Select Page
Kuliah Umum Ketua Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Kuliah Umum Ketua Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Memperjuangan keadilan sosial adalah misi Departemen Kriminologi untuk terus berpihak dan mendukung upayang-upaya pada pengungkapan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Belajar mengenai HAM bagaimana bisa mengungkapkan kasus-kasus kejahatan yang pelakunya adalah orang-orang yang memiliki power misalnya berkaitan tentang isu kejahatan lingkungan. Hal ini mengajarkan logika dalam membangun kebijakan berbasis bukti dan data bisa memberikan dukungan bagi semua kalangan.

Ketua Departemen Krimonilogi, Mamik Sri Supatmi mengatakan “pelanggaran HAM yang berat merupakan extraordinary crime dan berdampak secara luas pada tingkat nasional maupun internasional dan menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman terhadap individu maupun masyarakat luas, sehingga perlu di pulihkan dalam mewujudkan supermasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Para pelaku pelanggaran HAM berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus dan mungkin luar biasa. Merujuk pada data Komnas HAM sampai saat ini terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan. Pada kuliah umum (08/06) yang membahas Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia ini menghadirkan narasumber Ahmad Taufan Damanik sebagai Ketua Komnas HAM.

Damanik menjelaskan, landasan moral penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat yang menghormati martabat dan hak asasi manusia melalui langkah-langkah demokratis tanpa kekerasan mengacu ke tertib hukum serta menjamin peristiwa itu tidak terulang kembali.

Damanik mendorong Kejaksaan Agung agar segera menyidik atas 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dirampungkan proses investigasinya oleh Komnas HAM.

“Sudah pernah ada pertemuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung membahas solusi atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tersebut namun belum tercapai kesepakatan.”

Meski begitu, Damanik mendorong Kejaksaan Agung agar segera menyidik atas 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dirampungkan proses investigasinya oleh Komnas HAM. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang tidak mungkin lagi diselesaikan melalui proses hukum, karena itu perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). KKR sebagai landasan hukum penyelesaian di luar pengadilan (non-judicial).

Dari beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM berat telah diselesaikan investigasinya oleh Komnas HAM, baru tiga kasus yang selesai menjalani sidang, yakni Peristiwa Timor-Timur pasca Jajak Pendapat (1999), Peristiwa Tanjung Priok (1984) serta Peristiwa Abepura, Papua (2000).

Budaya Korupsi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam Di Indonesia

Budaya Korupsi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam Di Indonesia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menambah doktor dalam bidang kriminologi. Promosi Doktor Departemen Kriminologi dengan promovendus atas nama Bambang Slamet Riyadi pada Jumat (22/1). Disertasi ini berjudul Budaya Korupsi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam Di Indonesia

Disertasi ini menganalisis fenomena transmisi budaya korupsi pengelolahan sumber daya minyak dan gas alam di Indonesia, Permasalahan penelitian ini adalah Indonesia dibekali dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya minyak dan gas alam. Seharusnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya rakyat Indonesia tidak juga sejahtera walaupun melimpahnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut.

Penulisan disertasi ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pengelolaan sumber daya minyak dan gas alam yang berujung merugikan negara dan telah membentuk pola budaya korupsi. Selain itu juga, menunjukkan peran stakeholder terkait, seperti pemerintah, Pertamina, pebisnis, pemegang modal, media massa, dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan studi kasus kebudayaan korupsi, pendekatan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini etnografi, subjek penelitian para aktor pada habitus korupsi.

Hasil penelitian tampak dengan jelas bahwa korupsi pengelolahan sumber daya migas di Indonesia telah terbentuk membudaya, Hal tersebut mendukung dan memperkuat dugaan tentang telah membudayanya korupsi di Indonesia, karena transmisi dan struktur lembaga serta induvidu yang korup. Transmisi budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia diawali dengan transmisi budaya penyalahgunaan kekuasaan (culture of abuse of power) kecendurungan melakukan korupsi sebagai perilaku dilakukan oleh siapa saja.

Hal ini sesuai dengan temuan menyatakan bahwa institusi maupun perorangan yang mengkorupsi uang negara lebih banyak didominasi oleh kekuasaan di birokrasi, eksekutif dan legislatif, meskipun tidak dipungkiri kalangan swasta dan para politisi di partai politik juga punya kecenderungan melakukan korupsi. Birokrasi, eksekutif dan legislatif modern yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang anti pemberantasan korupsi, justru memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan koruptif.

Habibtus proses para aktor korupsi di lembaga negara dan lembaga badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal ini Pengelolahan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia yang dipenuhi dengan mekanisme transaksional dalam setiap momen transisi, telah menyeret proses pemerintahan ke dalam pusaran korupsi.

Akibat transmisi habitus budaya korupsi yang semakin merajalela, tingkat kemiskinan meningkat tajam dan berpotensi untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa, dan merugikan negara. Budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia, akibat para aktor korupsi disebabkan kecintaan terhadap uang, kecintaan terhadap gaya hidup yang mewah merupakan akar dari kejahatan.

Dalam hal ini budaya korupsi berimplikasi kesenjangan sosial di masyarakat akibat, segelintir aktor korupsi yang posisinya dekat dengan kekuasaan menjadi sangat kaya raya, sedangkan di sisi lain masyarakat luas menjadi semakin terjerumus ke jurang kemiskinan dan kesengsaraan yang memilukan.

Saran peneliti, mensolisasikan kepada seluruh komponen bangsa melakukan shame culture dan pembatasan diskresi kepada para birokrat, eksekutif dan legislatif sebagai pejabat publik, serta diperlukan kontrol sosial kepada pejabat publik di lembaga negara sebagai chek and balance secara independent.

Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara Seri 14” dengan tajuk “Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen: Mungkinkah Didirikan?” yang dilaksanakan pada Jumat (21/8) melalui streaming Zoom dan Youtube. Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain Dr. Febby Mutiara Nelso, SH.MH.(Dosen Fakultas Hukum UI, Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia, Pengurus Pusat MAHUPIKI), Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M(K) (Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UI-RSCM), Drg. Nurtamy, Ph.D. Sp.OF(K) (Dosen FKG UI, Direktur Administrasi, Data, dan Pengelolaan Produk Riset dan Iovasi UI) dan Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum. (Dosen FIB UI).

Dr. Ade menjelaskan, untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat dapat melalui pendidikan, penelitian dan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal yang berkualitas. Berbagai tantang dihadapi kedokteran forensik saat ini meningkatnya jumlah kasus dan beragamnya kasus seperti kekrasan dalam rumah tangga, kejahatan asusila pada anak, human trafficking dan lain sebagainya. Selain itu meningkatnya ekspektasi masyarakat terkait kualitas pelayan kedokteran yang terkini dan modern sehingga diperlukan pengembangan praktik, keilmuan dan teknologi kedokteran. Peran kedokteran forensik dalam sistem peradilan mulai dari pemeriksaan TKP, pemeriksaan barang bukti, BAP saksi ahli sampai sidang peradilan.

Febby menjelaskan “laboratorium forensik, suatu fasilitas untuk melakukan suatu pemeriksaan bukti fisik dari suatu peristiwa pidana yang menggunakan ilmu forensik untuk meneliti barang bukti dan mengungkap kasus-kasus agar bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya yang nantinya dibawa ke pengadilan. Kerangka hukum laboratorium forensik adalah UU no 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ada tiga tahapan untuk menyelesaikan perkara pidana di Indonesia yaitu dengan pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Sangat penting kehadiran dari ahli dan hasil dari lab forensik dalam memecahkan suatu perkara pidana untuk memastikan orang tersebut bersalah atau tidak.”

“Intergritas laboratorium forensik menjadi mimpi bagi para forensik di Indonesia. Hal yang diperlukan untuk suatu integrated forensic laboratory yaitu independen atau impartial dan pelayanannya memang di desikasikan untuk pelayanan forensik karena disini berhadapan dengan barang bukti yang seharusnya di perlakukan sebagai chain of custody. Selain itu sumber daya baik infrastuktur, peralatan pendanaan dan sumber daya manusia serta perlu adanya regulasi dan undang-undang mengenai intergritas laboratorium forensik,” jelas Drg. Tammy.

Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi

Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Salah satu masalah sosial yang muncul adalah kejahanan di dunia maya (cyber crime) terutama karena maraknya pengunaan media sosial pada masa pandemi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram serta Whatssapp banyak digunakan untuk kejahatan.

Berbagai fitur yang memudahkan dan jaminan kemanan seperti chat yang terenkripsi (seperti yang dimiliki Telegram) menjadi daya tarik bagi kelompok teror. Fenomena kejahatan di dunia maya ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan didiskusikan bersama, mengingat di masa pandemi masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya, tidak hanya untuk belajar dan bekerja tapi juga untuk bertransaksi dan bersosialisasi.

Seri 03 Webinar FISIP UI 2020 membahas “Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi” pada Rabu (12/8) melalui platform Youtube dan Zoom. Sebagai narasumber, Kisnu Widagso, S.Sos., M.T.I. (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI) dan Dr. Didik Rahmanto (Satuan Tugas Anti Teror Polri). Sebagai pembahas, Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI) dan Dr. Bagus Sudarmanto. (Jurnalis Senior & Alumnus S3 Departemen Kriminologi FISIP UI). Di moderatori oleh Ariani Hasanah Soejoeti (Marketing & Communication Specialist USAID YEP Project).

Kisnu menjelaskan, pada penelitian tentang bencana di tahun 1970-an, bencana dianggap sebagai peristiwa  yang dapat memperkuat solidaritas masyarakat karena menyadarkan masyarakat akan adanya ancaman yang datang dari dari luar. Bencana juga dianggap dapat mengurangi konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan hasil penelitian tentang bencana yang diterbitkan mulai tahun 2015-an, menunjukkan bahwa  terdapat banyak bukti bahwa seiring terjadinya bencana, tindakan anti-sosial dan kejahatan juga ikut terjadi. Bencana memiliki kecenderungan tinggi untuk  menghasilkan ketidakstabilan sosial dan  ketidaknormalan, menciptakan anomie yang  luas di masyarakat yang dilanda krisis.

Peningkatan perilaku digital pada saat pandemi ini semakin meningkat karena masyarakat diminta untuk tetap dirumah maka diterapkan contohnya seperti work from home, school from home, shop from home dan lain sebagainya.

“Maka peningkatan penggunaan distributed  computing yang menjadikan pengelolaan keamanan sistem  informasi semakin sulit, peningkatan penggunaan mobile computing menjadikan semakin  banyaknya kesempatan untuk masuk ke dalam jaringan dan melakukan  pencurian atau perubahan informasi dan peningkatan secara dramatis  penggunaan internet dan broadband yang di sisi lain merupakan eksposure terhadap resiko keamanan sistem informasi. Banyak korban dari cyber crime tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban karena korban tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi kalau sesuatu yang menimpanya adalah kejahatan, korban enggan melapor, takut  terhadap publisitas atau dipandang dapat merusak  reputasi dan apatis,” ujar Kisnu.

Dikdik menjelaskan di lihat dari aktivitas cyber jihadist di masa  pandemi, 9P dalam memahami  penggunaan  internet untuk  tujuan terror yaitu propaganda, perekrutan, pendanaan, pembentukan paramiliter, pelatihan, penyediaan logistik, perencanaan, pelaksanaan serangan terror dan persembunyian. Perpindahan aktivitas kelompok terorisme dengan memanfaatkan media sosial maupun platform-platform online atau yang disebut dengan Cyber Jihad ternyata juga  dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia. Aktivitas cyber kelompok teror berafiliasi ISIS selama pandemi,seperti oleh kelompok JAK (Jama’ Ah Ansharut Khilafah), MIT (Mujahidin Indonesia Timur), eks napiter dan deportan. Aktivitas cyber kelompok teror berafiliasi Al Qaeda selama pandemi oleh kelompok JAS (Jama’ Ah Ansharut Syariah), beberapa anggota JAS masih melanjutkan aktivitas suro di tengah pandemi. Selain itu, mereka juga menggunakan media teleconference.

“Kelompok Al Qaedah dan ISIS pada kondisi yang normal akan melakukan  kejahatan (kajian dengan tujuan menanamkan radikalisme, ekstremisme,dan terorisme) di ruang fisik mengalami represi  (dalam hal ini situasi pandemi akibat Covid-19) sehingga mereka melakukannya di dunia maya. Selain itu, kajian secara online juga dirasa lebih aman (risiko tertangkap lebih rendah. Platform seperti Zoom telah memiliki tindakan pengamannya sendiri  seperti password dan waiting room sebelum bergabung dengan event yang diselenggarakan secara online melalui Zoom. Sehingga para pelaku  sendiri sudah bisa melakukan screening terhadap partisipannya sehingga tidak mudah disusupi,” jelas Dikdik.

Menurut Kisnu pencegahannya bisa melalui tataran kebijakan maka yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat tentang digital literacy, pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi, serta pembenahan peraturan terkait penyelenggaraan aplikasi teknologi  informasi, termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Prof Mustofa memberikan kalimat penutup untuk webinar ini, “kriminologi harus mampu berperan menjelaskan gejala kejahatan dalam berbagai keadaan. Sekarang    ini seluruh dunia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku sosial warga  masyarakat, perubahan perilaku tersebut juga terjadi dalam bidang  kriminalitas. Teknologi cyber menjadi alternatif cara berinteraksi sosial ketika  terjadi pandemi Covid-19. Paparan dari Kisnu Widagso dan Didik Novi Rahmanto merupakan contoh yang baik bagaimana kriminologi berperan dalam menjelaskan gejala kejahatan dalam masa pandemi Covid- 19, khususnya  penggunaan teknologi cyber untuk tujuan  kejahatan.”

Kriminolog Bicara Tawuran Untuk Mencari Eksistensi Atau Sekadar Berkelahi

Kriminolog Bicara Tawuran Untuk Mencari Eksistensi Atau Sekadar Berkelahi

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara Seri 10” dengan tajuk “Tawuran: Mencari Eksistensi Atau Sekadar Berkelahi” yang dilaksanakan pada Jumat (17/8) melalui streaming Zoom dan Youtube. Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain Bhakti Eko Nugroho, MA (Pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI), Dr. Larasati Simatupang (Alumnus S-3 Departemen Kriminologi FISIP UI) dan Heru Susetyo, SH. LLM. M.Si. Ph.D (Pengajar FHUI).

Menurut Larasati, “tawuran adalah konflik yang sering terjadi di masyarakat dan biasanya tawuran terjadi di sekolah, jalan umum, taman dan juga tempat yang biasanya menjadi titik temu atau tempat janjian untuk berkelahi. Maraknya lagi saat ini karena kecanggihan teknologi dan di zaman modern maka pelaku tawuran janjiannya via online. Pelaku tawuran ini dalam skala mikro seperti para pelajar. Seperti yang sering muncul di media sosial yang paling banyak melakukan tawuran adalah pelajar SMA karena usia mereka yang labil, lebih emosional dan kurangnya edukasi tentang hukum. Tawuran juga merupakan suatu tindakan kejahatan karena tawuran bukan hanya sekedar berkelahi atau saling adu jotos tanpa menggunakan senjata tajam tetapi mereka juga bisa saling membunuh menggunakan senjata tajam.”

Heru juga menambahkan, tawuran yang terjadi dikalangan pelajar biasanya terjadi karena mewarisi tradisi dari senior, kadang tidak ada sebab-sebab khususnya, ingin menunjukan solidaritas kepada kelompok atau sebagai syarat dari seleksi penerimaan untuk masuk kedalam geng tersebut, pamer kehebatan dan eksistensi. Faktor-faktor resiko menjadi korban datang dari faktor keluarga yang low socio-economic, orangtua yang kasar dan broken home, selanjutnya faktor individual yang biasanya menggunakan obat terlarang dan lingkungan atau asosiasi dengan delinquent peers.

Seharusnya dalam suasana pandemi ini masyarakat diharapkan untuk dirumah dan lebih displin dengan peraturan yang ada. Namun ada sebagian masyarakat yang malah berkumpul, tidak sekedar berkumpul biasa tapi juga berkelahi yang tentunya merugikan banyak pihak, menggangu keamanan dan melanggar hukum. Terjadi 50 peristiwa perkelahian massal selama masa pandemi Covid-19 ini. 50 peristiwa yang dirangkum ini merupakan sumber dari laporan-laporan pemberitaan yang ditulis di media online seperti Kompas, Tempo, Detik, Berita Satu dan lain-lain. Waktu yang rawan ketika peristiwa perkelahian massal terjadi yaitu paling sering terjadi pada waktu dini hari seperti jam satu pagi sampai dengan jam empat pagi. Pada dini hari memang lebih minim perhatian dari warga disekitar lokasi.

“Peristiwa ini terjadi antara bulan Maret sampai dengan Juli 2020 dan terjadi di 25 kota atau kabupaten di Indonesia, seperti di pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan (Banjarmasin). Fenomena perkelahian massal atau tawuran ini bukan hanya sebatas fenomena urban tetapi juga fenomena yang terjadi di daerah non-urban seperti Tapanuli Selatan dan Wajo. Yang lebih memprihatinkan dari 50 peristiwa perkelahian massal tersebut, menyebabkan 17 korban meninggal dunia. 16 peristiwa dari 50 peristiwa yang tercatat merupakan perkelahian massal yang melibatkan anak, sebagian anak berstatus pelajar. Perilaku tawuran anak cenderung rekreasional seperti asmara, provokasi di lapangan, provokasi di media sosial dan kesalapahaman, sedangkan perilaku tawuran orang dewasa cenderung rasional seperti ekonomi, sengketa usaha dan lain sebagainya,” Jelas Bhakti.