Select Page
Dosen Ilmu Komunikasi: Elit Politik Sudah Memupuk Polarisasi Dan Partisanship

Dosen Ilmu Komunikasi: Elit Politik Sudah Memupuk Polarisasi Dan Partisanship

Media sosial menjelang tahun politik tidak lagi sekadar ruang interaksi sosial antar warganet, tapi juga kerap menjadi pengawasan, pengendalian serta pemojokkan kelompok tertentu. Memasuki tahun politik 2024, ada kecenderungan politisasi media sosial di Indonesia.

Sosial media kemudian menjadi alat baru bagi pemain politik guna mencapai tujuan kepentingan politiknya, seperti mendapatkan suara pada pilpres atau pilkada. Dalam kasus tersebut, biasanya yang dikorbankan adalah kelompok-kelompok minoritas. Tingginya kepentingan politik, ditambah dengan kuatnya paham fundamentalis dan konservatisme agama membuat media sosial menyebarkan konten-konten yang berdampak buruk bagi kelompok minoritas gender dan agama.

Melalui moderasi sosial media, bagaimana masyarakat bersama-sama dengan pemerintah mereduksi konten-konten di sosial media yang dapat melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas? Endah Triastuti, Ph.D (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI) menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan oleh The Conversation Indonesia pada Rabu (24/8) melalui kanal Youtube dengan mengangkat tema “Mereduksi Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas di Media Maya Menjelang Tahun Politik.”

Berangkat dari panasnya tahun-tahun menjelang pemilu dimana kelompok-kelompok minoritas biasanya menjadi objek diskriminasi yang polanya sudah merambah ke sosial media, seperti isu-isu tentang LGBTQ, minoritas agama atau kelompok-kelompok lain kadang dipakai menjelang pemilu.

Diskriminasi dan persekusi akan intens dan seperti itu polanya menjelang tahun politik dikarenakan ekspresi penolakan terhadap kelompok-kelompok minoritas tersebut.

Kandidat politisi yang terlihat mendukung atau membela kelompok-kelompok minoritas biasanya dianggap akan mendapat kerugian dari aspek elektabilitas, contohnya seperti pemilu tahun 2019 lalu dari kaum ‘pelangi’ mengakui bahwa isu LGBTQ memang selalu ‘digoreng’ untuk kepentingan politik tertentu.

Menurut Endah, internet itu tidak aman dan tidak juga bahaya, ibaratnya internet mempunyai connecting door yang dimana seseorang bisa mencari apa yang diinginkan dan bisa menghindari apa yang ingin dihindari, jadi internet atau media sosial tidak bisa dikontrol karena mempunyai banyak pintu. “Seperti contohnya kaum LGBTQ di Indonesia yang saya amati melakukan praktik-praktik seperti itu, mereka bisa anonim, mempunyai bahasanya isyaratnya sendiri dan saling membantu untuk komunitasnya jika ada sesuatu masalah terjadi dari kalangan mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut Endah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terutama di order baru sudah memelihara dan memproduksi narasi-narasi partisanship (keberpihakan) seperti pada tahun 1998 mulai ada narasi ‘nonpribumi’. Para elit politik sudah memupuk polarisasi dan partisanship jauh sebelum tahun 2024 nanti dan dilakukan secara massive, rapih, organik dan jangka panjang.

Argument mengenai filter buble dan echo chamber itu membuat polarisasi dikalangan user platform media sosial. Indonesia sudah mempunyai bakat untuk polarisasi dan partisanship yang sudah dipelihara bertahun-tahun sudah banyak kasusnya

Langgengnya Akun-Akun ‘Kampus Cantik’: Gejala Pendisiplinan Tubuh Perempuan di Tengah Pendidikan Tinggi Indonesia

Langgengnya Akun-Akun ‘Kampus Cantik’: Gejala Pendisiplinan Tubuh Perempuan di Tengah Pendidikan Tinggi Indonesia

Endah Triastuti Ph.D, Dosen dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI aktif menulis pada website theconversation.com kali ini ia menulis mengenai Langgengnya Akun-Akun ‘Kampus Cantik’: Gejala Pendisiplinan Tubuh Perempuan di Tengah Pendidikan Tinggi Indonesia. Berikut ini tulisan artikel Endah yang dimuat dalam https://theconversation.com/langgengnya-akun-akun-kampus-cantik-gejala-pendisiplinan-tubuh-perempuan-di-tengah-pendidikan-tinggi-indonesia-187374

Sejak beberapa tahun lalu, unggahan foto mahasiswi oleh berbagai akun ‘kampus cantik’ hadir di media sosial dan senantiasa mengundang kontroversi. Berbagai diskusi mengkritik fenomena ini – dari masalah komodifikasi dan komersialisasi konten oleh akun kampus cantik hingga pelanggaran privasi yang kerap terjadi.

Misalnya, selama ini tak jarang akun-akun kampus cantik tersebut memuat foto tanpa persetujuan mahasiswi yang bersangkutan. Tapi, bukannya menutup akun, di tengah badai kritik ini banyak dari mereka yang sekadar mengunci profil sehingga tak mudah diakses publik. Akun @uicantikid, misalnya, bersifat privat dan hingga kini punya lebih dari 220 ribu pengikut, serta banyak memanfaatkan tagar agar publik bisa menemukan sejumlah besar foto mahasiswi.

Mereka tidak hilang, malah semakin tersembunyi dari pengawasan publik. Akun-akun ini merupakan wujud praktik pendisiplinan tubuh perempuan yang membentuk sebuah hegemoni (kekuatan dominan) atas gender di lingkungan kampus. Untuk mendalaminya, mengumpulkan data secara daring menggunakan perangkat lunak analisis NVivo (NCapture) untuk memahami diskursus yang terjadi pada beberapa akun kampus cantik. Kami juga melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa dan alumni perguruan tinggi negeri mengenai persepsi mereka terhadap akun-akun ini.

Meski tak dapat digunakan sebagai generalisasi fenomena kampus cantik, studi kami menemukan kentalnya budaya objektifikasi perempuan – baik dari mahasiswa laki-laki atau perempuan, atau bahkan kampus melalui pembiaran. Ini terjadi di lingkungan pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang kritis.

Pendisiplinan tubuh perempuan lewat male gaze

Pakar teori film Laura Mulvey memperkenalkan konsep ‘male gaze’ untuk menggambarkan bagaimana laki-laki menggunakan sudut pandangnya untuk menciptakan wacana tentang perempuan dalam layar.

Wacana ini berupa citra yang dibuat untuk memenuhi kepuasan (pleasure) laki-laki dengan perempuan sebagai objek. Dalam male gaze ini, laki-laki mengikat perempuan sebagai simbol untuk memenuhi fantasi seksual mereka melalui berbagai citra yang menghapus kualitas perempuan, sehingga pandangan tentang perempuan seakan hanyalah tentang tubuhnya.

Di sini, akun kampus cantik memangkas perempuan menjadi ‘seonggok daging’. Tapi, pada saat yang sama, mereka juga melatih perempuan lain menormalisasi sudut pandang yang menempatkan mereka sendiri sebagai objek pemuas seks.

Hal tersebut konsisten dengan data dalam studi ini. Baik laki-laki maupun perempuan memanfaatkan ruang yang disediakan akun kampus cantik untuk mereduksi keberadaan perempuan, sekaligus meminggirkan narasi tentang kemampuan akademik mereka.

Dulu kita menyalahkan media massa yang menyuguhkan konten-konten yang sesuai kepentingan mereka, termasuk konsep sex sells (seks itu menjual). Pada era digital, yang harapannya bisa mengangkat martabat perempuan, ternyata tak jauh berbeda dengan masa pra-digital.

Beragam komentar dari pengunjung laki-laki – seperti ‘cantiknya’, ‘sensual banget’, ‘trauma sama yang tepos lur’, ‘angan-angan yang terlalu tinggi buatku yang ga sampai 170cm’, ‘dah kek tante aja’, hingga ‘cantik sama seksi beda ga bosque?’ – menghiasi kolom komentar akun kampus cantik.

Sementara komentar dari pengunjung perempuan memperlihatkan bagaimana banyak dari mereka sendiri menormalisasi cara pandang tersebut. Tanpa sadar, perempuan menginternalisasi male gaze untuk memangkas keberadaan mahasiswi lain dengan berpartisipasi melalui komentar yang fokus pada penampilan.

Bagi saya, para perempuan ini seakan ‘meminjam mata laki-laki’ untuk mengobjektifikasi mahasiswi lain. Ini memperlihatkan bagaimana laki-laki tak hanya berhasil menggunakan cara pandang mereka untuk mendisiplinkan tubuh perempuan. Laki-laki turut melibatkan perempuan untuk menciptakan sistem agar pendisiplinan tubuh perempuan terus berjalan.

Doktor Ilmu Komunikasi: Identitas Profesi Pada Perempuan PRT Melalui Interaksi Antara Mind, Self dan Sociery

Doktor Ilmu Komunikasi: Identitas Profesi Pada Perempuan PRT Melalui Interaksi Antara Mind, Self dan Sociery

Perempuan PRT (Pekerja Rumah Tangga) adalah perempuan pekerja yang menerima upah dengan melakukan pekerjaan domestik. Di Indonesia, perempuan PRT masih dikategorikan sebagai anggota keluarga sekaligus pekerja. Oleh karena itu muncul pemahaman yang mempersepsikan bahwa perempuan PRT bukanlah pekerja profesional. Hal ini mengakibatkan relasi yang tidak setara antara perempuan PRT dan pihak lain dan memunculkan perbedaan kewenangan bagi mereka.

Nuria Astagini berhasil lulus dari Program Studi Doktoral Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Konstruksi Makna Profesi Pekerja Rumah Tangga (Studi Interaksionisme Simbolik Pada Narasi Perempuan Pekerja Rumah Tangga di Jabodetabek) di Auditorium Juwono Sudarsono secara hybrid pada Kami (21/7).

Sebagai promotor Prof. Dr. Billy K. Sarwono, M.A, kopromotor I Dr. Nina Mutmainnah, M.Si dan kopromotor II Endah Triastuti, M.Si, Ph.D beserta dengan tim penguji Prof. Dr. Eni Maryani, M.Sil, Prof. Dr. Alois Agus Nugroho, Ph.D, Prof. Dr. Ilya R. Sunarwinadi, M.Si, Dr. Pinckey Triputra, M.Sc dan Dr. Donna Asteria, M.Hum.

Salah satu upaya perempuan PRT untuk mensetarakan posisi adalah melalui ekspresi narasi terkait profesi profesi mereka. Studi ini mengkaji narasi identitas profesi yang diekspresikan oleh perempuan PRT dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik, serta dengan memasukkan konsep kewenangan serta aspek emosi yang muncul dari proses interaksi. Pengumpulan data dilakukan dari enam perempuan partisipan penelitian yang berprofesi sebagai PRT di daerah Jabodetabek, ditambah tujuh orang partisipan penelitian yang merupakan pengguna jasa dan anggota keluarga perempuan PRT.

Para perempuan PRT mengkonstruksi makna bagi profesi mereka sebagai orang kepercayaan pengguna jasa, tenaga kerja yang terampil dalam melakukan pekerjaan domestik dan berpengalaman. Pemaknaan in terlihat dalam narasi yang menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sudah mampu melepaskan diri dari konstruksi negatif yang ada di masyarakat. Narasi yang mengekspresikan makna profesi perempuan PRT merupakan hasil interaksi mind, self dan society. Melalui proses ini perempuan PRT menyerap dan mengolah makna terhadap identitas profesi sebagaimana yang ada di masyarakat, dan kemudian membangun identitas bar sesuai dengan pengalaman dan konteks situasi yang mereka alami melalui persepsi mereka sendiri. Narasi mana profesi yang dibangun tidak lepas dari peranan significant others dan generalized others.

Terdapat tiga identitas profesi yang dinarasikan oleh perempuan PRT, yaitu pembantu, asisten dan penolakan terhadap identifikasi sebagai PRT. Sebutan pembantu ditampilkan melalui narasi partisipan yang menganggap bahwa kata “pembantu” bermakna adalah pekerja keras yang berpengalaman, profesional dan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga ketika menyebutkan profesi mereka sebagai pembantu, narasi yang diekspresikan ole para partisipan penelitian tidak memperlihatkan adanya emosi yang negatif. Konseptualisasi yang dinarasikan perempuan PRT memperlihatkan adanya kewenangan yang mereka miliki dengan mengkonseptualisasikan profesi sesuai dengan keinginan mereka.

Perempuan PR menampilkan dirinya dalam interaksi sosial melalui symbol berupa posisi dan profesi. Simbol posisi dipertukarkan dengan keluarga sebagai significant others dan termanifestasi dalam bentuk kepemilikan harta benda serta kemampuan partisipan dalam memenuhi peran sebagai tulang punggung keluarga.

Manifestasi simbol posisi dimaknakan sebagai penghargaan dan penerimaan posisi dari keluarga, oleh karena itu para partisipan berusaha menampilkan diri mereka di depan keluarga bear dengan menggunakan simbol tersebut.

Penampilan diri para partisipan dengan pengguna jasa dinarasikan dengan kata profesional, loyalitas, kepercayaan, dan pengabdian. Oleh karena itu, simbol utama dalam interaksi in adalah simbol profesi. Simbol ini dimanifestasikan oleh para partisipan melalui loyalitas kepada pengguna jasa dan pengabdian pada pengguna jasa. Loyalitas terlihat melalui narasi yang mengungkapkan tidak adanya keinginan mereka untuk berpindah kerja. Sementara pengabdian dinarasikan melalui sikap partisipan yang menerima semua tugas yang didelegasikan pengguna jasa dan tidak membicarakan gaji yang mereka terima.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh beberapa temuan, antara lain bahwa proses pembentukan identitas profesi pada perempuan PRT terjadi melalui interaksi antara mind, self dan sociery dalam interaksi soaial dengan pihak lain. Partisipan menggunakan istilah pembantu dan asisten untuk mengidentifikasi profesi mereka. Namun partisipan melekatkan makna bar pada kata pembantu, yaitu sebagai pekerja keras yang berpengalaman dan terampil, jauh berbeda dari konsep pembantu yang dikenal masyarakat selama ini. Pembentukan makna profesi yang dipahami oleh para partisipan tidak lepas dari peranan significant others yaitu keluarga yang berinteraksi dengan partisipan.

Dalam interaksinya dengan keluarga, partisipan mempertukarkan simbol posisi. Sedangkan dalam interaksi dengan pengguna jasa mereka mempertukarkan simbol profesi. Dalam interaksi ini, para partisipan tidak hanya menerapkan aspek Me yang bersifat sosial tetapi juga mengedepankan aspek I yang aktif untuk menunjukkan bahwa perempuan PRT memiliki posisi tawar. Proses interaksi juga merupakan sarana pembelajaran bagi perempuan PRT untuk mendapatkan sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai strategi penolakan untuk mensetarakan posisi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan partisipan mengetahui bahwa profesi membuat mereka berada di status sosial bawah. Namun terlihat jelas terdapat usaha dari para partisipan untuk melemahkan stigma yang ada di masyarakat dengan melakukan berbagai strategi. Salah satu dari strategi tersebut adalah mengenali dan mengembangkan sumber daya yang mereka miliki, yang dapat memperkuat posisi tawar perempuan PRT di mata pengguna jasa. Sumber daya ini kemudian digunakan untuk menyeimbangkan posisi antara PRT dan pengguna jasa maupun dalam berbagai strategi penolakan.

Strategi Separatisme Papua di Media Sosial Dibidik

Strategi Separatisme Papua di Media Sosial Dibidik

Doktor dari Departemen Ilmu Komunikasi bertambah dengan dikukuhkannya Handrini Ardiyanti pada sidang promosi doktor yang dilaksanakan pada Jumat (22/07) secara hybrid di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Dengan promotor Prof. Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi, M.Si dan sebagai kopromotor Dr. Udi Rusadi, M.S serta para penguji Dr. Irwansyah, M.A, Dr. Eriyanto, Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, Whisnu Triwibowo, Ph.D, Mas Wijayanto, Ph.D dan sebagai ketua sidang Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto.

Handrini mengangkat judul “Keselarasan Bingkai Pada Gerakan Separatisme di Media Sosial (Studi Pada #FreeWestPapua di Twitter)”. Disertasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap teori frame alignment dengan menggunakan pendekatan mix method.

Strategi separatisme Papua dalam membangun opini di media sosial dibidik. Demikian terungkap dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar di kampus Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia. Pada Sidang Terbuka tersebut, jaringan Gerakan separatisme Papua di media sosial, serta bagaimana strategi penyelarasan bingkai yang dilakukan Gerakan tersebut diuraikan lengkap dengan data signifikansi terhadap strategi yang dilakukan.

Studi tersebut mengambil fokus tentang teori keselarasan bingkai. Teori keselarasan bingkai dipilih karena menurut David A. Snow, Profesor sosiologi dari Universitas California, keselarasan bingkai merupakan penentu dari berhasil atau tidaknya sebuah Gerakan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tentang kampanye digital separatisme Papua yang lain, penelitian ini menyajikan data yang lebih komprehensif. Data yang disajikan meliputi data jaringan, data strategi penyelarasan bingkai yang dilakukan hingga signifikansi strategi yang digunakan. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis konten yang ada di akun Benny Wenda, Veronica Koman maupun hanya memberikan gambaran deskriptif bagaimana Gerakan separatism Papua dilakukan di media sosial. Penelitian yang dilakukan Handrini Ardiyanti membidik bagaimana jaringan separatisme Papua yang terbentuk di media sosial. Bagaimana jaringan tersebut melakukan pembingkaian untuk mempengaruhi opini publik. Yang terpenting penelitian tersebut juga mendeskripsikan bagaimana keselarasan bingkai yang terbentuk pada strategi pembingkaian yang dilakukan oleh Gerakan separatisme digital. Ketiga hal tersebut menurut Handrini Ardiyanti sebagai peneliti, mutlak diketahui guna memahami bagaimana strategi separatisme Papua berupaya mempengaruhi opini publik serta mengukur sejauh mana tingkat signifikansi strategi yang digunakan tersebut dengan melakukan analisis keselarasan pembingkaian Gerakan separatisme Papua di media sosial.

Menanggapi pertanyaan Udi Rusadi yang mempertanyakan kontribusi, promovendus mengemukakan bahwa studi mengusulkan konsep separatist cyberactivism alignment guna diadopsi menjadi pisau analisis untuk mengkaji Gerakan separatis digital. Konsep separatist cyberactivism alignment menurut Handrini Ardiyanti, cocok digunakan untuk membangun kontra narasi menghadapi narasi-narasi yang digaungkan oleh Gerakan Papua Merdeka.

“Jadi sebagaimana konsep separatist cyberactivism alignment, yang terdiri dari frame alienation, frame bridging, frame amplification, frame extending dan frame transformation, maka terlebih dahulu harus dipahami bagaimana frame alienation atau bingkai yang terasing dalam hal ini adalah pembingkaian isu yang dilakukan oleh Gerakan Papua merdeka. Tentang isu hutan Papua misalnya, dibingkai bahwa alih fungsi hutan Papua menjadi perkebunan sawit secara besar-besaran menjadi justifikasi Papua untuk merdeka. Pembingkaian isu hutan Papua tersebut bahkan dilakukan dengan mengutip hasil studi Greenpeace hingga jurnal-jurnal ilmiah internasional terindek untuk menyakinkan masyarakat global, “ungkap Handrini. Karenanya, Handrini berharap, dalam melakukan kontra narasi, dapat menyajikan data-data yang komprehensif, sama seperti apa yang dilakukan Gerakan separatisme Papua yang juga menyajikan berbagai data dalam melakukan pembingkaian di media sosial.

Menurut Udi Rusadi, saat ini bangsa Indonesia dan masyarakat global tengah sebenarnya tengah menghadapi strategi penyelarasan bingkai yang terus menerus digaungkan di media sosial oleh Gerakan separatism Papua. Terkait dengan urgensi dimensi internasionalisasi isu Papua dan bagaimana merawat semangat kebangsaan terutama bagi rakyat Papua itulah, Udi Rusadi berharap studi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagaimana melakukan Gerakan kontra narasi terhadap kampanye separatisme Papua yang terus digaungkan di media sosial.

Sementara dalam sambutannya sebagai Promotor, Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, professor dari Departemen Komunikasi UI menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. “Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Kekayaan alam Papua, tak dapat dipungkiri menjadi magnet bagi tangan-tangan diluar negara untuk menguasai.  Berbagai cara dilakukan khususnya dalam masa dominasi teknologi digital saat ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekuatan media sosial,” ungkap Ilya. Karena itu menurut Ilya, penelitian ini mengungkapkan temuan penting berdasarkan upaya ilmiah, tentang aktivisme digital dengan apa yang mereka sebut sebagai ‘kejahatan dari pemerintah Indonesia yang memiskinkan masyarakat Papua’. Gerakan ini khususnya yang namanya #FreeWestPapua terungkap dari analisis jaringan dan strategi penyelarasan bingkai yang dilakukan. Karena itu Ilya berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga untuk menghadapi Gerakan separatism Papua di media sosial.

Pelabelan Gender di Media, Yuliyanto Sebut Para Pelaku Industri Media Diharuskan Menciptakan Tayangan yang Berkeadilan Gender

Pelabelan Gender di Media, Yuliyanto Sebut Para Pelaku Industri Media Diharuskan Menciptakan Tayangan yang Berkeadilan Gender

Yuliyanto Budi Setiawan resmi meraih gelar doktoral (S3) di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Pengukuhan gelar ini dilakukan dalam sidang promosi doctoral yang digelar terbuka di Gedung Mochtar Riady pada Selasa (19/07).

Ia meraih gelar doktor usai mempertahankan disertasi dengan judul “Pelabelan Gender di Media (Studi Wacana Kritis Pelabelan Janda di Televisi)”. Bertindak sebagai promotor adalah Prof. Dr. Billy K. Sarwono, M.A, kopromotor I, Dr. Donna Asteria, M.Hum dan kopromotor II, Dr. Sunarto, M.Si. Sementara itu sebagai dewan penguji yaitu Prof. Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi, M.Si, Dr. Pinckey Triputra, M.Sc, Dr. Nina Mutmainnah, M.Si, Prof. Dr. Eni Maryani, M.Si dan Endah Triastuti, M.A, Ph.D

Dalam disertasinya, Ia mengungkapkan media memberikan kontribusi dalam pemberian label janda sebagai karakter negatif. Hal ini tampak dari karakter janda yang dimunculkan dalam tayangan FTV di televisi.

“Pada tingkat elite media, pembuat cerita yang menghadirkan karakter janda tidak memiliki kesadaran gender. Pelabelan janda sebagai karakter negatif terus dilakukan karena adanya konsentrasi kepemilikan dan monopoli ” ujar Yuliyanto Budi Setiawan.

Studi in mengeksplorasi ideologi dominan yang melatarbelakangi penyebab pelabelan-pelabelan atas janda di media televisi (khususnya tayangan FTV ‘Kisah Nyata’ Indosiar), sekaligus mencari data tentang konsumsi teks serta praksis sosial yang terkait dengan pelabelan-pelabelan janda di media televisi.

Adapun hasil penelitian dalam studi ini yaitu, berdasarkan hasil temuan analisis wacana kritis di level mikro menunjukkan adanya dua klasifikasi besar pelabelan, yakni pertama, adanya label identitas yang melekat bahwa janda oleh media, selalu dilekatkan dengan karakter jahat atau negatif yang tentunya berbeda dengan perempuan-perempuan pada umumnya dan kedua, perempuan adalah sosok yang selalu dalam posisi yang disalahkan.

Selanjutnya, produksi teks level meso menunjukkan bahwa koordinator FTV sama sekali tidak memiliki kesadaran gender dan menilai janda memang berperilaku ‘miring’ dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hasil temuan praktik konsumsi teks di level meso, semua informan ternyata tetap menonton tayangan sarat label atas janda tersebut, bahkan ada yang menikmatinya. Sementara itu, untuk temuan di level makro menunjukkan kuatnya praktik patriarki dan kapitalisme dalam berbagai konteks kehidupan.

Menurut Yuliyanto ada dua kebaruan yang ditawarkan dalam studi ini, “yakni pertama, belum ada teori media yang memadai dan mampu menjawab fenomena komunikasi yang sedang peneliti kaji, sehingga peneliti menarik teori labeling Becker dari ranah sosiologi ke ranah komunikasi (media studies), karena teori ini mampu dan memadai dalam menjelaskan adanya pelabelan atas kaum minoritas (janda) di konten media massa. Hal ini didukung dengan studi-studi terdahulu yang biasa menggunakan pemikiran labeling untuk penelitian komunikasi. Kedua, Minority Labeling Theory sebagai perpaduan konsep mengenai pemikiran labeling dari Becker, dipadukan dengan perspektif feminis sosialis dan Standpoint Theory.”

Yuliyanto memberikan rekomendasi praktis dan sosial. Secara praktis perlu dilakukan penyadaran gender melalui pelatihan-pelatihan gender secara kontinyu dalam institusi media televisi dan juga rumah produksi guna memberikan pemahaman gender yang memadai kepada semua pekerjanya, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan akan arti penting menciptakan tayangan media bertema janda yang positif, bermanfaat dan berdaya guna baik kehidupan bermasyarakat secara luas.

Lebih lanjut Yuliyanto mengatakan, dari segi sosial, berdasarkan level masalah dan temuan di level meso (produksi teks), maka para pelaku industri media diharuskan menciptakan tayangan yang berkeadilan gender, yakni tidak menjuluki janda secara negatif dalam teks media, melainkan harus menampilkan janda sebagai sosok yang mandiri secara finansial dan berperilaku baik, sehingga dapat memberikan tontonan yang sehat bagi sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan level masalah dan temuan di level meso (konsumsi teks), maka rekomendasi sosial yang dikemukakan adalah perlunya sosialisasi literasi media kepada konsumen media/masyarakat mengenai pelabelan terhadap janda di media. Literasi media tersebut perlu pula diterapkan ke anak-anak, “tujuannya, agar semakin dini melek media, sehingga semakin cakap melakukan seleksi memilih tayangan yang mencerdaskan serta memperbanyak diskusi di lingkup kemasyarakatan agar setiap individu memiliki literasi media terhadap tayangan-tayangan yang mengandung unsur labeling ke masyarakat minoritas,” ujar Yuliyanto.

Berdasarkan level masalah dan temuan di level makro, maka saran yang dikemukakan adalah perlunya kesadaran gender dan aturan sistemik yang mengatur peranan perempuan sebagai pihak yang memiliki kemampuan setara dalam pembangunan bangsa, salah satunya melalui penciptaan bahasa-bahasa yang berkeadilan gender.