Select Page
Guru Besar Sosiologi:  Krisis dan Transformasi Besar Melahirkan Terobosan Baru

Guru Besar Sosiologi: Krisis dan Transformasi Besar Melahirkan Terobosan Baru

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), menyelenggarakan kegiatan perdana Selo Soemardjan Memorial Lecture di Auditorium Juwono Sudarsono. Prof. Dr. Selo Sumardjan perintisi ilmu sosiologi di Indonesia yang juga menejadi Dekan pertama FISIP UI. Kuliah umum yang diselenggarakan pada Rabu (21/09) mengangkat judul “Sosiologi, Pandemi dan Ekonomi Platform” dengan Prof. Dr. der.soz. Rochman Achwan, MDS, Guru Besar Departemen Sosiologi sebagai pemberi materi.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dalam sambutannya mengatakan, ekonomi berbasis digital sudah terbayang sejak lama tetapi pandemi mengakselerasi prosesnya. Menjadi penting bagi para ilmuwan untuk bekerja lintas ilmu untuk mengembangkan solusi berbagai masalah. Fakultas, menurutnya terus mendorong upaya para dosen, peneliti dan mahasiswanya untuk memformulasikan penjelasan-penjelasan baru berkaitan dengan fenomena pandemi dan transformasi digital yang kian masuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Ketua Departemen Sosiologi, Dr. Ida Ruwaida mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi arena bagi para akademisi untuk mengontekstualisasi pemikiran-pemikiran Prof. Selo Soemardjan secara kritis dan bermakna luas, dengan isu-isu kekinian. Harapannya melalui kegiatan tersebut, bukan hanya terbangun tradisi penghargaan pada para ilmuwan yang produktif dan kontributif secara akademis, tetapi juga peduli pada isu-isu sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang diteladankan oleh Prof. Selo.

Prof. Rochman, dalam kuliahnya menjelaskan pentingnya menggunakan perspektif teori tertentu untuk menjelaskan peristiwa transformasi besar yang tengah terjadi saat ini, merujuk pada teori Karl Polanyi mengenai transformasi besar akibat kapitalisme, Prof. Rochman menekankan pandemi dan internet sebagai penyebab transformasi besar di masa kini. “Transformasi besar adalah perubahan mendasar yang menggoncang sendi-sendi kehidupan ekonomi, politik dan masyarakat” ungkapnya.

Transformasi besar ini disebabkan oleh berbagai hal seperti perubahan politik, ekonomi, peperangan, bencana kesehatan dan revolusi teknologi. Ia menegaskan pentingnya memperhatikan kecenderungan pasca transformasi besar yang berbahaya yaitu ketika corak ekonomi baru diadopsi tanpa memahami konteks kebudayaan dan kemasyarakatan.

Dia mengambil contoh berpikir teoretik untuk melihat fenomena pandemi di Indonesia, tidak sekedar dilihat sebagai urusan gangguan kesehatan tetapi terkait dengan identifikasi isu. Menurutnya, pandemi menjadi semacam alat ronsen untuk melihat agents of change yaitu kelompok-kelompok strategis yang memiliki pengaruh politik, memprakarsai perubahan yang inovatif dan aktif dalam melaksanakan perubahan tersebut.

“Krisis dan transformasi besar justru melahirkan terobosan-terobosan baru seperi sharing economy,” ujar Prof. Rochman. Tujuan utama sharing economy adalah untuk memberikan akses atau layanan kepada semua orang dengan penyediaan fasilitas melalui platform digital, harapannya, bisa meningkatkan efisiensi sumber daya dan menghindari potensi buruk dari lingkungan karena konsumsi tidak terkontrol.

Ia mengharap para ahli dan mahasiswa sosiologi mengidentifikasi rangkaian-rangkaian sosial, politik, ekonomi yang terjadi dan pada saat pandemi. Peran mereka sangat penting dan berpengaruh karena di Indonesia, social protection dan kerekatan sosial lebih menonjol dibanding ekonomi pasar.

Lebih lanjut Prof. Rochman mengatakan, sosiologi harus bisa menerangkan platform economy berupa platform digital sebagai sebuah  model organisasi bisnis tanpa batas, yang dimungkinkan oleh internet dan teknologi komunikasi. Platform ini merupakan transformasi dari proses nikefication yaitu model orang-orang yang bekerja di pabrik, menuju uberization sutu model yang tidak perlu lagi lokasi khusus untuk bekerja

Ada kecenderungan di masa depan platform digital ini akan menejadi super platform yang mendominasi penguasaan data, memiliki jangkauan global, super eksploitatif dan sangat powerful. Bersama dengan media sosial, platform ekonomi digital akan semakin berhubungan dan menjadi kekuatan konsumen melawan ekspoitasi pemilik modal.

Prof. Paulus: Pembangunan Masih Terlalu Sektoral dan Kurang Sistemik-Holistik

Prof. Paulus: Pembangunan Masih Terlalu Sektoral dan Kurang Sistemik-Holistik

Pembangunan Sosiental menekankan bahwa membangun kualitas kehidupan sosial budaya atau good society untuk mencapai ultimate goal yang berupa kualitas kehidupan sosial budaya, pembangunan harus mencakup seluruh satuan masyarakat secara sistemik dan holistik. Hal ini akan tercermin dari kondisi elemen struktural, kultural, dan prosesual,” demikian yang ditekankan Prof. Paulus dalam bukunya yang berjudul “Imajinasi Sosiologi: Pembangunan Sosietal” yang diluncurkan pada Selasa (02/08) di Auditorium Juwono Sudarsono.

Perdebatan tentang pembangunan masih terus berlangsung hingga sekarang, mulai dari pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pembangunan manusia sampai good society. Sementara itu, pembangunan masih terlalu sektoral dan kurang sistemik-holistik. Berpijak dari keprihatinan atas kondisi yang ada, Prof. Paulus menuangkan pemikiran sekaligus refleksinya atas pembangunan melalui bukunya, “perspektif Sosiologi tidak boleh mempersempit fakta yang ada dan harus holistic.”

Prof. Paulus percaya bahwa pembangunan sosietal akan menggeser kecenderungan pembangunan yang bersifat “antroposentrisme” (mengutamakan kepentingan spesies manusia) menuju pembangunan yang lebih seimbang secara sistemik dan inklusif ke dalam perspektif sosietal-ekologis.

Konsekuensinya, pembangunan tidak boleh hanya dinilai melalui indikator sektoral, tetapi harus menggunakan indikator yang lebih bersifat sosiologis, yaitu: (1) kondisi struktural yang mencerminkan kondisi dari penataan hubungan kekuasaan seperti kebijakan pembangunan, regulasi dsb; (2) kondisi kultural yakni sistem nilai, norma, kepercayaan, gaya hidup, cara berpikir masyarakat, serta (3) aspek prosesual yaitu dinamika interaksi sosial yang memberikan kemampuan manusia untuk menyatakan aspirasi, bernegosiasi terhadap kekuatan struktural dan kultural yang mendominasi.

Senada dengan yang disampaikan Prof. Paulus, Prof. Iwan Gardono yang juga Guru Besar Sosiologi mengatakan, bahwa tujuan pembangunan itu bukan sekadar membangun prasarana dan sarana, melainkan membangun masyarakat, yang bakal memakai dan memaknai hasilnya. “Buku ini dengan mudah dan jelas membawakan konsep ilmu sosial yang berbobot ini ke pembaca umum dan luas. Hubungan struktur masyarakat dengan budaya dan dinamika tata olah pembentukan “budaya terstruktur” serta “struktur terbudaya” merupakan buah pikir panjang dan mendalam dari Prof. Pauls selama puluhan tahun bergelut dalam pembangunan masyarakat,” ujar Prof. Iwan.

Dalam acara tersebut Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, “Prof. Paulus membidik berbagai persoalan yang timbul karena ekses dari pembangunan berencana dan diperlukan suatu sosiologi yang lepas dari batasan-batasan tertentu, imajinasi untuk memaknai masyarakat yang ideal. Melalui buku ini kita belajar secara konseptual, untuk menempatkan ilmu sosiologi kembali ke subject method nya yang utama yaitu masyarakat. Selanjutnya yang saya ingat dari buku ini yaitu hilangkan ego sectoral dari pembangunan dan seringkali terjebak di sektor-sektor tertentu.”

Buku ini menawarkan model pembangunan sosietal untuk dipelajari, dikritisi atau digunakan oleh para ilmuwan sosial, praktisi pembuat kebijakan maupun para profesional yang memiliki ketertarikan terhadap pembangunan.

“Harapannya sosiologi harus mencerahkan bukan merumitkan masalah, kreatif, imajinatif dan sosiologi juga harus berorientasi pada pemecahan masalah,” ungkap Prof. Paulus.

Dalam rangka menyambut kehadiran buku ini, Departemen Sosiologi UI didukung oleh LabSosio dan Unit Riset FISIP UI, akan menyelenggarakan acara “Peluncuran sekaligus Bedah Buku”. Harapannya buku yang ditulis Paulus Wirutomo ini, akan lebih luas dikenal tidak hanya oleh kalangan masyarakat akademis, tetapi juga pemerhati, serta praktisi pembangunan baik dari kalangan pemerintahan maupun non-pemerintah.

Sosiolog FISIP UI: Banyak Kalangan Menengah Ke Atas Mengambil Ruang Kreasi Remaja Di Citayam Fashion Week

Sosiolog FISIP UI: Banyak Kalangan Menengah Ke Atas Mengambil Ruang Kreasi Remaja Di Citayam Fashion Week

Citayam fashion week merupakan tren street fashion yang dilakukan oleh kebanyakan remaja asal Citayam namun selain itu ada pula yang berasal dari Bojong Gede dan Depok di kawasan Sudirman. Alhasil, kawasan SCBD yang dulu terkenal dengan singkatan Sudirman Central Business District pun berubah menjadi Sudirman Citayam Bojonggede Depok.

Tren ini baru merebak beberapa waktu lalu. Diawali dengan anak-anak remaja yang nongkrong di kawasan Sudirman. Ide untuk menghabiskan waktu dan adu kreativitas para anak muda dalam tampil modis, saling beradu gaya dengan memanfaatkan outfit pilihan masing-masing di Citayam Fashion Week.

Para remaja memilih SCBD Sudirman karena kawasan yang berlokasi di Jakarta Pusat itu punya pemandangan layaknya di luar negeri. Bukan cuma itu, kawasan ini juga dikenal ramah pejalan kaki karena lebarnya trotoar dan banyak ditumbuhi pepohonan. Lokasinya pun strategis bagi warga Citayam, Bojong Gede dan Depok lantaran bisa diakses hanya dengan menggunakan KRL.

Menurut sosiolog dari FISIP UI, Ida Ruwaida mengatakan bahwa fenomena Citayam Fashion Week ini awalnya diciptakan oleh remaja yang tergolong marginal untuk memanfaatkan fungsi-fungsi sosial dari fasilitas publik. Kreasi remaja mereka pada dasarnya lebih bersifat alamiah, tanpa dirancang sebelumnya, hanya lebih karena dipicu tampil eksis untuk nongkrong dan berekspresi di ruang terbuka.

Tetapi seiring berjalannya waktu, ruang kreasi remaja marjinal tersebut justru dimanfaatkan kaum kelas menengah atas untuk berbagai kepentingan. Fenomena ini mengundang banyak selebritas hingga sosialita untuk ikut tampil di jalanan kawasan tersebut. Bahkan, kini banyak merek fesyen juga turut serta memanfaatkan atensi dari fenomena itu untuk dijadikan ajang promosi produk mereka.

Namun, kehadiran dari berbagai merek fesyen maupun public figure tersebut sebagian besar cenderung terlihat hanya sekadar memanfaatkan momen yang sedang ramai.

Senada dengan hal tersebut Ida mengatakan, “meski sebagian kalangan mengklaim akan memfasilitasi remaja tersebut, namun yang terjadi adalah mereka memanfaatkan keterbatasan anak-anak suburban maupun anak-anak kota yang marginal ini untuk kepentingan tertentu.”

“Ini cermin lemahnya kohesi sosial warga kota, juga solidaritas antar kelas karena pembangunan kota selama ini memang cenderung bias kelas,” sambung dia. Alih-alih memfasilitasi eksistensi remaja SCBD dengan cara yang unik dan menarik, Ida mengatakan bahwa banyak kalangan menengah ke atas justru mengambil ruang kreasi mereka.

“Sebagian kalangan juga cenderung reaktif dan menstigma latar belakang remaja tersebut sebagai anak pinggiran dan dianggap mengganggu wajah kota, khususnya kehidupan para elit kota,” tuturnya.

“Maka dari itu, fenomena ini seharusnya bisa diapresiasi sebagai wujud kemampuan remaja pinggiran maupun kota yang latar sosial ekonominya rendah untuk merespons konteks situasi terkini dengan cara mereka yang lebih kreatif,” imbuh Ida.

Artikel ini ambil dari: https://lifestyle.kompas.com/read/2022/07/26/063000120/remaja-citayam-fashion-week-ditunggangi-demi-popularitas-ini-kata-sosiolog?page=2

Penelitian Disertasi Doktor Sosiologi Mengenai Konflik Komunitas Lokal Dengan Perusahaan Geotermal Di Kabupaten Solok

Penelitian Disertasi Doktor Sosiologi Mengenai Konflik Komunitas Lokal Dengan Perusahaan Geotermal Di Kabupaten Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta empiris bahwa Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan kontribusi Energi Baru Terbarukan, dalam bauran energi nasional. Geotermal/Panas Bumi sebagai salah satu Energi Terbarukan, turut didorong pemanfaatannya, dengan pertimbangan: potensi besar di miliki Indonesia, keandalan dibandingkan energi fosil, serta tangguh dibandingkan energi terbarukan lainnya.

Target Pemerintah meningkatkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di tahun 2025, sebesar ±2,4 kali jumlah capaian pada tahun 2020. Berbagai studi menyebutkan target tersebut cenderung kurang realistis, jika dilihat dari laju pertumbuhan yang kurang signifikan, dalam rentang tahun 2014 hingga 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Dian Kurnia Anggreta dalam promosi doktor Departemen Sosiologi FISIP UI, pada Kamis (14/7). Ia menyampaikan disertasinya yang berjudul “Konflik Komunitas Lokal Dengan Perusahaan Geotermal Di Kabupaten Solok Sumatera Barat”.

Berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan pengembangan PLTP berkaitan dengan: kendala ekonomi (keterbatasan negara melakukan pengembangan; kurang minat investor; harga jual energi kurang menarik); kendala perizinan; kendala pembangunan fisik; serta penolakan oleh komunitas lokal. Tantangan penolakan di tingkat lokal, belum ada formula khusus yang bisa digunakan, mengingat kekhasan kasus di masing-masing daerah tapak proyek.

Dian menjelaskan, pada studi ini konflik manifes telah muncul, saat komunitas lokal belum merasakan dampak empiris keberadaan proyek. Komunitas lokal memiliki kekhawatiran bahwa, aktivitas perusahaan pengembang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Kekhawatiran komunitas lokal, dalam studi ini disebut sebagai perceived risk.

“Konsep perceived risk digunakan untuk menjelaskan bahwa komunitas lokal memiliki kemampuan penilaian risiko. Teori Masyarakat Risiko membantu dalam, menganalisis munculnya pengetahuan risiko, menjadi konflik. Studi ini menyatakan bahwa penilaian risiko tidak hanya berasal dari pengalaman empirik, namun juga menggunakan pengalaman pihak lain yang mewarnai persepsi komunitas lokal, dalam konteks penelitian ini tentang pengembangan PLTP,” ujarnya.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Ada empat hasil penelitian yang dikemukakan oleh Dr. Dian, yaitu Pertama, pola konflik pada studi ini ditunjukkan dengan: 1) Penerimaan proyek PLTP oleh Pemerintah Lokal dan Tokoh Adat, tidak menjadi jaminan, penerimaan yang sama oleh komunitas lokal; 2) Perceived risk cenderung muncul pada saat sosialisasi rencana pengembangan PLTP ke komunitas lokal, berpotensi menguat menjadi perceived risk berbasis sains, jika tidak diantisipasi dengan baik; 3) Antisipasi menghadapi perceived risk dapat dilakukan oleh perusahaan, Tokoh Adat, Pemerintah Lokal dan Pemerintah Daerah; 4) Komunitas lokal di daerah tapak proyek, berpotensi memiliki jejaring dengan NGO; 5) Perceived risk yang tidak segera diredakan karena monopoli rasionalitas yang mengklaim kekhawatiran komunitas lokal kontra PLTP sebagai irasional, agar proyek mudah diterima, berpotensi menjadi gerakan penolakan; 6) Relasi perusahaan pengembang PLTP, dengan komunitas lokal, cenderung dinamis, sejalan dengan tahapan kegiatan perusahaan di daerah tapak proyek; 7) Relasi kemitraan antara komunitas lokal dengan perusahaan pengembang, akan tercapai jika distribution of risk dikendalikan, dan distribution of wealth berkeadilan.

Kedua, konteks konflik dalam studi ini berkaitan dengan persoalan agraria; Keterlibatan komunitas lokal dalam rencana pengembangan geotermal; Proses sosialisasi; Pelibatan Aparat mengamankan kegiatan eksplorasi. Berdasarkan temuan penelitian ini, perceived risk “mendorong” terjadinya keempat konteks konflik ini.

Ketiga, perceived risk komunitas lokal berdasarkan referensi sosial berkaitan dengan: risiko atas akses ke sumber daya air dan risiko kehilangan lahan pertanian serta tempat tinggal, karena proses pembebasan lahan untuk proyek.

Perceived risk berbasis sains, berkaitan dengan risiko gempa bumi, risiko paparan gas, dan risiko kegagalan mengendalikan dampak lainnya seperti risiko longsor terutama saat kegiatan eksplorasi dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari kegagalan dalam mengendalikan dampak.

Keempat, Studi ini menggunakan gagasan Beck di tingkat lokal. Sehingga dimensi politik lokal, dan kultural, berkontribusi pada perceived risk. Temuan penelitian menunjukkan, komunitas lokal sebagai masyarakat kebudayaan Minangkabau, memiliki saluran aspirasi untuk mengemukakan perceived risk kepada tokoh adat. Namun mekanisme musyawarah, dan mufakat, dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, belum mampu meredakan perceived risk, serta mencegah eskalasi konflik.

Sebagai penutup Dian mengatakan bahwa, secara praktis penelitian ini menawarkan rekomendasi, bahwa pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengkomunikasikan, bahwa negara telah menjamin hak, dan memberi perlindungan kepada komunitas lokal di daerah tapak proyek, diperlukan pemerataan pengetahuan tentang mekanisme pengendalian dampak, menunjukkan komitmen distribution of risk dikendalikan dan distribution of wealth berkeadilan.

Dr. Meuthia Ganie: Daerah Dapat Menjadi Arena Korupsi Baru Di Saat Situasi Pusat Mulai Membaik

Dr. Meuthia Ganie: Daerah Dapat Menjadi Arena Korupsi Baru Di Saat Situasi Pusat Mulai Membaik

Penerima penghargaan Cendekiawan Berdedikasi KOMPAS 2022, Dr. Meuthia Ganie-Rochman sudah lebih dari tiga dekade menggeluti tata kelola organisasi. Ia punya formula khusus untuk memberantas korupsi di negeri ini. Korupsi sebagai tindakan yang menggerogoti konsolidasi sistem dan institusi menjadi perhatiannya.

Selama lebih dari tiga dekade, Meuthia memahami dan memercayai tata kelola organisasi dan institusi sebagai kendaraan menuju perbaikan dan kemajuan hidup bermasyarakat. Tidak terkecuali untuk mengatasi korupsi yang memicu ketimpangan, ketidakadilan, dan membuat ketidaksetaraan akses pada sumber-sumber daya bangsa.

Pada titik ini, pengajar senior di Departemen Sosiologi FISIP UI, ini bertolak dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang tercederai dari praktik korupsi. Korupsi membawa kerugian yang tidak sedikit, sebab dengan pengelolaan dana publik yang tidak akuntabel, transparan, atau ”bocor”, banyak program perbaikan sistem, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pendidikan di negeri ini tidak mendapatkan dukungan sumber daya yang layak.

Ketidakadilan, ketimpangan, kemiskinan adalah dampak nyata dari praktik korupsi yang korosif. Untuk menyasar persoalan itu, Meuthia memilih berangkat dari pendekatan institusional. ”Saya seorang institusionalis. Saya percaya bahwa perubahan harus dilakukan melalui organisasi-organisasi yang tertanam di birokrasi, industri, dan masyarakat,” kata Meuthia.

Pendekatan institusional meniscayakan kaitan antara satu sistem dan sistem yang lain, saling terkait, dan tidak dapat berdiri sendiri. Demikian halnya dalam mendekati persoalan korupsi yang multidimensional. Tidak dapat, misalnya, hanya mengandalkan sistem penegakan hukum di mana ada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak juga cukup dengan perbaikan tata kelola pemerintahan (governance), dan pelayanan publik, yang diupayakan pemerintah.

Mesti dicatat pula adanya pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi-politik yang berkelindan dan sering kali memiliki kekuasaan besar di dalam praktik korupsi, menjadikan fenomena ini tidak cukup didekati dengan hanya satu dimensi. Unsur regulasi, serta dukungan masyarakat sipil, yang termasuk di dalamnya ialah kalangan akademisi, ilmuwan, organisasi kemasyarakatan (ormas), media massa, dan organisasi nonpemerintah, adalah sistem yang tidak dapat diabaikan.

Meuthia yang menjadi salah satu panitia seleksi (pansel) anggota KPK, 2015, ini mengusulkan pendekatan constructive engagement (keterlibatan konstruktif), yang tidak hanya dimaknai sempit sebagai partisipasi dalam mengatasi suatu persoalan, termasuk korupsi. Dalam keterlibatan konstruktif, setiap pihak yang terlibat harus siap berubah dan saling mendukung.

“Untuk mencapai hal tersebut, harus adanya kebutuhan politik penguatan masyarakat sipil. Negara perlu melakukan pelindungan, bahkan fasilitasi, agar masyarakat sipil ini dapat memperkuat dirinya dan menjalankan fungsi-fungsinya,” ujarnya.

Salah satu fokus yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam penanganan korupsi ialah perbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Sebab, saat ini kondisi birokrasi dan tata kelola di pusat relatif lebih baik. Akan tetapi, maraknya penangkapan kepala daerah akibat suap dan korupsi mengindikasikan hal ini seharusnya bisa menjadi fokus berikutnya bagi pemberantasan korupsi.

Meuthia melihat daerah dapat menjadi arena korupsi baru di saat situasi pusat mulai membaik. Sampai saat ini, misalnya, belum terlalu kelihatan gebrakan memperbaiki birokrasi di daerah. Harus ada konsolidasi dari pemerintah pusat untuk melakukan hal ini, sebab mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan sistem di daerah. ”Tetapi kita tahu banyak kepentingan yang tidak terlalu happy untuk memperbaiki sistem di daerah, karena itu merupakan resource bagi beberapa kepentingan tertentu,” ucap Meuthia.

Sejalan dengan studinya di Jurusan Sosiologi, Meuthia menemukan pendekatan institusional sebagai cara paling mudah untuk meramalkan sesuatu dan melakukan perubahan. Sosiologi juga memberinya sarana dan kerangka kerja untuk memahami lingkungan sekitar dan persoalan kemasyarakatan. Ia memperkaya sudut pandang sosiologisnya itu dengan ilmu manajemen hingga ekonomi politik.

Sosiologi korupsi adalah salah satu tema yang cukup intens menjadi perhatian Meuthia. Namun, dari berbagai karya tulisnya, yang beberapa di antaranya dimuat oleh harian Kompas, terlihat perhatian Meuthia pada bidang yang sangat luas, mulai dari pembangunan, demokratisasi, masyarakat sipil, hak asasi manusia, hingga pemilu. Belakangan, Meuthia juga memberi perhatian pada dunia digital dan media sosial.

Meuthia memberikan tiga syarat untuk benar-benar menjadikan big data sebagai pendorong akuntabilitas. Pertama, digitalisasi itu menggerakkan masyarakat. Kedua, adanya jaminan sistem yang aman, apalagi bila digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan algoritma. Ketiga, bagaimana data itu dikelola sebagai bagian dari pengambilan keputusan.

Satu benang merah dapat ditarik dari pemikiran dan tulisan Meuthia, semuanya meneropong persoalan dalam konteks yang sistemik dan institusional. Ia melihat problematika kemasyarakatan sebagai fenomena karakter hidup manusia yang berjejaring satu sama lain.

Disunting :  https://www.kompas.id/baca/tokoh/2022/06/22/formula-antikorupsi-meuthia-ganie-rochman