Select Page
Malik Ayub Sumbal: Belt and Road Initiative Program yang Mendorong Pembangunan Seluruh Dunia Khususnya Infrastruktur

Malik Ayub Sumbal: Belt and Road Initiative Program yang Mendorong Pembangunan Seluruh Dunia Khususnya Infrastruktur

Meskipun mengalami penurunan aktivitas selama terjadinya pandemi Covid-19 pada 2020-2022, proyek Belt and Road Initiative (BRI) terus dikembangkan oleh China untuk meningkatkan konektivitas di Kawasan Indo-Pasifik yang di masa lalu pernah menjadi jalur sutra perdagangan China dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Di inisiasi oleh presiden Xi Jinping pada tahun 2013, BRI melibatkan 70 negara di kawasan Asia, Eropa dan Afrika. Di Indonesia sendiri terdapat puluhan kerjasama yang ditandatangani oleh para pengusaha dari China dan Indonesia dalam rangka pembangunan konektivitas di dalam kerangka BRI.

Persoalannya adalah bahwa BRI memiliki beberapa implikasi geopolitik yang penting terhadap tatanan politik dan ekonomi regional maupun global. Inisiatif China mengembangkan jejaring kerjasama di dalam kerangka BRI ini.

Departemen Ilmu Politik FISIP UI mengadakan seminar tentang geopolitik yang berjudul “China Belt and Road, Connectivity for Shared Future”. Menghadirkan Malik Ayub Sumbal, Analis Geopolitik Senior sekaligus pendiri Caucasus Centre for Strategic and International Studies sebagai pembicara untuk menjelaskan mengenai Belt and Road Initiative pada Selasa (10/05) secara hybird di Auditorium Juwono Sudarsono.

Seminar geopolitik kali ini mendiskusikan tentang inisiatif tersebut dan implikasinya terhadap tata ekonomi dan politik global di tengah perubahan ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Topik Ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi indonesia yang memiliki visi untuk meningkatkan peran internasionalnya di dalam menyongsong posisi baru Indonesia di masa depan sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Malik memiliki pandangan yang begitu positif terkait BRI yang diupayakan oleh Tiongkok. Menurutnya, BRI merupakan program yang mendorong pembangunan seluruh dunia. Utamanya, BRI mewadahi pembangunan infrastruktur dan memberdayakan masyarakat.

“Skema win-win yang ditawarkan dapat menjadi jawaban dari masalah yang dihasilkan dari hegemoni bangsa barat. Prinsip shared future atau masa depan bersama menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki niatan untuk membangung masyarakat di seluruh dunia. Program tersebut juga dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dan membawa mereka ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, Tiongkok menjadi panutan karena berhasil membawa masyarakatnya dari negara miskin menjadi rising power,” jelas Malik.

Terkait hubungan antara bangsa timur dan barat, Malik berpendapat bahwa pendekatan yang digunakan oleh Tiongkok, yaitu shared future sama sekali berbeda dengan pendekatan okupasi yang digunakan dalam kolonialisme bangsa barat, “kolonialisme pada dasarnya berusaha mengambil milik orang lain untuk kepentingan sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain. Ketegangan dunia masa kini menunjukkan bahwa bangsa barat khawatir akan apa yang dapat dicapai oleh Tiongkok,” ujar Malik.

Dalam penjelasannya, Malik berargumen bahwa upaya bangsa barat untuk menghentikan upaya Tiongkok bukan untuk mencegah Tiongkok mengambil keuntungan dari negara lain, melainkan untuk menghentikan pembangunan ekonomi dunia secara menyeluruh.

Bangsa barat tidak ingin negara-negara lain dapat mencapai tingkat kemakmuran yang sama dengan mereka. Hal tersebut juga berkaitan dengan standar ganda dan hipokrisi bangsa barat, mengenai bagaimana mereka mengecam penyerangan yang dilakukan oleh bangsa lain tetapi mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh bangsa sendiri.

“Kini, bangsa barat sendiri semakin terpecah karena masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Hal tersebut, diiringi dengan hadirnya Tiongkok sebagai kekuatan baru, membentuk tatanan dunia multipolar,” tambah Malik.

Malik melihat hal tersebut sebagai hal yang positif, karena dunia multipolar berpotensi menghasilkan perdamaian dunia melalui hadirnya berbagai power corridors. Tatanan dunia yang harus dihindari adalah unipolar karena unipolar berarti bahwa satu negara memonopoli tatanan dunia.

Dalam sesi tanya jawab, Malik juga menjelaskan bahwa ‘debt trap’ atau ‘jebakan hutang’ yang seringkali dikaitkan dengan BRI merupakan wacana oleh bangsa barat untuk mencegah pembangunan dalam kerangka BRI. Tiongkok sendiri memiliki kebijakan non-intervensi, yang artinya Tiongkok tidak akan mencampuri urusan domestik negara lain.

Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik

Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia sudah dialami masyarakat Inbdonesia selama 2 bulan terakhir ini. Secara ekonomi, turbulensi harga minyak goreng di pasar domestik amat mudah dijelaskan, yaitu dengan mendedah fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO), bahan baku utama minyak goreng.

Jika gejolak harga minyak goreng dengan mudah dipahami secara ekonomi, tidak demikian halnya dengan dimensi politik. Dalam bingkai ekonomi-politik, pemerintah mesti menyadari bahwa tidak ada kebijakan (ekonomi dan politik) yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal.Setiap kelompok kepentingan akan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Karena itu, setiap kebijakan (ekonomi dan politik) selalu ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Dari sisi perspektif ekonomi politik bahwa Pemerintah menghadapi tantangan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam krisis minyak goreng di Indonesia. Dalam ekonoomi politik terutama pasar tidak dilihat dari aspek perilaku jual beli tapi ada aktor konstituen yang merupakan rakyat merupakan aktor yang penting.  Demikian yang dikatakan Meidi Kosandi, Ph.D (dosen departemen Ilmu Politik FISIP UI)., dalam sebuah webinar dengan tema Strategi Penyelesaian Krisis Minyak Goreng di Indonesa (31/03)

“Dalam kasus kelangkaan minyak goreng pemerintah menghadapi dilema antara pasar dengan masyarakat. Isu ini memang dilatarbelakangi oleh kenaikan harga minyak sawit di dunia, minyak goreng  kemasn langka ketika diterapkan HET (Harga Eceran Tertinggi), tetapi ketika mengkuti harga pasar maka muncul isu soial dan politik di masyarakat. Kemudian ada isu bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, serta ada kartel minyak goreng. Isu kartel ini justruseakan dibenarkan oleh Menteri Perdagangan di depan para anggota DPR RI. Mendag menyebut ada mafia minyak goreng yang mengambil keuntungan pribadi sehingga berbagai kebijakan pemerintah tumpul di pasar. Lutfi mengakui bila kewenangan kementeriannya amat terbatas. Mafia atau kartel inilah  yang  dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni harga, produksi dan wilayah pemasaran’ ujar Meidi.

Menurut Meidi, kebijakan negara di sektor industri sawit diantaranya hilirisasi industri berbasis kelapa sawit sejak 2007, dengan inovasi Indonesia berhasil mengembangkan 168 jenis produk turunan, 80% ekspor produk turunan serta produksi minyak goreng. Adanya sentralisasi dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta ada program B30 yaitu pencampuran 30% biodiesel sawit dengan 70% minyak solar program ini diklaim menguntungkan negara melalui penambahan devisa sebab 30 persen bahan baku untuk pembuatan solar diperoleh dari komoditas kelapa sawit Indonesia. Dari bebrapa langkah Pemrintah ini sudah terlihat bahwa Pemerintah sudah berupaya mengembangkan industri sawit di dalam negeri. Dilema yang dihadapi oleh negara di satu sisi negara ingin mengembangkan industri kelapa sawit tetapi di sisi lain diterpa isu isu seperti lingkungan hidup, alih lahan hutan dan isu keberpihakan pada masyarakat.

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam paradigma kebijakan ada kecenderungan kebijakan didominasi oleh paradigma kekuasaan. Ada narasi ketergantungan konsumsi minyak goreng  di dalam negeri sehingg perlu ada perubahan perilaku masyarakat seolah itu sumber masalahnya. Kemudian  ada juga  narasi penimbunan minyak goreng. Narasi- narasi yang dibangun seperti ini bisa jadi benar tapi dalam praktiknya semua permaslahan  terkait dengan supply yang seharusnya diatur tetapi yang diangkat adalah soal yang lain.

Ada beberapa pilihan kebijakan diantaranya  pembangunan industri kelapa sawit harus berkelanjutan dan masyarakat harus dilibatkan dalam kebijakan negara. (2) dari sisi regulatif membuat pengaturan untuk prioritas suplai pasar doemestik dan menerapkan insentif perdagangan domestik. (3) Terkait distributif maka pasar domestik harus dilindungi dan memperketat pengawasan pasar domestik dan perdagangan internasional. (4) Kebijakan harus redistributif yang berarti pendapatan produk sawit untuk lingkungan hidup, industri dan pasar domestik.

Pentingnya Moralitas Sebagai Nilai Penting Dalam Demokrasi

Pentingnya Moralitas Sebagai Nilai Penting Dalam Demokrasi

Fajar menyampaikan ringkasan disertasinya yang berjudul “Masalah Demokrasi Lokal di Balik Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2014” pada Jumat (07/01). NTB dipilih sebagai kasus dalam penelitian ini karena NTB adalah provinsi dengan kualitas demokrasi terburuk, selalu masuk lima terbawah selama enam tahun berturut-turut pada 2009-2014.

Umumnya pengukuran demokrasi bersifat global dan lintas negara, padahal demokrasi lokal tak kalah menarik diamati. Indonesia mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengukur dinamika demokrasi lokal berbasis provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi dengan capaian demokrasi terburuk (2009-2014), ditandai oleh banyaknya kejadian yang melanggar kebebasan sipil, aksi kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik.

Banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi. DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan, selain keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah. Partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting.

“Dalam Penelitian ini saya mengajukan pertanyaan pokok: Mengapa kondisi demokrasi Provinsi NTB pada tahun 2009-2014 relatif buruk? Berbagai masalah yang ditemukan dalam asesmen awal sesuai data IDI menjadi panduan untuk mendalami kejadian atau kasusnya secara mendalam terkait dengan: hambatan kebebasan sipil, kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik di tingkat lokal” ungkap Fajar.

Fajar menjelaskan, studi ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang pokok-pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut, pertama, era otonomisasi memberi keleluasaan yang sangat luas kepada pemerintah daerah mewakili aktor negara dalam memunculkan berbagai pengaturan ekstensif yang mengatur kehidupan beragama sehingga mengancam kebebasan sipil. Kedua, banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat NTB. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi.

Lebih lanjut Fajar mengatakan, ketiga, DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya. Selain karena keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah, DPRD juga tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Keempat, partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting. Kaderisasi berjalan secara ”musiman” bukan sebagai kegiatan partai politik yang rutin dan melembaga secara konsisten.

“Setelah dilakukan pendalaman terhadap kasus-kasus yang ditunjukkan, studi ini berhasil mengkonfirmasi asumsi-asumsi teoritik yang dibangun tentang budaya politik, pentingnya moralitas sebagai nilai penting dalam demokrasi, peran para elit yang mewakili aktor masyarakat maupun negara, serta perspektif demokrasi agonistik” jelas Fajar.

Dalam konteks studi ini, proses demokrasi prosedural di tingkat lokal sudah relatif berjalan, tetapi budaya sipil masih belum kuat terbangun karena banyaknya aksi kekerasan dan vigilantisme, menjadikan demokrasi NTB –sebagaimana pengukuran IDI, berada dalam kualitas yang buruk.

Fajar menjelaskan lebih lanjut, kemampuan untuk melakukan tranformasi antagonisme menjadi agonisme menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks demokrasi di NTB, kemampuan ini tidak dimiliki oleh aktor-aktor demokrasi lokal baik yang mewakili aktor negara maupun masyarakat. Sehingga perlu ada upaya penguatan kapasitas dan penciptaan ruang diskursif sampai batas paling maksimal sehingga semua aktor demokrasi dapat berinteraksi secara dinamis atas dasar ”respect” satu sama lain.

“Hasil studi ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan demokrasi di tingkat lokal dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan penguatan partai politik lokal, pemberdayaan DPRD, advokasi terhadap kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi perempuan di DPRD, maupun pendidikan kewargaan untuk memperkuat kultur demokrasi yang memiliki ciri kompetisi antar aktornya secara dinamis dan tegas, yang mengepankan cara-cara damai” tutup Fajar.

Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Pertahanan Udara

Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Pertahanan Udara

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Agung Karyanto. Disertasi ini berjudul, “Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Pertahanan Udara: Studi Kasus Industri Pertahanan Dirgantara Indonesia (PT Dirgantara Indonesia) Tahun 2010-2015”. Sidang terbuka Promosi Doktor secara daring dilaksanakan pada Kamis (05/08). Agungnberhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI (Dirgantara Indonesia) dalam mendukung pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015. Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori: implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf. Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama. Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan sebelas informan dipilih dengan teknik purposive.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan implementasi kebijakan industri pertahanan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung alat pertahanan udara tahun 2010-2015.

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna. Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi.

Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal. Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Sebagai kesimpulan akhir bahwa implementasi kebijakan industri pertahanan dengan studi kasus industri pertahanan PT DI dalam mendukung pemenuhan alat pertahanan udara mengalami kendala bahkan kegagalan sehingga tujuan akhir kebijakan industri pertahanan guna mengembangkan industri pertahanan tidak tercapai. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya tujuan dari tiap-tiap kebijakan industri pertahanan.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle, memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle.

Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

Implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan kebutuhan dan produksi alat pertahanan, serta penyusunan buku induk industri pertahanan, dijelaskan melalui dua materi pembahasan: 1) Sinkronisasi rencana kebutuhan alat pertahanan yang dilaksanakan oleh pengguna dan pemerintah (Kementerian Pertahanan) dan rencana produksi yang disusun oleh industri pertahanan PT DI; 2) Penyusunan buku induk industri pertahanan yang berisikan rencana kebutuhan dan dukungan produksi oleh industri pertahanan dalam negeri yang disusun oleh pemerintah/Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melibatkan pemangku kepentingan industri pertahanan.

Pada implementasi kebijakan sinkronisasi antara rencana kebutuhan alat pertahanan udara dengan rencana produksi, penelitian ini menemukan bahwa periode tahun 2010-2015 tidak ada satupun dari tiap-tiap tahun, perencanaan kebutuhan alat pertahanan dan perencanaan produksi yang sinkron atau sesuai. Pada proses penyusunan rencana kebutuhan yang diawali oleh pengguna selanjutnya dikompilasi oleh pemerintah/Kementerian Pertahanan pada kenyataannya tidak mengundang atau melibatkan industri pertahanan. Demikian pula dalam penyusunan rencana produksi yang dilaksanakan oleh industri pertahanan, tidak melibatkan dan mengundang, baik pengguna maupun pemerintah/Kementerian Pertahanan.

Pihak Pengguna dan Kementerian Pertahanan berargumentasi bahwa ketidakikutan industri pertahanan dalam proses penyusunan rencana kebutuhan oleh karena: 1) Rencana kebutuhan alat pertahanan bersifat rahasia sehingga tidak setiap institusi atau setiap orang dapat mengetahuinya; 2) Tidak adanya ketentuan yang mempersyaratkan untuk mengikutsertakan industri pertahanan dalam proses perumusan rencana kebutuhan; dan 3) Kurang aktifnya industri pertahanan PT DI dalam berkomunikasi kepada pengguna atau pemerintah/Kemhan.

Sementara itu PT DI berpendapat bahwa selama ini secara informal melalui kedekatan dengan beberapa personel, baik personel pengguna maupun Kementerian Pertahanan mereka telah mendapatkan hasil rumusan rencana kebutuhan alat pertahanan yang menurutnya sudah valid dan benar. Dengan demikian tidak perlu lagi harus mengundang atau melibatkan pengguna maupun Kementerian Pertahanan dalam proses perumusan rencana produksi.

Disamping itu perencanaan yang dibuat PT DI tidak hanya memuat rencana pemenuhan produksi alat pertahanan, namun juga berisikan rencana produksi untuk memenuhi permintaan konsumen nonpertahanan yang tidak setiap orang diijinkan untuk mengetahuinya. Atas argumentasi ketiga pemangku kepentingan pengembangan industri pertahanan membuktikan bahwa pengguna, Kementerian Pertahanan, dan industri pertahanan PT DI sama-sama mengedepankan ego sektoral.

Mereka lebih mengedepankan kepentingannya masing-masing sehingga menganggap keterlibatan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak urgen. Dari masing-masing pemangku kepentingan, ketidaksinkronan rencana kebutuhan alat pertahanan dengan rencana produksi juga disebabkan adanya perubahan pada rumusan perencanaan kebutuhan. Perubahan tersebut terjadi oleh karena rencana kebutuhan alat pertahanan harus menyesuaikan dengan rencana dukungan anggaran pemerintah yang dirumuskan oleh Bappenas, setelah mendapatkan persetujuan dari DPR terhadap pengajuan anggaran tahunan pemerintah yang didalamnya memuat anggaran kebutuhan alat pertahanan.

Di sisi lain rencana produksi yang disusun PT DI yang telah mendasarkan pada rencana awal kebutuhan alat pertahanan telah disahkan. Sebenarnya PT DI memiliki kesempatan untuk merubah rencana produksinya, akan tetapi dengan pertimbangan waktu dan dihadapkan pada kondisi perencanaan kebutuhan alat pertahanan yang kemungkinan masih mengalami perubahan, maka tidak dilakukan perubahan terhadap rencana produksi.

Dalam konteks ini seakan-akan PT DI mengesampingkan manfaat dari sinkronisasi rencana kebutuhan alat pertahanan dengan rencana produksi, padahal ketiadaan sinkronisasi justru merugikan PT DI. Oleh karena hasil akhir laporan kinerja PT DI ditentukan sejauhmana keberhasilan pencapaian produksi PT DI dihadapkan pada perencanaan yang telah disusun.

Dampak yang terjadi dengan tidak adanya sinkronisasi antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi berupa penilaian yang rendah terhadap hasil kinerja/produksi PT DI. Rendahnya penilaian kinerja/produksi PT DI pada gilirannya berpengaruh buruk terhadap penilaian publik dan berdampak pada dukungan dan kepercayaan pemerintah, diantaranya kurang optimalnya dalam pemberian insentif berupa pinjaman modal usaha. Padahal dengan melihat kondisi keuangan PT DI, pinjaman modal usaha menjadi sangat urgen.

Koalisi Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014

Koalisi Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovenda atas Suryani. Suryani menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Koalisi Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014: Studi Kasus Posisi Tawar PKS, PPP, PAN Dan PKB Dalam Koalisi”. Suyani menjalani sidang terbuka secara daring pada Selasa (03/08). Sebagai promotor Prof. Dr. Burhan D. Magenda dan kopromotor Chusnul Mar’iyah, Ph.D.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Penelitian ini bermaksud menelaah lebih dalam bagaimana PKS, PKB, PPP dan PAN memposisikan diri dalam pemilihan presiden, terutama yang berkaitan dengan daya tawar politik di dalam koalisi yang dimasuki untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti umum diketahui, bahwa empat partai politik Islam tersebut tidak pernah berada dalam koalisi tunggal poros Islam, walaupun wacana tentang pembentukkan koalisi antar empat partai ini selalu dikemukakan pada saat menjelang pemilihan presiden. Namun wacana itu selalu gagal diwujudkan dan kembali suara umat Islam terpecah pecah ke dalam bangunan koalisi nasional yang dimotori oleh partai partai lain yang tidak mengusung calon presiden dari kalangan partai Islam

Menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya.

Mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karakter basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting.

Identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa empat partai berhaluan Islam yang menjadi obyek dalam penelitian ini (PKS, PPP, PAN dan PKB) terpisah dalam dua koalisi, PKB bergabung dengan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) bersama dengan beberapa partai nasionalis yang dipimpin oleh PDIP. Tiga partai lain yakni PPP, PAN dan PKS masuk dalam KMP (Koalisi Merah Putih) yang dikoordinir oleh Partai Gerindra.

Kompetisi dimenangkan oleh KIH dan menyisakan KMP yang akhirnya bubar setelah PPP dan PAN memutuskan untuk bergabung dengan KIH sebagai pemenang Pilpres dan menjadi bagian dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. KMP menyisakan PKS yang tetap bersama Partai Gerindra berada di luar pemerintahan sampai berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun 2019.

Beberapa kali upaya untuk membentuk Poros Islam dalam pilpres selalu gagal dilakukan, pada setiap menjelang pilpres wacana untuk membentuk poros parpol Islam selalu muncul namun selalu gagal untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor: Pertama; orientasi ideologi partai yang berbeda. Walau dengan sasaran konstituen yang sama, perbedaan orientasi ideologi menjadi batu sandungan yang cukup besar. PPP dan PKB contohnya, dua partai ini sama-sama memiliki basis massa NU, namun keduanya memiliki orientasi ideologi politik yang berbeda, di mana PKB lebih ke arah Islam moderat, dan PPP lebih berorientasi pada Islam yang lebih konservatif.

Faktor kedua; adalah karena adanya kepentingan pragmatis yang berbeda yang membuat keempat partai berhaluan Islam tidak akan berada dalam satu koalisi elektoral yang sama dalam pilpres. Hal yang paling mempengaruhi kondisi tersebut adalah karena perebutan posisi dalam pilpres yang tidak mungkin dibagi rata kepada empat partai tersebut, pada kondisi di mana keempatnya berada dalam besaran massa yang hampir sama dalam politik elektoral ditandai dengan perolehan suara yang tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya (sekitar 7-9 %). Pengajuan nama calon presiden dan wakil presiden dipastikan akan menjadi masalah yang cukup rumit bila PKS, PPP, PAN dan PKB ada dalam satu koalisi. Karena kempatnya memiliki kader kader terbaik yang sama sama dinilai layak untuk tampil dan menjadi figur utama.

Faktor ketiga yang menghambat terjadinya koalisi bersama partai Muslim adalah karena minimnya figur elite politik dari keempatnya yang memiliki elektabilitas tinggi. Dari tiga pilpres setelah Orde Baru, figur yang memiliki daya tarik dan elektabilitas tinggi selalu datang dari partai partai non Islam. Para elite politik yang berasal dari partai berhaluan Islam hanya muncul meramaikan wacana bursa capres dan cawapres namun tidak memiliki elektabilitas tinggi ditengah masyarakat muslim itu sendiri, akibatnya sejak Pemilu 2004, partai Islam tidak mampu menjadi trendsetter dan hanya menjadi follower dalam kontestasi capres dan cawapres dengan menjadi anggota koalisi yang sudah dibentuk oleh partai lain yang memiliki kekuatan elektoral lebih tinggi.

Langkah awal yang harus dilakukan bila ingin menampilkan figur elite Muslim yang besar adalah dengan memastikan elektabilitasnya di masyarakat dan tentunya harus berasal dari partai berhaluan Islam, bukan dari partai non Muslim yang akhirnya akan mengaburkan identitas Islam politik dalam kontestasi. Ceruk kekuasaan yang diperebutkan dalam pilpres memang selalu memunculkan konflik tersendiri diantara partai partai berhaluan Islam yang secara nasional tidak pernah akur dalam satu opini dalam menghadapi kontestasi elektoral. Perasaan memiliki kekuatan massa yang sama dan target kekuasaan yang sama membuat massa Muslim yang idealnya bisa berada dalam suara yang sama dalam pilpres akhirnya berpecah pecah.