Select Page
Hikmah Wisuda Daring, Pemindahan Tali Toga Dilakukan oleh Istri

Hikmah Wisuda Daring, Pemindahan Tali Toga Dilakukan oleh Istri

Seperti tahun sebelumnya, wisuda Universitas Indonesia masih diadakan secara daring melalui Zoom. Prosesi Wisuda bagi seorang mahasiswa merupakan acara yang dinanti nanti karena merupakan akhir dari suatu proses belajar di kampus. Namun tidak mengurangi makna dalam acara wisuda kita tetap melaksanakan dengan baik.

Pada semester genap tahun akademik 2020/2021, FISIP UI melepas 467 wisudawan. Yang terdiri dari 300 wisudawan Program Sarjana dan 167 wisudawan Program Pascasarjana.

Termasuk Brigjen TNI Dr. Ronny, S A.P., M.M yang telah resmi meraih gelar Doktor dari Universitas Indonesia (UI) khususnya Kriminologi dengan judul disertasi “Comprehensive Counter Terrorism oleh BNPT Terhadap Foreign Terrorist Fighter Dalam Konteks Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia”.

Gelar Doktor merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Brigjen TNI Ronny yang bertugas di Kalimantan, tentunya untuk meraih gelar tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu perjuangan yang panjang, kerja keras, keuletan dan kegigihan.

Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., Ph.D dalam sambutannya mengatakan, “Semoga ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di UI dapat menjadi bekal yang akan mengantar saudara-saudara untuk menjadi pemimpin terbaik Indonesia yang bisa mampu menyelesaikan permasalahan dan tantangan baik secara lokal, nasional maupun Global. Marilah kita bersama-sama bertekad untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam waktu kepada negara Indonesia untuk dicurahkan kepada masyarakat yang mandiri dan berdaya saing yang tinggi.“

Sementara itu Brigjen TNI Ronny, S.A.P.,M.M mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih atas wisuda hari ini. “ Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada hari ini saya telah bisa mengikuti wisuda. Saya mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada isteri tercinta yang telah memberikan suport dan dukungan selama ini. Dan juga ucapan terimakasih kepada Rektor UI, Dosen, tenaga pendidik telah membimbing dalam proses belajar, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam memberikan dukungan, semangat sehingga saya dapat dan bisa menyelesaikan kuliah di UI dan dapat meraih gelar Doktor,” ungkapnya.

Semua ini ada hikmah dibalik masa pandemi Covid-19 dalam proses Wisuda dengan cara virtual. Selama ini kalau wisuda tali Toga yang sebelumnya diletakan sebelah kiri kemudian dipindahkan ke sebelah kanan yang dilakukan oleh Rektor. Nah saat ini Isteri yang secara langsung memindahkan tali Toga, inilah yang menjadikan kebahagian tersendiri dan rasa haru,” ungkap Dr. Ronny, S.A.P., M.M dengan penuh bangga.

Di sunting dari https://www.suarapemredkalbar.com/read/sintang/17092021/hikmad-dibalik-pandemi-saat-wisuda-pemindahan-tali-toga-dilakukan-oleh-isteri 

Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia

Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Departemen Kriminologi dengan promovendus atas nama Ronny. Disertasi ini berjudul, “Comprehensive Counter Terrorism oleh BNPT Terhadap Foreign Terrorist Fighter Dalam Konteks Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia”.

Ronny melaksanakan sidang terbuka Promosi Doktor secara daring pada Selasa (03/08). Sebagai Promotor Dr. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si dan selaku Kopromotor Dr. Iqrak Sulhin, M.Si. Ronny berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Aksi terorisme yang melibatkan Foreign Terrorist Fighter (FTF) masih terjadi di Indonesia. Foreign Terrorist Figher adalah warga negara yang melakukan perjalanan atau mencoba melakukan perjalanan ke suatu negara selain dari negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka dan orang-orang lain yang bepergian atau mencoba melakukan perjalanan dari wilayah mereka ke suatu negara selain dari negara tempat tinggal atau kebangsaan mereka, untuk tujuan penganiayaan, perencanaan, atau persiapan atau partisipasi dalam, aksi teroris, atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris, termasuk sehubungan dengan konflik bersenjata.

Hal ini tidak lepas dari kekalahan ISIS di Suriah yang menyebabkan para anggotanya kembali ke negara asal termasuk Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk satuan tugas untuk secara khusus menangani FTF, namun dalam pelaksanaannya muncul banyak kendala sehingga tidak optimal. Ego sectoral masih menjadi kendala dalam penanganan FTF. Sehingga Collaborative Government Theory digunakan dalam menyelesaikan permasalahan FTF.

Metode Penelitian kualitatif dengan metode Delphi digunakan untuk menghasilkan Model Comprehensive Counter Terrorism yang diharapkan dapat mengurangi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh FTF. Model Comprehensive Counter Terrorism dipimpin oleh Satuan Tugas FTF BNPT dengan anggotanya berasal dari lembaga dan kementerian terkait yaitu TNI, Polri, Kemenlu, Kemendagri, Dirjen Imigrasi, PPATK, Kemensos dan Kemenag. Kolabolasi antar instansi untuk mencapai suatu tujuan bersama dapat optimal bila bentuk koordinasi nya solid dan mendalam.

Penelitian ini ditujukan guna menjawab permasalahan penelitian yaitu meneliti Mengapa fenomena FTF masih terjadi di Indonesia dan Bagaimana penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTFs)  yang efektif di Indonesia.

Hasil penelitian ini, Laporan intelijen Satgas FTF yang dibentuk oleh BNPT merilis laporan per tanggal 12 Juni 2017, perkembangan FTF bahwa jumlah orang dewasa yang berada di Suriah dan Irak sejumlah 333 orang terdiri dari 223 orang pria dan 110 orang wanita. Jumlah anak-anak yang berada di Suriah dan Irak sejumlah 86 orang, terdiri dari pria 47 orang dan 39 orang wanita. Sedangkan WNI yang tewas di Suriah dan Irak sejumlah 88 orang terdiri dari 87 orang pria dan seorang wanita.

Terdapat orang dewasa yang belum teridentifikasi sejumlah 153 orang terdiri dari 152 pria dan seorang wanita, terdapat pula anak-anak laki-laki sejumlah 10 orang yang belum teridentifikasi, jumlah keseluruhan WNI yang berada di Suriah dan Irak termasuk yang sudah tewas adalah sejumlah 660 orang. Selain itu dilaporkan juga bahwa terdapat WNA yang diidentifikasi sebagai FTF telah masuk ke Indonesia sejumlah 15 orang laki-laki, sedangkan WNI yang merencanakan berangkat ke Suriah dan Irak sejumlah 105 orang terdiri dari 76 pria dan 29 wanita.

Model hasil Delphi merupakan model Comprehensif Counter Terrorism yang jika dilaksanakan akan memberikan dampak positif berupa menurunnya aktifitas dan aksi terorisme dari FTF. Hal ini karena ada Collaborative Government yang merupakan dasar dari lembaga negara dalam melakukan kemitraan dalam menangani permasalahan nasional dan internasional.

Pada model Delphi BNPT ditempatkan pada posisinya sebagai coordinator dari lembaga atau kementerian lain yang mempunyai tanggungjawab dalam penanganan terorisme. Dengan terlibatnya TNI dan Dirjen Imigrasi diharapkan dapat mencegah WNA yang akan menjadi FTF di Indonesia dan mencegah WNI yang akan menjadi FTF diluar negeri.

Kementerian luar negeri dapat berperan aktif dalam menjali kerjasama internasional dengan semua negara dan lembaga dalam rangka update informasi tentang perkembangan FTF, sehingga informasi yang didapat Kemenlu akan menjadi masukan dalam penanganan FTF. Untuk didalam negeri BNPT mengkoordinir Kementerian dan lembaga terkait dalam pencegahan WNI bergabung dengan FTF melalui identifikasi dan penanganan bersamasama, sehingga dapat lebih mudah dilakukan dan hasilnya akan optimal.

Terdapat lima kesimpulan dari penelitian ini yaitu

  1. Aksi terorisme di Indonesia masih terjadi dan marak WNI yang menjadi aktornya. Hal ini terjadi disebabkan meningkatnya FTF secara kuantitas dan kualitas yang berasal dari jihadis modern dan lemahnya social bonding di masyarakat.
  2. Model Comprehensive Counter Terrorism (CCT) belum dimiliki oleh BNPT dan lemahnya inter-connectivity agency badan-badan pemerintah yang mempunyai fungsi pencegahan teror dalam penanganan FTFs. Model CCT yang dimaksud mulai dari (1) cegah tangkal penanganan FTFs sejak berniat berangkat, transit menjelang masuk wilayah konflik, tiba dan bergabung dengan teroris di daerah konflik, (2) mempersulit dan memperketat akses keluar masuk dari darat laut dan udara bagi imigran illegal maupun terduga teroris, (3) membangun kolaborasi anti teror di regional dan internasional.
  3. Kerjasama dan kolaborasi multi agensi yang telah dilakukan oleh BNPT melalui MOU sudah banyak dilakukan, namun belum ada tindak lanjut monitoring dan evaluasi atas sejauh mana keefektifannya, sehingga pencegahan kejahatan terorisme menjadi longgar akibat adanya ego sektoral antar lembaga yang belum terpadu.
  4. Penanganan FTFs oleh BNPT belum komprehensif karena kelemahan pada berbagai bidang, diantaranya (1) belum memiliki struktural BNPT di daerah, (2) kolaborasi dan inter-connectivity agency badan pemerintah baru sebatas membuat MOU, (3) kondisi yang mungkin belum terpenuhi, salah satu syaratnya bahwa anggaran untuk pengembangan kurang tersedia, kelemahan pada sumber daya manusia dan teknologi.
  5. Best practice dari Singapura untuk penanganan FTF secara komprehensif ada empat aspek, yaitu (1) legislasi, penegakan hukum dan keamanan perbatasan negaranya tegas, (2) pencegahan pendanaan terorisme melalui Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership, (3) pencegahan ekstremisme dan kekerasan melalui dialog antar-agama dan antar-etnis melalui lingkaran kepercayaan antar ras dan agama dan kelompok, (4) kerjasama di forum internasional dan regional.
Hybrid Policing Sebagai Model Pemolisian Alternatif Terhadap Cybercrime

Hybrid Policing Sebagai Model Pemolisian Alternatif Terhadap Cybercrime

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Krimonologi dengan promovendus atas nama Kisnu Widagso. Kisnu menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Hybrid Policing Sebagai Model Pemolisian Alternatif Terhadap Cybercrime Yang Terjadi Dalam Computing Environment Pada Information Society”. Sidang terbuka Promosi Doktor Kisnu diadakan secara daring pada Kamis (22/07) melalui Zoom.

Kejahatan siber telah menjadi salah satu ciri dari masyarakat modern yang muncul seiring dengan perkembangan dan penggunaan teknologi oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan ini, polisi mengalami kesulitan dalam penegakan hukum maupun pencegahan kejahatan di dunia siber. Situasi ini tercermin, salah satunya, dari meningkatnya angka kasus kejahatan siber dan banyaknya kasus kejahatan siber yang belum dapat ditangani. Di sisi lain, secara teoretis, perubahan terhadap model pemolisian hanya berlandaskan pada satu atau dua faktor.

Sebagai konsekuensinya, kondisi ini membutuhkan perubahan model pemolisian. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mempertimbangkan bahwa penelitian tentang model pemolisian pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan dalam mengonstruksi sebuah konsep yang memiliki sebagian ciri atau karakteristik dari dunia nyata.

Pengumpulan data dengan kajian literatur, wawancara, dan pengamatan. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian dan kategorisasi dan satuan dasar, sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat di interpretasikan. Kerangka berpikir mengadopsi milik Ponsaers (2001), pemahaman akan faktor-faktor tersebut sebagai aspek dalam proses dinamis pembentukan model pemolisian diidentifikasi pada model pemolisian terhadap kejahatan siber.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs web www.patrolisiber.id, terdapat beberapa jenis kejahatan siber yang jumlahnya menonjol secara signifikan jika dibandingkan dengan jenis kejahatan siber lainnya. Berdasarkan data tersebut, juga diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi pergeseran jumlah jenis kejahatan tertentu yang terjadi secara signifikan.

Tahun 2017 dan 2018 berturut-turut, kejahatan siber jenis penipuan daring merupakan jenis kejahatan yang tertinggi. Akan tetapi, sejak tahun 2019 justru kejahatan terkait konten-konten provokatif yang jumlahnya meningkat tajam hingga melampaui kejahatan penipuan daring.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk-bentuk lain dari kejahatan siber terjadi dan tercatat dalam laporan kepolisian, namun jumlah kasus tertinggi di Indonesia didominasi oleh jenis kejahatan penipuan dan content related cybercrime, seperti hoaks dan ujaran kebencian, prostitusi daring, online child pornography, dan cyber-terrorism.

Di Indonesia, penanganan kejahatan siber berada dibawah kewenangan direktorat khusus di lingkup Polri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017, direktorat baru ini kemudian secara resmi dikukuhkan menjadi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber).

Dalam menangani kejahatan siber di Indonesia, Dittipidsiber bertanggung jawab atas penegakan hukum yang meliputi penyidikan, penyelidikan, dan pengungkapan kasus kejahatan siber. Secara umum, penegakan hukum tersebut meliputi dua kategori kejahatan, yakni computer crime dan computer related crime. Guna mendukung pembuktian kejahatan siber, Dittipidsiber dilengkapi dengan beragam kemampuan dan fasilitas pendukung, salah satunya yaitu laboratorium digital forensic.

Hasilnya, hybrid policing sebagai model pemolisian dipandang sebagai jawaban atas makin beragamnya bentuk kejahatan siber, keterbatasan kapabilitas Polri, serta praktik pemolisian yang lebih efektif. Model ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam pelaksanaan kewenangan polisi dalam melakukan pemolisian. Dalam penelitian ini, teridentifikasi pula beberapa tipologi hybrid policing sebagai sebuah model, yaitu non-hybrid policing, semi hybrid policing, serta pseudo hybrid policing.

Kesimpulan dari penelitian ini kejahatan siber telah menjadi salah satu ciri yang muncul seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Internet merupakan suatu arena atau dijadikan sebagai alat, bukan saja untuk melakukan tindakan kejahatan konvensional atau terrestrial crime, akan tetapi juga telah memunculkan banyak modus operandi baru yang kemudian mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem informasi.

Perubahan ini tampak ditanggapi oleh polisi dengan kegagapan dan ketidaksiapan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengendalian sosial formal terhadap cyber crime yang dilakukan dan menunjukkan bahwa penegakan hukum hanya menjadi hal yang tidak efektif. Hal ini dapat diindikasikan dengan kenyataan adanya tunggakan kasus tindak pidana siber.

Kajian literatur menunjukkan bahwa perubahan terhadap model pemolisian umumnya hanya melihat atau melandasi diri pada satu atau dua faktor, misalnya dari sisi kelemahan polisi, atau dari sisi sifat kejahatan siber, atau dari sisi masyarakat pengguna teknologi. Telaahan literatur kemudian ternyata juga telah merujuk bahwa tunggakan kasus kejahatan siber pada dasarnya hanya merupakan symptom pada adanya kondisi-kondisi yang memang harus ditanggapi dengan melakukan perubahan terhadap model pemolisian.

Faktor-faktor ini yang kemudian disebut faktor-faktor sebagai input dalam model pemolisian yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sebuah model pemolisian

Model pemolisian yang kemudian dirujuk adalah hybrid policing. Hybrid policing menjadi kandidat kuat sebagai landasan dasar pengembangan model pemolisian dengan pertimbangan bahwa model pemolisian ini dipandang sebagai jawaban atas makin beragamnya bentuk kejahatan, dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh polisi, serta menjanjikan dapat dilakukannya pemolisian dengan lebih efektif. Model ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki atau diberikan kewenangan, yang selama ini dimiliki oleh polisi, dalam melakukan pemolisian.

Analisa atas data menunjukkan bahwa sebagian besar kejahatan siber yang ditangani oleh polisi merupakan kejahatan siber yang ditipologikan sebagai content-related offences, produksi dan pendistribusian illegal content dalam digital environment. Dalam melakukan pemolisian terhadap kasus tindak pidana siber polisi mengalami kendala khususnya terkait sumber daya organisasi.

Hal ini juga yang kemudian menghambat pelaksanaan praktik community policing dan tidak adanya knowledge management system (KMS). Masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia belum sampai pada tahapan bahwa teknologi informasi sesungguhnya dapat dieksploitasi untuk membuat perubahan sosial yang berarti, menciptakan sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan bagi manusia.

Polisi, yang lebih berorientasi pada kepentingan lembaganya, kemudian menanggapi faktor-faktor sebagai input dalam model pemolisian dengan melakukan penguatan akan monopoli total terhadap 8 (delapan) aspek dalam proses dinamis pembentukan model pemolisian. Meski model ini memiliki kerentanan terhadap terjadinya abuse of power yang dilakukan oleh polisi, dan senyatanya tidak dapat menyelesaikan tumpukan kasus pidana siber yang ada.

Model ini kemudian disebut sebagai non-hybrid policing. Sementara penjelasan dari ahli mengerucut dengan menyarankan agar polisi seharusnya dapat membagi atau melepas sebagian aspek dalam proses dinamis pembentukan model pemolisian kepada pihak lain, misalnya discretion, relation with the public, dan serta aspek prevention. Model yang disebut sebagaisemi hybrid policing.

Sementara sebagai bentuk kompromi atau adaptasi dengan situasi dan kondisi faktor-faktor yang menjadi input dalam mengembangkan model pemolisian dan penjelasan ahli, dapat dikembangkan model dimana terdapat pelepasan aspek dinamis kepada unit kepolisian lain akan tetapi masih menjadi bagian dari kepolisian. Hal tersebut, dalam konteks ini, dapat ditipologikan sebagai pseudo hybrid policing.

Cyber Crime Meningkat Tajam di Masa Pandemi

Cyber Crime Meningkat Tajam di Masa Pandemi

Series webinar BNPB bersama Satgas Covid-19 dengan tema Modus Baru Cyber Crime di Tengah Pandemi Covid-19” yang di laksanakan pada Kamis (15/07) via channel YouTube MNC Koran Sindo. Menghadirkan pembicara Bhakti Eko Nugroho, M.A (Sekertaris dan Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI) mengulas situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa harus kehilangan banyak hal dari segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah pekerjaan, hal ini menjadi salah satu faktor adanya peningkatan angka kriminalisasi. Semenjak awal pandemi sampai saat ini diketahui bahwa terdapat berbagai modus kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

Faktanya bukan hanya kegiatan secara fisik saja yang terjadi bahkan cybercrime juga menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi, modusnya juga kian beragam, seperti oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi, pencurian data dan pembobolan rekening, hal ini merupakan hal yang harus di waspadai secara bersama mengingat tindak kejahatan ini tidak memandang bulu.

Cybercrime adalah segala aktivitas illegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Namun secara lebih luas kejahatan cyber bisa juga di artikan sebagai segala tindak illegal yang didukung dengan teknologi komputer.

“Target pelaku adalah device atau hardware atau software atau juga data personal dari korban. Sifat dari cybercrime ini adalah baik pelaku maupun korbannya sama-sama invisible atau tidak terlihat, hal ini yang membuat jenis cybercrime ini punya kompleksitas sendiri. Pelaku potensial dari jenis cybercrime ini, dia bisa dari kelompok yang geologis ataupun kelompok yang berbisnis secara illegal dan individu tertentu” jelas Bhakti.

Menurut Bhakti, keuntungan pelaku di aktivitas cybercrime adalah yang pertama memungkinkan anonimitas jadi pelaku dengan lebih mudah menyembunyikan identitas mereka, kedua adalah ketika pelaku melaksanakan kejahatan diruang cyber ada jeda waktu yang memungkinkan pelaku lebih leluasa untuk menghilangkan barang bukti agar mengecoh dan mencegah respon dari upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum.

Pengguna internet baik di dunia maupun di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, tentunya ada sisi positif dari jaringan internet yang tinggi, namun dari sisi negatifnya tentunya internet atau teknologi informasi ini menjadi tools baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk merugikan orang lain.

Menurut data dari POLRI, bulan April 2020 sampai di bulan ini, setidaknya ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari 937 kasus tersebut ada tiga kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus provocative, hate content and hate speech yang paling banyak dilaporkan, sekitar 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan online dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus.

“Lalu mengapa angka kasus provocative, hate content and hate speech ini menjadi yang tertinggi, hal ini dipengaruhi oleh residues politik di Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu baik pemilihan daerah maupun pemilu nasional yang membelah masyarakat menjadi dua. Hal tersebut terbawa hingga saat ini dimana saat pandemi terjadi seharusnya masyarakat Indonesia bersatu untuk melawan wabah ini tetapi malah saling bertengkar dan menyalahkan satu sama lain” ujar Bhakti.

Ada kejahatan baru selama pandemi ini terjadi yaitu memanfaatkan barang dan alat kesehatan dengan menaikan harga diatas normal atau bahkan menimbunnya yang menjadikan kelangkaan di masyarakat umum. Selain itu juga informasi hoaks tentang pandemi Covid-19 yang disebar luaskan oleh beberapa tokoh dan kemudian ditangkap oleh polisi. Para pelaku ini memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari kerentaan, ketidakberdayaan dan keterbatasan masyarakat selama pandemi ini terjadi.

Tahun 2016 Jumlah Terbanyak Permohonan Perlindungan

Tahun 2016 Jumlah Terbanyak Permohonan Perlindungan

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan kuliah umum mengenai Perlindungan Korban dengan pembicara Hasto Atmojo Suryo (Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia) pada Sabtu (12/06) melalui YouTube Kriminologi Indonesia. Kegiatan ini memberikan gambaran pada mahasiswa bahwa menyuarakan keadilan bagi korban maupun saksi adalah yang penting dan wajib dalam menegakkan HAM.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2008, dua tahun setelah UU tersebut lahir, kemudian LPSK terbentuk. Telah terjadi perkembangan dalam sistem peradilan pidana di Indonsia yang tidak saja berorientasi perlindungan bagi pelaku (tersangka/terdakwa) tetapi juga berorientasi kepada perlindungan atau kepentingan pihak korban maupun saksi.

Peran LPSK yaitu memberikan perlindungan, memastikan perlindungan hukum, melakukan pemenuhan hak procedural, memenuhi hak korban untuk rehabilitasi, medis, psikologi dan psiko-sosial serta memfasilitasi korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi.

“Subjek perlindungan LPSK adalah saksi dan saksi pelaku yang terlibat didalam suatu tindak pidana tapi kemudian dia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatannya, korban, pelapor dan ahli. Tetapi LPSK mempunyai prioritas atau tindak pidana tertenu seperti perdagangan manusia, kekerasan seksual perempuan dan anak, korupsi, penyiksaan, narkotika, penganiayaan berat, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, terorisme serta tindak pidana lain terkait ancaman jiwa” jelas Hasto.

LPSK juga memberikan perlindungan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak procedural, perlindungan hukum, hak atas pembiayaan, hak atas informasi, bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psiko-sosial, fasilitas ganti rugi dan pemenuhan hak saksi pelaku.

“Jumlah permohonan perlindungan terbanyak terjadi pada tahun 2016 sebanyak 2.387 karena banyak yang berasal dari korban pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 dan 1966, sedangkan pada tahun 2020 kemarin juumlah pemohon turun menjadi 1245” tambah Hasto.

Hasto menjelaskan, LPSK sendiri masih mengalami kendala dan mempunyai tantangan kedepannya, seperti kurangnya dukungan anggaran terhadap hak asasi dan korban, anggaran LPSK terus menurun dari tahun ke tahun, pemahaman instansi terkait termasuk aparat penegak hukum terhadap hak-hak saksi dan korban dirasa belum merata, serta keberadaan LPSK yang masih tersentralisasi menjadi kendala dan tantangan dalam melakukan pemenuhan hak-hak saksi dan korban.