Promosi doktor Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Suyuti menyampaikan ringkasan disertasinya yang berjudul “Perbaikan Perencanaan Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Sistem Pengelolaan Kinerja Terpadu Berbasis Balance Scorecard (Bsc) Di Kementerian Kelautan dan Perikanan” pada Kamis (21/04). Suyuti menjadi Doktor ke-52 dari Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan IPK 3.58 sangat memuaskan.
Agenda Reformasi Birokrasi (RB) nasional dimana area akuntabilitas pemerintah, merupakan faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2013, telah berhasil memperbaiki dan terus menerus mengalami peningkatan nilai sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagaimana tertuang di dalam salah satu program di dalam Roadmap RB dimana peran penting SAKIP adalah cerminan keterukuran (Accountability) seluruh kinerja pemerintah yang bersangkutan.
“Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan dampak (outcome) nyata yang signifikan bagi masyarakat, oleh karena itu pengukuran pencapaian outcome merupakan keniscayaan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah serta dikeolah dalam bentuk pengelolaan kinerja pemerintah,” ujar Suyuti.
Kesejahteraan adalah suatu indikator laten yang dibangun melalui variabel-variabel kompositnya. Kesejahteraan yang merupakan harapan dan isu pokok yang ingin dicapai setiap negara di dunia, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan dibarengi pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. KKP dapat menjadi role model dalam penetapan dan eksekusi aspek ataupun indikator kesejahteraan masyarakat baik level pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun visi misi dan strateginya.
“Sistem perencanaan pembangunan nasional harus memberikan solusi pembangunan dengan menitikberatkan pada pembangunan yang berbasis dampak kepada masyarakat berupa “outcome” sehingga SAKIP bukan sekedar nilai namun ukuran seluruh dimensi pemerintahan secara outcome. SAKIP secara filosofi mengandung pengertian ukuran atas dokumen dengan semua entitas yang terkadung di dalamnya dan ukuran tindakan nyata sebagai tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat,”jelas Suyuti.
Suyuti menjelaskan, Balanced Scorecard (BSC) adalah tool yang sangat tepat dalam meningkatkan koherensi dokumen-dokumen perencanaaan melalui pemetaan strategi, proses cascading, perbaikan sasaran strategi (Strategic Objective) dan Indikator Kinerja, perbaikan sistem penganggaran, perbaikan proses bisnis pemerintah dan lain-lain. Aspek pembangunan sosial (variabel sosial) dapat dibangun dengan baik melalui pemetaan strategi berbasis BSC perspektif Stakeholder.
Lebih lanjut ia mengatakan, “pelaksanaan pengukuran dan pengelolaan kinerja sebagai bagian dari perencanaan strategis yang berlangsung di KKP sejak tahun 2013, telah berperan terhadap tingkat efektivitas perencanaan dan penganggaran strategis yang efektif dalam eksekusi strategi (Strategy Execution), tidak hanya arah organisasi KKP dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kemajuan, tetapi juga bagaimana KKP mengetahui capaian organisasi terhadap sasaran strategis. Keseluruhan capaian ini tercermin pada dashboard pengukuran dan pengelolaan kinerja KKP berbasis BSC.”
Efektivitas penganggaran dalam sistem perencanaan nasional merupakan keharusan sebagai ukuran efektivitas anggaran dalam pencapaian dampak kepada masyarakat melalui program-program pemerintah. Untuk mencapai tingkat efektivitas anggaran maka harus dilakukan pengukuran pada level outcome (effectiveness), bukan hanya pada pengukuran output (Efficiency). Balanced scorecard merupakan tool yang tepat dalam sistem pengukuran dan pengelolaan kinerja organisasi secara terintegrasi melalui sembilan tahap pengelolaan kinerja seperti yang telah berjalan pada KKP.
Penelitian ini membangun (develop) dan mendorong gagasan kebaharuan (novelty) dalam bidang akuntabilitas, perencanaan dan penganggaran melalui sebuah model sistem pengukuran (Performance measurement) dan pengelolaan kinerja (Perfomance management) berbasis BSC di lingkungan pemerintahan, yang hingga saat ini belum ada secara berjenjang di dalam level organisasi pemerintah.
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI mengadakan kuliah umum internasional dengan topik “Green Social Work Contribution to Environmental Impact” pada Kamis (17/06) melalui kanal media sosial Zoom. Sebagai pengisi materi pada kuliah umum internasional ini adalah Prof. Lena Dominelli, Ph.D, AcSS, (Director of Master Programme in Disaster Interventions and Humanitarian Aid, The University of Stirling, UK).
Keadilan lingkungan terkait dengan keadilan sosial untuk semua dan integral dengan pekerjaan sosial dan pengembangan masyarakat di abad ke-21. Untuk mencapai hal ini perlu memperhatikan, mitigasi dan penanggulangan bencana serta membatasi model urbanisasi dan industrialisasi saat ini
“Keadilan lingkungan adalah hak untuk hidup dalam lingkungan yang berkelanjutan dan sehat yang memungkinkan semua orang untuk menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan penggunaan generasi mendatang sambil merawat planet ini dan semua isinya” jelas Prof. Lena.
Menurut Prof. Lena, “Green Social Work (GSW) berfokus pada bagaimana organisasi sosial berhubungan antara masyarakat dan interaksi dengan flora dan fauna di habitat fisik. GSW mempunyai tugas untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan lingkungan yang terdegradasi, bagaimanapun penyebabnya serta mengembangkan model alternatif yang berkelanjutan untuk pembangunan sosial-ekonomi.”
GSW menilai risiko yang ditimbulkan oleh bahaya dan mempunyai argumentasi yaitu transformasi konseptual dan sosial holistik yang mendalam, hubungan yang berkelanjutan antara orang-orang dan makhluk hidup lain, transdisipliner berkaitan dengan semua ilmu dan profesi dalam keterlibatan dengan komunitas/penduduk setempat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan menanggapi kebutuhan masyarakat.
“GSW juga menggunakan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dalam strategi pemberantasan kemiskinan seperti membantu komunitas lokal memobilisasi dan mengatur untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap manusia, lingkungan dan planet. Selain itu menuntut perubahan kebijakan UDHR melibatkan 19 pekerja sosial dalam pembahasan hak asasi manusia, sekarang terlibat dalam landasan perlindungan sosial dengan ILO (Organisasi Buruh Internasional)” jelas Prof. Lena.
Porf Lena menjelaskan, tiga organisasi yaitu The International Association Of Schools Of Social Work (IASSW); The International Council On Social Welfare (ICSW); and The International Federation Of Social Workers (IFSW) memperkuat suara pekerja sosial di panggung global, melalui proses konsultasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyoroti sejumlah masalah sosial penting dan memerlukan tindakan segera, termasuk kemiskinan; globalisasi; perdagangan manusia; kegiatan geng kriminal yang melibatkan narkoba; beragam bentuk kekerasan termasuk konflik bersenjata; migrasi massal dan perubahan iklim dan bencana lainnya baik ‘buatan manusia’ atau ‘alami’.
“Agenda tersebut secara resmi dipresentasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2012 dan para pekerja sosial berkomitmen untuk terus berkontribusi dan menangani masalah-masalah tersebut” tutup Prof. Lena.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Kesejahteraan Sosial dengan promovendus atas nama Herwin Wahyu Susanti, menjadi Doktor perempuan Kesejahteraan Sosial ke 26 dan Doktor ke 50 dari Kesejahteraan Sosial. Herwin menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Sensivitas Budaya dalam Pengembangan Model dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kampung Usku, Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua)”. Sebagai ketua sidang Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Sebagai promotor Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, kopromotor Dr. Ety Rahayu dan Dr. Ir. H.M. Nurdin, MT. Dr. Herwin menjalani sidang terbuka secara daring pada Rabu (19/5). Penguji Sidang ini Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D, Dr. Herry Yogaswara, M.Sc, Dr. Saraswati Soegiharto, M.A, Dr. Triyanti Anugrahini, M.Si, Dr. Indra Lestari, M.Si.
Papua menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang selalu menarik untuk diperbincangkan karena sangat kaya dengan sumber daya alam, namun kesejahteraan masyarakatnya masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi dengan program Nawacita 3 memberikan perhatian khusus pada pembangunan di Papua.
Model klaster kampung berbasis adat dan sumber daya alam, merupakan pilot proyek yang di gagas oleh Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk pemberdayaan masyarakat di kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom provinsi Papua, melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan bercocok tanam secara budidaya di lahan perkarangan dengan harapan masyarakat mau menjadi petani menetap tidak lagi berburu ke hutan, sehingga pemberian akses kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi bida lebih mudah diberikan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksaan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pilot proyek pemberdayaan masyarakat model klaster kampung berbasis adat dan SDA, serta menganalisis pengaruh insensitivitas budaya terhadap ketidakberhasilan pilot proyek di kampung Usku tersebut.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview terhadap sejumlah informan yang berasal dari tokoh dan masyarakat kampung Usku, bebrapa pejabat dari Distrik Senggi, Pemda Kabupaten Keerom dan Kementrian Desa. Analisis dilakukan secara induksi untuk menemukansuatu konsep tentang model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada lokasi yang menjadi studi kasus.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tahapan-tahapan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat Medel Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA kurang memperhatikan aspek buday masyarakat Kampung Usku.
Kendala-kendala muncul baik dari masyarakat setempat ataupun dari pemerintah dan pelaku pemberdayaan yang hamper semuanya terkait dengan budaya masyarakat setempat. Pada akhirnya insensitivitas terhadap budaya masyarakat lokal (Kampung Usku) ternyata menjadi factor yang memperngaruhi ketidakberasilan pilot proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya menyempurnakan Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA sebagai model pemberdayaan masyarakat dengan memasukan sensitivitas budaya sebagai unsur penting dalam Menyusun desain, implementasi dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat serta menjadikannya sebagai unsur penting yang harus dimiliki dan menyertai pelaku pemberdayaan ketika bekerja pada masyarakat.
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 dan hingga saat ini belum terselesaikan juga tentunya tidak hanya melumpuhkan kegiatan masyarakat di bidang kesehatan namun juga pelayanan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan bidang sosial. Kelompok rentan merupakan kelompok yang paling terdampak namun sayangnya kelompok rentan ini paling sering terlupakan, apalagi dalam kebijakan dan pelayanan.
Mahasiswa prodi doktoral Kesejahteraan Sosial FISIP UI mempunyai concern pada kelompok rentan dan terlebih untuk mengurangi ketimpangan sosial kelompok ini di masa pandemi. Webinar ini di tujukan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang besaran masalah yang ada, tentu dalam bisa kesejahteraan sosial.
Webinar ini mengangkat tema “Kebijakan untuk Melindungi Kelompok Rentan dan Mengurangi Ketimpangan pada Masa Pandemi Covid-19 dan Masa Depan: Isu pada Akses Layanan dan Pemanfaatan Bukti Ilmiah” yang di selenggarakan melalu Zoom pada Senin (11/01). Menghadirkan narasumber Prof. Arie Anshory Yusuf (Dosen Ekonomi Universitas Padjajaran), Lusiani Julia (Senior Programme Officer International Labour Organization/ILO) dan Prof. Irwanto (Dosen Atma Jaya).
“Ketika pandemi baru mulai pada Maret 2020 ternyata tingkat kemiskinan di Indonesia cukup meningkat secara signifikan. Apalagi ketika social distancing di terapkan di Indonesia tingkat kemiskinan meningkatnya cukup banyak. Bansos atau bantuan sosial relatif berdampak baik untuk meredam kemiskinan walaupun tidak mampu meredam keseluruhantan, tanpa bansos kemiskinan akan naik lagi angkanya mencapai hampir 11%. Isu yang terkait dengan ketimpangan di Indonesia itu banyak di kalangan masyarakat dan sebagian pengambilan kebijakan percaya kepada ide-ide yang sudah tidak relevan seperti ketimpangan itu alamiah, ketimpangan itu implikasi meritokrasi atau bahkan kemiskinan adalah masalah mental. Bahkan sebagian hal tersebut mungkin menjadi pembentuk kebijakan. Hal ini harus di hapus dahulu sebelum melakukan sesuatu atau membuat kebijakan. Intinya semua berujung untuk melihat perlindungan sosial itu sebagai investasi” jelas Prof. Arie.
Prof. Irwanto menjelaskan, sebenarnya kelompok marjinal dan kelompok tersembunyi adalah inti dari kemiskinan. Kemiskinan dapat diatasi oleh pemerintah itu tergantung dinamika politik yang menguasai birokrasi pemerintah dan pimpinan yang menempati kedudukan penting dalam birokrasi. Prof. Irwanto
Menurut Lusiani, dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia kerja yaitu kuantitas pekerjaan menurun drastis, kualitas pekerjaan menurun seperti akses ke perlindungan sosial, serta khususnya ada dampak negatif bagi kelompok pekerja tertentu yang lebih rentan terhadap pasar kerja termasuk pekerja muda dan perempuan. Menurut data dari International Labour Organization saat ini angka penganguran secara global mencapai 24,7 juta pengangguran tercipta. Pekerja yang cukup rentan terkena PHK adalah pekerja muda yang berusia 18-30 tahun lebih rentan, satu dari enam pekerja muda mengalami PHK. Maka dari itu membuat upaya bersama untuk tidak meninggalkan seorang pun (no one leave behind) dalam menutup kesenjangan serta mengintegrasikan perlindungan sosial sebagai strategi utama untuk pembangunan sosial dan ekonomi termasuk perlindungan terhadap resiko ekonomi dan krisis.
Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Berbagai masalah timbul mulai dari masalah psikososial di tingkat personal, konflik di tingkat interpersonal dan komunitas, hingga kecemasan sosial di masyarakat. Seri 05 Webinar FISIP UI 2020 ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai upaya inovatif dari intervensi sosial yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah serta kendala yang dihadapi.
Webinar ini membahas “Model Inovatif Intervensi Sosial dalam Penanganan Masalah Pandemi Covid-19” pada Rabu (2/9). Sebagai narasumber, Dr. KH. Mohammad Idris, M.A. (Walikota Depok), Dr. RR. Endah Sulistyaningsih, M.Si. (Ketua I dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia), Dr. Widarjanto (Kasubdit SDA Kawasan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kemendesa PDT Transmigrasi) serta Dr. Marlina Adisty, S.Sos., M.Si. (Widyaiswara Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB).
Covid-19 menjadi bencana nasional non alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit. Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah bukan hanya urusan medis atau kesehatan tetapi menjadi urusan semua pihak, masyarakat menjadi ujung tombak dalam pandemi ini, perubahan perilaku yang sesuai protocol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia.
Marlina menjelaskan, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BNPB adalah edukasi protokoler kesehatan kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, musisi dan budayawan, sosialisasi untuk menggerakan masyarakat disekitar untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, serta mitigasi menyiapkan sarana dan prasarana untuk tim medis di pusat-pusat pelayanan kesehatan sebagai bagian dari mitigasi struktural atau menyediakan aplikasi yang dapat mendokumentasikan penilaian risiko baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Program inovasi BNPB adalah “INARISK Personal Covid-19” sebuah aplikasi Android & IOS untuk mengetahui bahaya kebencanaan dan risiko disekitar kita serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan secara mandiri. Manfaat dari INARISK personal ini sebagai sarana edukasi masyarakat untuk memahami tingkat risiko bencana di tempat mereka berada, sarana edukasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan berbagi data spasial melalui “GIS Service” sehingga masyarakatdapat melakukan berbagai analisis lanjutan.
“Covid 19 merupakan pandemi global yang melanda dunia, termasuk Indonesia didalamnya Jabodetabek. Kasus pertama kali terjadi di Kota Depok menjadi Imported Case. “Jika memperhatikan trend peningkatan kasus berdasarkan waktu, kasus konfirmasi positif mulai naik secara tajam pada Bulan Juli 2020 hingga saat ini. Faktor penyebab peningkatan kasus, mulai dibukanya aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga menimbulkan tingginya interaksi dan pergerakan orang. Meningkatnya kasus dari klaster perkantoran dan tempat kerja, yang berdampak pada penularan di lingkungan keluarga dan komunitas. Kejenuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker dan jaga jarak,” jelas Idris.
Idris juga menjelaskan, strategi kebijakan penanggulangan Covid-19 Kota Depok dengan prevent seperti kampung siaga covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar, detect dengan contact tracing dan Rapid/Swab test, response dengan penanganan kasus dan rumah sakit rujukan Covid-19 serta manajemen gugus tugas dengan operasionalisasi dan sistem informasi dan komunikasi. Kota Depok berinovasi dengan Aplikasi Kampung Siaga Covid-19 Terintegrasi dengan PICODEP (Pusat Informasi Covid-19 Depok, tujuannya untuk memudahkan komunikasi para pihak untuk percepatan penanggulangan COVID-19 di Depok.
Endah menjelaskan sebagai Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) melakukan kegiatan kampanye untuk sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada masyarakat seperti melalui spanduk, baliho, flyer, webinar dan sebagainya. Selain itu IPSPI mempunyai program penyediaan layanan dukungan psikososial merespon Covid-19 dalam hal ini pekerja sosial. Tujuan layanan dukungan psikososial untuk meminimalisir dampak psikologis dan sosial dari situasi yang diakibatkan oleh COVID-19 sehingga penerima manfaat dapat menerima dan mampu beradaptasi dengan situasi yang diakibatkan oleh COVID-19. Penerima manfaat ini terbagi dua yaitu internal, pekerja kemanusiaan yang terdampak Covid-19 dan eksternal, tenaga medisyang menangani pasien Covid-19 secara langsung. Layanan yang diberikan adalah psikososial edukasi, hotline psikososial, konseling online sampai rujukan untuk yang terindikasi mengalami masalah atau ganguan psikologi.
Sedangkan aksi cepat penangan Covid-19 di desa di jelaskan oleh Widarjanto, “prioritas penggunaan dana desa 2020 yang pertama di bidang kesehatan melalui kebijakan Desa Tanggap Covid dengan dibentuknya Relawan Desa Lawan Covid-19. Dengan hadirnya relawan yang memberikan edukasi protokol kesehatan dan menyediakan peralatan kesehatan, diharapkan tingkat kasus PDP dan positif Covid-19 di desa bisa ditekan. Kedua bidang sosial melalui kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang memiliki sasaran penerimanya adalah keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan non pangan tunai, non penerima kartu kerja dan punya anggota keluarga yang rentan sakit. Ketiga bidang ekonomi melalui kebijakan Padat Karya Tunai Desa yang diharapkan dapat menekan angka pengangguran selama masa Covid-19 dengan memanfaatkan penggunaan Dana Desa, SDA dan SDM. Dan yang terakhir bidang pencegahan Covid-19 dan pengembangan ekonomi desa melalui “gerakan setengah miliar masker diharapkan menjaga kesehatan warga dan adaptasi kebiasaan baru untuk menunjang ekonomi desa.”
Hubungi Kami
Kampus UI Depok Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat 16424 Indonesia
E-mail: fisip@ui.ac.id
Tel.: (+62-21) 7270 006
Fax.: (+62-21) 7872 820
Kampus UI Salemba Gedung IASTH Lt. 6, Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430 Indonesia
