oleh Sri Indah Wijayanti | Nov 23, 2022 | Berita, Liputan Media
Promosi Doktor Departemen Ilmu Politik FISIP UI atas nama Sarah Nuraini Siregar pada Selasa (22/10) di Auditorium Juwono Sudarsono. Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Demokrasi dan Kepolisian di Indonesia Era Reformasi: Studi Profesionalitas Polri dalam Pemilu Presiden 2019 di Jawa Barat” di hadapan dewan penguji.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah dalam profesionalitas Polri di era demokrasi pasca reformasi. Salah satunya adalah keterlibatan dan peran polisi dalam kontestasi politik. Keterlibatan Polri dalam politik menjadi fenomena penting karena memperlihatkan persoalan mendasar dalam profesionalitas aktor keamanan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi, yaitu tidak terlibat dalam politik.
Keterlibatan ini teriadi saat situasi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berlangsung pada Pilpres 2019 di Jawa Barat. Fenomena empiris in menjadi dasar terbentukya pertanyaan penelitian dalam disertasi ini, yaitu bagaimana profesionalitas Polri dalam demokrasi Indonesia era reformasi, yang dilihat melalui Pilpres 2019 di Jawa Barat.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian, disertasi in menggunakan dua teori utama yaitu Demokrasi dan De-demokratisasi dan Hubungan Sipil-Militer dan satu konsep kekuasaan politik dalam pemolisian. Metode penelitian dalam disertasi in adalah kualitatif berdasarkan studi kasus dengan tipe single-case design yang holistik. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para informan yang dipilih secara purposif.
Data primer dilengkapi dengan data sekunder melalui literatur, regulasi, serta laman opini informan yang tidak bisa diwawancarai. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 20 dari 23 yang direncanakan.
Disertasi ini dengan mensintesakan tiga konsep menghasilkan sejumlah temuan yang menjawab pertanyaan penelitian mengenai profesionalitas kepolisian di era demokrasi dalam kontestasi politik pemilu, dengan mengangkat studi kasus Pilpres 2019 di Jawa Barat.
Temuan-temuan disertasi memperlihatkan bahwa profesionalitas kepolisian dalam kontestasi politik di era demokrasi tidak bisa dilepaskan dari determinasi bentuk kapasitas demokrasi, kepentingan politik, serta cara pandang polisi dalam menjalankan fungi dan kewenangannya.
Penelitian disertasi in menunjukkan bahwa persoalan profesionalitas Polri dalam Pilpres 2019 di Jabar disebabkan sejumlah faktor, yaitu: kapasitas demokrasi negara yang rendah melalui penggunaan instrumen penegakan hukum Polri; persepsi polisi mengenai kekuasaan pemolisian melampaui batasan prinsip profesionalitas; adanya dua kepentingan yang saling berkelindan dalam hubungan negara dan polisi sebagai aliansi politik; dan lemahnya seluruh mekanisme pengawasan kepada kepolisian. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pelemahan demokrasi justru terjadi di saat polisi secara kelembagaan telah mandiri sebagai institusi penegak hukum.
oleh Sri Indah Wijayanti | Nov 22, 2022 | Berita, Liputan Media
Kuliah umum Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Mrs. Lyudmila Vorobieva mengangkat tema “Russian Politics After Decades of Soviet Era and How to Understand Russia-Ukraine Relations from the Past to the Present”. Sebelumnya FISIP menerima kunjungan Dubes Ukraina, hal ini merupakan cerminan bahwa FISIP terbuka untuk berdiskusi dengan siapa saja serta untuk selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan pandangan dengan objektif dan transparan
Kuliah umum tersebut yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Selasa (22/11) di Auditorium Mochtar Riady. Kuliah tamu ini juga di menghadirkan Dosen Ilmu Politik sebagai host yakni Dr. Dra. Errie F. Iriani Sophiaan M.Si dan Irwansyah, S.I.P., M.A.
Di awal kuliah, Dubes Rusia mengajak mahasiswa untuk sedikit mengingat hubungan antara Indonesia dengan Rusia yang sudah terjalin sejak lama. Pasalnya saat awal kemerdekaan Indonesia, Rusia (yang saat itu masih Uni Soviet) adalah salah satu negara yang menyambut baik kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, kerjasama dan persahabatan antar kedua negara Indonesia dan Rusia dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur fasilitas yang ada di Indonesia seperti stasuion Gelora Bung Karno dan Rumah Sakit Persahabatan.
Vorobieva mengatakan keinginan Rusia dalam hubungan diplomasi yaitu menciptakan hubungan yang setara antar negara. Begitu juga dengan hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Saat dulu masih menjadi bagian dari Uni Soviet, semua setara dan masyarakat merasa aman. Uni soviet juga merupakan negara yang sangat maju dengan teknologinya.
Dalam pandangan Rusia, kebijakan NATO yang seakan-akan berada semakin dekat dengan perbatasan Rusia justru menciptakan perdebatan baru karena Rusia tidak dalam kondisi bersitegang dengan negara mana pun, sebaliknya Rusia selalu membuka kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan negara Eropa.
Dubes Rusia itu mengatakan bahwa Rusia tidak akan pernah menganggu kedaulatan suatu negara apalagi menghancurkan negara tersebut dalam kasus ini Ukraina, Rusia hanya ingin Ukraina menjadi negara yang mandiri dan netral.
Dalam konflik yang terjadi saat ini Rusia selalu membuka kesempatan untuk melakukan diplomasi, negosiasi dan ajakan untuk mencari solusi yang terbaik bagi pihak yang berkonflik. Namun menurutnya, itikad baik Rusia belum dapat ditangkap dengan baik oleh pihak yang berkonflik.
Menurut Vorobieva, Rusia menyadari bahwa konflik ini tidak akan menjadi besar apabila tidak ada pihak yang menunggangi dan mengapresiasi langkah Indonesia untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks presidensi G-20 Rusia sangat mendukung Indonesia agar dapat memimpin KTT ini, mengingat kapasitas dalam kerjasama ekonomi dan diplomatik yang professional dan objektif.
Di akhir acara, Dubes Rusia memberikan pesan bagi sivitas akademika UI dalam hal ini FISIP UI untuk selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan pandangan dengan objektif dan transparan. Pihaknya mengapresiasi kegiatan ini agar dapat menjadi sumber pembelajaran tentang politik di Rusia dan Eropa baik dalam konteks masa lalu, masa kini maupun masa depan dan berharap kedepannya kerjasama di bidang pendidikan dapat dilakukan FISIP UI dengan Universitas yang ada di Rusia.
oleh Sri Indah Wijayanti | Nov 18, 2022 | Berita
Dalam rangka mengembangkan kajian untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan serta berkontribusi untuk terwujudnya tugas tridharma pendidikan, Departemen Ilmu Politik FISIP UI menyelenggarakan acara Peluncuran Klaster Riset Ilmu Politik UI bertemakan “Merespon Politik Indonesia Kontemporer Demokrasi, Ekonomi Politik dan Gerakan Politik” pada Jumat (18/11) di Auditorium Juwono Sudarsono.
Dalam seminar tersebut membahas lima isu besar yaitu (1) Partai Politik dan Pemilu (2) Ekonomi Politik (3) Politik Lokal dan Otonomi Daerah (4) Demokrasi dan Gerakan Sosial (5) Pandemi.
Tim klaster riset Departemen Ilmu Politik terdiri dari Prof. Dr. Valina S. Subekti, Dr.phill. Panji Anugrah Permana, Riaty Raffiudin, Ph.D, Irwansyah, MA, Amri Yusra, M.Si dan Syaiful Bahri, M.Si. Tim klaster tersebut juga memaparkan penelitiannya yang sedang berlangsung dan hambatan yang ditemui saat melakukan penelitian serta diskusi perkembangan seputar topik riset politik.
Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto (Dekan FISIP UI) menyambut gembira atas peluncuran klaster riset Departemen Ilmu Politik ini, “dengan banyak tumbuhnya klaster-klaster di departemen saya juga berharap klaster-klaster tersebut tidak berdiri eksklusif sebagai bagian dari departemen dan monopoli dari satu cabang ilmu tertentu karena kedepannya diharapkan ada kridor-koridor yang menghubungkan tema-tema research dengan sudut pandang yang lain,” ujarnya dalam sambutan kegiatan tersebut.
Menurut Ali Muhyidin, S.Sos, M.A selaku penanggung jawab kegiatan Klaster Riset ini mengatakan bahwa tujuan utama klaster riset adalah meningkatkan kolaborasi riset dan diskusi diantara dosen dan peneliti di lingkungan Departemen Ilmu Politik. Kolaborasi tersebut berasal dari minat dan ketertarikan pada kajian atau isu tertentu.
Klaster riset yang dikembangkan adalah Pemilu dan Keterwakilan Politik; Politik Lokal, Ekonomi Politik, Perbandingan Politik, dan Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Adapun penelitian yang sudah berjalan adalah terkait independensi Lembaga penyelenggara pemilu; variasi politik local di Indonesia pasca Orde Baru, Local content dan global production sharing, representasi politik elektoral buruh serta Covid-19 dan industri pariwisata di Asia Tenggara.
Ali menjelaskan bahwa Klaster Riset tahun 2022 sudah berjalan hampir 6 bulan, “Kami berharap awal tahun depan, penelitian yang dikerjakan di masing-masing klaster dapat menghasilkan minimal karya yang dapat dipublikasikan atau policy paper”.
Diharapkan Klaster Riset ini kedepan dapat memperluas kolaborasi dengan melibatkan dosen dan peneliti di luar UI, selain itu tidak hanya untuk meningkatkan penelitian dan publikasi yang berkualitas, namun juga penelitian yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
oleh Sri Indah Wijayanti | Nov 7, 2022 | Berita, Liputan Media
Pengamat politik dari FISIP UI yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof A Chaniago, menilai harus banyak kepala daerah yang dipimpin anak muda.
Tujuannya, kata Andrinof, untuk mencetak calon-calon pemimpin nasional. Menurutnya, Indonesia mengalami krisis sumber pemimpin karena setiap akan pemilihan umum atau pemilihan presiden kesulitan mendapatan calon, terlebih calon yang berkualitas.
Andrinof mengatakan ada yang harus diubah dengan sistem kaderisasi yang benar sehingga memunculkan bibit-bibit unggul calon pemimpin.
“Dalam jangka panjang kita tidak akan mendapatkan pemimpin dengan kriteria mendekati sempurna, jika tidak ada inisiatif mempersiapkan calon-calon pemimpin secara terencana, terorganisasi dan atau dikelola oleh lembaga, organisasi, atau komunitas,” ungkap Andrinof.
Mulai dari kepala daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, gerakan masyarakat sipil, BUMN, organisasi pengusaha, birokrasi, kejaksaan, TNI-Polri hingga kampus.
“Kuncinya, jalur yang paling ideal untuk mendapat calon pemimpin nasional adalah dari kepala daerah berprestasi, mulai dari wali kota atau bupati hingga gubernur,” katanya saat menjadi narasumber dalam diskusi terbuka Talks and Sharing yang digelar Komunitas Aksi Literasi melalui Youtube, Kamis (3/11).
Ia menjelaskan bahwa tugas kepala daerah mengurus berbagai urusan publik dan selalu berinteraksi langsung dengan masyarakatnya, di mana daerah menjadi tempat ujian evaluasi dan juga sebagai kontrol sosial karena masyarakatnya memiliki memori kolektif apakah pemimpinnya sukses atau tidak.
Menurut dia, Indonesia sedang krisis sumber pemimpin karena setiap akan pemilihan umum atau pemilihan presiden kesulitan mendapatkan calon, terlebih mereka yang berkualitas. Hanya saja sebagian orang yang menjabat di posisi puncak lembaga negara, selama ini nilainya di bawah kualifikasi ideal. Oleh karena itu, ada yang harus diubah dengan sistem kaderisasi yang benar sehingga memunculkan bibit-bibit unggul calon pemimpin.
“Kita krisis sumber pemimpin. Dalam jangka panjang kita tidak akan mendapatkan pemimpin dengan kriteria mendekati sempurna, jika tidak ada inisiatif mempersiapkan calon-calon pemimpin secara terencana, terorganisasi dan atau dikelola oleh lembaga, organisasi, atau komunitas,” katanya.
Andrinof juga mendorong camat atau pejabat setingkat camat yang terbukti berprestasi, administrasi bagus hingga komunikasi bagus harus berani maju sebagai calon wali kota atau bupati sebab yang bersangkutan dicetak sebagai kader pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
“Harus berani meninggalkan statusnya sebagai ASN, mau jadi memimpin harus berani kehilangan karir di birokrasi. Kalah tak apa sudah ada modal, dari salah satu saluran itu, akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.
Andrinof menambahkan, perlu ada kelompok independen yang membangun dan mengelola talent pool bakal calon-calon pemimpin nasional, meskipun yang memiliki tanggung jawab rekrutmen, training, coaching, dan uji tugas bagi bakal calon pemimpin, di antaranya parpol dan lembaga negara.
“Kualitas pemimpin itu yang pokok sekali harus memiliki kriteria kecerdasan emosional, kemampuan berfikir strategis, punya visi jelas, mengorganisasi, komunikasi dan mengambil keputusan. Pemimpin matang itu karena melalui perjalanan waktu,” ujarnya.
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=dGDs8mCDzzA&t=1581s
oleh Sri Indah Wijayanti | Okt 12, 2022 | Berita, Liputan Media
Kuliah umum Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, H.E Mr. Vasyl Hamianin mengangkat tema “Ukraine-Russia Relations from the Past (Pre-Soviet Union Era) to the Present”. Kuliah umum tersebut yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Rabu (12/10) di Auditorium Mochtar Riady.
FISIP UI menerima kunjungan Dubes Ukraina, di mana merupakan cerminan kerjasama dan persahabatan antar kedua negara. Melihat kembali sejarah pada akhir Desember 1991, Indonesia dan Ukraina telah sepakat untuk membuka hubungan diplomatik, menjaga perdamaian di Asia, serta menjalin hubungan perdagangan. Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar Ukraina di kawasan Asia Tenggara. Ekspor Ukraina ke Rl, sebagian besar diwakili oleh barang-barang pertanian dan metalurgi. Di bidang sosial dan budaya, kerjasama antara Ukraina dan Republik Indonesia (RI) terkonsentrasi terutama di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata.
Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto dalam sambutannya mengatakan, FISIP UI menyambut semangat kolaborasi akademik bersama Ukraina, salah satunya dengan adanya rencana inisiatif “Pojok Ukraina/Ukraine Corner” di perpustakaan MBRC yang berisi literatur keilmuan sosial, politik dan kebudayaan Ukraina.
Lebih lanjut ia berharap, semoga kerjasama ini dapat berkembang, khususnya dalam aspek kerjasama pendidikan antar universitas yang saat ini belum terwujud, tapi harapannya ke depan, FISIP UI dapat menjalin kerjasama pendidikan dijembatani kedubes Ukraina.
“Kami prihatin dengan krisis Ukraina dan Rusia. Pasti ada cara lain untuk menyelesaikan masalah daripada menggunakan senjata dan perang,” ujar Prof. Semiarto. Dialog untuk memahami kedua belah pihak sangat diperlukan. Dalam hal ini, pada akhir Juni 2022, Presiden kita Joko Widodo telah mengunjungi Moskow dan Kyiv untuk membangun perdamaian.
“Itu selalu menjadi harapan Indonesia bahwa krisis akan segera berakhir dan warga Ukraina dapat melanjutkan kehidupan yang damai,” harap Prof. Semiarto.
Hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada abad ke-18, Ukraina pernah dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia. Dalam perkembangan selanjutnya, Rusia dan Ukraina sempat terlibat konflik ketika Revolusi Bolshevik meletus pada 1917. Kemudian, pada 1920-an, Ukraina dan Rusia sama-sama menjadi bagian dari Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia dan Ukraina berdiri sendiri menjadi negara yang merdeka. Ukraina memproklamasikan kemerdakaan pada 24 Agustus 1991, sebagaimana negara-negara bekas Soviet lain seperti Kazahkstan atau Belarusia.
Menurut Vasyl, Ukraina selalu berjuang untuk kemerdekaan dan kebebasan bangsanya dari berbagai ancaman dari luar, sejak masa lampau, termasuk di masa Perang Dingin, ukraina sudah pernah diserang dari tiga sisi, Polandia dalam aspek perang agama, perebutan wilayah dan Sumber Daya Alam, dari Turki Utsmani dan Kerajaan Rusia.
Kepemimpinan Ukraina di masa kerajaan atau masa lampau sangat berantakan akibat suksesi kepemimpinan yang tidak bagus sehingga akhirnya Kerajaan Rusia mengklaimnya.
Ukraina trauma atas masa lalu. Penderitaan Ukraina disebabkan oleh Uni Soviet, bahkan Ukraina juga sempat mengalami bencana nuklir pada 1986. Negara ini merasakan dampak parah meledaknya reaktor nuklir Chernobyl.
Vasyl menjelaskan bahwa Ukraina masih belum stabil di awal merdekanya, karena prinsip kenegaraan yang belum dibentuk dengan baik. Pada akhir 2004, mulai terjadi aksi protes di Ukraina. Demonstrasi yang terjadi di Ukraina didasari oleh masalah korupsi yang terus terjadi selama bertahun-tahun sejak Presiden Leonid Kuchma memimpin. Alhasil, Presiden Leonid memutuskan melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Viktor Yuschenko.
Sejak pergantian kepemimpinan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai mengalami pasang surut, pasalnya, Presiden Viktor lebih membawa hubungannya ke arah Barat, sehingga peran Rusia mulai berkurang. Ketegangan pun kian terjadi setelah Presiden Viktor mulai menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya keinginan agar Ukraina menjadi anggota Uni Eropa.
Vasyl menekankan, walaupun Ukraina dan Rusia mempunyai kesamaan bahasa dan tampilan fisik namun berbeda secara psikologi, latar belakang dan pemikiran.
Duta Besar Ukraina itu merasa senang bisa hadir di FISIP UI yang merupakan kampus yang mengakomodasi semangat generasi muda dalam pembangunan bangsa dan masyarakat global.
Vasyl berpesan bahwa sangat penting mahasiswa memiliki daya nalar kritis dan analisis yg dalam menghadapi isu kekinian. Ia mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih luas, karena sejarah dan ilmu pengetahuan berkembang semakin cepat.
Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto (Dekan FISIP UI) menyambut gembira atas peluncuran klaster riset Departemen Ilmu Politik ini, “dengan banyak tumbuhnya klaster-klaster di departemen saya juga berharap klaster-klaster tersebut tidak berdiri eksklusif sebagai bagian dari departemen dan monopoli dari satu cabang ilmu tertentu karena kedepannya diharapkan ada kridor-koridor yang menghubungkan tema-tema research dengan sudut pandang yang lain,” ujarnya dalam sambutan kegiatan tersebut.
Menurut Ali Muhyidin, S.Sos, M.A selaku penanggung jawab kegiatan Klaster Riset ini mengatakan bahwa tujuan utama klaster riset adalah meningkatkan kolaborasi riset dan diskusi diantara dosen dan peneliti di lingkungan Departemen Ilmu Politik. Kolaborasi tersebut berasal dari minat dan ketertarikan pada kajian atau isu tertentu.
