Select Page
Mahasiswa Politik Berdiskusi Bersama Prof. Jae Hyeok Shin Mengenai Pemilihan Umum di Indonesia dan Korea Selatan

Mahasiswa Politik Berdiskusi Bersama Prof. Jae Hyeok Shin Mengenai Pemilihan Umum di Indonesia dan Korea Selatan

Korea Selatan dan Indonesia merupakan dua negara demokratis yang menggunakan pemilihan umum (pemilu) sebagai satu-satunya alat politik yang absah untuk melakukan pergantian kekuasaan. Sepanjang sejarahnya, pemilu di kedua negara tersebut telah terlaksana dengan hasil yang memuaskan, yaitu terpilihnya seorang presiden secara demokratis.

Namun, dasawarsa kedua abad ke-21 ini telah menghadirkan tantangan bagi pemilu dan politik elektoral secara keseluruhan.  Di Korea Selatan, pemilu 2022 telah menghantarkan seorang populis sayap kanan Yoon Suk-yeol ke kursi kepresidenan. Sementara itu, di Indonesia kita menyaksikan tercederainya pemilu oleh gerakan populis sepanjang 2014-2019.

Jae Hyeok Shin (Asisten Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Korea University) berdiskusi dengan para mahasiswa terkait permasalahan politik elektoral di Korea Selatan dan Indonesia ke depannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (16/1) di Ruang E.103A.

Jae Hyeok Shin menjelaskan perspektif teori sistem pemilu di Korea Selatan serta menceritakan presiden Korsel dari masa ke masa. Selain itu ia menjelaskan tentang pemilu Korea Selatan telah menunjukkan bahwa perbedaan di provinsi asal pemilih, posisi ideologis dan generasi memainkan peran besar dalam membentuk preferensi pemilih di tempat pemungutan suara.

Menurutnya, berdasarkan data survei pasca pemilu, faktor-faktor kunci tersebut berinteraksi mempengaruhi perilaku memilih dalam enam pemilihan presiden dari tahun 1992 hingga 2017. Selain itu, perpecahan ideologis dan generasi sering memecah belah pemilih dari provinsi Gyeongsang dan dengan demikian menggerogoti regionalisme di provinsi tersebut; perpecahan itu terkadang memiliki efek yang sama pada pemilih dari provinsi Jeolla juga.

Ia mengatakan ada kesamaan election antara Korsel dengan Indonesia yaitu pada reformasi pemilu, sistem pemilu yang berpusat pada partai dan yang berpusat pada kandidat bagaimana reputasi pribadi kandidat tersebut. Kemudian ia menambahkan politik yang berorientasi pada patronase terjadi baik di Korsel maupun Indonesia, politik patronase tetap menjadi pusat pertukaran politik, terutama di negara-negara berkembang.

Jae Hyeok Shin merupakan Asisten Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Korea University. Beliau memperhatikan institusi politik, pemilu, partai, dan demokrasi di Asia Timur dan Asia Tenggara. Beliau meneliti berbagai topik seperti transisi ke demokrasi dan aturan-aturan pemilu di negara-negara seperti Filipina, Indonesia, dan Korea Selatan.

Dengan diadakannya kegiatan ini mahasiswa diharapkan memahami politik elektoral kontemporer di Korea Selatan dan Indonesia; memahami pentingnya pemilu dalam penyelenggaraan negara dengan sistem politik demokrasi; dan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada beserta solusi-solusinya.

Doktor Ilmu Politik: Konflik dalam Pengelolaan Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau

Doktor Ilmu Politik: Konflik dalam Pengelolaan Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau

Disertasi ini beriudul “Konflik Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Studi Kasus Pengelolaan Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022.” Bismar Arianto menyelesaikan studinya dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI dengan hasil akhir cumlaude dan mampu mempertahankan hasil penelitiannya didepan para dewan penguji.

Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A (Promotor) dan Dr. Phil. Aditya Perdana, M.Si (Ko Promotor), penguji ahli Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A, dan para penguji dari Departemen Ilmu Politik yaitu; Prof. Dr. Valina Singka, M.Si, Dr. Phil. Panji Anugrah Permana, M.Si, Meidi Kosandi, M.A., Ph.D, Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si dan Prof. Amir Santoso, M. Soc., S.Ci., Ph.D

Studi ini mengkaji aspek pelaksanaan desentralisasi yang memicu terjadinya konflik. Kasus yang diteliti pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022. Permasalahan pokok dalam kajian ini; mengapa terjadi konflik kewenangan antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan labuh jangkar sepanjang tahun 2017-2022 dan bagaimana relasi pemerintah pusat dengan pengusaha pada saat teriadi konflik tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal terjalin (embeded). Dua teori utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini yaitu desentralisasi dan resentralisasi yang didukung oleh teori konflik politik dan resolusi konflik. Teori kedua yang digunakan yaitu teori rent seeking.

Konflik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat disebabkan oleh saling klaim, tumpang tindih regulasi, perebutan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan perbedaan kepentingan di antara pihak yang berkonflik. Posisi pemerintah pusat sangat kuat dalam konflik ini, ditandai dengan pemungutan uang labuh jangkar masih dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan BP Batam. Di sisi lain terjadinya proses deotonomisasi/resentralisasi pada masa reformasi. Proses ini dilakukan secara legal formal dengan mengubah UU pemerintahan daerah. Kebijakan deotonomisasi/resentralisasi semakin memperlemah bargaining power pemerintah daerah.

Kegagalan daerah dalam konflik ini karena secara historis dan yuridis pemerintah pusat lebih dahulu melakukan pemungutan jasa labuh, serta faktor psiko hirarki Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kelemahan lain adalah terbatasnya keterlibatan dan dukungan publik dalam eskalasi konflik ini, sehingga yang dominan berkonflik hanya antara Pemprov Kepulauan Riau dengan emerintah pusat.

Penelitian ini menemukan lima model rent seeking yang terbangun dalam relasi pemerintah pusat dengan pengusaha labuh jangkar. Resolusi konflik dilakukan dengan cara pembagian sumber daya dan salah satu pihak mengubah prioritas tuntutan. Faktor anggaran pembangunan dan kompensasi bisnis pengelolaan labuh jangkar menjadi faktor yang dominan dalam proses negosiasi dan membangun resolusi konflik.

Penelitian ini berkontribusi menielaskan deotonomisasi di Indonesia dalam konteks desentralisasi da resentralisasi. Studi ini berkontribusi menambahkan putaran desentralisasi di Indonesia memasuki fase ketujuh yaitu deotonomisasi/resentralisasi. Kontribusi teoritis pada teori rent seeking adalah menambah model rent seeking yang dikemukan oleh Ross dengan model keempat yaitu rent previlege.

Gerakan Perlawanan Tanpa Kekerasan dengan Studi Kasus Gerakan Komite Nasional Papua Barat

Gerakan Perlawanan Tanpa Kekerasan dengan Studi Kasus Gerakan Komite Nasional Papua Barat

Riedno Graal Taliawo resmi menjadi Dokter Ilmu Politik dengan judul disertasi “Gerakan Perlawanan Tanpa Kekerasan: Studi Kasus Gerakan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam Mendukung Referendum Papua Barat Periode 2008-2021” pada Kamis (1/12) di Audiotirum Juwono Sudarsono. Graal mempertahankan disertasinya dihadapan para dewan penguji, yaitu: Meidi Kosandi, SIP., M.A., Ph.D., Dr. Nur Iman Subono, M. Hum., Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.P, M.Si., Dr. Phil. Panji Anugrah Permana, S. IP., M.Si., serta Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc., Sc. Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. sebagai promotor, Drs. Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D. sebagai ko-promotor.

Status politik Papua Barat dalam administrasi Indonesia masih meniadi masalah dan polemik hingga hari ini. Papua Barat merupakan wilayah yang diperebutkan pemerintah Belanda dan Indonesia, yang kemudian diselesaikan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sebagian masyarakat asli Papua Barat, khususnya kelompok yang mendukung Papua Barat merdeka dan/atau kelompok yang mendukung referendum (nasionalis Papua Barat), menolak dan menggugat Pepera. Situasi ini mendorong munculnya organisasi perlawanan tanpa kekerasan, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 2008. KNPB menuntut dilaksanakannya referendum bagi penentuan status politik Papua Barat.

Dalam kajian Ilmu Politik, penelitian terhadap organisasi perlawanan tapa kekerasan belum mendapat perhatian serius, apalagi dengan studi kasus di Papua Barat. Padahal, terdapat indikasi bahwa kasus perlawanan tanpa kekerasan di level organisasi telah lama muncul dan terus berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana jenis aksi perlawanan tanpa kekerasan tersebut dilakukan pada level organisasi, beserta motifnya.

Implikasi teoretis menunjukkan bahwa selama tiga belas tahun terakhir, aksi-aksi yang dilakukan KNPB cenderung berbentuk protes dan persuasi, serta sedikit bentuk nonkooperasi, dan tidak ditemukan bentuk intervensi. KNPB memilih perlawanan tanpa kekerasan karena menganut nilai-nilai kolektivisme, berjiwa patriotis, kesetaraan sesuai kebudayaan masyarakat Papua Barat, serta sebagai cara untuk mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat luas. Juga adanya kesempatan politik (reformasi dan demokrasi) yang membuka ruang kebebasan berpendapat dan berserikat.

Penelitian ini melengkapi teori Gene Sharp mengenai karakteristik gerakan perlawanan tanpa kekerasan di level organisasi. Pada konteks Papua Barat ada lima karakteristik gerakan, yaitu cenderung kurang sistematis dan sporadis, mengedepankan Struktur fungsional dibanding struktural, gerakan bersifat kuat atau solid karena isu bukan karena organisasi, mengandalkan tokoh, seta pengutusan kader.

Peneliti menyimpulkan bahwa KNPB melakukan gerakan perlawanan tapa kekerasan dengan kategori (1) protes dan persuasi serta (2) nonkooperasi. Di antara dua metode tersebut, kategori protes dan persuasi paling banyak dilakukan: Pernyataan Formal; Komunikasi dengan Khalayak Luas; Perwakilan Kelompok; Aksi Simbolis; Tekanan terhadap Individu; Proses; Upacara Kematian; Pertemuan Publik; dan Penarikan dan Penolakan, dan sedikit nonkooperasi: Nonkooperasi Politik yang berupa Boikot Pemilu; Boikot terhadap Lembaga Pemerintahan; Menolak Pejabat yang Ditunjuk; Menolak Membantu Apart Penegak Hukum; dan Menarik Kesetiaan, Nonkooperasi Sosial berupa Pembangkangan Sosial, dan Nonkooperasi Ekonomi berupa Menolak Sumbangan dari Pemerintah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan perlawanan tanpa kekerasan mulai muncul di Papua Barat sebagai gerakan alternatif dari perlawanan lainnya dan mulai menarik massa karena karakteristik gerakan dan isu yang diangkat. Perlawanan ini berpotensi akan berkembang pest jika akar masalah belum diselesaikan dan respons dari negara yang kurang sesuai.

Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa KNPB membangun dan mengorganisasi dirinya dengan lima karakteristik. Pertama, cenderung kurang sistematis dan sporadis (random strategy action); kedua, mengedepankan struktur fungsional dibanding struktural (functional action); ketiga, gerakan bersifat kuat atau solid karena isu bukan karena organisasi (issue drive action); keempat, mengandalkan tokoh (icon drive action); dan kelima, pengutusan kader (agent dispatch action) pada lembaga mahasiswa di berbagai universitas/lembaga pendidikan tinggi.

Doktor Ilmu Politik: Demokrasi dan Kepolisian di Indonesia Era Reformasi dalam Pemilu Presiden 2019 di Jawa Barat

Doktor Ilmu Politik: Demokrasi dan Kepolisian di Indonesia Era Reformasi dalam Pemilu Presiden 2019 di Jawa Barat

Promosi Doktor Departemen Ilmu Politik FISIP UI atas nama Sarah Nuraini Siregar pada Selasa (22/10) di Auditorium Juwono Sudarsono. Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Demokrasi dan Kepolisian di Indonesia Era Reformasi: Studi Profesionalitas Polri dalam Pemilu Presiden 2019 di Jawa Barat” di hadapan dewan penguji.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah dalam profesionalitas Polri di era demokrasi pasca reformasi. Salah satunya adalah keterlibatan dan peran polisi dalam kontestasi politik. Keterlibatan Polri dalam politik menjadi fenomena penting karena memperlihatkan persoalan mendasar dalam profesionalitas aktor keamanan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi, yaitu tidak terlibat dalam politik.

Keterlibatan ini teriadi saat situasi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berlangsung pada Pilpres 2019 di Jawa Barat. Fenomena empiris in menjadi dasar terbentukya pertanyaan penelitian dalam disertasi ini, yaitu bagaimana profesionalitas Polri dalam demokrasi Indonesia era reformasi, yang dilihat melalui Pilpres 2019 di Jawa Barat.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, disertasi in menggunakan dua teori utama yaitu Demokrasi dan De-demokratisasi dan Hubungan Sipil-Militer dan satu konsep kekuasaan politik dalam pemolisian. Metode penelitian dalam disertasi in adalah kualitatif berdasarkan studi kasus dengan tipe single-case design yang holistik. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para informan yang dipilih secara purposif.

Data primer dilengkapi dengan data sekunder melalui literatur, regulasi, serta laman opini informan yang tidak bisa diwawancarai. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 20 dari 23 yang direncanakan.

Disertasi ini dengan mensintesakan tiga konsep menghasilkan sejumlah temuan yang menjawab pertanyaan penelitian mengenai profesionalitas kepolisian di era demokrasi dalam kontestasi politik pemilu, dengan mengangkat studi kasus Pilpres 2019 di Jawa Barat.

Temuan-temuan disertasi memperlihatkan bahwa profesionalitas kepolisian dalam kontestasi politik di era demokrasi tidak bisa dilepaskan dari determinasi bentuk kapasitas demokrasi, kepentingan politik, serta cara pandang polisi dalam menjalankan fungi dan kewenangannya.

Penelitian disertasi in menunjukkan bahwa persoalan profesionalitas Polri dalam Pilpres 2019 di Jabar disebabkan sejumlah faktor, yaitu: kapasitas demokrasi negara yang rendah melalui penggunaan instrumen penegakan hukum Polri; persepsi polisi mengenai kekuasaan pemolisian melampaui batasan prinsip profesionalitas; adanya dua kepentingan yang saling berkelindan dalam hubungan negara dan polisi sebagai aliansi politik; dan lemahnya seluruh mekanisme pengawasan kepada kepolisian. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pelemahan demokrasi justru terjadi di saat polisi secara kelembagaan telah mandiri sebagai institusi penegak hukum.

Kuliah Umum Dubes Rusia: Rusia Ingin Menciptakan Hubungan yang Setara Antar Negara

Kuliah Umum Dubes Rusia: Rusia Ingin Menciptakan Hubungan yang Setara Antar Negara

Kuliah umum Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Mrs. Lyudmila Vorobieva mengangkat tema “Russian Politics After Decades of Soviet Era and How to Understand Russia-Ukraine Relations from the Past to the Present”. Sebelumnya FISIP menerima kunjungan Dubes Ukraina, hal ini merupakan cerminan bahwa FISIP terbuka untuk berdiskusi dengan siapa saja serta untuk selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan pandangan dengan objektif dan transparan

Kuliah umum tersebut yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Selasa (22/11) di Auditorium Mochtar Riady. Kuliah tamu ini juga di menghadirkan Dosen Ilmu Politik sebagai host yakni Dr. Dra. Errie F. Iriani Sophiaan M.Si dan Irwansyah, S.I.P., M.A.

Di awal kuliah, Dubes Rusia mengajak mahasiswa untuk sedikit mengingat hubungan antara Indonesia dengan Rusia yang sudah terjalin sejak lama. Pasalnya saat awal kemerdekaan Indonesia, Rusia (yang saat itu masih Uni Soviet) adalah salah satu negara yang menyambut baik kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, kerjasama dan persahabatan antar kedua negara Indonesia dan Rusia dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur fasilitas yang ada di Indonesia seperti stasuion Gelora Bung Karno dan Rumah Sakit Persahabatan.

Vorobieva mengatakan keinginan Rusia dalam hubungan diplomasi yaitu menciptakan hubungan yang setara antar negara. Begitu juga dengan hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Saat dulu masih menjadi bagian dari Uni Soviet, semua setara dan masyarakat merasa aman. Uni soviet juga merupakan negara yang sangat maju dengan teknologinya.

Dalam pandangan Rusia, kebijakan NATO yang seakan-akan berada semakin dekat dengan perbatasan Rusia justru menciptakan perdebatan baru karena Rusia tidak dalam kondisi bersitegang dengan negara mana pun, sebaliknya Rusia selalu membuka kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan negara Eropa.

Dubes Rusia itu mengatakan bahwa Rusia tidak akan pernah menganggu kedaulatan suatu negara apalagi menghancurkan negara tersebut dalam kasus ini Ukraina, Rusia hanya ingin Ukraina menjadi negara yang mandiri dan netral.

Dalam konflik yang terjadi saat ini Rusia selalu membuka kesempatan untuk melakukan diplomasi, negosiasi dan ajakan untuk mencari solusi yang terbaik bagi pihak yang berkonflik. Namun menurutnya, itikad baik Rusia belum dapat ditangkap dengan baik oleh pihak yang berkonflik.

Menurut Vorobieva, Rusia menyadari bahwa konflik ini tidak akan menjadi besar apabila tidak ada pihak yang menunggangi dan mengapresiasi langkah Indonesia untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks presidensi G-20 Rusia sangat mendukung Indonesia agar dapat memimpin KTT ini, mengingat kapasitas dalam kerjasama ekonomi dan diplomatik yang professional dan objektif.

Di akhir acara, Dubes Rusia memberikan pesan bagi sivitas akademika UI dalam hal ini FISIP UI untuk selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan pandangan dengan objektif dan transparan. Pihaknya mengapresiasi kegiatan ini agar dapat menjadi sumber pembelajaran tentang politik di Rusia dan Eropa baik dalam konteks masa lalu, masa kini maupun masa depan dan berharap kedepannya kerjasama di bidang pendidikan dapat dilakukan FISIP UI dengan Universitas yang ada di Rusia.