Select Page
Duta Besar Jepang untuk Indonesia: Jepang Akan Terus Memperluas Kerja Sama dan Hubungan Persahabatan dengan Kepolisian dan Masyarakat Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia: Jepang Akan Terus Memperluas Kerja Sama dan Hubungan Persahabatan dengan Kepolisian dan Masyarakat Indonesia

Depok, 31 Agustus 2022 – Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan simposium secara dalam jaringan (daring) tentang pemolisian komunitas di Jepang dan Indonesia. Acara ini diadakan sebagai bagian dari kepedulian Departemen Kriminologi FISIP UI terhadap pentingnya pemolisian komunitas dan untuk mempelajari pemolisian komunitas dari negara lain. Simposium mengundang pembicara dari berbagai latar belakang seperti akademisi, praktisi kepolisian, dan duta besar.

Saat ini, pemolisian komunitas menjadi salah satu konsep kunci dalam keberhasilan pemolisian. Pemolisian komunitas mengedepankan pemolisian bersifat demokratis yang melibatkan peran kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Kepolisian dan masyarakat saling bermitra sebagai bagian dari proses pengendalian kejahatan. Jepang adalah salah satu negara yang memiliki sistem pemolisian komunitas yang baik untuk menjadi sumber rujukan. Beberapa bentuk kegiatannya antara lain pelayanan masyarakat, upaya problem solving, pembangunan hubungan baik dengan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang secara nyata dapat menjadi perwujudan rasa aman dalam masyarakat.

Dr. Ni Made Martini (Ketua Departemen Kriminologi) memberikan pengantar pada simposium kriminologi. Ia mengatakan bahwa bagi Departemen Kriminologi FISIP UI, mengemukakan kajian-kajian pemolisian dan kaitannya dengan masyarakat melalui perspektif kriminologi merupakan tanggung jawab keilmuan kepada publik yang harus terus menerus dilakukan.  Pemolisian komunitas merupakan salah satu fungsi kepolisian yang sangat relevan dengan fungsi pelayanan publik Kepolisian. Melalui fungsi inilah, lembaga kepolisian menjalin interaksi langsung dengan warga yang harus Ia lindungi dan ayomi. Urgensi fungi pemolisian komunitas dalam masyarakat ini menjadi landasan kami dalam mendiskusikan kembali situasi pemolisian komunitas saat ini dan kedepannya.

KANASUGI Kenji menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang adalah mitra strategis, proyek-proyek kerja sama antara Jepang dan Indonesia tidak hanya tentang ekonomi, tetapi tentang kepolisian juga merupakan hal yang penting. Antusias terhadap kerja sama di kepolisian ini dirasakan baik oleh pejabat Indonesia ataupun Jepang.

Lebih lanjut Duta Besar Jepang untuk Indonesia itu mengatakan, Jepang dan Indonesia memiliki nilai-nilai universal yang sama seperti demokrasi dan supremasi hukum, dan kita telah menjalin sejarah panjang kerja sama di bidang yang luas termasuk politik, ekonomi, dan budaya.  Tentu saja, kerja sama kita sebagian besar berkembang di bidang ekonomi, tetapi kita tidak boleh lupa untuk memperhatikan bidang penting lainnya seperti topik simposium hari ini, yaitu, kerja sama antara kepolisian Jepang dan POLRI yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Melalui proyek-proyek kerjasama tersebut, POLMAS (Pemolisian Masyarakat) dan teknologi forensik untuk melakukan penyelidikan ilmiah telah diperkenalkan dan dikokohan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Dekan FISIP, Prof. Semiarto Aji Purwanto, pada simposium ini  mengarisbawahi pentingnya pendekatan yang mengedepankan hubungan yang lebih harmonis antara aparat polisi dengan masyarakat. Berbicara mengenai komunitas kita berbicara mengenai interaksi yang sangat dekat dan khas antar individu didalam sebuah komunitas, prinsipnya aspek-aspek pemolisian dan upaya-upaya menjaga law and order berjalan dengan prinsip yang sesuai dengan komunitas tersebut, hal itu merupakan sebuah pendekatan yang sangat menarik. Pemolisian di Jepang juga sangat erat kaitannya dengan culture value seperti semangat samurai yang dapat mengayomi komunitas setempat.

Dekan berharap nantinya departemen kriminologi mempunyai pusat kajian yang terkait dengan kepolisian dan komunitas sebagai mitra dari POLRI, yang nantinya berusaha polisi bisa bekerja dengan baik di masyarakat.

Pesan yang dapat dari simposium ini adalah pemolisian komunitas masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diinovasikan di masa depan nanti. Masalah keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian, tetapi juga masyarakat. Meski demikian, bukan berarti kepolisian melepaskan tanggung jawabnya, kepolisian secara bersama-sama membangun dan membimbing masyarakat untuk mendapatkan rasa aman di lingkungan masyarakat. Peran kepolisian juga diperluas karena tidak hanya menangani masalah keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan masyarakat dan membantu kepentingan publik. Kepolisian menjadi semakin dekat dengan masyarakat dan saling membutuhkan. Melalui simposium ini, timbul harapan adanya harmonisasi hubungan antara kepolisian Jepang dan Indonesia.

Simposium dilanjutkan ke sesi satu bertema “Persamaan Nilai-Nilai Kepolisian Jepang dan Indonesia” oleh Miyagawa Takayuki, Master of International Affairs selaku Atase Kepolisian Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dan Brigjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda D. selaku Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Republik Indonesia.

Simposium dilanjutkan ke sesi dua bertema “Bagaimana Pemolisian Jepang Memengaruhi Pemolisian di Indonesia dan Sebaliknya?”  oleh Toshiya Anzai selaku Koordinator Program JICA, Dr. Yundini Husni selaku Dosen PTIK, Prof. Adrianus Meliala, Ph.D. selaku Guru Besar Departemen Kriminologi FISIP UI, dan AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso selaku Wakil Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat.

Simposium ditutup dengan sesi tiga bertema “Masa Depan Pemolisian Komunitas” oleh Prof. Dr. Michi Ken selaku Guru Besar Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Irjen. Pol. Izawa Kazuo, Dr. Kisnu Widagso selaku Ketua Program Studi Sarjana Kriminologi FISIP UI, dan Kombes. Pol. Dr. Leonardus Harapantua Simarmata Permata selaku Anjak Bid Labfor Bareskrim Polri.

Penelitian Disertasi Doktor Kriminologi: Pelibatan Remaja Dalam Kejahatan Terorisme di Indonesia Adalah Designated Victims

Penelitian Disertasi Doktor Kriminologi: Pelibatan Remaja Dalam Kejahatan Terorisme di Indonesia Adalah Designated Victims

Penelitian ini berupaya mengubah perspektif umum terhadap kelompok remaja di fase usia remaja akhir yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dari non victim menjadi designated victim. Menemukan bahwa posisi remaja sebagai designated victim dapat dijelaskan melalui relasi kerentanan, viktimisasi struktural, radikalisme dan terorisme, dan risk society.

Hal ini dipaparkan oleh Arijani Lasmawati dalam sidang promosi doktor Departemen Kriminologi FISIP UI pada Rabu (06/07) yang berjudul “Designated Victim sebagai Hasil Relasi Viktimisasi Struktural, Terorisme, dan Kerentanan dalam Risk Society: Pelibatan Remaja dalam Kejahatan Terorisme  di Indonesia.”

Menurut Arijani, pada 2018, Badan Intelijen Negara menyebutkan bahwa paparan radikalisme telah merambah sejumlah perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia. Ini sejalan dengan pengamatan pemerintah (BIN dan BNPT) yang pada 2017 menunjukkan bahwa setidaknya paparan ini sudah menjangkau 39% mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi.

“Disamping itu, International Centre for the Study of Radicalization melaporkan bahwa diperkirakan terdapat 12% dari total keseluruhan jumlah foreign fighters yang berada di Suriah dan bergabung dengan ISIS adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun, setidaknya terdapat 4.640 anak-anak dan remaja. Diantaranya terdapat anak dan remaja yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan hingga kini masih dipertimbangkan untuk dipulangkan oleh pemerintah Indonesia,” ungkap Arijani.

Keterlibatan remaja dalam kelompok-kelompok tersebut tidak lepas dari pembahasan mengenai kerentanan remaja. Dalam siklus perkembangan individu.

Arijani menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat tahapan radikalisasi hingga seseorang menjadi teroris. Pertama, pre-radikalisasi, tahapan ketika seseorang rentan terpapar ideologi radikal dari lingkungan sosialnya. Tahapan kedua adalah identifikasi diri, seseorang mulai mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok teroris. Tahapan ketiga, seseorang berkomitmen untuk menjalankan doktrin-doktrin yang telah ditanamkan oleh kelompoknya. Terakhir, tahapan ideologisasi jihad, yakni seseorang terlibat dalam aksi penyerangan.

Designated victim juga dapat dipahami sebagai bentuk atas status korban dalam kondisi “dianggap orang lain sebagai korban namun ia tidak menganggap dirinya sebagai korban” maupun “menjadi korban ketika ia tidak menginginkannya”.

“Ketidaktahuan terhadap status bahwa seseorang merupakan korban dapat diakibatkan karena perbedaan orientasi norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan tertentu. Selain itu, status sosial mempengaruhi pengertian relevan yang dianggap dan/atau tidak dianggap sebagai korban karena, dalam sudut pandang konstruktivis, makna subjektif tidak terbukti dengan sendirinya, namun perlu adanya penafsiran yang dikombinasikan dengan pengakuan sosial,” ujar Arijani.

Lebih jauh Arijani mengatakan, “ditemukan bahwa status designated victim justru dapat mengakibatkan korban menjadi lebih rentan terhadap kejahatan maupun penyimpangan karena pada dasarnya individu tidak merasa bahwa dirinya adalah korban. Misalnya, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak.”

Dalam disertasinya Arijani menjelaskan, pada permasalahan pelibatan remaja dalam kejahatan terorisme, posisi remaja dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni sebagai remaja dan sebagai individu. Sebagai remaja, mereka tidak lepas dari andil kerentanan yang mereka alami sebagai remaja sebagai satu periode usia yang paling berisiko dalam kurva usia kejahatan. Sebagai individu, proses perkembangan yang mereka alami di tengah masyarakat juga tidak lepas dari andil viktimisasi struktural, radikalisme dan terorisme, dan risk society yang mereka hadapi tanpa mereka sadari.

Ketidaktepatan negara dalam merespons dampak risk society tersebut pada akhirnya memunculkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak berpihak. Situasi ini cenderung menjadi insufficient policy effort yang berdampak pada munculnya faktor-faktor di tataran meso (radikalisme dan terorisme).

Ketidaktepatan negara dalam merespons dampak risk society juga menyebabkan kegagalan negara dalam melaksanakan tugas dan perannya. Dalam konteks fenomena pelibatan remaja dalam kejahatan terorisme, negara cenderung lebih melihat kejahatan terorisme dibandingkan subyek remajanya, sehingga negara hanya fokus melihat ini sebagai aktivitas yang dapat merugikan dan mengancam negara. “Sebagai akibatnya, alih-alih melaksanakan peran dan tugas untuk melindungi dan melakukan penanganan khusus, negara lebih memilih upaya mengkriminalisasi, sehingga melahirkan crime of repression,” ujar Arijani.

Dalam fenomena pelibatan remaja dalam kejahatan terorisme, crimes of repression dapat dilihat dari bagaimana negara, melalui aturan legal, lebih merespons remaja yang terlibat dalam radikalisme dan terorisme sebagai pelaku dibandingkan sebagai korban.

Menurut Arijani, negara mempunyai kewajiban untuk berupaya pencegahan remaja terlibat terorisme. Negara sebagai pemegang kendali pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan cenderung mengatur sistem yang tidak berpihak kepada remaja.

Kesalahannya terletak pada lemahnya sistem pada lembaga negara maupun penegakan hukum yang tidak melihat kompleksitas permasalahan remaja. Alih-alih Negara melihat remaja sebagai korban, justru mendefinisikan mereka sebagai pelaku yang patut untuk dikriminalisasi sebagaimana yang diterapkan pada orang dewasa. Berdasarkan penjelasan dan relasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa posisi remaja yang terlibat dalam terorisme adalah designated victims.

Dampak Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Pada Perempuan dan Kelompok Rentan

Dampak Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Pada Perempuan dan Kelompok Rentan

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022 merupakan forum akademik sejumlah akademisi terhadap substansi dan proses pembahasan RKUHP. Kegiatan itu dilakukan pada 22-23 Juni 2022 silam dengan membahas empat tema fundamental dalam penyusunan RKUHP, yaitu Tujuan Pembaruan RKUHP, Kodifikasi dalam Politik Hukum Pidana Indonesia, Harmonisasi Delik untuk Pembaruan KUHP dan Uji Implementasi RKUHP.

Para akademisi mengingatkan pembuat undang-undang agar penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak menerapkan dekolonialisasi secara terbatas. Para Akademis menilai dalih yang dipakai pembuat undang-undang untuk mengubah KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda itu harus seiring misi demokratisasi hukum di Republik Indonesia saat ini.

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022 itu diselenggarakan kerja sama 10 lembaga perguruan tinggi, seperti di antaranya Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjajaran, dan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia.

Pada panel satu, perwakilan Departemen Kriminologi FISIP UI Dr. Dra. Ni Made Martini, M.Si (Ketua Departemen Kriminologi) memaparkan RKHUP sebagai respon negara terhadap perkembangan kejahatan di Indonesia pada Rabu (22/6). “RKUHP menjadi bentuk respon negara terhadap perkembangan kejahatan di Indonesia, tentu idealnya didalam RKUHP itu bisa memberikan keadilan, memberikan perlindungan bagi korban dan termasuk juga memberikan perlindungan pada masyarakat,” jelasnya.

Pandangan kriminologi terhadap hukum pidana, melihat bahwa keberadaan hukum pidana sampai saat ini adalah sesuatu yang belum bisa ditiadakan, ”artinya kita masih harus hidup dengan adanya yang mengatur kehidupan kita yaitu melalui hukum pidana. Kalau kita melihat perkembangan terakhir memang banyak kelompok-kelompok yang sudah bicara tenang penghapusan hukum pidana dan penghapusan hukum penjara tetapi kriminolog melihat bahwa sampai saat ini hukum pidana belum bisa ditiadakan,” ujar Ni Made.

Lebih lanjut Ni Made menjelaskan, “ kriminolog tidak menutup mata bahwa disisi lain hukum pidana punya peran penting dalam menicptakan ketidak bahagiaan kehidupan seseorang, seperti kriminalisasi suatu perbuatan, menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat tertentu seperti orang miskin, kelompok marjinal yang lebih rentan di mata hukum dibanding para pelaku kejahatan ‘white collar crime’ serta adanya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Lalu hukum pidana juga mempunyai kewajiban untuk bisa memulihkan korban.”

Selain itu RKUHP mempunyai dampak bagi kerentanan anak. Mengacu pada sumber Puskapa UI (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia) tahun 2020, ada sekitar 9.119 anak yang menjalani hukuman penjara sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Anak yang menjalani hukuman penjara umumnya karena melakukan tindak pidana penucrian/kejahatan harta benda, narkotika dan kekerasan terhadap anak serta mayoritas anak ditahan ditempat penahanan/penjara orang dewasa. KHUP baru harus memperhatikan kerentanan anak yang berhadapan dengan hukum dan juga penjara tidak akan pernah menjadi tempat yang baik bagi anak.

Di sisi lain kelompok rentan yang muncul dari RKUHP adalah perempuan. Contohnya pasal 467 yang mengenai larangan seorang Ibu melakukan perampasan nyawa terhadap anak yang baru dilahirkan dan Pasal 470-472 tentang Pengguguran Kandungan. Pada pasal 467 tersebut asumsi yang diskriminatif tersebut berpotensi besar untuk di kriminalkan adalah perempuan.

Menurut Ni Made, terkait pasal 472, perlu berhati-hati bahwa menempatkan pasal-pasal tentang yang berkaitan dengan tubuh perempuan harus memperhatikan aspek gender sehingga nantinya perempuan tidak di kriminalisasikan karena dijatuhi hukuman karena sebetulnya untuk menjaga kesehatan perempuan itu sendiri. Pasal tersebut akan mempidanakan perempuan korban kekerasan seksual atau perempuan lainnya menghentikan kehamilan karena alasan darurat medis.

RKUHP dan dampaknya bagi profensi tertentu seperti jurnalis. Kebebasan pers adalah salah satu penjamin adanya kontrol atas pemerintah yang korup dan tiran, jika kebebasan itu ditutup maka sebetulnya bukan lagi bicara tentang membuka peluang adanya ketidakadilan. Beberapa pasal soal hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai tidak dibahas secara khusus. Pasal yang dimaksud seperti penghinaan presiden dan wakil presiden (Pasal 218, 219, dan 220), penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 351 dan 352). Kemudian soal izin keramaian yang mencakup unjuk rasa dan demonstrasi (Pasal 256), penyebaran berita bohong (Pasal 263), serta persoalan makar (Pasal 191-196).

Diskusi Internasional Departemen Kriminologi Membahas Kejahatan Vigilantisme di Indonesia

Diskusi Internasional Departemen Kriminologi Membahas Kejahatan Vigilantisme di Indonesia

Departemen Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Departemen Antopologi Universiteit Van Amsterdam telah melaksanakan diskusi dengan tema “Criminal Vigilantism in Indonesia” pada Selasa (14/6) secara daring melalui zoom. Diskusi ini menghadirkan narasumber Dr. L.G.H. Laurens Bakker (Dosen Departemen Antropologi, Universiteit van Amsterdam) dengan menanggap materi Prof. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D. (Dosen dan Guru Besar FISIP UI).

Vigilantisme umumya dilakukan oleh oknum atau kelompok sipil. Vigilantisme bukanlah tindakan yang dilakukan secara institusional atau berdasarkan instruksi pemegang otoritas tertentu. Elemen yang satu ini merupakan elemen paling menonjol yang ditemukan dalam hampir seluruh aksi main hakim/vigilabtisme sendiri. Tidak hanya kekerasan secara langsung atau yang menyangkut fisik. Ancaman pun termasuk dalam elemen vigilantisme.

Kelompok semacam ini telah berkembang dan terkadang mengeksploitasi etnisitas dan lokalitas sebagai pemikiran untuk menarik anggotanya. Mereka umumnya diakui sebagai badan formal dan juga dapat didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan atau ormas. Mereka mengklaim diri sebagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk kepentingan rakyat yang meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, aktivitas main hakim sendiri dikaitkan dengan kekerasan dan menimbulkan ketakutan akan kejahatan. Beberapa bukti menunjukkan bentrokan antar ormas menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

Vigilantisme sendiri telah terjadi di banyak daerah di Indonesia dan telah dilakukan oleh berbagai kalangan dalam sepuluh tahun terakhir. Banyak yang korban jiwa akibat kekerasan tersebut. Kerusakan fisik dan material juga terjadi. Kewaspadaan dan kekerasan merupakan hal yang nyata bagi Indonesia dan merupakan tantangan bagi kemajuan demokrasi negara. Akademisi harus terlibat dalam mengatasi hal ini melalui partisipasi dalam proses kebijakan dan membawa wacana konstruktif untuk memahami akar masalah.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto selaku Dekan FISIP UI mengatakan bahwa kejahatan vigilantisme di Indonesia sebenarnya nyata dan tantangan yang banyak dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia, “khususnya di Indonesia bahwa kekerasan seperti ini banyak terjadi di pedasaan maupun perkotaan. Dibeberapa kasus, hal tersebut digunakan untuk menekan kelompok-kelompok tertentu terutama dalam konflik agraria di Kalimantan mengenai perampasan lahan disektor kehutanan dan juga konflik. Dalam konteks perkotaan atau urban banyak fenomena kekerasan seperti premanisme, hal itu merupakan masalah laten yang selalu terjadi. Premanisme terjadi karena permasalahan ekonomi, lapangan kerja dan juga terkait dengan identitas sosial tertentu.”

Dalam presentasinya, Bekker menjelaskan “vigilantisme di Indonesia banyak sekali hal ini terbangun dari tindakan yang memang sudah ada sebelumnya seperti premanisme dan organisasi masyarakat. Vigilantisme berkembang di Indonesia karena sudah ada sejarahnya seperti Pemuda Pancasila yang sudah lama ada pada saat order baru. Dengan reformasi, vigilantisme telah didesentralisasi, diadopsi oleh organisasi masyarakat sipil.”

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa ada banyak organisasi masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, organisasi ini tidak selalu buruk atau jahat, contohnya dalam masyarakat adat, adanya kelompok atau organisasi yang memberikan keamanan dan keselamatan. Organisasi masyarakat ini tidak hanya memberikan keamanan dan keselamatan tetapi ada juga yang memberikan bantuan hukum. Jadi banyak organisasi yang berdiri dengan fungsi yang berbeda-beda.

“Keberadaan main hakim sendiri atau vigilantisme di Indonesia menunjukan kolerasi negative dengan ostur negara, hal ini membuat fenomena ini menjadi kejahatan yang terorganisir. Ketika Indonesia berada dalam situasi yang agak kacau ada awal tahun 2000-an dimana masa reformasi banyak terjadi tidak kriminal main hakim sendiri sejalan dengan itu negara terkesan tidak peduli, memberi izin bahkan mendukung tindakan vigilantisme. Berbeda dengan situasi saat ini Ketika pada umumnya negara tampak peracya diri dalam mengendalikan ketertiban umum,” ujar Prof. Adrianus dalam menanggapi presentasi dari Bekker.

Di Indonesia vigilantisme berada di tengah antara pemerintah dan masyarakat, di satu sisi mereka harus setia pada negara/pemerintah tapi di sisi lain harus memberikan perlindungan sosial dan layanan kepada masyarakat.

Dua Alumni Kriminologi Berbagi Pengalaman Penelitian Menggunakan Metode Etnografi

Dua Alumni Kriminologi Berbagi Pengalaman Penelitian Menggunakan Metode Etnografi

Setiap peneliti dalam sebuah riset harus melalui proses pengumpulan data untuk kemudian diolah dan dianalisa. Prosedur tata cara dan langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian yang dipilih oleh peneliti namun dalam prosesnya peneliti seringkali mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan akses terhadap narasumber, perbedaan waktu dan jarak dengan lokasi penelitian, keterbatasan dalam mendapatkan data skunder dan kendala lainnya.

Peneliti yang melakukan riset terkait kejahatan, kekerasan dan penyimpangan ataupun isu-isu sensitif memiliki tantangan tersendiri yaitu akses terhadap data sensitif yang cenderung rahasia sehingga informasi sulit digali lebih dalam. Sejalan dengan hal tersebut maka Departemen Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Intitut Français Indonesia dan France Alumni Indonesia mengadakan webinar dengan topik Metode Etnografi dan Etnohistori dalam Penelitian Kejahatan di Indonesia pada Jumat (13/04).

Menghadirkan narasumber Eduardo Erlangga Drestanta (Peneliti Laboratoire Médiations Université Paris-Sorbonne) dan Gloria Truly Estrelita (Kandidat Doktor Centre Asie du Sud-Est EHESS/Co-Founder AlterSEA) yang akan berbagai pengalaman tentang penelitian etnografi dan etnohistori dalam penelitian kejahatan di indonesia.

Eduardo Erlangga Drestanta, yang saat ini sedang melakukan penelitian terkait etnik yang ada di Maluku yaitu etnis Alifuru yang berjudul Kebangkitan Adat – Konflik Etnis Pulau Seram Maluku, dalam penelitiannya Eduardo menggunakan metode etnografi untuk menjelaskan pemetaan. “Kebangitan adat menjadi fenomena pasca reformasi, kurang lebih tahun 2015 undang-undang desa adat di sahkan namun di Indonesia Timur tepatnya di Maluku malah terjadi banyak gesekan padahal permintaan kebangkitan adat menjadi salah satu yang dibutuhkan,” ujar Eduardo.

Lebih lanjut Eduardo mengatakan bahwa etnografi intinya adalah suatu deskripsi yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kebudayaan suatu suku bangsa. Kualitatif bersifat subjektif, peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap onjek yang ditelitinya menggunakan kata-kata personal, prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang dan dinamis. Etnografi juga mempunyai beberapa bentuk dan jenis seperti etnografi klasik, etnografi sistematis, etnografi interpretive dan critical ethnography

“Ada Sembilan unsur wajib kerangka laporan penelitian etnografi seperti lokasi, lingkungan alam, demografi, asal mula sejarah subjek penelitian, Bahasa, sistem teknologi, sistem matapencarian atau ekonomi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, kesenian, sistem kepercayaan atau religi. Dalam penelitian yang menggunakan etnografi yang pertama adalah identifikasi masalah dan sampel/fokus area penelitian, kedua pembuatan timeline, lalu pengumpulan data di lapangan, terakhir analisis dan laporan akhir,” jelas Eduardo.

Selain itu tentunya ada kelemahan dan keunggulan penelitian yang menggunakan metode etnografi ini seperti proses waktu lama, kurang berperan dalam penyelesaian masalah sosial secara cepat dan cenderung memotret dalam satu kurun waktu tertentu. Keunggulannya lebih dalam, tidak membosankan, holistic, fleksibilitas analisis.

Berbeda dengan Eduardo, Gloria Truly menggunakan metode etnografi dalam kajian pemenjaraan di Indonesia, “kita bisa paham debat agama dan politik di Indonesia melalui kehidupan di penjara. Metode etnografi ini sebagai metode lintas ilmu dan bukan hanya mengumpukan data tetapi juga terjun langsung kedalam sebuah komunitas tertentu unutk melakukan observasi. Ada hal yang menarik ketika melakukan penelitian dengan menggunakan metode etnografi yaitu ketika terjun langsung kedalam komunitas tertentu kita menanggalkan semua penghakiman agar tidak ada asumsi apapun”.

“Sumber untuk penelitian juga menggunakan kulitatif dengan wawancara secara langsung agar dapat mengeksplorasi hal-hal tersembunyi yang tidak ada di arsip, dokumen maupun tertulis. Dari pengalaman saya ada beberapa kesalahan yang saya lakukan seperti berusaha menjadi bagian dari komunitas padahal ternyata itu tidak diwajibkan, lalu saya sudah mengeneralisasi duluan padahal setiap orang mempunyai ceritanya masing-masing walaupun dikomunitas yang sama,” ungkap Gloria.

Selain itu, ia menambahkan bahwa metode penelitian etnografi ini mempunyai keterbatasan seperti sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, terkadang juga tidak akurat, bias, tidak lengkap. Dilebih-lebihkan bahkan imajiner.