Select Page
KASI Menjadi Inti Kebijakan Luar Negeri Republik Korea

KASI Menjadi Inti Kebijakan Luar Negeri Republik Korea

ASEAN Study Center, LPPSP (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik) FISIP UI dengan dukungan dari Mission of The Republic Korea untuk ASEAN mengadakan kuliah umum dengan mengangkat tema “The Republic of Korea’s Foreign Policy and ROK – ASEAN Relations”. Sebagai pembicara H.E. Kwon Hee Seog (Duta Besar Mission of The Republic Korea untuk ASEAN) dan di moderatori oleh Broto Wardoyo, Ph.D. (Dosen Jurusan Hubungan Internasional). Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (7/12) di Ruang Sidang, lantai 9, Pusat Administrasi (Rektorat) Universitas Indonesia.

Kwon Hee menjabarkan beberapa poin besar yang dibahas dalam kuliah umum ini, diantaranya yaitu kerangka kebijakan luar negeri Republic Of Korea (ROK), tiga dimensi kebijakan luar negeri ROK, hubungan ROK-ASEAN dan inisiatif solidaritas KOREA-ASEAN atau Korea-ASEAN Solidarity Initiative (KASI).

Dalam kerangka kebijakan luar negeri ROK mempunyai misi nasional yaitu “Korea Leaping Again: A Nation of People Living Well Together” yang mencakupi pemerintah bekerja dengan baik, pertumbuhan yang dinamis dan inovatif, kesejahteraan yang produktif. Menurutnya Kwon Hee, ROK juga mempunyai tujuan nasional untuk mencapai visi tersebut, sesuatu yang harus dicari dan dilindungi.

Tiga dimensi kebijakan luar negeri ROK yang dikatakan oleh Kwon Hee adalah diplomasi dengan negara tetangga seperti Jepang, China dan lainnya, lalu diplomasi regional serta diplomasi global/multilateral yang membahas masalah-masalah yang sedang terjadi maupun masalah jangka panjang.

Kwon Hee mengatakan dalam hubungan antara ROK dengan ASEAN, ROK memandang penting ASEAN. Konsep utama dalam hubungan ini yaitu setralitas ASEAN dan persatuan yang tujuannya untuk ASEAN yang lebih terintegrasi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa KASI menjadi inti dari kebijakan luar negeri untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas, damai, dan sejahtera di tengah persaingan Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.

Selain itu, kerja sama dan peningkatan perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan dan ASEAN, serta penanganan perubahan iklim dan lingkungan. Peningkatan hubungan antara Korea Selatan dan ASEAN ke hubungan kemitraan strategis dan komprehensif dalam rangka menyambut 35 tahun jalinan hubungan diplomatik antara keduanya pada tahun 2024 mendatang.

Prioritas dari KASI ini ialah (1) mempromosikan tatanan internasional berbasis aturan dan kerja sama strategis dalam diplomasi dan pertahanan negara; (2) kemakmuran dan pengembangan bersama rantai pasokan global, keamanan energi, transformasi digital dan kendaraan elektronik; (3) kolaborasi dalam merespon bersama tantangan regional dan global seperti netralitas karbon dan pertumbuhan hijau, kerja sama pertanian dan perikanan, kesehatan masyarakat; (4) menggandakan kontribusi finansial.

Kuliah umum ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, diakhir acara dilakukan sesi tanya jawab antar mahasiswa kepada H.E. Kwon Hee Seog dan sebaliknya.

Asra Virgianita: Deklarasi G20 Bali 2022, Kesuksesan Siapa?

Asra Virgianita: Deklarasi G20 Bali 2022, Kesuksesan Siapa?

Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali, 15-16 November lalu, berhasil menghasilkan sebuah deklarasi bersama.

Tercapainya deklarasi menjadi hal yang cukup mengejutkan, sekaligus menggembirakan, mengingat konferensi tersebut dilaksanakan di tengah saat situasi geopolitik yang tidak kondusif dan meningkatnya tensi antara negara-negara besar yang juga menjadi anggota G20.

Terlepas dari kesuksesan Indonesia sebagai Presidensi dalam melaksanakan perhelatan akbar ini, timbul pertanyaan: Apakah ini buah dari proses diplomasi Indonesia? Bagaimana dengan tekanan negara-negara maju yang selama ini begitu kuat mengusung isu konflik Rusia-Ukrania? Di samping seluruh rasa bangga masyarakat Indonesia, apa manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat global dari deklarasi itu?

Dominasi isu Rusia-Ukraina dalam penyelenggaraan G20

Sejak serangan Rusia ke Ukrania pada bulan Februari 2022, pembahasan isu dalam rangkaian pertemuan G20 telah mengalami pergeseran.

Negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS), sempat mendesak adanya agenda pembahasan tentang konflik Rusia-Ukrania dalam KTT G20, termasuk mengusulkan mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20 dan menghadirkan Presiden Ukrania Volodymyr Zelenskyy dalam pertemuan KTT G20.

Negara-negara G7 juga mengancam melakukan walk out jika Presiden Rusia Vladimir Putin hadir dalam KTT G20.

Dalam hampir seluruh rangkaian pertemuan G20 di tingkat menteri atau Working Group, negara-negara G7 terus mengeluarkan pernyataan yang mengecam Putin atas invasi Rusia di Ukrania. Walhasil, seringkali pertemuan-pertemuan itu mengalami kebuntuan dan pada akhirnya hanya menghasilkan ringkasan pemimpin rapat (chair’s summary), bukan dokumen kesepakatan atau komunike (communique).

Tekanan dari negara-negara G7 membuat Indonesia sebagai tuan rumah G20 berada di posisi yang sulit. Padahal, di luar persoalan geopolitik, Indonesia sudah menetapkan tiga isu prioritas untuk dibahas, yakni tata kelola kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Ketiganya sangat relevan dengan upaya pemulihan ekonomi global yang terdampak pandemi COVID-19.

Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk merespon berbagai desakan, baik desakan kelompok yang pro atas usulan negara G7 maupun yang kontra.

Salah satu upaya yang terlihat adalah inisiatif Presiden Joko “Jokowi” Widodo berkunjung langsung ke Rusia dan Ukraina untuk masing-masing menemui Putin dan Zelenskyy. Jokowi secara langsung mengundang mereka menghadiri KTT G20 di Bali.

Sayangnya, baik Putin maupun Zelenskyy tetap memilih tidak hadir secara tatap muka pada KTT G20. Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov, sementara Zelenskyy hadir secara virtual.

Tarik menarik kekuatan negara-negara besar makin terlihat dari hasil deklarasi KTT G20. Poin 3 Deklarasi Pemimpin G20 Bali secara jelas menyatakan kecaman atas invasi Rusia terhadap Ukrania:

“Most members strongly condemned the war in Ukraine and stressed it is causing immense human suffering and exacerbating existing fragilities in the global economy – constraining growth, increasing inflation, disrupting supply chains, heightening energy and food insecurity, and elevating financial stability risks. There were other views and different assessments of the situation and sanctions.”

Paragraf tersebut tidak mengatasnamakan seluruh anggota, melainkan hanya menyebut “most members” (sebagian besar anggota). Artinya, hanya tidak seluruh pemimpin negara anggota G20 satu suara terhadap kecaman tersebut.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kompromi-kompromi yang terjadi dalam perumusannya akibat adanya perbedaan sikap antara para pemimpin negara.

Di satu sisi, negara-negara Barat cenderung menyalahkan Rusia atas krisis pangan global yang tengah terjadi. Di sisi lain, ada Cina, misalnya, yang secara konsisten menolak mengecam Rusia.

Presiden Cina Xi Jinping dalam G20 justru mendorong penghentian permusuhan antara Rusia dan Ukrania dan mengajak negara-negara lain untuk tidak mempolitisasi isu Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis pangan. Cina meyakini bahwa krisis pangan terjadi bukan karena masalah pasokannya, tapi karena banyak negara yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia sehingga rantai pasok jadi terhambat.

Dinamika yang didominasi oleh negara G7 tersebut membuat negara berkembang seperti Indonesia yang berada dalam posisi sangat terjepit. Padahal, sejak awal dimulainya perdebatan global terkait perang di Ukraina, pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa forum G20 bukan forum yang tepat untuk membahas, apalagi menyelesaikan, konflik Rusia-Ukrania.

Perlu dicatat bahwa G20 adalah forum informal yang seharusnya fokus pada pembahasan tentang perekonomian global. Isu keamanan maupun geopolitik secara khusus tidak seharusnya ditekankan pada pertemuan ini.

Alih-alih menyerukan multilateralisme yang diharapkan dapat membangun kerangka dan tindakan bersama (Common framework and Collective Action), forum G20 masih tebal diselimuti oleh kepentingan-kepentingan negara-negara besar.

Mengawal Hasil G20

KTT G20 kali ini memberikan warna tersendiri dibandingkan konferensi G20 sebelum-sebelumnya. Tidak hanya sarat dengan segala kompleksitas terkait geopolitik, konferensi kali ini juga menghadapi tantangan besar karena berlangsung di tengah upaya pemulihan global pascapandemi.

Tema besar yang diusung Indonesia, “Recover Together, Recover Stronger”, mempunyai makna yang sangat dalam tentang pentingnya bangkit bersama, baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan. Prinsip inklusivitas dan leave no one behind dalam agenda pembangunan berkelanjutan telah didengungkan sedemikian rupa dalam berbagai forum.

Namun, tampaknya makna kata “together” masih menyisakan tanda tanya: merujuk ke siapa atau kelompok negara mana?

Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang terbesar adalah memastikan berbagai komitmen yang dihasilkan dalam KTT G20, dilaksanakan oleh para anggotanya.

Negara G20 diharapkan dalam mengimplementasikan kesepakatan utama secara konkrit, seperti pengumpulan dana pandemi (Pandemic Fund). Manfaat dari dana tersebut tidak hanya diarahkan untuk anggota G20, namun utamanya untuk negara-negara berkembang yang memiliki kerentanan atas tantangan dunia saat ini.

Mengawal implementasi hasil kesepakatan G20 ini menjadi penting mengingat forum G20 bukan forum yang mengikat. Di sinilah sesungguhnya kesuksesan Presidensi G20 Indonesia.

Sumber: https://theconversation.com/deklarasi-g20-bali-2022-kesuksesan-siapa-194915

Prof. Evi Fitirani: Implementasi Kesepakatan Forum Tergantung Pada Niat Baik dan Kesadaran Masing-Masing Pihak

Prof. Evi Fitirani: Implementasi Kesepakatan Forum Tergantung Pada Niat Baik dan Kesadaran Masing-Masing Pihak

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Evi Fitriani menilai pertemuan pemimpin negara berkonflik dalam forum G20 adalah hal baik.

Para pemimpin dua ekonomi paling kuat di dunia, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping, bertemu selama lebih dari tiga jam pada Senin (14/11) sesaat sebelum acara puncak dari KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Pembahasan bilateral antar kedua negara digadang-gadang menjadi kunci dari munculnya komunike dalam ajang G20.

Isu ketegangan geopolitik hingga ego antar negara tetangga menjadi tantangan bagi KTT G20 untuk menghasilkan keputusan bersama atau komunike. Sejumlah analisis memandang presidensi Indonesia pada KTT G-20 akan menghadapi tantangan sulit untuk memastikan setiap anggota G20 dapat membuahkan komunike di tengah ketegangan geopolitik. Namun, di tengah kekhawatiran itu, Indonesia masih optimis pada munculnya komunike.

“Sebetulnya perang di Ukraina cuma salah satu dari masalah geopolitik yang mengganggu G20 selama ini. Masih ada geopolitik China dengan Amerika Serikat dan sekutunya, seperti Australia,” kata Evi, Rabu (16/11), dikutip dari dialog Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV.

“Jadi bila pemimpinnya bisa bertemu, minimal mereka sharing, lalu diharapkan tensinya agak released (dilepaskan, red) atau menurun. Karena, kalau orang tidak pernah bertemu, pasti ada curiga,” kata akademisi UI itu.

Evi mengatakan, pemimpin negara berkonflik punya kesempatan untuk berekspresi terkait apa yang sedang jadi konsentrasi mereka. “Jadi, komunikasi memang harus dilakukan untuk pihak-pihak yang bertikai, dan kita menyediakan forum itu di G20,” terang dia.

Kendati begitu, Evi mengingatkan, “G20 bukan penyelesaian semua masalah dunia. Jangan salah, jangan berharap terlalu banyak pada G20.”

“G20 merupakan institusi global yang sebetulnya tidak mengikat. Jadi semua komitmen itu voluntary (sukarela, red),” lanjutnya.

Evi berujar, implementasi kesepakatan forum tergantung pada niat baik dan kesadaran masing-masing pihak. “Tapi dunia sudah mencatat, mereka telah berkomitmen di berbagai isu. Nah, ini yang kita bersama-sama masyarakat dunia mengamati,” ujar Evi.

https://www.kompas.tv/article/349159/jadi-forum-pertemuan-kepala-negara-pengamat-ingatkan-ktt-g20-bukan-penyelesaian-semua-masalah-dunia

 

Kuliah Umum Dinamika Lingkungan Strategis dan Analisis Ancaman Indonesia

Kuliah Umum Dinamika Lingkungan Strategis dan Analisis Ancaman Indonesia

Kuliah umum “Dinamika Lingkungan Strategis dan Analisis Ancaman Indonesia” diselenggarakan oleh Program Studi Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI pada Selasa (1/11). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dalam memahami perkembangan isu-isu aktual khususnya dalam bidang keamanan. Kegiatan ini menitikberatkan kepada pemahaman perkembangan lingkungan strategis dan analisis ancaman Indonesia.

Faktor kedaulatan bangsa menjadi faktor determinan dalam berbagai dinamika lingkungan strategis dan perkembangan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu bentuk ancaman nyata terhadap kedaulatan Indonesia adalah melalui jalur perbatasan laut.

Dinamika baik klaim wilayah, intrusi kapal asing hingga adanya aksi provokasi di wilayah kedaulatan Indonesia kerap kali terjadi. Oleh karena itu, kuliah umum ini menghadirkan narasumber Pangkogabwilhan I Laksdya TNI, Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.

Dalam sambutannya Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, Indonesia mempunyai posisi geografis yang strategis yang diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera India. Posisi startegis tersebut sekaligus menjadi rentan kalau kita tidak bisa memanfaatkan posisi tersebut dan juga bisa menjadi ancaman karena sumber daya alam di Indonesia yang melimpah bukan hanya ancaman statis tapi juga dinamis seperti ideologi dan ancaman cyber.

Muhammad Ali mengatakan bahwa ada tiga dinamika perkembangan dalam lingkungan strategi yaitu dari segi global, regional dan nasional. Dalam segi global sedang terjadinya perang Rusia dan Ukraina, perang senjata biologis di masa depan, dari segi regional konflik Laut Cina Selatan, klaim batas ZEE RI dan Vietman, lalu dari dalam negeri teroris, ideologi, separatisme dan degradasi nilai-nilai luhur bangsa.

Spektrum ancaman wilayah di Indonesia salah satunya, batas ZEE Indonesia dan Vietnam, hingga saat ini antar kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE, akibatnya nelayan Vietnam bisa menangkap ikan di wilayah tumpang tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara illegal oleh otoritas Indonesia demikian pula sebaliknya.

Lalu wilayah perbatasan udara nasional yang menjadi daerah latihan oleh angkatan udara Singapura dikarenakan area udara Singapura yang tidak besar sehingga hal tersebut harus dilakukan monitoring secara ketat terhadap pelaksanaan Latihan yang memasuki wilayah udara nasional Indonesia.

Menurut Muhammad Ali, lanskap dinamika lingkungan strategi Indonesia pada saat ini terutama pada keamanan maritim di kawasan dan masalah keamanan internasional yang harus dihadapi. Pada aspek keamanan nasional yang akan menjadi domain adalah kekuatan TNI AL. “Indonesia mempunyai posisi di tengah-tengah antara Cina dan Australia, dengan posisi strategis itu seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan posisi tersebut,” ujatnya.

Tingginya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbading Lurus dengan Resiko Ancaman Keamanan Siber

Tingginya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbading Lurus dengan Resiko Ancaman Keamanan Siber

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan Kuliah Umum dengan tema “Manajemen Keamanan Siber Nasional di Tengah Lingkungan Strategis yang Kompetitif” pada Senin (10/10) di Auditorium Mochtar Riady dengan pembicara Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian (Kepala Badan Siber dan Sandi Negara).

Dalam sambutannya Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, kemajuan teknologi, membuat masyarakat semakin terbuka dan dapat terpantau dari tempat lain, berbagai hal yang tadinya bersifat rahasia menjadi mudah untuk dibuka.

Ia juga menjelaskan bahwa sandi bisa untuk menyamarkan informasi seperti yang terjadi di Malang saat masa penjajahan dulu menggunakan bahasa yang dibalikan seperti boso yang menjadi osob untuk menghindari adanya penyadapan dan pembocoran informasi.

Dengan adanya kemajuan teknologi, terdapat berbagai ancaman yang sebagian besarnya datang dari negara luar, menjadi penting untuk mempelajari isu cyber untuk kepentingan negara, “kita bersama nyadari bahwa ini tantangan baru dari kemajuan teknologi, kita semua juga dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dalam segala hal,” ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 13 April 2021 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penerbitan Perpres tersebut didasari oleh perlu dilakukannya penataan organisasi BSSN dalam rangka mewujudkan keamanan, perlindungan dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Strategi keamanan siber nasional disusun selaras dengan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Kedaulatan, Kemandirian, Keamanan, Kebersamaan, dan Adaptif.

Hinsan menjelaskan, seluruh kekuatan potensial dan kekuatan bangsa serta instrument-instrumen kekuatan nasional harus secara totalitas, integrative, sinergis dan transformative dikerahkan untuk menciptakan kekuatan siber yang kompetitif dalam upaya melindungi dan memajukan kepentingan keamanan nasional di tingkat global.

Dalam era evolusi 4.0 saat ini peperangan bisa dilakukan hanya dengan melalui teknologi, tidak lagi secara fisik. Hinsan menjelaskan bahwa ancaman siber sama dengan ancaman hibrida seperti kontrol informasi, spionase dan sabotase.

“Tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbading lurus dengan resiko dan ancaman keamanan siber,” ujar Hinsan.

Serangan siber bersifat teknis menyerang lapisan jaringan logika secara instrusif dengan tujuan mendapatkan akses illegal kedalam sistem yang terdiri dari jaringan, server, data base dan aplikasi pihak sasaran guna menghancurkan, mengubah, mencuri dan memasukan dengan jenis serangan seperti malware attack, domain name server attack dan lain sebagainya.

Lalu serangan siber bersifat sosial menyerang lapisan sosial melalui lapisan jaringan logika dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa untuk mempengaruhi ide, pendapat, emosi, opini, tingkah laku sehingga merubah cara pikir, sistem kepercayaan dan perilaku manusia.

“Oleh karena itu BSSN mendorong pemenuhan kebijakan keamanan siber di Indonesia untuk mewujudkan ruang siber yang aman, maka diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menghadapi serangan siber yang menjadi ancaman dan gangguan terhadap kemanan dan pembangunan nasional,” jelas Hinsan.

Hal tersebut sejalan dengan Visi Strategi Keamanan Siber Indonesia adalah: Membangun dan menjaga keamanan siber nasional dengan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.