Select Page
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Payung Hukum Untuk Melindungi Korban Dari Tindak Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Payung Hukum Untuk Melindungi Korban Dari Tindak Kekerasan Seksual

Departemen Kriminologi FISIP UI bersama dengan Unit Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI dan Himpunan Mahasiswa Kriminologi, mengadakan webinar “Mengawal Pasca Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual” pada Rabu (13/04).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, segera menyusun peraturan pelaksana pascapengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

“Mengingat undang-undang ini sangat komprehensif, maka prioritas yang akan kami lakukan ialah menyusun peraturan pelaksana. Setelah menyusun draf peraturan pelaksana, akan secepatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait serta pemerintah daerah,” kata I Gusti Ayu.

Lebih lanjut ia menjelaskan “tujuannya, agar aspek pencegahan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu dapat terlaksana dengan baik dan memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait ketentuan pemberian dana bantuan korban dalam RUU tersebut.” Terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), ia mengatakan pihaknya akan membahas soal pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta tenaga pendamping.

Dengan DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi UU, Menteri PPPA itu berharap dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban. Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama, tambahnya.

Pada 2021 Kementerian PPPA mendata kekerasan seksual terhadap perempuan berada di angka 5,2 persen atau satu dari 19 perempuan. Data tersebut menunjukkan permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius dan membutuhkan solusi komprehensif salah satunya melalui UU TPKS.

“Diakui RUU TPKS telah memuat berbagai terobosan hukum yg penting, yaitu memuat tindak pidana Kekerasan Seksual (KS), dari aspek bentuk KS, berhasil menghapus Aborsi sebagai Tindak Pidana KS, menambahkan Pemaksaan Perkawinan dan Perbudakan Seksual serta mempertahankan Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual Elektronik yang semula diusulkan pemerintah untuk dihapus,” ujar Ratna Batara Munti (Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual).

Sehingga total ada sembilan bentuk KS yang diatur, yakni: pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan pemaksaan perkawinan.

Lebih lanjut Ratna menjelaskan, “dari aspek hukum acara, telah menghasilkan beberapa terobosan hukum seperti terkait alat bukti, diakuinya Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagai penyelenggara layanan terpadu. Selain itu, diakomodasi usulan terkait integrasi antar layanan sehingga kepentingan pemulihan bisa berjalan beriringan dengan penegakan hukum.” Dalam pasal 54 disebutkan koordinasi antara penyidik dan pendamping menjadi dasar penyidikan dan saat korban alami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping.

UU TPKS juga mengatur tentang hukum acara yang lebih modern dan terbaru. Hal itu dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Jaminan itu di antaranya UU TPKS yang mengatur atau mengakomodir visum serta pendampingan bagi korban seluas-luasnya. Tidak hanya itu, termasuk juga memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, agar tidak memeriksa berulang-ulang, dan mengajukan pertanyaan sensitif.

“Sebab, hal tersebut bisa menimbulkan trauma kembali pada korban. Dalam UU TPKS juga terdapat hal baru atau dapat dikatakan sebagai upaya progresif penanganan tindak pidana kekerasan seksual,” ujar Taufiq Basari (Fraksi Partai Nasdem).

Hal tersebut yakni mengenai hak-hak korban di antaranya pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban dan hak atas kompensasi yang dibayarkan negara. Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi kepada korban, maka negara harus hadir dan memberikan kompensasi bagi korban.

Selanjutnya Taufiq menjelaskan mekanisme kompensasi tersebut disebut juga victim trust fund atau dana talangan bagi korban, “untuk sumber pendanaan bisa berasal dari negara, filantropi, dana tanggung jawab sosial perusahaan dan sumber-sumber resmi lainnya.  Dengan adanya UU TPKS, maka hak korban tidak lagi bergantung pada apa pun. Artinya, jika restitusi tidak mampu dipenuhi pelaku, maka negara akan hadir.”

UU TPKS ini akan menjadi payung hukum yang sangat berguna untuk melindungi korban dari tindak kekerasan seksual yang sebetulnya banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak disabilitas yang bisa terjadi dimana saja termasuk dikampus. “Universitas Indonesia membentuk satuan tugas (satgas) kekerasan seksual, sebagai upaya terobosan bagaimana mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di area kampus. Selama ini payung hukum untuk adanya satgas, terkendala karena tidak adanya UU, hanya mengacu pada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,” ujar Dr. Ani Soetjipto (Dosen gender dan international relationship)

Harapannya di lihat dari undang-undang ini, belajar dari advokasi untuk bisa membangun jejaring lintas sektor untuk memperjuangkan kebijakan yang benefit untuk melindungi mereka yang marjinal. Perlu adanya sinergi yang melampaui sekat-sekat ideologi.

Departemen Kriminologi Meluncurkan Buku “Berjalan Bersama Korban: Sejuta Jalan Hadirkan Keadilan”

Departemen Kriminologi Meluncurkan Buku “Berjalan Bersama Korban: Sejuta Jalan Hadirkan Keadilan”

Peluncuran Buku Karya Mahasiswa Pascasarjana Kriminologi FISIP UI, “Berjalan Bersama Korban: Sejuta Jalan Hadirkan Keadilan” yang resmi diluncurkan pada Senin (04/04). Buku ini merupakan kompilasi tulisan tiga puluh penulis mahasiswa Pascasarjana Kriminologi Angkatan 2020 FISIP UI bertajuk korban. Buku ini menginisiasi wacana penanganan korban dari, berbagai aspek dan pelibatan aktor baik negara maupun masyarakat sipil.

Sejatinya korban terpenuhi pemulihan hak-hak dasarnya, baik fisik maupun non-fisik, akan tetapi hal tersebut mash terpinggirkan. Buku hasil studi dalam bidang viktimologi ini mengungkap banyak fakta menarik dalam hal kebijakan penanganan korban yang sudah ada dan inovasi terobosan kedepannya. Buku ini juga membangun argumentasi yang menarik dalam kritik perbaikan dari kebijakan yang sudah ada termasuk tawaran rekomendasi dari sudut pandang berbeda.

Dalam sambutannya, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan bahwa buku ini sangat komperhensif dalam membahas berbagai persoalan yang terkait dengan posisi korban. Pentingnya buku ini dalam rangka memberikan alternatif cara pandang beragam kejahatan.

“Selama ini kita ketahui bahwa proses penanganan kejahatan lebih untuk menangkap penjahat dan ketika penjahat ditangkap lalu diadili, dianggap kasus sudah selesai secara hukum. Namun ketika berada di posisi korban, contohnya korban penipuan maka akan timbul banyak kerugian seperti uang dan waktu selama mengikuti proses peradilan, dalam buku ini disebut double victimization dan mengusik rasa keadilan. Saya berharap dengan terbitnya buku ini, tesis dan disertasi lainnya yang menarik bisa dibuatkan buku maupun jurnal.” ujar Prof. Semiarto.

Sebagai pengantar dalam buku ini Prof. Adiranus Meliala selaku dosen Viktimologi Lanjutan Departemen Kriminologi FISIP UI, mengatakan bahwa pada dasarnya buku ini adalah koleksi makalah yang merupakan tugas akhir mahasiswa Pascasarjana Departemen Kriminologi FISIP UI saat mengikuti kuliah Viktimologi Lanjutan pada Semester Genap Tahun 2020/2021, “karena latar belakang mahasiswa bervariasi, membuat buku ini menjadi berwarna. Cukup banyak topik yang ditulis oleh para mahasiswa termasuk jarang ditulis dan ditemukan di berbagai publikasi serta jurnal terkait viktimologi di dalam dan luar negeri. Hal ini tentu merupakan kelebihan tersendiri dari buku ini.

Perspektif kejahatan setelah sekian lama hanya fokus pada masalah kejahatan, pelaku kejahatan, aneka respon terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Padahal derita korban sungguh tak terperikan apalagi dilihat pada konteks konsepsi viktimisasi. Situasi viktimisasi juga terus terjadi pada saat peristiwa kejahatan telah terjadi, korban terus merasakan trauma akibat peristiwa kejahatan yang dialaminya. Persoalan beban psikologi, beban kesehatan dan beban keuangan menjadi elemen yang mengikuti dan membebani korban selama hidupnya pascakejahatan.

Pada bagian pertama buku, Mendorong Kebijakan Berpusat Ada Korban. Terdapat sejumlah tulisan tentang kebijakan yang telah ada di Indonesia, melalui kebijakan-kebijakan tersebut isu keadilan dapat ditegakkan. Kebijakan-kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia bukan negara terbelakang perihal dukungan terhadap korban.

Bagian kedua, Inovasi Layanan Publik. Tulisan-tulisan tentang inovasi yang bisa dilakukan guna membantu derita korban. Berbagai inovasi tersebut sebgaian besar belum menjadi kebijakan yang langgeng dan ajek, bagaimana bisa menjadi kebijakan, kalau pemahaman terhadap pria menjadi korban pemerkosaan saja masih menjadi kontrovensi.

Selanjutnya bagian ketiga, Sinergisitas Penanganan Korban. Tekanan pada bagian ini adalah kerepotan menghadapi problem koordinasi terkait berbagai instansi yang terlibat dalam rangka delivery suatu program dukungan terhadap korban.

Bagian terakhir dalam buku ini, Teknologi dan Siber: Sebuah Pendekatan Kontemporer. Berisikan topik-topik yang relative baru terkait viktimisasi menyusul hadirnya teknologi dan siber, namun sekaligus juga potensi perlindungan korban yang bisa dihadirkannya.

“Buku ini memberi kontribusi menyuarakan hak para korban kejahatan, mengkritisi kebijakan dan layanan bagi korban kejahatan dan pada akhirnya memberikan tawaran perumusan tentang konsep korban kejahatan. Gaya penjelasan yang ringan dan mudah dicerna, buku ini berhasil memaparkan korban kejahatan secara luas, bukan hanya mereka yang dirugikan secara langsung atas satu peristiwa kejahatan, tetapi juga mereka yang mengalami kerugian dan penderitaan secara tidak langsung, bahkan korban yang tidak pernah menyadari bahwa dirinya telah dirugikan dari suatu tindak kejahatan,” ujar Dr. Ni Made Martini Putri selaku Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI.

“Saya meyakini bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini berkontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Begitu juga untuk Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, semoga tetap menjadi inspirasi dalam memberikan kontribusi akademis terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di tanah air” ujar Irjen. Pol. Ibnu Suhaendra selaku Deputi Penindak dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.

Terakhir, Ibnu senang dengan hadirnya buku tersebut yang berkaitan dengan kriminalitas dan penanganan korban dapat menjadi bahan diskusi demi pembelajaran dan penentuan kebijakan yang akan diambil. Ia menyadari bahwa masukan, perspektif dan gagasan yang konstruktif dari akademisi diperlukan untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan serta keberpihakkan pada korban kejahatan.

Magang Mandiri Untuk Mengeksplorasi Pengalaman dan Keterampilan Baru

Magang Mandiri Untuk Mengeksplorasi Pengalaman dan Keterampilan Baru

Mahasiswa magang mandiri Departemen Kriminologi FISIP UI, Ilham Dwi Hatmawan mendapatkan kesempatan untuk magang di tech company, Grab Indonesia. Ilham mencari kesempatan untuk dapat bekerja di tech company karena ia menyadari bahwa industri teknologi di dunia dan Indonesia sedang berkembang sangat pesat, sehingga keterampilan digital memegang peran penting dalam kesuksesan karir di masa depan.

“Pada saat yang bersamaan, keterampilan dan pengetahuan yang saya peroleh dari kampus belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu, saya berpikir bahwa dengan memiliki pengalaman bekerja dengan perusahaan teknologi berskala global, saya dapat mengisi skills gap sehingga memungkinkan saya untuk lebih standout di antara digital talents yang lain ketika nantinya saya lulus dari UI,” ujar Ilham.

Grab menjadi pilihan Ilham untuk mencari pengalaman kerja pertamanya di perusahaan teknologi, “karena setelah berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik di Departemen Kriminologi dan career mentor, saya mendapati bahwa Grab memiliki manajemen perusahaan yang sangat baik. Selain itu, Grab sebagai global unicorn dengan reputasi yang tidak perlu diragukan lagi menarik perhatian saya untuk berkesempatan belajar dan bekerja bersama digital minds unggulan dari Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara.”

Selama magang, Ilham mempunyai beberapa tugas seperti, Grab Campus Apprenticeship Trainee melakukan pekerjaan yang berbeda berdasarkan divisi dimana ia ditempatkan, “saya ditugaskan di East Territory dengan working scope: Commercial, project operations, and strategy. Selain mengerjakan pekerjaan keseharian yang sudah direncanakan oleh Grab, saya juga dapat meminta untuk diekspos ke pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi saya.”

“Sebagai contoh, saya juga dilibatkan dalam proyek yang berkaitan dengan risk management dimana pekerjaan tersebut sesuai dengan minat saya untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan pada area business intelligence dan forensik kriminologi terapan yang sesuai dengan bidang studi saya,” jelas Ilham.

Selain itu, Ilham juga mengalami beberapa kesulitan yang dirasakan saat magang di Grab Indonesia. Pekerjaannya di Grab ada pada area special projects operation, risk management dan business strategy. Dari ketiganya Ilham merasa paling tidak familiar dengan business strategy atau strategi bisnis. Sebetulnya strategi bisnis menjadi satu kesatuan dari seluruh pekerjaan tim di Grab, karena perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh aktivitas bisnis perlu mempertimbangan pencapaian key performance indicators (KPI) divisi maupun perusahaan. Misalnya, ketika memikirkan mengenai inovasi, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana inovasi tersebut mendukung pencapaian keuntungan (profit) dan menekan risiko kerugian (loss)

“Namun, selama saya belajar di kampus saya belum pernah mempelajarinya secara khusus sehingga pada awalnya saya sangat asing dan tidak memahami dengan baik mengenai bagaimana relasi antara pekerjaan yang saya lakukan dengan dampak bisnis yang dihasilkan. Meskipun awalnya cukup kesulitan, saya memiliki Mentor dan Project Buddy yang memberikan bimbingan dengan sangat baik sehingga saya dapat beradaptasi dengan lebih cepat. Dengan keadaan yang demikian, tujuan saya untuk mengeksplorasi pengalaman dan keterampilan baru menjadi dapat terealisasi,” jelas Ilham. 

Ilham juga mempunyai masukan untuk program studi Departemen Kriminologi maupun FISIP UI, “sudah waktunya mendukung mahasiswa-mahasiswinya untuk mencari pengalaman kerja yang sesuai dengan aspirasi karir masing-masing. Meskipun terkadang tidak terlihat align dengan pengalaman pendidikan di dalam kampus, justru kesempatan untuk mengeksplorasi pengalaman di luar bidang menjadi kesempatan yang luar biasa untuk menerapkan pengalaman akademik yang diperoleh di kampus ke berbagai ruang-ruang pekerjaan yang beragam.”

Selain perusahaan tersebut, mahasiswa FISIP UI melaksanakan magang di berbagai instansi pemerintah atau perusahaan swasta:

  1. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ)
  2. Harian Kompas
  3. Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia
  4. Media AKUTAHU
  5. Akulaku Indonesia
  6. Apple Developer Academy @BINUS
  7. Indonesia Port Company Cabang Panjang
  8. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
  9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  10. PLK UI
  11. PT Akulaku Silvrr Indonesia
  12. PT Berau Coal
  13. PT Permodalan Nasional Madani
  14. Pertamina Power Indonesia
  15. Usaha Saudara Mandiri
  16. Summarecon
  17. Yayasan Kampus Diakoneia Modern
  18. Adhi Karya (persero) Tbk.
  19. Akutahu Media Positif
  20. INALUM (persero)
  21. Sekretariat Jendral DPR RI
  22. SOS Children’s Village Indonesia
  23. The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
  24. Tiket.com (PT. Global Tiket Network)
  25. Tokocrypto
  26. Wahana Artha Group
  27. Yayasan Pulih
Pemanfaatan Teknologi Face Recognition sebagai Metode Identifikasi Forensik

Pemanfaatan Teknologi Face Recognition sebagai Metode Identifikasi Forensik

Derpartemen Kriminologi mengadakan acara Forensic Talk dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Pengenalan Wajah sebagai Metode Identifikasi Forensik” pada Jumat (21/01) melalui Instagram Live. Menghadirkan narasumber Iptu Eko Wahyu Bintoro, S.H (Penata Administrasi Identifikasi Wajah Pusinafis Bareskrim POLRI) bersama dengan Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D (Guru Besar Departemen Kriminologi FISIP UI).

Bareskrim POLRI tengah mengembangkan sistem pengenalan identitas seseorang berdasarkan foto atau face recognition. Inafis berperan penting dalam mengidentifikasi seseorang melalui cara ilmiah pemeriksaan sidik jari. Polisi Inafis hampir selalu dilibatkan dalam proses penyelidikan kejahatan.

Sistem ini akan melengkapi proses identifikasi yang sudah ada selama ini seperti sidik jari dan retina mata serta yang paling rumit adalah tes DNA. Proses ini, digawangi oleh Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis). Ini adalah satuan kerja di bawah Bareskrim.

Iptu Eko Wahyu Bintoro menambahkan bahwa data wajah yang dimiliki Polri berasal dari Dukcapil saat proses pengurusan E-KTP.  “Ada banyak sekali. Namun foto itu masih kurang karena hanya dari depan. Harusnya juga ditambah dari kiri, kanan, atas, dan bawah.”

Eko menjelaskan, bahwa disaat melakukan analisa terhadap wajah jangan sampai ada kesalahan, jika terjadi kesalah maka akan berimbas pada nasib orang karena bisa salah tangkap dan dampaknya menjadi tidak baik nama bagi instansi.

Terkait identifikasi wajah dilatar belakangi oleh scientific crime investigation, jadi penyidikan identifikasi secara ilmiah menggunakan algoritma, sistem big computer, artificial intelegent dan big data analytic. Dalam pembuatan sistem ada strandarisasi forensik internasional yang digunakan dalam Inafis ini.

“Dalam POLRI sendiri ada dua identifikasi yaitu identifikasi wajah dan identifikasi sidik jari. Sidik jari pada seseorang dapat berubah di usia 17 tahun karena garis yang terdapat di tangannya membesar tetapi setelah umur 17 tahun tidak ada perubahan lagi” jelas Eko.

Berbeda lagi dengan identifikasi wajah, ada beberapa parameter perubahan yang terjadi di wajah. kedepannya penguatan terhadap identifikasi wajah sangat di utamakan oleh Inafis, karena perubahan wajah sangat signifikan.

“Secara algoritma identifikasi wajah membaca jarak antar bibir, hidung, mulut dengan mata. Aksesoris seperti topi dan kacamata tidak berpengaruh. Saat seseorang berajak dewasa ada perubahan secara fisik terutama di wajahnya. Kedepannya kami akan mendalami mengenai update perubahan wajah-wajah pada seseorang” ujar Eko.

Dengan majunya dunia digital saat ini, masyarakat Indonesia sudah sangat aware terhadap sistem keamanan. Contohnya seperti CCTV, Eko menjelaskan “tidak semua hasil rekaman dari CCTV bisa Inafis identifikasi seperti resolusi gambar dan peletakan kameranya, face recognition mempunyai keterbatasan untuk membaca algoritma  itulah yang menjadi kendala saat melakukan pemerikasaan barang bukti maupun identifikasi pelaku kriminal. Jarak maksimal kamera untuk melakukan face recognition 2 meter sampai 5 meter dan ketinggiannya tidak boleh lebih dari 3 meter.”

“Pusinafis Bareskrim POLRI juga tengah menyiapkan infrastruktur berupa sistem dan kamera high density yang akan dipasang di sejumlah titik ramai atau rawan. Cara kerja sistem ini adalah jika ada seorang pelaku kejahatan tertangkap kamera maka wajahnya akan dibandingkan dengan bank data yang ada melalui Bio Metric System” jelasnya.

Criminaloid Telah Berkontribusi Dalam Kejahatan Korporasi

Criminaloid Telah Berkontribusi Dalam Kejahatan Korporasi

Supriyanto meraih gelar doktor dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Departemen Kriminologi FISIP UI pada Rabu (05/01). Supriyanto berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude dengan IPK 3,72. Di hadapan para penguji Supriyanto berhasil mempertahankan disertasi nya yang berjudul “Criminaloid dan Organizational Criminogenic Elaborasi Terhadap Kasus-Kasus Kejahatan Finansial”.

Dalam disertasi nya Supriyanto menjelaskan, Lingkup kajian kejahatan kerah putih telah dimulai sejak tahun 1907 dimana fenomena orang-orang yang berupaya mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan citra diri tertentu di tengah masyarakat. Secara sederhana, kejahatan kerah putih meliputi berbagai bentuk kejahatan dengan pelaku yang memiliki status sosial dan kehormataan yang tinggi terkait dengan pekerjaannya. Kejahatan kerah putih di identifikasi menjadi kejahatan finansial, operasi bisnis, penipuan konsumen, maladministrasi dan penipuan terhadap pemerintah.

Kejahatan finansial di Indonesia sejak tahun 2014-2018 tergolong cukup dinamis dengan total 241.367 kasus. Pada tahun 2018 wilayah satuan hukum Polda Metro Jaya memiliki jumlah kasus tertinggi sebesar 5.526 kasus kejahatan finansial.

Menurut Supriyanto, dalam disertasinya dipaparkan determinan pendorong pelaku kejahatan finansial, di antaranya ialah faktor sosio-ekonomi, yang mengacu kepada nature of industry. Gambaran nature of industry di antaranya ialah menawarkan kemudahan, memberikan harga murah serta keuntungan yang berlimpah dalam waktu yang singkat; sedangkan affinity frauds, merujuk pada eksploitasi isu agama yang dapat menarik minat karakteristik masyarakat Indonesia.

“Determinan lainnya ialah karakteristik sosio-ekonomi korban di Indonesia. Serta terdapat juga kondisi penegakan hukum dan politik yang cenderung koruptif, sehingga dari sisi individu pelaku dan korporasi akan menjadikan kondisi tersebut sebagai jalan yang menetralisasi serta melegitimasi perilaku menyimpang mereka,” jelas Supriyanto.

Supriyanto berupaya mengkaji tentang aspek determinan dalam kejahatan finansial di Indonesia. ia menggunakan ilustrasi kasus First Travel dan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa yang terjadi di Indonesia dengan total kerugian mencapai Rp 1 Triliun. Kasus tersebut telah memenuhi enam aspek criminaloid, yaitu pertama tidak ditemukan karakteristik fisik dan psikologis tertentu seperti egoisme yang tinggi, kedua para pelakunya telah menerapkan teknik netralisasi yaitu denial of responsibility, denial of injury, denial of victim, condemn the condemners, appeal to higher loyalties, dan denial of responsibility.

“Ketiga pengendalian diri yang rendah dan rasionalisasi yang tinggi terhadap kejahatan sehingga memberikan keyakinan dalam melakukan kejahatan. Keempat pengakuan palsu atas sosok yang terpengaruh budaya hedonisme dan alternative hedonism. Kelima rendahnya sensitivitas moral dan kecerdasan, dalam hal ini berkaitan dengan moral force yang terkait dengan attachment; involvement; commitment; dan belief,” tegas Supriyanto.

Supriyanto telah membuktikan bahwa criminaloid telah berkontribusi dalam kejahatan korporasi, khusus pada kejahatan finansial penggelapan. Dinamika dalam criminaloid di antaranya ketiadaan karakteristik fisik dan psikologis; keraguan dalam bertindak; mudahnya memberikan pengakuan; sensitivitas moral; kecerdasan dan status sosial serta budaya. Ia menemukan bahwa fokus dalam organizational criminogenic adalah celah dalam proses korporasi, aspek pengawasan, yang bertemu dengan dorongan motivasi keuntungan pribadi.

Dalam kasus kejahatan finansial First Travel dan Koperasi Pandawa, Supriyanto menemukan kebaruan bahwa penyebab terjadinya kejahatan, tidak ada satu determinan yang paling dominan. Namun penyebabnya justru karena aspek criminaloid dan organizational criminogenic yang berkelindan dalam satu kasus yang sama, serta kehadiran determinan lainnya yang menghubungkan criminaloid dan organizational criminogenic, sehingga menimbulkan kejahatan, yaitu aspek situational criminogenic.

“Temuan dalam disertasi ini diharapkan mampu membantu aparat penegak hukum baik kepolisian atau otoritas keuangan, tidak hanya melihat kejahatan finansial dari satu sisi saja, namun melihat dari sisi yang kompleks dalam kejahatan korporasi, sebagaimana yang menjadi hasil penelitian ini. Kemudian, pemerintah juga dapat mempertimbangkan dinamika situational criminogenic sebagai faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya kejahatan korporasi,” jelas Supriyanto.