Select Page
Dua Alumni Kriminologi Berbagi Pengalaman Penelitian Menggunakan Metode Etnografi

Dua Alumni Kriminologi Berbagi Pengalaman Penelitian Menggunakan Metode Etnografi

Setiap peneliti dalam sebuah riset harus melalui proses pengumpulan data untuk kemudian diolah dan dianalisa. Prosedur tata cara dan langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian yang dipilih oleh peneliti namun dalam prosesnya peneliti seringkali mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan akses terhadap narasumber, perbedaan waktu dan jarak dengan lokasi penelitian, keterbatasan dalam mendapatkan data skunder dan kendala lainnya.

Peneliti yang melakukan riset terkait kejahatan, kekerasan dan penyimpangan ataupun isu-isu sensitif memiliki tantangan tersendiri yaitu akses terhadap data sensitif yang cenderung rahasia sehingga informasi sulit digali lebih dalam. Sejalan dengan hal tersebut maka Departemen Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Intitut Français Indonesia dan France Alumni Indonesia mengadakan webinar dengan topik Metode Etnografi dan Etnohistori dalam Penelitian Kejahatan di Indonesia pada Jumat (13/04).

Menghadirkan narasumber Eduardo Erlangga Drestanta (Peneliti Laboratoire Médiations Université Paris-Sorbonne) dan Gloria Truly Estrelita (Kandidat Doktor Centre Asie du Sud-Est EHESS/Co-Founder AlterSEA) yang akan berbagai pengalaman tentang penelitian etnografi dan etnohistori dalam penelitian kejahatan di indonesia.

Eduardo Erlangga Drestanta, yang saat ini sedang melakukan penelitian terkait etnik yang ada di Maluku yaitu etnis Alifuru yang berjudul Kebangkitan Adat – Konflik Etnis Pulau Seram Maluku, dalam penelitiannya Eduardo menggunakan metode etnografi untuk menjelaskan pemetaan. “Kebangitan adat menjadi fenomena pasca reformasi, kurang lebih tahun 2015 undang-undang desa adat di sahkan namun di Indonesia Timur tepatnya di Maluku malah terjadi banyak gesekan padahal permintaan kebangkitan adat menjadi salah satu yang dibutuhkan,” ujar Eduardo.

Lebih lanjut Eduardo mengatakan bahwa etnografi intinya adalah suatu deskripsi yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kebudayaan suatu suku bangsa. Kualitatif bersifat subjektif, peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap onjek yang ditelitinya menggunakan kata-kata personal, prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang dan dinamis. Etnografi juga mempunyai beberapa bentuk dan jenis seperti etnografi klasik, etnografi sistematis, etnografi interpretive dan critical ethnography

“Ada Sembilan unsur wajib kerangka laporan penelitian etnografi seperti lokasi, lingkungan alam, demografi, asal mula sejarah subjek penelitian, Bahasa, sistem teknologi, sistem matapencarian atau ekonomi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, kesenian, sistem kepercayaan atau religi. Dalam penelitian yang menggunakan etnografi yang pertama adalah identifikasi masalah dan sampel/fokus area penelitian, kedua pembuatan timeline, lalu pengumpulan data di lapangan, terakhir analisis dan laporan akhir,” jelas Eduardo.

Selain itu tentunya ada kelemahan dan keunggulan penelitian yang menggunakan metode etnografi ini seperti proses waktu lama, kurang berperan dalam penyelesaian masalah sosial secara cepat dan cenderung memotret dalam satu kurun waktu tertentu. Keunggulannya lebih dalam, tidak membosankan, holistic, fleksibilitas analisis.

Berbeda dengan Eduardo, Gloria Truly menggunakan metode etnografi dalam kajian pemenjaraan di Indonesia, “kita bisa paham debat agama dan politik di Indonesia melalui kehidupan di penjara. Metode etnografi ini sebagai metode lintas ilmu dan bukan hanya mengumpukan data tetapi juga terjun langsung kedalam sebuah komunitas tertentu unutk melakukan observasi. Ada hal yang menarik ketika melakukan penelitian dengan menggunakan metode etnografi yaitu ketika terjun langsung kedalam komunitas tertentu kita menanggalkan semua penghakiman agar tidak ada asumsi apapun”.

“Sumber untuk penelitian juga menggunakan kulitatif dengan wawancara secara langsung agar dapat mengeksplorasi hal-hal tersembunyi yang tidak ada di arsip, dokumen maupun tertulis. Dari pengalaman saya ada beberapa kesalahan yang saya lakukan seperti berusaha menjadi bagian dari komunitas padahal ternyata itu tidak diwajibkan, lalu saya sudah mengeneralisasi duluan padahal setiap orang mempunyai ceritanya masing-masing walaupun dikomunitas yang sama,” ungkap Gloria.

Selain itu, ia menambahkan bahwa metode penelitian etnografi ini mempunyai keterbatasan seperti sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, terkadang juga tidak akurat, bias, tidak lengkap. Dilebih-lebihkan bahkan imajiner.

Satu Data Statistik Kriminal Indonesia: Kerjasama Departemen Kriminologi dengan Badan Pusat Statistik

Satu Data Statistik Kriminal Indonesia: Kerjasama Departemen Kriminologi dengan Badan Pusat Statistik

Pemanfaatan Statistik bagi Kebijakan Sosial Politik ini berangkat dari pemahaman bahwa suatu kebijakan yang berorientasi pada penganganan persoalan sosial dan politik tidak lagi berdasarkan pada ide dan intuisi semata dari pembuat dan pelaksana kebijakan, melainkan harus didukung dengan kerangka pikir yang dilandasi oleh teori keilmuan dan tentunya berdasarkan dengan data. Ketika membicarakan data maka data yang dapat diandalkan adalah yang didapatkan melalui proses dan prosedur pengumpulan data yang dapat di pertanggung jawabkan, beretika, dianalisis serta mumpuni.

Dalam konteks kebijakan publik yang berdimensi kebijakan sosial politik, data yang valid adalah syarat mutlak bagi satu kebijakan. Teori-teori dalam keilmuan sosial politik, akan semakin memiliki makna ketika ditopang oleh statistik yang solid, serta sebaliknya sata statistik akan bermakna dan berkontribusi pada peramalan masa depan apabila di analisis dengan teori yang tepat.

“SDSKI merupakan gagasan BPS yang rencananya akan memotret statistik kriminal secara komprehensif dari sisi lokasi dan waktu serta informasi mengenai pelaku dan korban. Disatu sisi, SDSKI akan menjadi data makro yang dapat digunakan untuk menganalisis trend kejahatan pada periode waktu dan wilayah yang spesifik,” ujar Ni Made Martini saat diwawancara oleh Humas FISIP UI.

Namun disisi lain, SDSKI diharapkan pula akan mencatat fenomena-fenomena yang spesifik seperti data mengenai pengalaman korban kejahatan, karena survei korban kejahatan akan menjadi bagian data yang tidak terpisahkan dari SDSKI.

Ni Made Martini sebagai Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI, menjelaskan bahwa SDSKI sendiri bermanfaat bagi pengembangan kajian kriminologi Indonesia  yang akan menyinergiskan catatan-catatan kejahatan yang saat ini masih dimiliki oleh tiap-tiap lembaga penegak hukum. Catatan kriminal yang terintegrasi akan menambahkan validitas dan keterandalan data. Sehingga data kriminal di Indonesia akan menggambarkan fenomena yang semakin mendekati realitas yang sebenarnya.

“Secara langsung, akademisi yang menekuni bidang Kriminologi akan semakin terbantu dalam melakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan kejahatan. Publikasi dan luaran penelitian akan lebih kuat karena akan ditopang oleh SDSKI sebagai data sekunder penelitian,” ujar Ni Made Martini.

Dengan model pencatatan yang merujuk pada International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), SDSKI akan menjadi data kriminal yang memiliki sifat keterbandingan.  Kesamaan cara pencatatan yang sesuai dengan standard ICCS akan menjadikan data kriminal Indonesia dapat dibandingkan dengan data kriminal pada wilayah lain baik di tingkat regional Asia Tenggara maupun pada tingkat global.

Pemanfaatan Statistik Bagi Kebijakan Sosial Politik

Pemanfaatan Statistik Bagi Kebijakan Sosial Politik

Departemen Kriminologi FISIP UI menyelenggarakan Kuliah Umum mengenai Pemanfaatan Statistik bagi Kebijakan Sosial Politik yang akan disampaikan oleh Dr. Margo Yuwono, Kepala Badan Pusat Statistik pada Rabu (20/04).

Pemilihan tema, Pemanfaatan Statistik bagi Kebijakan Sosial Politik ini berangkat dari pemahaman bahwa suatu kebijakan yang berorientasi pada penganganan persoalan sosial dan politik tidak lagi berdasarkan pada ide dan intuisi semata dari pembuat dan pelaksana kebijakan, melainkan harus didukung dengan kerangka pikir yang dilandasi oleh teori keilmuan dan tentunya berdasarkan dengan data. Ketika membicarakan data maka data yang dapat diandalkan adalah yang didapatkan melalui proses dan prosedur pengumpulan data yang dapat di pertanggung jawabkan, beretika, dianalisis serta mumpuni.

Dalam konteks kebijakan publik yang berdimensi kebijakan sosial politik, data yang valid adalah syarat mutlak bagi satu kebijakan. Teori-teori dalam keilmuan sosial politik, akan semakin memiliki makna ketika ditopang oleh statistik yang solid, serta sebaliknya sata statistik akan bermakna dan berkontribusi pada peramalan masa depan apabila di analisis dengan teori yang tepat.

“Pada kesempatan ini perkenankan Departemen Kriminologi menyampaikan informasi, bahwa sejak satu tahun terakhir, Departemen Kriminologi secara aktif turut mendukung Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik dalam menginisiasi lahirnya Satu Data Statistik Kriminal Indonesia atau yang disingkat SDSKI,” ujar Ni Made Martini (Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI).

Lebih lanjut ia mengatakan, “gagasan SDSKI adalah contoh riil bagaimana kita dapat memaksimalkan statistik dalam upava mengatasi permasalahan dan tantangan kemasyarakatan, yang dalam hal ini adalah permasalahan kejahatan. Semoga dalam waktu segera, SDSKI dapat terealisasi sehingga stakeholder salam bidang penanggulangan kriminalisasi di Indonesia dapat merespon persoalan kejahatan secara strategis dan berdasarkan pada data. Disamping itu SDSKI juga dapat menjadi rujukan bagi civitas akademika di UI sebagai sumber data yang handal dari berbagai riset sosial politik yang akan dilakukan.”

Dalam sambutannya, Dekan FISIP UI, Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, “saya sangat senang dengan inisiatif yang diambil oleh Departemen Kriminologi dalam menjalin kerjasama dengan BPS. Kerjasama ini merupakan jalinan yang strategis. Tentu saja sebagai lembaga keilmuan dan pendidikan, FISIP sangat membutuhkan data statistik dan dapat membaca data statistik yang baik dan mempergunakannya. Departemen Kriminologi FISIP UI sejak tahun 2021 sudah menjalin kerjasama dengan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, untuk mempersiapakan data statistik kriminal terintergrasi.”

Perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang vital dalam proses kebijakan namun saat ini terdapat jarak yang begitu jauh antara proses kebijakan dan politik dengan pengembangan keilmuan yang ada pada perguruan tinggi untuk itulah perguruan tinggi harus terus melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana dampak kegiatan akademik yang dilakukan terhadap kualitas kebijakan publik. Suatu kebijakan yang berorientasi pada penanganan persoalan sosial dan politik tidak hanya harus berdasarkan suatu teori keilmuan yang valid namun juga harus ditopang oleh statistik yang reliabel.

Tata Kelola Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghasilkan statistik yang diatur juga dalam undang-undang statistik, salah satunya adalah Forum Masyarakat Statistik (FMS) bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan dibidang statistik kepada BPS.

Margo menjelaskan, “Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI) merupakan implementasi dari satu data Indonesia. SDSKI adalah jawaban dari kebutuhan data statistik criminal secara komperhensif dan berkesinambungan. Berbicara SDSKI ada dua isu, yaitu tata kelola data statistik kriminal yang perlu dibangun untuk mengatur penyelengaraan data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah, lalu adanya cakupan yang komperhensif untuk memastikan cakupan data statistik kriminal sesuai dengan manual International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS).”

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa kondisi saat ini pencatatan statistik kriminal di Indonesia, data yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan nasional dan internasional, masih perlu dikembangkan untuk memenuhi indikator global, “Kemudian data yang dikumpulkan oleh produsen data statistik kriminal tidak saling terhubung berpotensi tumpeng tindih data dan berbedanya standar data dan kode referensi yang berbeda menjadi masalah konsistensi data. Itu terjadi karena Indonesia belum mengadopsi klasifikasi baku internasional terkait statistik criminal, yaitu International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS) dan United Nations Statistical Commission (UNSC) sehingga konsep dan disagregasinya berbeda-beda.”

“Peran akademis atau universitas dalam SDSKI adalah 1) sebagai advisory group yang berperan dalam membantu identifikasi, diskusi kebutuhan data statistik kriminal, memberikan bantuan teknis (literatur dan dasar teoritis) terkait dengan statistik kriminal 2) sebagai pengguna SDSKI untuk bahan analisis dan intepretasi 3) penelitian ilmiah serta menjadi bagian dari forum data statistik kriminal sebagai controller dalam proses pembangunan SDSKI,” jelas Margo.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Payung Hukum Untuk Melindungi Korban Dari Tindak Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Payung Hukum Untuk Melindungi Korban Dari Tindak Kekerasan Seksual

Departemen Kriminologi FISIP UI bersama dengan Unit Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI dan Himpunan Mahasiswa Kriminologi, mengadakan webinar “Mengawal Pasca Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual” pada Rabu (13/04).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, segera menyusun peraturan pelaksana pascapengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

“Mengingat undang-undang ini sangat komprehensif, maka prioritas yang akan kami lakukan ialah menyusun peraturan pelaksana. Setelah menyusun draf peraturan pelaksana, akan secepatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait serta pemerintah daerah,” kata I Gusti Ayu.

Lebih lanjut ia menjelaskan “tujuannya, agar aspek pencegahan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu dapat terlaksana dengan baik dan memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait ketentuan pemberian dana bantuan korban dalam RUU tersebut.” Terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), ia mengatakan pihaknya akan membahas soal pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta tenaga pendamping.

Dengan DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi UU, Menteri PPPA itu berharap dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban. Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama, tambahnya.

Pada 2021 Kementerian PPPA mendata kekerasan seksual terhadap perempuan berada di angka 5,2 persen atau satu dari 19 perempuan. Data tersebut menunjukkan permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius dan membutuhkan solusi komprehensif salah satunya melalui UU TPKS.

“Diakui RUU TPKS telah memuat berbagai terobosan hukum yg penting, yaitu memuat tindak pidana Kekerasan Seksual (KS), dari aspek bentuk KS, berhasil menghapus Aborsi sebagai Tindak Pidana KS, menambahkan Pemaksaan Perkawinan dan Perbudakan Seksual serta mempertahankan Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual Elektronik yang semula diusulkan pemerintah untuk dihapus,” ujar Ratna Batara Munti (Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual).

Sehingga total ada sembilan bentuk KS yang diatur, yakni: pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan pemaksaan perkawinan.

Lebih lanjut Ratna menjelaskan, “dari aspek hukum acara, telah menghasilkan beberapa terobosan hukum seperti terkait alat bukti, diakuinya Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagai penyelenggara layanan terpadu. Selain itu, diakomodasi usulan terkait integrasi antar layanan sehingga kepentingan pemulihan bisa berjalan beriringan dengan penegakan hukum.” Dalam pasal 54 disebutkan koordinasi antara penyidik dan pendamping menjadi dasar penyidikan dan saat korban alami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping.

UU TPKS juga mengatur tentang hukum acara yang lebih modern dan terbaru. Hal itu dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Jaminan itu di antaranya UU TPKS yang mengatur atau mengakomodir visum serta pendampingan bagi korban seluas-luasnya. Tidak hanya itu, termasuk juga memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, agar tidak memeriksa berulang-ulang, dan mengajukan pertanyaan sensitif.

“Sebab, hal tersebut bisa menimbulkan trauma kembali pada korban. Dalam UU TPKS juga terdapat hal baru atau dapat dikatakan sebagai upaya progresif penanganan tindak pidana kekerasan seksual,” ujar Taufiq Basari (Fraksi Partai Nasdem).

Hal tersebut yakni mengenai hak-hak korban di antaranya pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban dan hak atas kompensasi yang dibayarkan negara. Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi kepada korban, maka negara harus hadir dan memberikan kompensasi bagi korban.

Selanjutnya Taufiq menjelaskan mekanisme kompensasi tersebut disebut juga victim trust fund atau dana talangan bagi korban, “untuk sumber pendanaan bisa berasal dari negara, filantropi, dana tanggung jawab sosial perusahaan dan sumber-sumber resmi lainnya.  Dengan adanya UU TPKS, maka hak korban tidak lagi bergantung pada apa pun. Artinya, jika restitusi tidak mampu dipenuhi pelaku, maka negara akan hadir.”

UU TPKS ini akan menjadi payung hukum yang sangat berguna untuk melindungi korban dari tindak kekerasan seksual yang sebetulnya banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak disabilitas yang bisa terjadi dimana saja termasuk dikampus. “Universitas Indonesia membentuk satuan tugas (satgas) kekerasan seksual, sebagai upaya terobosan bagaimana mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di area kampus. Selama ini payung hukum untuk adanya satgas, terkendala karena tidak adanya UU, hanya mengacu pada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,” ujar Dr. Ani Soetjipto (Dosen gender dan international relationship)

Harapannya di lihat dari undang-undang ini, belajar dari advokasi untuk bisa membangun jejaring lintas sektor untuk memperjuangkan kebijakan yang benefit untuk melindungi mereka yang marjinal. Perlu adanya sinergi yang melampaui sekat-sekat ideologi.

Departemen Kriminologi Meluncurkan Buku “Berjalan Bersama Korban: Sejuta Jalan Hadirkan Keadilan”

Departemen Kriminologi Meluncurkan Buku “Berjalan Bersama Korban: Sejuta Jalan Hadirkan Keadilan”

Peluncuran Buku Karya Mahasiswa Pascasarjana Kriminologi FISIP UI, “Berjalan Bersama Korban: Sejuta Jalan Hadirkan Keadilan” yang resmi diluncurkan pada Senin (04/04). Buku ini merupakan kompilasi tulisan tiga puluh penulis mahasiswa Pascasarjana Kriminologi Angkatan 2020 FISIP UI bertajuk korban. Buku ini menginisiasi wacana penanganan korban dari, berbagai aspek dan pelibatan aktor baik negara maupun masyarakat sipil.

Sejatinya korban terpenuhi pemulihan hak-hak dasarnya, baik fisik maupun non-fisik, akan tetapi hal tersebut mash terpinggirkan. Buku hasil studi dalam bidang viktimologi ini mengungkap banyak fakta menarik dalam hal kebijakan penanganan korban yang sudah ada dan inovasi terobosan kedepannya. Buku ini juga membangun argumentasi yang menarik dalam kritik perbaikan dari kebijakan yang sudah ada termasuk tawaran rekomendasi dari sudut pandang berbeda.

Dalam sambutannya, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan bahwa buku ini sangat komperhensif dalam membahas berbagai persoalan yang terkait dengan posisi korban. Pentingnya buku ini dalam rangka memberikan alternatif cara pandang beragam kejahatan.

“Selama ini kita ketahui bahwa proses penanganan kejahatan lebih untuk menangkap penjahat dan ketika penjahat ditangkap lalu diadili, dianggap kasus sudah selesai secara hukum. Namun ketika berada di posisi korban, contohnya korban penipuan maka akan timbul banyak kerugian seperti uang dan waktu selama mengikuti proses peradilan, dalam buku ini disebut double victimization dan mengusik rasa keadilan. Saya berharap dengan terbitnya buku ini, tesis dan disertasi lainnya yang menarik bisa dibuatkan buku maupun jurnal.” ujar Prof. Semiarto.

Sebagai pengantar dalam buku ini Prof. Adiranus Meliala selaku dosen Viktimologi Lanjutan Departemen Kriminologi FISIP UI, mengatakan bahwa pada dasarnya buku ini adalah koleksi makalah yang merupakan tugas akhir mahasiswa Pascasarjana Departemen Kriminologi FISIP UI saat mengikuti kuliah Viktimologi Lanjutan pada Semester Genap Tahun 2020/2021, “karena latar belakang mahasiswa bervariasi, membuat buku ini menjadi berwarna. Cukup banyak topik yang ditulis oleh para mahasiswa termasuk jarang ditulis dan ditemukan di berbagai publikasi serta jurnal terkait viktimologi di dalam dan luar negeri. Hal ini tentu merupakan kelebihan tersendiri dari buku ini.

Perspektif kejahatan setelah sekian lama hanya fokus pada masalah kejahatan, pelaku kejahatan, aneka respon terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Padahal derita korban sungguh tak terperikan apalagi dilihat pada konteks konsepsi viktimisasi. Situasi viktimisasi juga terus terjadi pada saat peristiwa kejahatan telah terjadi, korban terus merasakan trauma akibat peristiwa kejahatan yang dialaminya. Persoalan beban psikologi, beban kesehatan dan beban keuangan menjadi elemen yang mengikuti dan membebani korban selama hidupnya pascakejahatan.

Pada bagian pertama buku, Mendorong Kebijakan Berpusat Ada Korban. Terdapat sejumlah tulisan tentang kebijakan yang telah ada di Indonesia, melalui kebijakan-kebijakan tersebut isu keadilan dapat ditegakkan. Kebijakan-kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia bukan negara terbelakang perihal dukungan terhadap korban.

Bagian kedua, Inovasi Layanan Publik. Tulisan-tulisan tentang inovasi yang bisa dilakukan guna membantu derita korban. Berbagai inovasi tersebut sebgaian besar belum menjadi kebijakan yang langgeng dan ajek, bagaimana bisa menjadi kebijakan, kalau pemahaman terhadap pria menjadi korban pemerkosaan saja masih menjadi kontrovensi.

Selanjutnya bagian ketiga, Sinergisitas Penanganan Korban. Tekanan pada bagian ini adalah kerepotan menghadapi problem koordinasi terkait berbagai instansi yang terlibat dalam rangka delivery suatu program dukungan terhadap korban.

Bagian terakhir dalam buku ini, Teknologi dan Siber: Sebuah Pendekatan Kontemporer. Berisikan topik-topik yang relative baru terkait viktimisasi menyusul hadirnya teknologi dan siber, namun sekaligus juga potensi perlindungan korban yang bisa dihadirkannya.

“Buku ini memberi kontribusi menyuarakan hak para korban kejahatan, mengkritisi kebijakan dan layanan bagi korban kejahatan dan pada akhirnya memberikan tawaran perumusan tentang konsep korban kejahatan. Gaya penjelasan yang ringan dan mudah dicerna, buku ini berhasil memaparkan korban kejahatan secara luas, bukan hanya mereka yang dirugikan secara langsung atas satu peristiwa kejahatan, tetapi juga mereka yang mengalami kerugian dan penderitaan secara tidak langsung, bahkan korban yang tidak pernah menyadari bahwa dirinya telah dirugikan dari suatu tindak kejahatan,” ujar Dr. Ni Made Martini Putri selaku Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI.

“Saya meyakini bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini berkontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Begitu juga untuk Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, semoga tetap menjadi inspirasi dalam memberikan kontribusi akademis terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di tanah air” ujar Irjen. Pol. Ibnu Suhaendra selaku Deputi Penindak dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.

Terakhir, Ibnu senang dengan hadirnya buku tersebut yang berkaitan dengan kriminalitas dan penanganan korban dapat menjadi bahan diskusi demi pembelajaran dan penentuan kebijakan yang akan diambil. Ia menyadari bahwa masukan, perspektif dan gagasan yang konstruktif dari akademisi diperlukan untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan serta keberpihakkan pada korban kejahatan.