Select Page
Pembukaan Webinar Hasil Penelitian Riset Digital Sosiologi

Pembukaan Webinar Hasil Penelitian Riset Digital Sosiologi

Program Kampus Merdeka Departemen Sosiologi UI: E-Sociology of Digital Governance and Economy (ESDGE Sosiologi UI) mengadakan acara Webinar Hasil Penelitian bertajuk “Kontribusi Riset Digital Sosiologi terhadap Asesmen Nasional 2021: Implementasi Program MBKM E-Sociology of Digital Governance anda Economy” pada Senin (31/01) secara hybrid di Hotel Margo dan melalui Zoom.

Program E-Sociology Digital Governance (EDGE) adalah sebuah program merdeka belajar jenis Riset yang mengutamakan pada penajaman capaian lulusan sebagai peneliti, data scientist, digital analysit dan start up business builder.

Dalam sambutan pembukaan, Dekan FISIP UI Prof. Semiarto Aji Purwanto mengatakan bahwa kedepannya rancangan program semacam ESDGE ini nantinya akan banyak diperlukan bagi mahasiswa, peneliti, aparat pemerintah, professional dibidang industry atau bahkan masyarakat awam yang ingin belajar. Saya juga berharap ESDGE ini berlanjut kearah lebih praktis dengan menggandeng instasi pemerintah atau industri yang membutuhkan.

Selain itu , Prof. Aji memaparkan bahwa ESDGE merupakan salah satu bentuk kontribusi FISIP UI secara keilmuan dalam pengembangan Ilmu-ilmu Sosial dan Politik, di mana dalam perjalanan mencapai kontribusi tersebut perlu adanya (1) Cara bekerja dan cara berjejaring: seperti e-commerce, e-Government dan cara berjejaring melalui media sosial jauh lebih mengemuka dibanding cara berinteraksi tatap muka, khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini (2) Massive Open Online Courses atau mata kuliah yang terbuka secara masif: Mahasiswa maupun kalangan non mahasiswa dapat mengakses mata kuliah. Sehingga tidak hanya mahasiswa UI saja yang dapat menempuh dan memperoleh nilai SKS dari mata kuliah, sehingga cara pembelajaran semakin dinamis dan terbuka (3) Hakekat memperoleh data pun berubah: Dalam data digital, data primer dan sekunder kini semakin bias, mengingat data-data tersebut dapat diperoleh secara daring (4) Cara mencari data maupun metodologi yang digunakan semakin beragam: kini wawancara maupun pencarian data secara daring memerlukan metodologi terbaru agar dapat menjadi sumber data yang valid.

Menurutnya, “progam studi sarjana Departemen Sosiologi FISIP UI telah mulai menginisiasi program ini untuk menjawab tantangan tersebut.”

Gatot Hertono sebagai Direktur Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran Universitas Indonesia, menjelaskan “ESDGE Sosiologi FISIP UI ini merupakan Program Kompetensi Kampus Merdeka (PKKM) UI, yang merupakan program dari Kementrian pendidikan dalam menetapkan delapan indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri sebagai indikator capaian dalam melakukan transformasi pendidikan, dari delapan indikator tersebut  ada tiga sasaran utama yaitu peningkatan kualitas lulusan, kualitas dosen dan kualitas kurikulum pembelajaran. Program studi sosiologi menjadi salah satu prodi yang lolos untuk program ini dengan mengusung ESDGE. Semoga dengan ESDGE bisa meningkatkan citra UI tetapi juga membatu meningkatkan akreditasi FISIP maupun prodi sosiologi.”

Di sisi lain Dr. Ida Ruwaida sebagai Kepala Departemen Sosiologi FISIP UI mengatakan “melihat apa yang sudah dikembangkan oleh departemen sosiologi, sudah on the track dalam pengembangan kurikulum, hal tersebut sudah menjawab kebutuhan keilmuan dan juga kebutuhan masyarakat serta kebutuhan mitra kerja. Dari kurikulum tersebut dikembangkan secara akumulatif dan responsif.”

Semoga program ini dapat senantiasa berlanjut, berproses dengan baik, dan memberikan inspirasi serta masukan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, untuk pengembangan keilmuan serta dunia pendidikan Indonesia yang semakin baik.

Social Forces Menjadi Faktor Kunci Dalam Pembangunan Desa Wisata

Social Forces Menjadi Faktor Kunci Dalam Pembangunan Desa Wisata

Sidang terbuka Promosi Doktor Sosiologi FISIP UI dilaksanakan pada Kamis (30/12) dengan promovendus Firdaus. Disertasi nya berjudul “Interelasi Institusi, Jaringan Dan Kognisi Dalam Pembangunan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Pujonkidul, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur)”.

Disertasi ini dilatar belakangi dalam beberapa tahun terakhir, desa wisata di Indonesia tumbuh secara signifikan. Data pemetaan potensi desa tahun 2018 mencatat sebanyak 1.734 desa/kelurahan wisata tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 75.08% dari tahun 2014 (1.302 desa/kelurahan wisata) (BPS, 2018). Secara kualitas, 4 dari 10 desa yang dinilai paling sukses memanfaatkan dana desa, menggunakan dana desa untuk menggerakkan desa wisata.

Penilaian tersebut didasarkan pada jumlah pendapatan tahunan desa dari pemanfaatan dana desa. Beberapa studi tentang desa wisata di Indonesia, menunjukkan bahwa kehadiran pariwisata di pedesaan telah berkontribusi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa, terutama menambah pendapatan dan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga desa.

Menurut Firdaus, di kalangan para scholars, studi pembangunan wisata pedesaan mendapat perhatian luas dan menjadi topik penting dalam studi pariwisata beberapa dekade terakhir. Beberapa aspek telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mempengaruhi pembangunan wisata pedesaan. Faktor tersebut mencakup dan tidak terbatas pada manajemen dan perencanaan yang cermat dan pembangunan yang terkoordinasi atraksi dan destinasi, leadership, partisipasi warga, social capital, institusi dan jaringan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran institusi, jaringan dan kognisi dalam proses pembangunan wisata pedesaan di Indonesia secara terintegrasi. Mengadopsi kerangka analisis social forces (institusi, jaringan dan cognitive frame) dalam menganalisis dinamika dan stabilitas field. Untuk tujuan itu, pertama penelitian ini memeriksa institusi yang bekerja dalam proses pembangunan wisata pedesaan dengan menggunakan multilevel analaisis institusi. Kedua, memetakan dam menganalisis jaringan aktor yang terlibat dalam proses pembangunan desa wisata dengan menggunakan pendekatan social network analysis (SNA). Ketiga, memetakan kognisi top leader di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan cognitive mapping untuk menganalisis visi pembangunan desa wisata. Terakhir, keempat, penelitian ini menganalisis hubungan interealatif ketiga social forces dalam proses pembangunan desa wisata.

“Dengan melakukan studi empirik terhadap pembangunan desa wisata Pujonkidul di Kabupaten Malang, Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembangunan desa wisata Pujonkidul membuktikan bahwa pembangunan wisata pedesaan dapat dilakukan secara lokal tanpa harus melibatkan pihak luar. studi ini menunjukkan bahwa hubungan inetrelatif antar social forces telah menjadi faktor kunci dalam pembangunan desa wisata. Secara bersamaan, institusi, jaringan dan kognisi leader telah menjadi struktur penting dalam proses pembangunan desa wisata Pujonkidul. Studi ini sekaligus mengisi keterbatasan studi pembangunan wisata pedesaan di Asia dan terutama di Indoenesia” jelas Firdaus.

Hambatan Dialami Caregiver dalam Merawat Orang Dengan Skizofrenia

Hambatan Dialami Caregiver dalam Merawat Orang Dengan Skizofrenia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Sosiologi dengan promovenda atas nama Lidya Triana. Lidya menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Peran Sumberdaya Personal, Sosial dan Religius dalam Proses Stress Caregiver Orang dengan Skizofrenia”. Lidya menjalani sidang terbuka secara daring pada Kamis (29/07).

Berangkat dari fenomena bahwa kurangnya layanan kesehatan jiwa yang dapat diakses oleh masyarakat membawa dampak terhadap meningkatnya jumlah informal caregiver (keluarga) yang harus mengasuh anggota keluarga yang menderita skizofrenia (selanjutnya disebut ODS atau Orang Dengan Skizofrenia).

Hal ini menempatkan informal caregiver sebagai caregiver utama pada peran-peran baru yang harus diambil terkait fungsi perawatan/pengasuhan terhadap ODS dan tidak jarang merupakan unexpected caregiving career. Dalam menjalankan fungsi tersebut, muncul banyak hambatan dan beban (burden) yang dialami caregiver baik beban obyektif (terkait dampak negatif yang dialami keluarga berkaitan dengan biaya perawatan yang mahal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari ODS) dan beban subyektif (terkait dengan perasaan sedih, kehilangan dan cemas).

Hal ini mendorong kepada kondisi stress dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan mental caregiver (ditunjukkan oleh simptom depresi dan kecemasan).

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menjelaskan bagaimana konteks sosial masyarakat dimana caregiver hidup dan tinggal menciptakan stressor terkait peran-peran pengasuhan dan dampaknya bagi kesehatan mental.

Kedua, menjelaskan peran aktor dalam penjelasan sosiologi kesehatan mental dalam hal ini caregiver ODS. Kekuatan aktor terletak pada kemampuan caregiver menggunakan sumberdaya penanganan yang dimilikinya baik yang bersumber dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya menghadapi stressor yang dialaminya. Ketersediaan sumberdaya penanganan stress berupa mekanisme penanganan individual, dukungan sosial dan penanganan religius yang positif dapat mengurangi stress dan dapat menghasilkan kondisi kesehatan mental yang berbeda.

Tujuan terakhir penelitian ini adalah menghasilkan rumusan kebijakan yang dapat membantu caregiver mengatasi hambatan struktural dan kultural dalam menjalani peran pengasuhan dan dapat meningkatkan sumberdaya penanganan (individual dan religius) serta sumberdaya sosialnya.

Penelitian menggunakan metode mixed-method ini mengumpulkan data dari 50 orang responden dan 20 informan dan menghasilkan temuan empiris dan teoritik berdasarkan analisis data kuantitatif, maupun kualitatif. Berdasarkan analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menghasilkan model proses stress yang spesifik dianalisis pada konteks caregiver ODS, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia.

Studi ini menunjukkan bahwa stressor utama yang paling berpengaruh terhadap luaran kesehatan mental caregiver adalah yang bersumber dari stressor yang bersifat subyektif berupa beban berlebih dan deprivasi hubungan. Sementara itu stressor sekunder yang paling berpengaruh juga bersumber dari stressor sekunder berupa ketegangan dalam diri caregiver (intraphysic strain) yaitu penguasaan diri (mastery) dan kehilangan diri (loss of self).

Hal ini menunjukkan bahwa beban pengasuhan terhadap ODS sangat berdampak bagi konsep diri caregiver dan pada akhirnya menghasilkan kondisi depresi. Namun depresi yang dialami caregiver ODS dapat berkurang jika caregiver memiliki sumberdaya personal, sosial dan religius yang memadai.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada peran penanganan religius yang positif sebagai variabel moderator yang dapat menyangga pengaruh stress terhadap depresi. Studi mengenai stress seringkali hanya menempatkan penggunaan sumberdaya personal seperti harga diri (self-esteem) dan penguasaan diri (mastery) dan sumberdaya sosial berupa dukungan sosial yang memiliki efek penyangga stress.

Agama dapat ditempatkan sebagai sumberdaya religius yang dapat mengelola kesehatan mental, dimana agama memiliki peran dalam mengurangi stress setelah mengalami kejadian yang merugikan dalam hidup. Penggunaan penganan religius positif terkait dengan sedikitnya gejala psikosomatis dan meningkatnya spiritualitas seseorang setelah menghadapi stressor.

Mekanisme penanganan religius yang positif menunjukkan rasa keterhubungan dengan kekuatan transendental, hubungan yang nyaman dengan Tuhan dan meyakini bahwa hidup memiliki makna kebajikan yang lebih besar. Namun penanganan religius yang negatif juga dapat memoderasi pengaruh stress terhadap simptom depresi, yaitu memperburuk pengaruh stress terhadap depresi. Studi ini mampu menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penanganan religius positif dapat mengurangi dampak stress terhadap depresi caregiver ODS (stress buffering effect).

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan teoritik antara lain: 1. Konteks sosial, kultural dan konteks caregiving memiliki peran terhadap stressor yang dialami caregiver dan pemanfaatan sumberdaya (personal, sosial dan religius). 2. Hubungan kausal antara stressor utama (beban berlebih, deprivasi hubungan), stressor sekunder (kehilangan diri, penguasaan diri) dan luaran kesehatan mental (depresi) menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari stressor utama, stressor sekunder terhadap luaran kesehatan mental dalam hal ini depresi. Stressor yang bersifat subyektif dalam diri caregiver memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap depresi. 3. Sumberdaya religius memiliki peran penting dalam mengurangi pengaruh stressor terhadap depresi (stress buffering effect). Pemanfaatan sumberdaya personal, sosial dan religius secara bersama-sama dapat mengurangi pengaruh stressor terhadap depresi caregiver ODS.

Berdasarkan hasil penelitian, konteks sosial-kultural, konteks caregiving, stressor utama, stressor sekunder, mekanisme penanganan (individual dan religius) dan dukungan sosial serta luaran kesehatan menunjukkan perlunya upaya kesehatan jiwa yang komprehensif, tidak hanya melakukan upaya kuratif yang selama ini lebih terlihat dominan dalam upaya kesehatan jiwa, namun juga perlunya upaya promotif, preventif dan rehabilitatif sebagai satu kesatuan yang tidak hanya memberikan kepulihan bagi ODS, namun juga memberikan lingkungan pendukung (enabling environment) bagi caregiver dan ODS. Lingkungan pendukung merupakan lingkungan yang memungkinkan keberfungsian ODS dan caregiver di dalam masyarakat (non stigma, non diskriminasi dan inklusif). Untuk itu perlu dibangun sistem pendukung (enabling system) yang dapat mewujudkan hal ini.

Khusus kebijakan bagi caregiver, layanan kesehatan jiwa komunitas dapat dijadikan model yang mampu menempatkan caregiver sebagai bagian dari program layanan. Stressor akibat pengasuhan membutuhkan dukungan untuk dapat diatasi oleh caregiver dengan bantuan tidak hanya keluarga namun juga layanan kesehatan baik formal maupun informal. Perilaku problematik yang dialami ODS membutuhkan penanganan tidak hanya dilakukan di rumah namun juga dapat menggunakan layanan seperti rumah sakit untuk kondisi akut, namun untuk kondisi kronis diarahkan pada layanan di rumah antara dengan melakukan rehabilitasi psikiatrik, psikososial maupun rehabilitasi sosial. Sehingga ODS dapat disiapkan untuk berfungsi kembali dalam kehidupan masyarakat dan caregiver dapat dibantu dalam proses pemulihannya.

Pada saat yang sama caregiver juga membutuhkan pendampingan untuk terus mendapatkan edukasi dan pemahaman tentang pengasuhan ODS yang membutuhkan keterampilan terutama terkait dengan mengatasi krisis dan kepatuhan dalam minum obat.

Kebutuhan akan layanan bagi ODS dan caregiver membawa konsekuensi akan kebutuhan sumberdaya manusia yang akan terlibat dalam layanan tersebut. Setidaknya dibutuhkan penambahan terhadap sumberdaya layanan antara lain; dokter spesialis jiwa (psikiater), psikolog klinis, perawat jiwa, kader kesehatan, pekerja sosial. Sementara itu di sisi masyarakat perlunya peran aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas-komunitas yang peduli akan isu kesehatan mental. Kolaborasi bersama dalam menjalankan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik oleh layanan formal maupun informal dengan pendekatan komunitas, dapat menjadi harapan untuk menciptakan kondisi kesehatan mental yang lebih baik di masyarakat.

Untuk itu perlu adanya peraturan turunan terhadap UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dapat menterjemahkan upaya kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Selain itu perlu ada kajian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Layanan Kesehatan Jiwa Komunitas terkait relevansinya dengan kondisi saat ini sejak disahkannya UU No.18 tahun 2014. Perlu ada upaya integrasi kebijakan antara Kementerian Kesehatan berdasarkan UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Kementerian Sosial berdasarkan UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu kebijakan tidak hanya menempatkan ODGJ/ODMK dan penyandang disabilitas mental sebagai subyek intervensi kebijakan namun juga caregivernya.

Perilaku Konsumsi Keluarga dalam Permasalahan Balita Stunting

Perilaku Konsumsi Keluarga dalam Permasalahan Balita Stunting

Stunting dapat terjadi karena perilaku konsumsi keluarga yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan. Di Indonesia, upaya menurunkan prevalensi stunting dilakukan dengan Program Indonesia Sehat, diantaranya adalah bayi mendapat ASI eksklusif, bayi mendapat imunisasi dan balita mendapat pemantauan pertumbuhan.

Disertasi ini melihat bahwa program yang dilakukan belum maksimal, karena permasalahan Stunting merupakan permasalahan sosial, sehingga penyelesaian masalahnya harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendasar yaitu pembangunan kualitas kehidupan sosial budaya, dengan cara memperbaiki elemen: struktur, kultur dan proses.

Hal tersebut disampaikan oleh Titik Harsanti pada Sidang Promosi Doktor Departemen Sosiologi FISIP UI pada Selasa (27/07) secara daring melalui Zoom. Disertasinya berjudul “Perilaku Konsumsi Keluarga Dalam Permasalahan Balita Stunting: Perspektif Struktur, Kultur dan Proses”. Penelitian ini dilakukan di 5 kota provinsi DKI Jakarta.

“Penelitian ini menghipotesiskan bahwa ibu yang memiliki modal manusia yang baik akan menghasilkan kualitas prosesual yang baik sehingga memiliki anak-anak yang tidak stunting. Dalam penelitian ini, kualitas prosesual ditentukan oleh ibu yang memiliki pendidikan baik, ibu bekerja dan ibu yang memiliki share keuangan terbesar dalam keluarga” jelas Titik.

Temuan penting dari penelitian ini adalah dalam pembahasan Struktur, perlu dilihat Struktur dari Struktur, yaitu kesesuaian jenjang dari seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya Hierarki, Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan fungsi otonomi lingkup daerahnya masing-masing sesuai aturan regulasi yang lebih tinggi.

DKI Jakarta termasuk provinsi yang hingga saat ini belum mempunyai perda khusus tentang pemberian ASI eksklusif, sehingga pelaksanaan peraturan tentang ASI Eksklusif sepenuhnya ada di pemerintah pusat.  Sehingga kontrol terhadap peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Kekuatan pasar sebagai struktur non formal dari pengusaha susu formula banyak ditemui dalam bentuk iklan di berbagai media, display dan pemasaran susu formula di toko-toko dan supermarket. Hal ini melemahkan pemberian ASI Esksklusif di DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Laktasi/Menyusui di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Tidak ada kewajiban bagi kantor-kantor lain di wilayah DKI Jakarta, menunjukkan kurangnya dukungan terhadap ibu bekerja dalam memberikan ASI Eksklusif. Padahal Persentase ibu bekerja di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya Budaya dari Struktur, yaitu norma atau cara pandang masyarakat, pemerintah atau para pengusaha di Indonesia menanggapi suatu peraturan yang diundangkan, patuh atau yakin terhadap diundangkannya sebuah peraturan. Penelitian ini melihat bahwa, Adanya sanksi yang lemah dalam penegakkan peraturan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat.

Budaya dalam perilaku konsumsi adanya mitos bahwa ASI saja tidak mencukupi, budaya memberikan makanan instan dan ringan seperti biskuit sebagai pengganti makanan pokok dan wewenang menentukan pembelian barang tahan lama yang mengarah pada perilaku konsumtif.

Ibu juga memiliki peran ekonomi penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa ibu yang berpendidikan minimal tamat SMA, Ibu yang bekerja dan ibu yang memiliki share keuangan terbesar dalam keluarga memiliki kecenderungan untuk tidak stunting dibandingkan ibu berpendidikan rendah, tidak bekerja, dan tidak memiliki share keuangan utama dalam keluarga.

Titik menyimpulkan, pada akhir dari penelitian ini bahwa elemen prosesual merupakan elemen yang paling berperan bagi terciptanya balita dengan status gizi yang baik. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan ibu, ibu bekerja, serta meningkatnya teknologi informasi secara revolusioner memungkinkan ibu bisa mengakses berbagai ilmu pengetahuan secara individu maupun dalam group, sehingga bisa meningkatkan kualitas prosesual. Hal ini dibuktikan menggunakan hasil regresi logistic binomial Bayesian bahwa ibu yang memiliki modal manusia yang baik signifikan mempengaruhi status gizi balita.

“Selain itu berkembangnya budaya memberikan ASI Eksklusif dikalangan para ibu muda yang semakin modern, mendukung prosesual terhadap struktur yang dibangun para pengusaha. Meskipun demikian, proses pencapaian menurunkan balita stunting berjalan lambat karena masih adanya beberapa hambatan struktural, diantaranya, kurangnya inisiatif DPRD DKI Jakarta dalam menampung aspirasi rakyat ditandai dengan kurangnya dukungan regulasi berupa perda tentang pemberian ASI Eksklusif, cuti hamil dan melahirkan serta sarana dan prasarana pendukung bagi ibu agar tetap bisa memberikan ASI Eksklusif ketika kembali bekerja” ujar Titik.

Kerentanan dan Risiko dalam Interaksi Perempuan Tuli Sebagai Korban Kekerasan

Kerentanan dan Risiko dalam Interaksi Perempuan Tuli Sebagai Korban Kekerasan

Melindungi Perempuan dengan Disabilitas dari Kekerasan (Studi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tuli di Kabupaten Sleman Yogyakarta) menjadi judul Disertasi Bahrul Fuad pada Promosi Doktor Departemen Sosiologi pada Selasa (27/07).

Disertasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Yogyakarta. Selama 5 tahun terakhir Yayasan CIQAL (Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities) Yogyakarta mencatat 144 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Yogyakarta.

Sebagai individu, perempuan tuli mengalami perkembangan dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung pada setiap ranah mulai dari keluarga, komunitas, budaya, dan sistem kebijakan. Interaksi individu pada masing – masing ranah tersebut dapat menimbulkan kerentanan terhadap kekerasan.

Hasil analisa kajian ini menunjukan bahwa kerentanan perempuan tuli terhadap kekerasan pada ranah mikrosistem dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas perempuan tuli terkait pengetahuan seksualitas dan kekerasan berbasis gender, hambatan komunikasi antara korban dengan pasangan dan masyarakat sekitar, serta ketergantungan finansial korban terhadap suami dan keluarga. Sementara itu pada tingkatan mesosistem, para korban mengalami hambatan komunikasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya (tetangga dan komunitas).

Bahrul Fuad menjelaskan, “Hambatan komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya eksklusi sosial terhadap perempuan tuli korban yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan. Pada tingkatan eksosistem kerentanan perempuan tuli terhadap kekerasan disebabkan oleh terbatasnya informasi terkait dengan pendidikan seksual, pendidikan kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan membuat korban memiliki keterbatasan akses ekonomi yang mengakibatkan ketergantungan finansial korban terhadap suaminya.”

“Sementara itu pada tingkatan makrosistem kuatnya budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinasi laki-laki dan ditambah dengan Stereotip dan Stigma negatif terhadap perempuan tuli sebagai individu yang abnormal mengakibatkan mereka rentan terhadap kekerasan. Kondisi ini diperburuk dengan sistem layanan hukum dan peradilan yang tidak ramah dengan disabilitas, khususnya perempuan tuli” ujarnya.

Ketidaksetaraan posisi gender dan kondisi disabilitas individu dalam bentuk hambatan komunikasi, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan life skill dan lemahnya dukungan psikososial telah mengakibatkan ketidakberdayaan dan membentuk berbagai ketergantungan perempuan tuli terhadap pelaku kekerasan.

Perempuan tuli sebagaimana perempuan pada umumnya dituntut untuk dapat berperan secara ideal sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Sehingga perempuan tuli mengalami berbagai stigma dan stereotype negatif di masyarakat seperti dianggap tidak punya hasrat seksual, melahirkan keturunan yang cacat, tidak dapat berperan sebagai isteri yang baik, dan tidak mampu merawat anak.

Fuad mengatakan, “selain itu penelitian ini juga menemukan fakta bahwa kehadiran gerakan disabilitas yang diinspirasi oleh Model Sosial Disabilitas telah mendorong terjadinya perubahan sistem menuju arah yang positif dengan terbangunnya praktik baik di lapangan untuk pemenuhan hak disabilitas.”

Penelitian ini mendorong terjadinya perubahan paradigma pada cara pandang masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap disabilitas, dari disabilitas sebagai obyek prilaku karitatif ke arah disabilitas sebagai subyek dengan memberikan ruang seluas – luasnya bagi mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan terlebih kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak mereka.

Disertasi ini menyimpulkan bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan tuli memiliki pola; pertama pelaku kekerasan merupakan orang dekat atau orang yang dikenal oleh korban, kedua, kekerasan dilakukan di ranah domestik (di rumah pelaku dan di rumah korban), dan terakhir korban kekerasan tidak melakukan perlawanan ketika terjadi kekerasan pada dirinya.

“Secara teoritis kajian tentang disabilitas belum banyak dikupas secara mendalam termasuk di dalamnya kajian tentang komunitas tuli. Karenanya kajian sosiologi tentang disabilitas atau komunitas tuli secara khusus perlu lebih diarahkan pada kajian disabilitas sebagai hasil konstruksi sosial dengan harapan akan berdampak pada perubahan paradigma serta perlakuan terhadap penyandang disabilitas secara lebih positif” jelas Fuad.

Sementara itu Fuad menjelaskan, secara praktis rekomendasi diarahkan pada peningkatan kapasitas personal perempuan tuli terkait akses terhadap pendidikan seksual, informasi tentang pencegahan kekerasan, dan peningkatan akses sumber daya ekonomi terhadap perempuan tuli untuk mendorong kemandirian finansial mereka.

Pada tingkatan masyarakat perlu dikembangkan pendidikan publik guna melakukan rekonstruksi sosial tentang disabilitas ke arah yang lebih positif, sehingga mampu menghapus stigma negatif terhadap disabilitas dan sekaligus mengubah persepsi dan prilaku sosial masyarakat menjadi lebih positif terhadap penyandang disabilitas.

Terakhir Fuad menegaskan, pemerintah perlu secara lebih progresif dan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan pembangunan inklusif dengan mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di segala sektor.