andi.

Selain itu Andi juga menegaskan bahwa kedepannya kemampuan dasar dalam mengadopsi teknologi para mahasiswa menjadi penting serta harapannya mahasiswa UI Angkatan 2022 dapat disiapkan untuk mengantisipasi tantangan tantangan geopolitik di masa depan. Karena teknologi memberikan kemudahan dan kesempatan lebih bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan dirinya. Diakhir acara Andi menyempatkan foto bersama dengan adik-adik kelasnya di HI UI.

Disunting dari: https://www.ui.ac.id/gubernur-lemhanas-andi-widjajanto-bicara-soal-kemajukan-sebagai-keunggulan-ri-kepada-maba-ui-2022/

Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional: Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional: Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) telah berhasil menambahkan kembali Guru Besar dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional dengan digelarnya Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Fredy Buhama Lumban Tobing M.Si oleh Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, pada Sabtu (06/08) secara hybrid di Audiotorium Juwono Sudarsono.

Acara tersebut dihadiri oleh Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, Prof. Dr. Iwan Gardono Sudjatmiko (Ketua Senat Akademik Fakultas), Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Ketua Dewan Guru Besar Fakultas), para pimpinan Fakultas, para pimpinan Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan juga keluarga besar Prof. Fredy. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi segenap pimpinan, civitas akademika dan keluarga besar FISIP UI dalam menyambut Prof. Fredy sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional.

Pidatonya yang berjudul “Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Optimalisasi Multilevel dan Multitrack Diplomacy”, Prof. Fredy senantiasa mengingatkan kepada kita semua bahwa “hubungan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh aktor pemerintah semata, melainkan perlu adanya keterlibatan aktor bisnis yang diayomi oleh aktor pemerintah agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan semakin baik. Akhirnya, grand strategy diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan, harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global yang terjadi saat ini dan ke depan.”

Di negara mana pun kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh karakter dan dinamika politik di dalam negeri (domestic politics). Pada saat yang sama kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh adanya usaha-usaha untuk mengamankan sumber-sumber daya dukungan eksternal demi pembangunan nasional tanpa mengorbankan kemerdekaannya. Oleh karena itu, politik luar negeri dan domestik tidak dapat dipisahkan karena terdapat “saling mencakup secara simbiotik”. Politik luar negeri merupakan refleksi dari politik domestik. Dengan demikian, politik luar negeri merupakan hasil perpaduan dan cerminan politik domestik dan politik, baik regional maupun internasional/ global.

Dalam kaitan diplomasi ekonomi sebagai bagian dari upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia, penting untuk memotretnya dari sisi upaya Indonesia dalam membuka pasar atau mitra yang baru, “pada tahun 2014 didanai oleh hibah riset UI, saya bersama rekan- rekan di Departemen Hubungan Internasional pernah melakukan penelitian tentang Peluang dan Tantangan Indonesia dalam membangun mitra baru di kawasan Amerika Latin khususnya Chile, Meksiko dan Peru.  Kawasan ini sangat menarik diteliti mengingat pertumbuhan ekonominya yang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, hubungan kerja sama ekonomi, khususnya perdagangan dengan Indonesia masih sangat rendah,” ujar Prof. Fredy.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa nteraksi yang intensif dan aktif antar aktor adalah syarat utama dalam upaya diplomasi ekonomi negara, “namun demikian, perlu dicatat bahwa interaksi yang terbangun seyogyanya dilakukan di berbagai level (multilevel diplomacy), dari temuan penelitian tersebut, Indonesia, Meksiko, Chile, dan Peru penting untuk memanfaatkan berbagai institusi di mana ketiga negara terlibat seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC).”

Dengan menggunakan strategi diplomasi ekonomi dalam kerangka konsep multilevel dan multitrack, optimalisasi perdagangan dapat dilakukan dalam kerangka multilevel tidak hanya oleh aktor pemerintah, namun juga oleh kelompok bisnis, namun tetap dalam kendali pemerintah sebagaimana budaya ekonomi politik Indonesia selama ini. Hal ini tentu bertujuan untuk tetap menjaga kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di tengah daya saing global.

Melalui multitrack diplomacy berbagai aktor dilibatkan dalam proses perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melibatkan dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk membuka relasinya dengan berbagai perusahaan di kawasan dengan potensi mitra  baru. Business to Business yang terjalin akan mengoptimalkan capaian dalam diplomasi ekonomi Indonesia.

Selain itu, dibutuhkan pula diversifikasi aktor komoditas unggul Indonesia yang telah menempati posisi strategis dalam komoditas ekspor dunia, yakni dengan mendorong pegiat UMKM sebagai manifestasi diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, tidak hanya melakukan perjanjian di antara para elit dalam pertemuan-pertemuan bilateral maupun multilateral, diplomasi ekonomi juga seyogyanya digerakkan dengan konektivitas antar individu. Dengan harmonisasi berbagai aktor tersebut, maka diharapkan upaya ekspansi dan penetrasi pasar bagi produk-produk Indonesia semakin masif, intensif, dan inklusif.

Dengan bertambahnya Guru Besar, diharapkan nantinya Departemen HI FISIP UI akan membuka pascasarjana doktoral, menurut Ketua Departemen “mohon doa dan dukungannya untuk program S3 HI yang akan dibuka tahun depan,” ujar Asra Virgianita, Ph.D.