Select Page
Hasil Penelitian Kandidat Doktor FISIP UI: Partai Politik Di Bawah Otoriterianisme Militer

Hasil Penelitian Kandidat Doktor FISIP UI: Partai Politik Di Bawah Otoriterianisme Militer

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Sung-Deuk Lee, menjadi Doktor ke 130 dari Politik. Lee menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Partai Politik Di Bawah Otoriterianisme Militer: Studi Kasus Partai Republik Demokratik Selama Rezim Park Chung-Hee Di Korea Selatan (1963-1979) Dan Golkar Selama Rezim Suharto Di Indonesia (1968-1998)”. Sebagai ketua sidang Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Sebagai promotor Prof. Dr. Burhan D. Magenda, M.A, kopromotor Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D dan Chusnul Mar’iyah, Ph.D. Dr. Lee menjalani sidang terbuka secara daring pada Selasa (18/5).Penguji Sidang ini Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A.,Prof. Dr. Mohtar Mas’oed, Dr. Isbodroini Suyanto, M.A. dan Meidi Kosandi, M.A., Ph.D.

Penelitian ini di latar belakangi oleh perbedaan dari akhir dua partai, Partai Republik Demokratik di Korea Selatan dan Golkar di Indonesia. Partai yang satu telah bubar dengan pembunuhan pemimpinnya disertai krisis politik. Sebaliknya, partai satunya lagi masih bertahan hingga saat ini, bahkan setelah pengunduran diri pemimpinnya yang disertai juga dengan krisis politik. Satu pihak gagal dengan pelembagaan, dan satunya lagi menunjukkan cukup pelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa Partai Republik Demokratik di Korea Selatan harus melenyap, dan Golkar di Indonesia dapat bertahan. Selain itu, penelitian ini mencoba mencari hubungan antara akhir dari sebuah partai dengan tingkat institusionalisasi.

Korea Selatan dan Indonesia memiliki latar belakang sejarah dan politik yang sangat mirip dalam sejarah modern. Setelah kekalahan imperialisme Jepang pada tahun 1945, kedua negara akhirnya mencapai kemerdekaan dan keduanya mengalami persoalan politik, ekonomi internal dan eksternal seperti perang. Untuk pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, rezim otoriter militer hadir dan menjabat selama beberapa dekade, walaupun kemudian menunjukkan proses pengambil alihan kekuasaan yang sedikit berbeda.

Alasan mengapa kedua rezim mampu berkuasa dalam waktu yang lama, salah satu faktornya adalah disebabkan partai yang berkuasa di kedua negara. Partai yang berkuasa ini sangat berperan penting dalam mempertahankan rezim karena memiliki peran sentral dalam politik. Kedua partai, Partai Republik Demokratik dan Golkar, memainkan peran penting dalam mengamankan legitimasi dan mempertahankan rezim otoriter militer di Korea dan Indonesia.

Hal ini yang kemudian menjadi ketertarikan peneliti dalam mengkaji penelitian ini. Dalam teori pelembagaan partai politik Samuel P. Huntington, ia menyatakan bahwa pelembagaan partai politik adalah bagaimana suatu organisasi dapat memperoleh nilai dan stabilitas. Menurutnya, pelembagaan dapat diukur dari kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Artinya kita dapat melihat perbedaan tingkat pelembagaan antara lahir dan berakhirnya dua partai yang berkuasa dengan keempat faktor tersebut.

Oleh karena itu, peneliti membandingkan dan menganalisis struktur dan fungsi kedua partai dalam beberapa bab tentang kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Peneliti juga menemukan beberapa perbedaan mendasar. Peneliti mempelajari bagaimana pelembagaan partai politik sangat mempengaruhi keberadaan kedua partai melalui proses analisis komparatif ini.

Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada di Masa Pandemi

Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada di Masa Pandemi

Seminar hasil penelitian mata kuliah organisasi dan birokrasi pemilu dilaksanakan pada Selasa (5/1) melalui Zoom. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020, yang dilakukan di beberapa daerah yang melakukan Pilkada serentak pada tahun 2020. Pembahasa hasil riset ini, yaitu Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA (Ketua KPU RI), Abhan, S.H, M.H (Ketua Bawaslu RI) dan Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si.

Penelitian dengan  judul “Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020: Kasus Pilkada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara”. Penelitian ini dilakukan kelompok dua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang mengikuti mata kuliah organisasi dan birokrasi pemilu. Sebagai wakil dari kelompok satu, Marlan Infantri menjelaskan hasil penelitian kelompoknya.

Pada penelitian ini berfokus pada kasus pilkada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Fakta di lapangan menunjukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Salah satu persyaratan lainnya juga diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 PAsal 50A yang mewajibkan bakal pasangan calon melakukan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan hasilnya harus diserahkan pada saat pendaftaran. KPU dan Bawaslu Kabupaten Karo menjalankan regulasi ini secara ketat.

“Temuan dan analisis terkait pelanggaran, semua kandidat melanggar protokol kesehatan dengan membawa massa menuju kantor KPU, sehingga tidak ada satupun pasangan calon yang melaporkan pelanggaran pasangan calon lainnya ke Bawaslu. Selain itu tidak ada sanksi kepada kandidat yang melakukan pelanggaran kesehatan karena lemahnya aspek regulasi (PKPU No.6 Tahun 2020)” ujar Marlan.

Marlan juga menjelaskan, sebagai penyelenggara tentu ada tantangan yaitu resiko tertular dan suasana kebatinan yang dirasakan sangat mempengaruhi psikologis penyelenggara pemilu. Meskipun protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, kekhawatiran saat pendaftaran dan penyerahan dokumen tetap menyelimuti psikologis penyelenggara pemilu.

“Rekomendasi untuk KPU dalam Pemilu pada saat pandemi yaitu dengan system jemput bola kepada bakal pasangan calon yang akan mendaftar menjadi kepala daerah sehingga proses pendaftaran tidak perlu dilakukan di kantor KPU, khawatir massa pendukung ikut serta mengiringi calon pasangan menuju KPU. Selain itu penggunaan aplikasi SILON dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi konflik jika ternyata pada hari pendaftaran calon, berkas pendaftarab ditolak oleh KPU” saran Marlan.

Regulasi Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Regulasi Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Seminar hasil penelitian mata kuliah organisasi dan birokrasi pemilu dilaksanakan pada Selasa (5/1) melalui Zoom. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020, yang dilakukan di beberapa daerah yang melakukan Pilkada serentak pada tahun 2020. Pembahasa hasil riset ini, yaitu Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA (Ketua KPU RI), Abhan, S.H, M.H (Ketua Bawaslu RI) dan Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si.

Penelitian dengan  judul Regulasi Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 dilakukan oleh kelompok satu mahasiswa Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang mengikuti mata kuliah organisasi dan birokrasi pemilu. Sebagai wakil dari kelompok satu, Rahmad Arif menjelaskan hasil penelitian kelompoknya.

Temuan awal penelitian ini berdasarkan dari hasil survei Litbang Kompas sebesar 68,9% publik tidak mengikuti kampanye calon kepala daerah dalam Pilkada 2020. Hanya 3,9% mengikuti melalui media massa. 3% mengikuti melalui media sosial, serta 8,6% mengikuti dan hadir secara langsung. Survei ini dilakukan terhadap 529 responden di 34 provinsi pada 24-26 November 2020.

Pandemi Covid-19 dinilai menjadi alasan utama rendahnya pastisipasi publik dalam “pesta demokrasi”. Disisi lain, litbang Kompas menilai, rendahnya partisipasi publik dalam kampanye karena sarana dan prasarana berupa jaringan internet di Indonesia tidak merata. Kebutuhan kampanye di dunia maya tak terpenuhi baik dari peserta maupun pemilih, apabila sarana tersebut tidak tersedia dengan baik.

Regulasi kampanye di masa pandemi ada dua skenario kampanye yaitu kampanye pada masa normal dan skenario khusus untuk penyelengaraan kampanye di masa pamdemi. Pada skenario di masa pandemi ini ada beberapa hal dan aturan khusus yang harus dilakukan diluar tahapan yang normal.

Pelibatan kementrian kesehatan, BNPB dan Satgas Covid-19 dalam proses perumusan sebuah regulasi PKPU oleh KPU ini merupakan hal yang dikarenakan dua hal pertama kondisi bencana khusus (pandemi) kedua regulasi mengenai kampanye ini dianggap regulasi yang paling rawan bagi kesehatan karena berpotensi menimbulkan kerumunan publik dengan resiko yang tinggi.

Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap uji publik yang melibatkan Satgas Covid-19 dan para ahli kesehatan masyarakat/epidemologi kemudian yang menjadi pembeda dari sebelumnya kali ini dilakukan secara virtual melalui zoom pada Jumat 11 September 2020. Dari uji public ini dihasilkan aturan baru dalam PKPU terkait kampanye sebagaimana telah diatur dalam Bab IV PKPU 6/2020.

Dari segi teknis perumusan khususnya proses delivery kebijakan ke daerah sebaikanya lebih mempertimbangkan jeda waktu antara PKPU diterbitkan dan diterima oleh daerah karena seringkali pihak KPU daerah sebagai pelaksaan kebijakan sedikit kewalahan dalam mengimplementasikan regulasi tersebut karena jeda waktu diterbitkannya PKPU terlalu dekat dengan proses tahapan dan seringnya PKPU tersebut menngalami revisi.

Politik Lokal Era Reformasi : Studi Terhadap Netralitas PNS dalam Pilkada Kota Depok 2005 dan 2010

Politik Lokal Era Reformasi : Studi Terhadap Netralitas PNS dalam Pilkada Kota Depok 2005 dan 2010

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Adian Firnas pada Kamis (22/1). Disertasi ini berjudul Politik Lokal Era Reformasi : Studi Terhadap Netralitas PNS dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010.

Persoalan netralitas PNS dalam pandangan penulis merupakan suatu masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam mewujudkan birokrasi yang profesional. Reformasi birokrasi yang gencar dilakukan dalam era reformasi sesungguhnya ingin memutus masalah ini yang dalam konteks historisnya birokrasi di Indonesia dianggap tidak netral dan berpihak pada kepentingan politik penguasa.

Pilihan untuk melihat kasus Netralitas dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010 karena penulis melihat dalam kasus itu birokrasi bergerak sebagai aktor dengan kepentingan-kepentingannya. Birokrasi muncul sebagai aktor yang memiliki kalkulasi-kalkulasi politik tersendiri kepada siapa dukungan diberikan Pilkada. Bukan hal yang mudah bagi penulis untuk mencari keunikan dalam kasus Depok mengingat persoalan ketidaknetralan PNS merupakan gejala umum dan banyak terjadi di daerah lain.

Sistem Pemilihan kepala daerah secara langsung yang diterapkan sejak tahun 2005 membawa posisi yang dilematis terhadap netralitas PNS. Pilkada lamgsung ini menempatkan PNS berhadapan langsung dengan kepentingan politik kepala daerah. Disinilah tarik menarik kepentingan terjadi dan membuka ruang politisasi PNS maupun tindakan-tindakan tidak netral yang dilakukan PNS.

Penelitian ini mengajukan pertanyaan, (i) Apa bentuk ketidaknetralan PNS dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010, (ii) faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidaknetralan PNS dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010, dan (iii) bagaimana dampak dari ketidaknetralan PNS tersebut. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Birokrasi Ledivina V Carino , Teori Patron Client Maswadi Rauf . Selain teori tersebut digunakan juga teori lain untuk mendukung teori utama tersebut seperti konsep kekuasaan incumbent Gordon dan Landa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus dan wawancara mendalam.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa netralitas birokrasi tidak bisa diwujudkan dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010. Pada Pilkada 2005, figur Badrul Kamal yang kuat sebagai incumbent dan memiliki latar belakang pejabat birokrasi senior menyebabkan dukungan terkonsentrasi pada Badrul Kamal. Pada Pilkada 2010, terjadi fragmentasi dukungan PNS ke tiga tokoh yang berkompetisi saat itu yaitu walikota incumbent Nur Mahmudi Ismail, eks Walikota Badrul Kamal, dan wakil walikota incumbent Yuyun Wirasaputra. Fragmentasi ini muncul selain karena hubungan emosional yang lama terbangun juga kepentingan-kepentingan karir dan jabatan PNS.

Implikasi teoritis dari penelitian ini memperkuat teori Carino tentang birokrasi . Dalam kenyataannya birokrasi di Indonesia sulit dilepaskan dari proses politik. Bahkan penentuan karir PNS sering dipengaruhi oleh kepentingan politik. Posisi ini membuat PNS sulit untuk netral. Penelitian ini juga membenarkan teori Maswadi Rauf bahwa budaya patron klien masih melekat kuat dalam kultur birokrasi . Posisi Kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, melakukan promosi, mutasi, hingga memberhentikan pegawai makin memperkuat kedudukan kepala daerah sebagai penentu karir dan masa depan PNS. Demikian juga majunya kepala daerah sebagai calon incumbent memberikan ruang untuk memanfaatkan birokrasi.

Representasi Politik Perempuan Di Tingkat Lokal

Representasi Politik Perempuan Di Tingkat Lokal

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Lince Magriasti pada Rabu (20/1). Ia menyampaikan penelitian disertasinya dengan judul “Representasi Politik Perempuan Di Tingkat Lokal (Studi Pada Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Padang Dan Kota Tanjungpinang Periode 2014-2019)”.

Kota Padang dan Kota Tanjungpinang merupakan ibukota provinsi Sumbar dan Kepulauan Riau yang berada di Pulau Sumatera yang memiliki latar belakang budaya yang saling berkaitan. Pada Pemilu 2014, kedua daerah tersebut mengalami peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yaitu di atas seratus persen. Hal ini diikuti dengan keberadaan anggota legislatif perempuan di alat kelengkapan dewan pada posisi yang strategis dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian, peningkatan kuantitas anggota legislatif perempuan di dua daerah tersebut masih belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan di legislatif. Dengan kuantitas dan latar belakang anggota legislatif perempuan terpilih, ternyata aktivitas perempuan Kota Padang tidak lebih baik daripada aleg perempuan Kota Tanjungpinang.

Disertasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pencalonan perempuan di tingkat parpol, keterpilihan perempuan dan aktivitas politik caleg perempuan di DPRD Kota Padang dan Kota Tanjungpinang periode 2014-2019. Dengan menggunakan konsep representasi politik Pitkin kemudian dianalisis dengan menggunakan empat modal utama keterpilihan caleg perempuan.

Pada akhirnya didapat kebaharuan dari tulisan ini bahwa meskipun ketentuan kuota keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan sama, namun persentase keterwakilan perempuan berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh perjuangan politik perempuan di lembaga legislatif.

Semakin tinggi representasi substantif perempuan di legislatif maka akan mempengaruhi keterpilihan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan representasi formal di dua daerah tersebut dalam pengisian caleg pada nomor urut dalam daftar pencalonan masih menjadi otoritas pimpinan partai. Perempuan lebih banyak ditempatkan di nomor urut 3 dan seterusnya.

Representasi deskriptif aleg perempuan terpilih menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan nomor urut 1 masih menjadi caleg yang paling banyak terpilih. Modal keterpilihan anggota legislatif perempuan di dua daerah tersebut diuntungkan dengan modal ekonomi yang dimiliki baik secara individu ataupun keluarga. Modal politik juga menunjukkan bahwa masih adanya pengaruh politik keluarga dalam pencalonan perempuan dan faktor caleg incumbent terpilih kembali lebih baik di Kota Tanjungpinang.

Modal simbolik yang dilihat dari tingkat pendidikan, anggota legislatif perempuan terpilih di Kota Padang lebih baik karena mayoritas sarjana bahkan ada yang S2 dan S3. Sementara itu modal sosial caleg perempuan incumbent yang terpilih lagi pada Pemilu 2014, lebih baik di DPRD Kota Tanjungpinang karena dari 3 incumbent pada periode 2009, semuanya terpilih lagi pada Pemilu 2014. Penyebabnya adalah representasi substantif aleg perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan aktivitas politik mereka di masyarakat dan kebijakan yang responsif gender yang disahkan.

Kebaharuan dari tulisan ini, diperoleh dengan melihat kondisi masyarakat yang heterogen di Kota Tanjungpinang, ternyata memberikan kesempatan lebih baik bagi perempuan untuk terpilih di legislatif dibandingkan kondisi masyarakat yang homogen di Kota Padang.