Select Page
Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Pertahanan Udara

Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Pertahanan Udara

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Agung Karyanto. Disertasi ini berjudul, “Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Pertahanan Udara: Studi Kasus Industri Pertahanan Dirgantara Indonesia (PT Dirgantara Indonesia) Tahun 2010-2015”. Sidang terbuka Promosi Doktor secara daring dilaksanakan pada Kamis (05/08). Agungnberhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI (Dirgantara Indonesia) dalam mendukung pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015. Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori: implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf. Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama. Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan sebelas informan dipilih dengan teknik purposive.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan implementasi kebijakan industri pertahanan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung alat pertahanan udara tahun 2010-2015.

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna. Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi.

Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal. Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Sebagai kesimpulan akhir bahwa implementasi kebijakan industri pertahanan dengan studi kasus industri pertahanan PT DI dalam mendukung pemenuhan alat pertahanan udara mengalami kendala bahkan kegagalan sehingga tujuan akhir kebijakan industri pertahanan guna mengembangkan industri pertahanan tidak tercapai. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya tujuan dari tiap-tiap kebijakan industri pertahanan.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle, memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle.

Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

Implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan kebutuhan dan produksi alat pertahanan, serta penyusunan buku induk industri pertahanan, dijelaskan melalui dua materi pembahasan: 1) Sinkronisasi rencana kebutuhan alat pertahanan yang dilaksanakan oleh pengguna dan pemerintah (Kementerian Pertahanan) dan rencana produksi yang disusun oleh industri pertahanan PT DI; 2) Penyusunan buku induk industri pertahanan yang berisikan rencana kebutuhan dan dukungan produksi oleh industri pertahanan dalam negeri yang disusun oleh pemerintah/Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melibatkan pemangku kepentingan industri pertahanan.

Pada implementasi kebijakan sinkronisasi antara rencana kebutuhan alat pertahanan udara dengan rencana produksi, penelitian ini menemukan bahwa periode tahun 2010-2015 tidak ada satupun dari tiap-tiap tahun, perencanaan kebutuhan alat pertahanan dan perencanaan produksi yang sinkron atau sesuai. Pada proses penyusunan rencana kebutuhan yang diawali oleh pengguna selanjutnya dikompilasi oleh pemerintah/Kementerian Pertahanan pada kenyataannya tidak mengundang atau melibatkan industri pertahanan. Demikian pula dalam penyusunan rencana produksi yang dilaksanakan oleh industri pertahanan, tidak melibatkan dan mengundang, baik pengguna maupun pemerintah/Kementerian Pertahanan.

Pihak Pengguna dan Kementerian Pertahanan berargumentasi bahwa ketidakikutan industri pertahanan dalam proses penyusunan rencana kebutuhan oleh karena: 1) Rencana kebutuhan alat pertahanan bersifat rahasia sehingga tidak setiap institusi atau setiap orang dapat mengetahuinya; 2) Tidak adanya ketentuan yang mempersyaratkan untuk mengikutsertakan industri pertahanan dalam proses perumusan rencana kebutuhan; dan 3) Kurang aktifnya industri pertahanan PT DI dalam berkomunikasi kepada pengguna atau pemerintah/Kemhan.

Sementara itu PT DI berpendapat bahwa selama ini secara informal melalui kedekatan dengan beberapa personel, baik personel pengguna maupun Kementerian Pertahanan mereka telah mendapatkan hasil rumusan rencana kebutuhan alat pertahanan yang menurutnya sudah valid dan benar. Dengan demikian tidak perlu lagi harus mengundang atau melibatkan pengguna maupun Kementerian Pertahanan dalam proses perumusan rencana produksi.

Disamping itu perencanaan yang dibuat PT DI tidak hanya memuat rencana pemenuhan produksi alat pertahanan, namun juga berisikan rencana produksi untuk memenuhi permintaan konsumen nonpertahanan yang tidak setiap orang diijinkan untuk mengetahuinya. Atas argumentasi ketiga pemangku kepentingan pengembangan industri pertahanan membuktikan bahwa pengguna, Kementerian Pertahanan, dan industri pertahanan PT DI sama-sama mengedepankan ego sektoral.

Mereka lebih mengedepankan kepentingannya masing-masing sehingga menganggap keterlibatan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak urgen. Dari masing-masing pemangku kepentingan, ketidaksinkronan rencana kebutuhan alat pertahanan dengan rencana produksi juga disebabkan adanya perubahan pada rumusan perencanaan kebutuhan. Perubahan tersebut terjadi oleh karena rencana kebutuhan alat pertahanan harus menyesuaikan dengan rencana dukungan anggaran pemerintah yang dirumuskan oleh Bappenas, setelah mendapatkan persetujuan dari DPR terhadap pengajuan anggaran tahunan pemerintah yang didalamnya memuat anggaran kebutuhan alat pertahanan.

Di sisi lain rencana produksi yang disusun PT DI yang telah mendasarkan pada rencana awal kebutuhan alat pertahanan telah disahkan. Sebenarnya PT DI memiliki kesempatan untuk merubah rencana produksinya, akan tetapi dengan pertimbangan waktu dan dihadapkan pada kondisi perencanaan kebutuhan alat pertahanan yang kemungkinan masih mengalami perubahan, maka tidak dilakukan perubahan terhadap rencana produksi.

Dalam konteks ini seakan-akan PT DI mengesampingkan manfaat dari sinkronisasi rencana kebutuhan alat pertahanan dengan rencana produksi, padahal ketiadaan sinkronisasi justru merugikan PT DI. Oleh karena hasil akhir laporan kinerja PT DI ditentukan sejauhmana keberhasilan pencapaian produksi PT DI dihadapkan pada perencanaan yang telah disusun.

Dampak yang terjadi dengan tidak adanya sinkronisasi antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi berupa penilaian yang rendah terhadap hasil kinerja/produksi PT DI. Rendahnya penilaian kinerja/produksi PT DI pada gilirannya berpengaruh buruk terhadap penilaian publik dan berdampak pada dukungan dan kepercayaan pemerintah, diantaranya kurang optimalnya dalam pemberian insentif berupa pinjaman modal usaha. Padahal dengan melihat kondisi keuangan PT DI, pinjaman modal usaha menjadi sangat urgen.

Koalisi Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014

Koalisi Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovenda atas Suryani. Suryani menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Koalisi Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014: Studi Kasus Posisi Tawar PKS, PPP, PAN Dan PKB Dalam Koalisi”. Suyani menjalani sidang terbuka secara daring pada Selasa (03/08). Sebagai promotor Prof. Dr. Burhan D. Magenda dan kopromotor Chusnul Mar’iyah, Ph.D.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Penelitian ini bermaksud menelaah lebih dalam bagaimana PKS, PKB, PPP dan PAN memposisikan diri dalam pemilihan presiden, terutama yang berkaitan dengan daya tawar politik di dalam koalisi yang dimasuki untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti umum diketahui, bahwa empat partai politik Islam tersebut tidak pernah berada dalam koalisi tunggal poros Islam, walaupun wacana tentang pembentukkan koalisi antar empat partai ini selalu dikemukakan pada saat menjelang pemilihan presiden. Namun wacana itu selalu gagal diwujudkan dan kembali suara umat Islam terpecah pecah ke dalam bangunan koalisi nasional yang dimotori oleh partai partai lain yang tidak mengusung calon presiden dari kalangan partai Islam

Menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya.

Mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karakter basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting.

Identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa empat partai berhaluan Islam yang menjadi obyek dalam penelitian ini (PKS, PPP, PAN dan PKB) terpisah dalam dua koalisi, PKB bergabung dengan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) bersama dengan beberapa partai nasionalis yang dipimpin oleh PDIP. Tiga partai lain yakni PPP, PAN dan PKS masuk dalam KMP (Koalisi Merah Putih) yang dikoordinir oleh Partai Gerindra.

Kompetisi dimenangkan oleh KIH dan menyisakan KMP yang akhirnya bubar setelah PPP dan PAN memutuskan untuk bergabung dengan KIH sebagai pemenang Pilpres dan menjadi bagian dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. KMP menyisakan PKS yang tetap bersama Partai Gerindra berada di luar pemerintahan sampai berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun 2019.

Beberapa kali upaya untuk membentuk Poros Islam dalam pilpres selalu gagal dilakukan, pada setiap menjelang pilpres wacana untuk membentuk poros parpol Islam selalu muncul namun selalu gagal untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor: Pertama; orientasi ideologi partai yang berbeda. Walau dengan sasaran konstituen yang sama, perbedaan orientasi ideologi menjadi batu sandungan yang cukup besar. PPP dan PKB contohnya, dua partai ini sama-sama memiliki basis massa NU, namun keduanya memiliki orientasi ideologi politik yang berbeda, di mana PKB lebih ke arah Islam moderat, dan PPP lebih berorientasi pada Islam yang lebih konservatif.

Faktor kedua; adalah karena adanya kepentingan pragmatis yang berbeda yang membuat keempat partai berhaluan Islam tidak akan berada dalam satu koalisi elektoral yang sama dalam pilpres. Hal yang paling mempengaruhi kondisi tersebut adalah karena perebutan posisi dalam pilpres yang tidak mungkin dibagi rata kepada empat partai tersebut, pada kondisi di mana keempatnya berada dalam besaran massa yang hampir sama dalam politik elektoral ditandai dengan perolehan suara yang tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya (sekitar 7-9 %). Pengajuan nama calon presiden dan wakil presiden dipastikan akan menjadi masalah yang cukup rumit bila PKS, PPP, PAN dan PKB ada dalam satu koalisi. Karena kempatnya memiliki kader kader terbaik yang sama sama dinilai layak untuk tampil dan menjadi figur utama.

Faktor ketiga yang menghambat terjadinya koalisi bersama partai Muslim adalah karena minimnya figur elite politik dari keempatnya yang memiliki elektabilitas tinggi. Dari tiga pilpres setelah Orde Baru, figur yang memiliki daya tarik dan elektabilitas tinggi selalu datang dari partai partai non Islam. Para elite politik yang berasal dari partai berhaluan Islam hanya muncul meramaikan wacana bursa capres dan cawapres namun tidak memiliki elektabilitas tinggi ditengah masyarakat muslim itu sendiri, akibatnya sejak Pemilu 2004, partai Islam tidak mampu menjadi trendsetter dan hanya menjadi follower dalam kontestasi capres dan cawapres dengan menjadi anggota koalisi yang sudah dibentuk oleh partai lain yang memiliki kekuatan elektoral lebih tinggi.

Langkah awal yang harus dilakukan bila ingin menampilkan figur elite Muslim yang besar adalah dengan memastikan elektabilitasnya di masyarakat dan tentunya harus berasal dari partai berhaluan Islam, bukan dari partai non Muslim yang akhirnya akan mengaburkan identitas Islam politik dalam kontestasi. Ceruk kekuasaan yang diperebutkan dalam pilpres memang selalu memunculkan konflik tersendiri diantara partai partai berhaluan Islam yang secara nasional tidak pernah akur dalam satu opini dalam menghadapi kontestasi elektoral. Perasaan memiliki kekuatan massa yang sama dan target kekuasaan yang sama membuat massa Muslim yang idealnya bisa berada dalam suara yang sama dalam pilpres akhirnya berpecah pecah.

Hasil Penelitian Kandidat Doktor FISIP UI: Partai Politik Di Bawah Otoriterianisme Militer

Hasil Penelitian Kandidat Doktor FISIP UI: Partai Politik Di Bawah Otoriterianisme Militer

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Sung-Deuk Lee, menjadi Doktor ke 130 dari Politik. Lee menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Partai Politik Di Bawah Otoriterianisme Militer: Studi Kasus Partai Republik Demokratik Selama Rezim Park Chung-Hee Di Korea Selatan (1963-1979) Dan Golkar Selama Rezim Suharto Di Indonesia (1968-1998)”. Sebagai ketua sidang Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Sebagai promotor Prof. Dr. Burhan D. Magenda, M.A, kopromotor Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D dan Chusnul Mar’iyah, Ph.D. Dr. Lee menjalani sidang terbuka secara daring pada Selasa (18/5).Penguji Sidang ini Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A.,Prof. Dr. Mohtar Mas’oed, Dr. Isbodroini Suyanto, M.A. dan Meidi Kosandi, M.A., Ph.D.

Penelitian ini di latar belakangi oleh perbedaan dari akhir dua partai, Partai Republik Demokratik di Korea Selatan dan Golkar di Indonesia. Partai yang satu telah bubar dengan pembunuhan pemimpinnya disertai krisis politik. Sebaliknya, partai satunya lagi masih bertahan hingga saat ini, bahkan setelah pengunduran diri pemimpinnya yang disertai juga dengan krisis politik. Satu pihak gagal dengan pelembagaan, dan satunya lagi menunjukkan cukup pelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa Partai Republik Demokratik di Korea Selatan harus melenyap, dan Golkar di Indonesia dapat bertahan. Selain itu, penelitian ini mencoba mencari hubungan antara akhir dari sebuah partai dengan tingkat institusionalisasi.

Korea Selatan dan Indonesia memiliki latar belakang sejarah dan politik yang sangat mirip dalam sejarah modern. Setelah kekalahan imperialisme Jepang pada tahun 1945, kedua negara akhirnya mencapai kemerdekaan dan keduanya mengalami persoalan politik, ekonomi internal dan eksternal seperti perang. Untuk pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, rezim otoriter militer hadir dan menjabat selama beberapa dekade, walaupun kemudian menunjukkan proses pengambil alihan kekuasaan yang sedikit berbeda.

Alasan mengapa kedua rezim mampu berkuasa dalam waktu yang lama, salah satu faktornya adalah disebabkan partai yang berkuasa di kedua negara. Partai yang berkuasa ini sangat berperan penting dalam mempertahankan rezim karena memiliki peran sentral dalam politik. Kedua partai, Partai Republik Demokratik dan Golkar, memainkan peran penting dalam mengamankan legitimasi dan mempertahankan rezim otoriter militer di Korea dan Indonesia.

Hal ini yang kemudian menjadi ketertarikan peneliti dalam mengkaji penelitian ini. Dalam teori pelembagaan partai politik Samuel P. Huntington, ia menyatakan bahwa pelembagaan partai politik adalah bagaimana suatu organisasi dapat memperoleh nilai dan stabilitas. Menurutnya, pelembagaan dapat diukur dari kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Artinya kita dapat melihat perbedaan tingkat pelembagaan antara lahir dan berakhirnya dua partai yang berkuasa dengan keempat faktor tersebut.

Oleh karena itu, peneliti membandingkan dan menganalisis struktur dan fungsi kedua partai dalam beberapa bab tentang kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Peneliti juga menemukan beberapa perbedaan mendasar. Peneliti mempelajari bagaimana pelembagaan partai politik sangat mempengaruhi keberadaan kedua partai melalui proses analisis komparatif ini.

Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada di Masa Pandemi

Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada di Masa Pandemi

Seminar hasil penelitian mata kuliah organisasi dan birokrasi pemilu dilaksanakan pada Selasa (5/1) melalui Zoom. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020, yang dilakukan di beberapa daerah yang melakukan Pilkada serentak pada tahun 2020. Pembahasa hasil riset ini, yaitu Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA (Ketua KPU RI), Abhan, S.H, M.H (Ketua Bawaslu RI) dan Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si.

Penelitian dengan  judul “Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020: Kasus Pilkada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara”. Penelitian ini dilakukan kelompok dua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang mengikuti mata kuliah organisasi dan birokrasi pemilu. Sebagai wakil dari kelompok satu, Marlan Infantri menjelaskan hasil penelitian kelompoknya.

Pada penelitian ini berfokus pada kasus pilkada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Fakta di lapangan menunjukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Salah satu persyaratan lainnya juga diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 PAsal 50A yang mewajibkan bakal pasangan calon melakukan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan hasilnya harus diserahkan pada saat pendaftaran. KPU dan Bawaslu Kabupaten Karo menjalankan regulasi ini secara ketat.

“Temuan dan analisis terkait pelanggaran, semua kandidat melanggar protokol kesehatan dengan membawa massa menuju kantor KPU, sehingga tidak ada satupun pasangan calon yang melaporkan pelanggaran pasangan calon lainnya ke Bawaslu. Selain itu tidak ada sanksi kepada kandidat yang melakukan pelanggaran kesehatan karena lemahnya aspek regulasi (PKPU No.6 Tahun 2020)” ujar Marlan.

Marlan juga menjelaskan, sebagai penyelenggara tentu ada tantangan yaitu resiko tertular dan suasana kebatinan yang dirasakan sangat mempengaruhi psikologis penyelenggara pemilu. Meskipun protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, kekhawatiran saat pendaftaran dan penyerahan dokumen tetap menyelimuti psikologis penyelenggara pemilu.

“Rekomendasi untuk KPU dalam Pemilu pada saat pandemi yaitu dengan system jemput bola kepada bakal pasangan calon yang akan mendaftar menjadi kepala daerah sehingga proses pendaftaran tidak perlu dilakukan di kantor KPU, khawatir massa pendukung ikut serta mengiringi calon pasangan menuju KPU. Selain itu penggunaan aplikasi SILON dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi konflik jika ternyata pada hari pendaftaran calon, berkas pendaftarab ditolak oleh KPU” saran Marlan.

Regulasi Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Regulasi Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Seminar hasil penelitian mata kuliah organisasi dan birokrasi pemilu dilaksanakan pada Selasa (5/1) melalui Zoom. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020, yang dilakukan di beberapa daerah yang melakukan Pilkada serentak pada tahun 2020. Pembahasa hasil riset ini, yaitu Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA (Ketua KPU RI), Abhan, S.H, M.H (Ketua Bawaslu RI) dan Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si.

Penelitian dengan  judul Regulasi Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 dilakukan oleh kelompok satu mahasiswa Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang mengikuti mata kuliah organisasi dan birokrasi pemilu. Sebagai wakil dari kelompok satu, Rahmad Arif menjelaskan hasil penelitian kelompoknya.

Temuan awal penelitian ini berdasarkan dari hasil survei Litbang Kompas sebesar 68,9% publik tidak mengikuti kampanye calon kepala daerah dalam Pilkada 2020. Hanya 3,9% mengikuti melalui media massa. 3% mengikuti melalui media sosial, serta 8,6% mengikuti dan hadir secara langsung. Survei ini dilakukan terhadap 529 responden di 34 provinsi pada 24-26 November 2020.

Pandemi Covid-19 dinilai menjadi alasan utama rendahnya pastisipasi publik dalam “pesta demokrasi”. Disisi lain, litbang Kompas menilai, rendahnya partisipasi publik dalam kampanye karena sarana dan prasarana berupa jaringan internet di Indonesia tidak merata. Kebutuhan kampanye di dunia maya tak terpenuhi baik dari peserta maupun pemilih, apabila sarana tersebut tidak tersedia dengan baik.

Regulasi kampanye di masa pandemi ada dua skenario kampanye yaitu kampanye pada masa normal dan skenario khusus untuk penyelengaraan kampanye di masa pamdemi. Pada skenario di masa pandemi ini ada beberapa hal dan aturan khusus yang harus dilakukan diluar tahapan yang normal.

Pelibatan kementrian kesehatan, BNPB dan Satgas Covid-19 dalam proses perumusan sebuah regulasi PKPU oleh KPU ini merupakan hal yang dikarenakan dua hal pertama kondisi bencana khusus (pandemi) kedua regulasi mengenai kampanye ini dianggap regulasi yang paling rawan bagi kesehatan karena berpotensi menimbulkan kerumunan publik dengan resiko yang tinggi.

Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap uji publik yang melibatkan Satgas Covid-19 dan para ahli kesehatan masyarakat/epidemologi kemudian yang menjadi pembeda dari sebelumnya kali ini dilakukan secara virtual melalui zoom pada Jumat 11 September 2020. Dari uji public ini dihasilkan aturan baru dalam PKPU terkait kampanye sebagaimana telah diatur dalam Bab IV PKPU 6/2020.

Dari segi teknis perumusan khususnya proses delivery kebijakan ke daerah sebaikanya lebih mempertimbangkan jeda waktu antara PKPU diterbitkan dan diterima oleh daerah karena seringkali pihak KPU daerah sebagai pelaksaan kebijakan sedikit kewalahan dalam mengimplementasikan regulasi tersebut karena jeda waktu diterbitkannya PKPU terlalu dekat dengan proses tahapan dan seringnya PKPU tersebut menngalami revisi.