Select Page
Puskapol UI: Minimal Satu Perempuan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Harus Diloloskan di Seleksi Terakhir

Puskapol UI: Minimal Satu Perempuan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Harus Diloloskan di Seleksi Terakhir

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik dan juga dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Hurriyah menilai bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI harus meloloskan minimal satu perempuan di antara tiga besar nama yang akan lolos uji kepatutan dan kelayakan seleksi anggota Bawaslu tingkat provinsi. Hal ini demi memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hurriyah mendesak Bawaslu berkomitmen menegakkan keterwakilan perempuan ini. “Afirmasi keterwakilan politik perempuan, kalau dia diterapkan, tidak melanggar undang-undang. Dia sudah menjadi norma dalam undang-undang, ada jaminannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memperhatikan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi,” kata dia dikutip dari Kompas, Kamis (25/8).

Saat ini, dalam tahap enam besar, 11 provinsi mencatat keterwakilan perempuan calon anggota Bawaslu provinsi hanya satu orang. Otomatis, mengikuti logika afirmasi politik, satu orang perempuan ini harus otomatis diloloskan dalam tahap uji kepatutan dan kelayakan demi menghasilkan keterwakilan perempuan 30 persen di tahap final, yakni di tiga besar. “Dalam konteks satu orang perempuan yang tersisa di beberapa provinsi, menurut kami tindakan afirmatif yang dilakukan Bawaslu saat ini salah satunya adalah meloloskan satu perempuan itu,” kata Hurriyah. Baginya, otomatis meloloskan perempuan ini tidak berarti mengingkari sistem merit-kualifikasi berdasarkan kompetensi. Sebab, saat ini belum ada peraturan yang menjamin keterwakilan perempuan 30 persen berdasarkan sistem merit.

“Itu menurut kami tidak melanggar sama sekali prinsip merit system atau kekhawatiran bahwa Bawaslu akan dituntut karena melanggar prinsip merit system,” ujar Hurriyah. “Melainkan, justru malah menunjukan komitmen (Bawaslu) terhadap penegakan UU Pemilu,” kata dia.

Di tahap enam besar, dari 25 provinsi di mana akan ada anggota Bawaslu provinsi, keterwakilan calon anggota perempuan terbanyak hanya tiga orang atau 50 persen, yakni di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Papua Barat. Sementara itu, tiga provinsi lain, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Barat, dan Jawa Tengah mencatat masing-masing 2 wakil perempuan atau setara 33 persen. Kemudian, 11 provinsi mencatat keterwakilan perempuan hanya 17 persen (1 orang perempuan). Tujuh provinsi lain tanpa wakil perempuan sama sekali. Uji kelayakan dan kepatutan sudah berlangsung sejak 23 Agustus 2022 hingga 6 September 2022 di Hotel Sari Pacific Jakarta.

Source: https://nasional.kompas.com/read/2022/08/26/06202131/puskapol-ui-minimal-satu-perempuan-calon-anggota-bawaslu-provinsi-harus

Disertasi Doktor Ilmu Politik Membahas Mengenai Pelindungan Terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Dan Hong Kong

Disertasi Doktor Ilmu Politik Membahas Mengenai Pelindungan Terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Dan Hong Kong

Ana Sabhana Azmy, M.I.P merupakan Doktor yang berhasil lulus dari Program Studi Departemen Ilmu Politik dan berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kebijakan Negara dalam Pelindungan Perempuan Pekerja Migran: Studi Kasus Implementasi Pelindungan terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan Hong Kong pada Tahun 2014-2020” pada Senin (25/07) di Auditorium Juwono Sudarsono. Ia lulus dengan predikat cum laude.

Sebagai promotor Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A dan kopromotor Chusnul Mari’yah, Ph.D berserta dewan tim penguji Riwanto Tirtosudarmo, Ph.D., Aditya Perdana, Ph.D serta Ibu Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dan Meidi Kosandi, S.IP.,M.A.,Ph.D.

Menurut Ana penelitian disertasi ini menjawab bagaimana pelindungan perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor informal yang bekerja di Malaysia dan Hong Kong oleh pemerintah Indonesia. Pelindungan berfokus pada aspek hubungan kerja, akses kesehatan dan pelindungan hukum. Perempuan PMI di Malaysia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara dan Perempuan PMI di Hong Kong adalah tertinggi di Asia.

Meningkatnya kekerasan dari hubungan kerja, akses kesehatan dan pelindungan hukum mengindikasikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Perempuan PMI dan peran pelindungan pemerintah masih berjalan parsial.

“Implementasi kebijakan pelindungan atas Perempuan PMI dapat berhasil jika ada keseriusan dan partisipasi aktif aktor pemerintah yang membentuk sinergi dengan civil society. Peran negara adalah penting sebagaimana diulas oleh Gunawardana sebagai pemikiran utama dalam penelitian disertasi ini, dan negara berperan pada rejim broker, regulasi dan proteksionis,” jelas Ana.

Lebih lanjut ia mengataakan, “dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan wawancara mendalam, temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa aktor pemerintah Indonesia di Malaysia melakukan upaya pelindungan atas tiga Perempuan PMI korban kekerasan. Meski demikian, upaya pelindungan tidak berdiri sendiri, melainkan karena ada peran civil society dalam upaya penyelesaian kasus.”

Sementara aktor pemerintah Indonesia di Hong Kong belum maksimal dalam mengupayakan langkah pelindungan atas korban kekerasan dan terdapat dominasi peran pelindungan dari civil society di Hong Kong.

Temuan berikutnya dari penelitian disertasi ini adalah bahwa proses rekrutmen di dalam negeri yang minim pelindungan, berpengaruh terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada tiga Perempuan PMI di Malaysia, dan tidak berpengaruh pada dua Perempuan PMI di Hong Kong. Meski demikian, faktor lain seperti sikap majikan, turut berkontribusi pada kekerasan yang dialami Perempuan PMI.

“Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran aktor pemerintah Indonesia dalam hal pelindungan Perempuan PMI masuk pada rejim proteksionis namun parsial karena belum memiliki pelindungan sejak masa keberangkatan calon PMI. Hal yang berbeda dan kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa peran civil society membuat rejim broker bergeser ke arah proteksionis,” ujar Ana.

Penelitian disertasi ini menemukan hal baru bahwa dengan adanya peran civil society dan sinergi aktor pemerintah dengan civil society, menjadikan peran pemerintah Indonesia ada di rejim proteksionis meski parsial dan bersyarat, yaitu dengan peran dan partisipasi civil society.

Malik Ayub Sumbal: Belt and Road Initiative Program yang Mendorong Pembangunan Seluruh Dunia Khususnya Infrastruktur

Malik Ayub Sumbal: Belt and Road Initiative Program yang Mendorong Pembangunan Seluruh Dunia Khususnya Infrastruktur

Meskipun mengalami penurunan aktivitas selama terjadinya pandemi Covid-19 pada 2020-2022, proyek Belt and Road Initiative (BRI) terus dikembangkan oleh China untuk meningkatkan konektivitas di Kawasan Indo-Pasifik yang di masa lalu pernah menjadi jalur sutra perdagangan China dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Di inisiasi oleh presiden Xi Jinping pada tahun 2013, BRI melibatkan 70 negara di kawasan Asia, Eropa dan Afrika. Di Indonesia sendiri terdapat puluhan kerjasama yang ditandatangani oleh para pengusaha dari China dan Indonesia dalam rangka pembangunan konektivitas di dalam kerangka BRI.

Persoalannya adalah bahwa BRI memiliki beberapa implikasi geopolitik yang penting terhadap tatanan politik dan ekonomi regional maupun global. Inisiatif China mengembangkan jejaring kerjasama di dalam kerangka BRI ini.

Departemen Ilmu Politik FISIP UI mengadakan seminar tentang geopolitik yang berjudul “China Belt and Road, Connectivity for Shared Future”. Menghadirkan Malik Ayub Sumbal, Analis Geopolitik Senior sekaligus pendiri Caucasus Centre for Strategic and International Studies sebagai pembicara untuk menjelaskan mengenai Belt and Road Initiative pada Selasa (10/05) secara hybird di Auditorium Juwono Sudarsono.

Seminar geopolitik kali ini mendiskusikan tentang inisiatif tersebut dan implikasinya terhadap tata ekonomi dan politik global di tengah perubahan ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Topik Ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi indonesia yang memiliki visi untuk meningkatkan peran internasionalnya di dalam menyongsong posisi baru Indonesia di masa depan sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Malik memiliki pandangan yang begitu positif terkait BRI yang diupayakan oleh Tiongkok. Menurutnya, BRI merupakan program yang mendorong pembangunan seluruh dunia. Utamanya, BRI mewadahi pembangunan infrastruktur dan memberdayakan masyarakat.

“Skema win-win yang ditawarkan dapat menjadi jawaban dari masalah yang dihasilkan dari hegemoni bangsa barat. Prinsip shared future atau masa depan bersama menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki niatan untuk membangung masyarakat di seluruh dunia. Program tersebut juga dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dan membawa mereka ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, Tiongkok menjadi panutan karena berhasil membawa masyarakatnya dari negara miskin menjadi rising power,” jelas Malik.

Terkait hubungan antara bangsa timur dan barat, Malik berpendapat bahwa pendekatan yang digunakan oleh Tiongkok, yaitu shared future sama sekali berbeda dengan pendekatan okupasi yang digunakan dalam kolonialisme bangsa barat, “kolonialisme pada dasarnya berusaha mengambil milik orang lain untuk kepentingan sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain. Ketegangan dunia masa kini menunjukkan bahwa bangsa barat khawatir akan apa yang dapat dicapai oleh Tiongkok,” ujar Malik.

Dalam penjelasannya, Malik berargumen bahwa upaya bangsa barat untuk menghentikan upaya Tiongkok bukan untuk mencegah Tiongkok mengambil keuntungan dari negara lain, melainkan untuk menghentikan pembangunan ekonomi dunia secara menyeluruh.

Bangsa barat tidak ingin negara-negara lain dapat mencapai tingkat kemakmuran yang sama dengan mereka. Hal tersebut juga berkaitan dengan standar ganda dan hipokrisi bangsa barat, mengenai bagaimana mereka mengecam penyerangan yang dilakukan oleh bangsa lain tetapi mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh bangsa sendiri.

“Kini, bangsa barat sendiri semakin terpecah karena masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Hal tersebut, diiringi dengan hadirnya Tiongkok sebagai kekuatan baru, membentuk tatanan dunia multipolar,” tambah Malik.

Malik melihat hal tersebut sebagai hal yang positif, karena dunia multipolar berpotensi menghasilkan perdamaian dunia melalui hadirnya berbagai power corridors. Tatanan dunia yang harus dihindari adalah unipolar karena unipolar berarti bahwa satu negara memonopoli tatanan dunia.

Dalam sesi tanya jawab, Malik juga menjelaskan bahwa ‘debt trap’ atau ‘jebakan hutang’ yang seringkali dikaitkan dengan BRI merupakan wacana oleh bangsa barat untuk mencegah pembangunan dalam kerangka BRI. Tiongkok sendiri memiliki kebijakan non-intervensi, yang artinya Tiongkok tidak akan mencampuri urusan domestik negara lain.

Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik

Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia sudah dialami masyarakat Inbdonesia selama 2 bulan terakhir ini. Secara ekonomi, turbulensi harga minyak goreng di pasar domestik amat mudah dijelaskan, yaitu dengan mendedah fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO), bahan baku utama minyak goreng.

Jika gejolak harga minyak goreng dengan mudah dipahami secara ekonomi, tidak demikian halnya dengan dimensi politik. Dalam bingkai ekonomi-politik, pemerintah mesti menyadari bahwa tidak ada kebijakan (ekonomi dan politik) yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal.Setiap kelompok kepentingan akan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Karena itu, setiap kebijakan (ekonomi dan politik) selalu ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Dari sisi perspektif ekonomi politik bahwa Pemerintah menghadapi tantangan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam krisis minyak goreng di Indonesia. Dalam ekonoomi politik terutama pasar tidak dilihat dari aspek perilaku jual beli tapi ada aktor konstituen yang merupakan rakyat merupakan aktor yang penting.  Demikian yang dikatakan Meidi Kosandi, Ph.D (dosen departemen Ilmu Politik FISIP UI)., dalam sebuah webinar dengan tema Strategi Penyelesaian Krisis Minyak Goreng di Indonesa (31/03)

“Dalam kasus kelangkaan minyak goreng pemerintah menghadapi dilema antara pasar dengan masyarakat. Isu ini memang dilatarbelakangi oleh kenaikan harga minyak sawit di dunia, minyak goreng  kemasn langka ketika diterapkan HET (Harga Eceran Tertinggi), tetapi ketika mengkuti harga pasar maka muncul isu soial dan politik di masyarakat. Kemudian ada isu bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, serta ada kartel minyak goreng. Isu kartel ini justruseakan dibenarkan oleh Menteri Perdagangan di depan para anggota DPR RI. Mendag menyebut ada mafia minyak goreng yang mengambil keuntungan pribadi sehingga berbagai kebijakan pemerintah tumpul di pasar. Lutfi mengakui bila kewenangan kementeriannya amat terbatas. Mafia atau kartel inilah  yang  dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni harga, produksi dan wilayah pemasaran’ ujar Meidi.

Menurut Meidi, kebijakan negara di sektor industri sawit diantaranya hilirisasi industri berbasis kelapa sawit sejak 2007, dengan inovasi Indonesia berhasil mengembangkan 168 jenis produk turunan, 80% ekspor produk turunan serta produksi minyak goreng. Adanya sentralisasi dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta ada program B30 yaitu pencampuran 30% biodiesel sawit dengan 70% minyak solar program ini diklaim menguntungkan negara melalui penambahan devisa sebab 30 persen bahan baku untuk pembuatan solar diperoleh dari komoditas kelapa sawit Indonesia. Dari bebrapa langkah Pemrintah ini sudah terlihat bahwa Pemerintah sudah berupaya mengembangkan industri sawit di dalam negeri. Dilema yang dihadapi oleh negara di satu sisi negara ingin mengembangkan industri kelapa sawit tetapi di sisi lain diterpa isu isu seperti lingkungan hidup, alih lahan hutan dan isu keberpihakan pada masyarakat.

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam paradigma kebijakan ada kecenderungan kebijakan didominasi oleh paradigma kekuasaan. Ada narasi ketergantungan konsumsi minyak goreng  di dalam negeri sehingg perlu ada perubahan perilaku masyarakat seolah itu sumber masalahnya. Kemudian  ada juga  narasi penimbunan minyak goreng. Narasi- narasi yang dibangun seperti ini bisa jadi benar tapi dalam praktiknya semua permaslahan  terkait dengan supply yang seharusnya diatur tetapi yang diangkat adalah soal yang lain.

Ada beberapa pilihan kebijakan diantaranya  pembangunan industri kelapa sawit harus berkelanjutan dan masyarakat harus dilibatkan dalam kebijakan negara. (2) dari sisi regulatif membuat pengaturan untuk prioritas suplai pasar doemestik dan menerapkan insentif perdagangan domestik. (3) Terkait distributif maka pasar domestik harus dilindungi dan memperketat pengawasan pasar domestik dan perdagangan internasional. (4) Kebijakan harus redistributif yang berarti pendapatan produk sawit untuk lingkungan hidup, industri dan pasar domestik.

Pentingnya Moralitas Sebagai Nilai Penting Dalam Demokrasi

Pentingnya Moralitas Sebagai Nilai Penting Dalam Demokrasi

Fajar menyampaikan ringkasan disertasinya yang berjudul “Masalah Demokrasi Lokal di Balik Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2014” pada Jumat (07/01). NTB dipilih sebagai kasus dalam penelitian ini karena NTB adalah provinsi dengan kualitas demokrasi terburuk, selalu masuk lima terbawah selama enam tahun berturut-turut pada 2009-2014.

Umumnya pengukuran demokrasi bersifat global dan lintas negara, padahal demokrasi lokal tak kalah menarik diamati. Indonesia mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengukur dinamika demokrasi lokal berbasis provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi dengan capaian demokrasi terburuk (2009-2014), ditandai oleh banyaknya kejadian yang melanggar kebebasan sipil, aksi kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik.

Banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi. DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan, selain keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah. Partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting.

“Dalam Penelitian ini saya mengajukan pertanyaan pokok: Mengapa kondisi demokrasi Provinsi NTB pada tahun 2009-2014 relatif buruk? Berbagai masalah yang ditemukan dalam asesmen awal sesuai data IDI menjadi panduan untuk mendalami kejadian atau kasusnya secara mendalam terkait dengan: hambatan kebebasan sipil, kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik di tingkat lokal” ungkap Fajar.

Fajar menjelaskan, studi ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang pokok-pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut, pertama, era otonomisasi memberi keleluasaan yang sangat luas kepada pemerintah daerah mewakili aktor negara dalam memunculkan berbagai pengaturan ekstensif yang mengatur kehidupan beragama sehingga mengancam kebebasan sipil. Kedua, banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat NTB. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi.

Lebih lanjut Fajar mengatakan, ketiga, DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya. Selain karena keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah, DPRD juga tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Keempat, partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting. Kaderisasi berjalan secara ”musiman” bukan sebagai kegiatan partai politik yang rutin dan melembaga secara konsisten.

“Setelah dilakukan pendalaman terhadap kasus-kasus yang ditunjukkan, studi ini berhasil mengkonfirmasi asumsi-asumsi teoritik yang dibangun tentang budaya politik, pentingnya moralitas sebagai nilai penting dalam demokrasi, peran para elit yang mewakili aktor masyarakat maupun negara, serta perspektif demokrasi agonistik” jelas Fajar.

Dalam konteks studi ini, proses demokrasi prosedural di tingkat lokal sudah relatif berjalan, tetapi budaya sipil masih belum kuat terbangun karena banyaknya aksi kekerasan dan vigilantisme, menjadikan demokrasi NTB –sebagaimana pengukuran IDI, berada dalam kualitas yang buruk.

Fajar menjelaskan lebih lanjut, kemampuan untuk melakukan tranformasi antagonisme menjadi agonisme menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks demokrasi di NTB, kemampuan ini tidak dimiliki oleh aktor-aktor demokrasi lokal baik yang mewakili aktor negara maupun masyarakat. Sehingga perlu ada upaya penguatan kapasitas dan penciptaan ruang diskursif sampai batas paling maksimal sehingga semua aktor demokrasi dapat berinteraksi secara dinamis atas dasar ”respect” satu sama lain.

“Hasil studi ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan demokrasi di tingkat lokal dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan penguatan partai politik lokal, pemberdayaan DPRD, advokasi terhadap kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi perempuan di DPRD, maupun pendidikan kewargaan untuk memperkuat kultur demokrasi yang memiliki ciri kompetisi antar aktornya secara dinamis dan tegas, yang mengepankan cara-cara damai” tutup Fajar.