Select Page
Hambatan Dialami Caregiver dalam Merawat Orang Dengan Skizofrenia

Hambatan Dialami Caregiver dalam Merawat Orang Dengan Skizofrenia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Sosiologi dengan promovenda atas nama Lidya Triana. Lidya menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Peran Sumberdaya Personal, Sosial dan Religius dalam Proses Stress Caregiver Orang dengan Skizofrenia”. Lidya menjalani sidang terbuka secara daring pada Kamis (29/07).

Berangkat dari fenomena bahwa kurangnya layanan kesehatan jiwa yang dapat diakses oleh masyarakat membawa dampak terhadap meningkatnya jumlah informal caregiver (keluarga) yang harus mengasuh anggota keluarga yang menderita skizofrenia (selanjutnya disebut ODS atau Orang Dengan Skizofrenia).

Hal ini menempatkan informal caregiver sebagai caregiver utama pada peran-peran baru yang harus diambil terkait fungsi perawatan/pengasuhan terhadap ODS dan tidak jarang merupakan unexpected caregiving career. Dalam menjalankan fungsi tersebut, muncul banyak hambatan dan beban (burden) yang dialami caregiver baik beban obyektif (terkait dampak negatif yang dialami keluarga berkaitan dengan biaya perawatan yang mahal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari ODS) dan beban subyektif (terkait dengan perasaan sedih, kehilangan dan cemas).

Hal ini mendorong kepada kondisi stress dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan mental caregiver (ditunjukkan oleh simptom depresi dan kecemasan).

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menjelaskan bagaimana konteks sosial masyarakat dimana caregiver hidup dan tinggal menciptakan stressor terkait peran-peran pengasuhan dan dampaknya bagi kesehatan mental.

Kedua, menjelaskan peran aktor dalam penjelasan sosiologi kesehatan mental dalam hal ini caregiver ODS. Kekuatan aktor terletak pada kemampuan caregiver menggunakan sumberdaya penanganan yang dimilikinya baik yang bersumber dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya menghadapi stressor yang dialaminya. Ketersediaan sumberdaya penanganan stress berupa mekanisme penanganan individual, dukungan sosial dan penanganan religius yang positif dapat mengurangi stress dan dapat menghasilkan kondisi kesehatan mental yang berbeda.

Tujuan terakhir penelitian ini adalah menghasilkan rumusan kebijakan yang dapat membantu caregiver mengatasi hambatan struktural dan kultural dalam menjalani peran pengasuhan dan dapat meningkatkan sumberdaya penanganan (individual dan religius) serta sumberdaya sosialnya.

Penelitian menggunakan metode mixed-method ini mengumpulkan data dari 50 orang responden dan 20 informan dan menghasilkan temuan empiris dan teoritik berdasarkan analisis data kuantitatif, maupun kualitatif. Berdasarkan analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menghasilkan model proses stress yang spesifik dianalisis pada konteks caregiver ODS, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia.

Studi ini menunjukkan bahwa stressor utama yang paling berpengaruh terhadap luaran kesehatan mental caregiver adalah yang bersumber dari stressor yang bersifat subyektif berupa beban berlebih dan deprivasi hubungan. Sementara itu stressor sekunder yang paling berpengaruh juga bersumber dari stressor sekunder berupa ketegangan dalam diri caregiver (intraphysic strain) yaitu penguasaan diri (mastery) dan kehilangan diri (loss of self).

Hal ini menunjukkan bahwa beban pengasuhan terhadap ODS sangat berdampak bagi konsep diri caregiver dan pada akhirnya menghasilkan kondisi depresi. Namun depresi yang dialami caregiver ODS dapat berkurang jika caregiver memiliki sumberdaya personal, sosial dan religius yang memadai.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada peran penanganan religius yang positif sebagai variabel moderator yang dapat menyangga pengaruh stress terhadap depresi. Studi mengenai stress seringkali hanya menempatkan penggunaan sumberdaya personal seperti harga diri (self-esteem) dan penguasaan diri (mastery) dan sumberdaya sosial berupa dukungan sosial yang memiliki efek penyangga stress.

Agama dapat ditempatkan sebagai sumberdaya religius yang dapat mengelola kesehatan mental, dimana agama memiliki peran dalam mengurangi stress setelah mengalami kejadian yang merugikan dalam hidup. Penggunaan penganan religius positif terkait dengan sedikitnya gejala psikosomatis dan meningkatnya spiritualitas seseorang setelah menghadapi stressor.

Mekanisme penanganan religius yang positif menunjukkan rasa keterhubungan dengan kekuatan transendental, hubungan yang nyaman dengan Tuhan dan meyakini bahwa hidup memiliki makna kebajikan yang lebih besar. Namun penanganan religius yang negatif juga dapat memoderasi pengaruh stress terhadap simptom depresi, yaitu memperburuk pengaruh stress terhadap depresi. Studi ini mampu menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penanganan religius positif dapat mengurangi dampak stress terhadap depresi caregiver ODS (stress buffering effect).

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan teoritik antara lain: 1. Konteks sosial, kultural dan konteks caregiving memiliki peran terhadap stressor yang dialami caregiver dan pemanfaatan sumberdaya (personal, sosial dan religius). 2. Hubungan kausal antara stressor utama (beban berlebih, deprivasi hubungan), stressor sekunder (kehilangan diri, penguasaan diri) dan luaran kesehatan mental (depresi) menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari stressor utama, stressor sekunder terhadap luaran kesehatan mental dalam hal ini depresi. Stressor yang bersifat subyektif dalam diri caregiver memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap depresi. 3. Sumberdaya religius memiliki peran penting dalam mengurangi pengaruh stressor terhadap depresi (stress buffering effect). Pemanfaatan sumberdaya personal, sosial dan religius secara bersama-sama dapat mengurangi pengaruh stressor terhadap depresi caregiver ODS.

Berdasarkan hasil penelitian, konteks sosial-kultural, konteks caregiving, stressor utama, stressor sekunder, mekanisme penanganan (individual dan religius) dan dukungan sosial serta luaran kesehatan menunjukkan perlunya upaya kesehatan jiwa yang komprehensif, tidak hanya melakukan upaya kuratif yang selama ini lebih terlihat dominan dalam upaya kesehatan jiwa, namun juga perlunya upaya promotif, preventif dan rehabilitatif sebagai satu kesatuan yang tidak hanya memberikan kepulihan bagi ODS, namun juga memberikan lingkungan pendukung (enabling environment) bagi caregiver dan ODS. Lingkungan pendukung merupakan lingkungan yang memungkinkan keberfungsian ODS dan caregiver di dalam masyarakat (non stigma, non diskriminasi dan inklusif). Untuk itu perlu dibangun sistem pendukung (enabling system) yang dapat mewujudkan hal ini.

Khusus kebijakan bagi caregiver, layanan kesehatan jiwa komunitas dapat dijadikan model yang mampu menempatkan caregiver sebagai bagian dari program layanan. Stressor akibat pengasuhan membutuhkan dukungan untuk dapat diatasi oleh caregiver dengan bantuan tidak hanya keluarga namun juga layanan kesehatan baik formal maupun informal. Perilaku problematik yang dialami ODS membutuhkan penanganan tidak hanya dilakukan di rumah namun juga dapat menggunakan layanan seperti rumah sakit untuk kondisi akut, namun untuk kondisi kronis diarahkan pada layanan di rumah antara dengan melakukan rehabilitasi psikiatrik, psikososial maupun rehabilitasi sosial. Sehingga ODS dapat disiapkan untuk berfungsi kembali dalam kehidupan masyarakat dan caregiver dapat dibantu dalam proses pemulihannya.

Pada saat yang sama caregiver juga membutuhkan pendampingan untuk terus mendapatkan edukasi dan pemahaman tentang pengasuhan ODS yang membutuhkan keterampilan terutama terkait dengan mengatasi krisis dan kepatuhan dalam minum obat.

Kebutuhan akan layanan bagi ODS dan caregiver membawa konsekuensi akan kebutuhan sumberdaya manusia yang akan terlibat dalam layanan tersebut. Setidaknya dibutuhkan penambahan terhadap sumberdaya layanan antara lain; dokter spesialis jiwa (psikiater), psikolog klinis, perawat jiwa, kader kesehatan, pekerja sosial. Sementara itu di sisi masyarakat perlunya peran aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas-komunitas yang peduli akan isu kesehatan mental. Kolaborasi bersama dalam menjalankan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik oleh layanan formal maupun informal dengan pendekatan komunitas, dapat menjadi harapan untuk menciptakan kondisi kesehatan mental yang lebih baik di masyarakat.

Untuk itu perlu adanya peraturan turunan terhadap UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dapat menterjemahkan upaya kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Selain itu perlu ada kajian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Layanan Kesehatan Jiwa Komunitas terkait relevansinya dengan kondisi saat ini sejak disahkannya UU No.18 tahun 2014. Perlu ada upaya integrasi kebijakan antara Kementerian Kesehatan berdasarkan UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Kementerian Sosial berdasarkan UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu kebijakan tidak hanya menempatkan ODGJ/ODMK dan penyandang disabilitas mental sebagai subyek intervensi kebijakan namun juga caregivernya.

Perilaku Konsumsi Keluarga dalam Permasalahan Balita Stunting

Perilaku Konsumsi Keluarga dalam Permasalahan Balita Stunting

Stunting dapat terjadi karena perilaku konsumsi keluarga yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan. Di Indonesia, upaya menurunkan prevalensi stunting dilakukan dengan Program Indonesia Sehat, diantaranya adalah bayi mendapat ASI eksklusif, bayi mendapat imunisasi dan balita mendapat pemantauan pertumbuhan.

Disertasi ini melihat bahwa program yang dilakukan belum maksimal, karena permasalahan Stunting merupakan permasalahan sosial, sehingga penyelesaian masalahnya harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendasar yaitu pembangunan kualitas kehidupan sosial budaya, dengan cara memperbaiki elemen: struktur, kultur dan proses.

Hal tersebut disampaikan oleh Titik Harsanti pada Sidang Promosi Doktor Departemen Sosiologi FISIP UI pada Selasa (27/07) secara daring melalui Zoom. Disertasinya berjudul “Perilaku Konsumsi Keluarga Dalam Permasalahan Balita Stunting: Perspektif Struktur, Kultur dan Proses”. Penelitian ini dilakukan di 5 kota provinsi DKI Jakarta.

“Penelitian ini menghipotesiskan bahwa ibu yang memiliki modal manusia yang baik akan menghasilkan kualitas prosesual yang baik sehingga memiliki anak-anak yang tidak stunting. Dalam penelitian ini, kualitas prosesual ditentukan oleh ibu yang memiliki pendidikan baik, ibu bekerja dan ibu yang memiliki share keuangan terbesar dalam keluarga” jelas Titik.

Temuan penting dari penelitian ini adalah dalam pembahasan Struktur, perlu dilihat Struktur dari Struktur, yaitu kesesuaian jenjang dari seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya Hierarki, Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan fungsi otonomi lingkup daerahnya masing-masing sesuai aturan regulasi yang lebih tinggi.

DKI Jakarta termasuk provinsi yang hingga saat ini belum mempunyai perda khusus tentang pemberian ASI eksklusif, sehingga pelaksanaan peraturan tentang ASI Eksklusif sepenuhnya ada di pemerintah pusat.  Sehingga kontrol terhadap peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Kekuatan pasar sebagai struktur non formal dari pengusaha susu formula banyak ditemui dalam bentuk iklan di berbagai media, display dan pemasaran susu formula di toko-toko dan supermarket. Hal ini melemahkan pemberian ASI Esksklusif di DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Laktasi/Menyusui di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Tidak ada kewajiban bagi kantor-kantor lain di wilayah DKI Jakarta, menunjukkan kurangnya dukungan terhadap ibu bekerja dalam memberikan ASI Eksklusif. Padahal Persentase ibu bekerja di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya Budaya dari Struktur, yaitu norma atau cara pandang masyarakat, pemerintah atau para pengusaha di Indonesia menanggapi suatu peraturan yang diundangkan, patuh atau yakin terhadap diundangkannya sebuah peraturan. Penelitian ini melihat bahwa, Adanya sanksi yang lemah dalam penegakkan peraturan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat.

Budaya dalam perilaku konsumsi adanya mitos bahwa ASI saja tidak mencukupi, budaya memberikan makanan instan dan ringan seperti biskuit sebagai pengganti makanan pokok dan wewenang menentukan pembelian barang tahan lama yang mengarah pada perilaku konsumtif.

Ibu juga memiliki peran ekonomi penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa ibu yang berpendidikan minimal tamat SMA, Ibu yang bekerja dan ibu yang memiliki share keuangan terbesar dalam keluarga memiliki kecenderungan untuk tidak stunting dibandingkan ibu berpendidikan rendah, tidak bekerja, dan tidak memiliki share keuangan utama dalam keluarga.

Titik menyimpulkan, pada akhir dari penelitian ini bahwa elemen prosesual merupakan elemen yang paling berperan bagi terciptanya balita dengan status gizi yang baik. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan ibu, ibu bekerja, serta meningkatnya teknologi informasi secara revolusioner memungkinkan ibu bisa mengakses berbagai ilmu pengetahuan secara individu maupun dalam group, sehingga bisa meningkatkan kualitas prosesual. Hal ini dibuktikan menggunakan hasil regresi logistic binomial Bayesian bahwa ibu yang memiliki modal manusia yang baik signifikan mempengaruhi status gizi balita.

“Selain itu berkembangnya budaya memberikan ASI Eksklusif dikalangan para ibu muda yang semakin modern, mendukung prosesual terhadap struktur yang dibangun para pengusaha. Meskipun demikian, proses pencapaian menurunkan balita stunting berjalan lambat karena masih adanya beberapa hambatan struktural, diantaranya, kurangnya inisiatif DPRD DKI Jakarta dalam menampung aspirasi rakyat ditandai dengan kurangnya dukungan regulasi berupa perda tentang pemberian ASI Eksklusif, cuti hamil dan melahirkan serta sarana dan prasarana pendukung bagi ibu agar tetap bisa memberikan ASI Eksklusif ketika kembali bekerja” ujar Titik.

Kerentanan dan Risiko dalam Interaksi Perempuan Tuli Sebagai Korban Kekerasan

Kerentanan dan Risiko dalam Interaksi Perempuan Tuli Sebagai Korban Kekerasan

Melindungi Perempuan dengan Disabilitas dari Kekerasan (Studi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tuli di Kabupaten Sleman Yogyakarta) menjadi judul Disertasi Bahrul Fuad pada Promosi Doktor Departemen Sosiologi pada Selasa (27/07).

Disertasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Yogyakarta. Selama 5 tahun terakhir Yayasan CIQAL (Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities) Yogyakarta mencatat 144 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Yogyakarta.

Sebagai individu, perempuan tuli mengalami perkembangan dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung pada setiap ranah mulai dari keluarga, komunitas, budaya, dan sistem kebijakan. Interaksi individu pada masing – masing ranah tersebut dapat menimbulkan kerentanan terhadap kekerasan.

Hasil analisa kajian ini menunjukan bahwa kerentanan perempuan tuli terhadap kekerasan pada ranah mikrosistem dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas perempuan tuli terkait pengetahuan seksualitas dan kekerasan berbasis gender, hambatan komunikasi antara korban dengan pasangan dan masyarakat sekitar, serta ketergantungan finansial korban terhadap suami dan keluarga. Sementara itu pada tingkatan mesosistem, para korban mengalami hambatan komunikasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya (tetangga dan komunitas).

Bahrul Fuad menjelaskan, “Hambatan komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya eksklusi sosial terhadap perempuan tuli korban yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan. Pada tingkatan eksosistem kerentanan perempuan tuli terhadap kekerasan disebabkan oleh terbatasnya informasi terkait dengan pendidikan seksual, pendidikan kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan membuat korban memiliki keterbatasan akses ekonomi yang mengakibatkan ketergantungan finansial korban terhadap suaminya.”

“Sementara itu pada tingkatan makrosistem kuatnya budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinasi laki-laki dan ditambah dengan Stereotip dan Stigma negatif terhadap perempuan tuli sebagai individu yang abnormal mengakibatkan mereka rentan terhadap kekerasan. Kondisi ini diperburuk dengan sistem layanan hukum dan peradilan yang tidak ramah dengan disabilitas, khususnya perempuan tuli” ujarnya.

Ketidaksetaraan posisi gender dan kondisi disabilitas individu dalam bentuk hambatan komunikasi, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan life skill dan lemahnya dukungan psikososial telah mengakibatkan ketidakberdayaan dan membentuk berbagai ketergantungan perempuan tuli terhadap pelaku kekerasan.

Perempuan tuli sebagaimana perempuan pada umumnya dituntut untuk dapat berperan secara ideal sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Sehingga perempuan tuli mengalami berbagai stigma dan stereotype negatif di masyarakat seperti dianggap tidak punya hasrat seksual, melahirkan keturunan yang cacat, tidak dapat berperan sebagai isteri yang baik, dan tidak mampu merawat anak.

Fuad mengatakan, “selain itu penelitian ini juga menemukan fakta bahwa kehadiran gerakan disabilitas yang diinspirasi oleh Model Sosial Disabilitas telah mendorong terjadinya perubahan sistem menuju arah yang positif dengan terbangunnya praktik baik di lapangan untuk pemenuhan hak disabilitas.”

Penelitian ini mendorong terjadinya perubahan paradigma pada cara pandang masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap disabilitas, dari disabilitas sebagai obyek prilaku karitatif ke arah disabilitas sebagai subyek dengan memberikan ruang seluas – luasnya bagi mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan terlebih kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak mereka.

Disertasi ini menyimpulkan bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan tuli memiliki pola; pertama pelaku kekerasan merupakan orang dekat atau orang yang dikenal oleh korban, kedua, kekerasan dilakukan di ranah domestik (di rumah pelaku dan di rumah korban), dan terakhir korban kekerasan tidak melakukan perlawanan ketika terjadi kekerasan pada dirinya.

“Secara teoritis kajian tentang disabilitas belum banyak dikupas secara mendalam termasuk di dalamnya kajian tentang komunitas tuli. Karenanya kajian sosiologi tentang disabilitas atau komunitas tuli secara khusus perlu lebih diarahkan pada kajian disabilitas sebagai hasil konstruksi sosial dengan harapan akan berdampak pada perubahan paradigma serta perlakuan terhadap penyandang disabilitas secara lebih positif” jelas Fuad.

Sementara itu Fuad menjelaskan, secara praktis rekomendasi diarahkan pada peningkatan kapasitas personal perempuan tuli terkait akses terhadap pendidikan seksual, informasi tentang pencegahan kekerasan, dan peningkatan akses sumber daya ekonomi terhadap perempuan tuli untuk mendorong kemandirian finansial mereka.

Pada tingkatan masyarakat perlu dikembangkan pendidikan publik guna melakukan rekonstruksi sosial tentang disabilitas ke arah yang lebih positif, sehingga mampu menghapus stigma negatif terhadap disabilitas dan sekaligus mengubah persepsi dan prilaku sosial masyarakat menjadi lebih positif terhadap penyandang disabilitas.

Terakhir Fuad menegaskan, pemerintah perlu secara lebih progresif dan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan pembangunan inklusif dengan mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di segala sektor.

Budaya Populer Islam di Representasikan Melalui Film Bergenre Islami

Budaya Populer Islam di Representasikan Melalui Film Bergenre Islami

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Sosiologi dengan promovendus atas nama Fadhillah Sri Meutia. Fadhillah menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Representasi KeIslaman dan Budaya Populer dalam Film Religi Indonesia” pada Jumat (23/07) secara daring melalui Zoom.

Sidang Promosi Doktor ini di ketuai oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Sebagai promotor Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri dan kopromotor Lugina Setyawati, Ph.D. Tim penguji Saveria Sika Ery Seda, Ph.D., Dr. Ida Ruwaida, M.si., Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si., Dr. Acep Iwan Saidi, S.s, M.Hum., Muhammad Khairul Imam, S.sos., M.Si.

Penelitian ini mengkaji fenomena budaya populer Islam yang direpresentasikan melalui film yang sedang berkembang di Indonesia. Budaya populer Islam semakin berkembang pesat di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Ditandai dengan bermunculannya film populer bergendre Islami yakni ―Ayat-Ayat Cinta, 99 Cahaya di Langit Eropa, dan Assalamualaikum Beijing, film-film ini menampilkan citra dari kaum muda yang memiliki tingkat ketakwaan dan kesadaran moral serta ketekunan intelektual.

“Penelitian ini lebih jauh mengungkapkan makna pesan dari wacana identitas, melalui penerapan analisis wacana kritis untuk melihat pesan serta ideologi yang diselipkan kedalam film-film religi Indonesia. Memicu lahirnya keresahan baru tentang hilangnya ruang publik yang harusnya independen dan menjadi arena bebas guna untuk mengaktualisasi diri atas masalah-masalah sosial. Justru membawa khalayak penonton kedalam imaji hiperrealitas tentang cara menjadi muslim kekinian” jelas Fadhillah.

Melihat film-film religi Indonesia merepresentasikan antara Timur dan Barat dimainkan pada tingkat ideologi dan retorika sebagai upaya untuk memberikan solusi agar menjadi muslim sekaligus modern sebagai bagian dari masyarakat globalisasi.

Menurut Fadhillah, “film-film religi populer Indonesia menampilkan, beragam bentuk baru politik identitas dan kenikmatan. Bentuk-bentuk baru gaya busana dan budaya, kekuasaan dan pengetahuan bagi kaum muda Muslim masa kini yang diselipkan kedalam film-film religi Indonesia. Identitas Islam yang ingin ditampilkan sutradara kepada kaum muda muslim perkotaan Indonesia merupakan identitas esensial yang secara terus menerus diciptakan dan dipertahankan dalam kegiatan reflektif individu.”

Selain itu Fadhillah menjelaskan, film-film Islam merupakan produk budaya populer yang dikonsumsi kaum muda muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, melalui perspektif wacana kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian yang dimodifikasi dari nilai-nilai tertentu yang ditawarkan oleh film-film Islam serta wacana dan praktik lainnya. Remaja muslim membentuk diri mereka sebagai subjek Islam modern, ketika kaum muda muslim mencari dan membangun identitas mereka sebagai proses transformasi sosial. Kaum muda muslim Indonesia dapat direpresentasikan dalam arena perjuangan geokultural global sebagai penanda identitas baru.

Fadhillah berargumen “bahwa film religi Islami Indonesia merupakan perwujudan post-islamism mengonstruksi agama dan praktik konsumsi budaya populer muslim muda Indonesia. Melalui rekonstruksi, kaum muda muslim Indonesia kontemporer direkonstruksi melalui proses hiperrealitas. Pada gilirannya kaum muda merepresentasikan diri mereka dalam praktik keIslaman mereka sehari-hari. Simpulan dari penelitian ini bahwa film religi Islami Indonesia bekerja menyediakan imaji dan model untuk membentuk identitas diri sebagai muslim muda masa kini.”

Terakhir, penelitian ini ditutup dengan kesimpulan bahwa melalui proses hiperealitas film-film religi populer Indonesia menampilkan, beragam bentuk baru politik identitas dan kenikmatan. Bentuk-bentuk baru gaya busana dan budaya, kekuasaan dan pengetahuan bagi kaum muda Muslim masa kini yang diselipkan kedalam film-film religi Indonesia.

Birokrasi Kebencanaan Selat Sunda Belum Merepresentasikan Birokrasi Digital Weberianism

Birokrasi Kebencanaan Selat Sunda Belum Merepresentasikan Birokrasi Digital Weberianism

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Sosiologi dengan promovendus atas nama Nur Laila Meilani pada Rabu (21/07) secara daring melalui Zoom. Meilani menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Memanggil Weber, Mereduksi Risiko Tsunami: Interelasi Birokrasi Digital, Kapital Offline, dan Kapital Digital dalam Tsunami Selat Sunda 2018”.

Sidang Promosi Doktor ini di ketuai oleh Prof. Dr. Dody Prayogo. Sebagai promotor Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto dan kopromotor Prof. Robert M.Z. Lawang. Serta tim penguji Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, Ahmad Syafiq, Ph.D., Dr. Ida Ruwaida, M.Si., Dr. Ricardi Adnan, M.Si., dan Khairul Imam, S.Sos., M.Si.

Disertasi ini memiliki dua latar belakang utama, yaitu latar belakang empiris dan konseptual. Secara empiris, tsunami Selat Sunda 2018 yang merupakan tsunami vulkanik yang sangat jarang tejadi di dunia, adalah peristiwa alam yang melibatkan aktivitas gunung Anak Krakatau dan Selat Sunda. Risiko tsunami vulkanik di Selat Sunda ini nyatanya telah beberapa kali diperingatkan oleh para ahli kegunungapian seperti Paris et.al melalui beberapa artikelnya sejak tahun 2012 hingga 2014.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan tipologi partially mixed sequential equal status design, dimana pendekatan kuantitatif dan kualitatif diperlakukan dalam proporsi yang sama baik pada level pengumpulan maupun analisis data.

Meilani menjelaskan, beberapa teknik analisis diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian; Social Network Analysis (SNA) dengan software Gephi. Serta Textual Network Analysis (TNA) dengan software Wordij dan Gephi, Path Analysis dengan SPSS, dan analisis kualitatif interaktif.

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa social network analysis dalam penanganan Tsunami Selat Sunda 2018 didominasi oleh PMI  dan relawan pada ketiga tahapan penanggulangan bencana (response, recovery, reconstruction). Aktor ACT dan BNPB juga cukup mendominasi, meskipun tidak konsisten pada ketiga tahapan tersebut. Selain itu ketiadaan peran dan fungsi dari kepala desa dalam penilaian responden sebagai representasi korban Tsunami Selat Sunda 2018. BPBD sebagai lembaga kebencanaan tingkat daerah dinilai oleh responden belum mampu menunjukkan peran dan aksi yang signifikan dalam penanggulangan tsunami Selat Sunda 2018” jelas Meilani.

Sementara itu, menurut Meilani textual network analysis pada media sosial twitter menunjukkan jaringan kata-kata yang didominasi oleh kata “korban” dan “bantuan”. Pada semua klaster yang terbentuk, menunjukkan adanya kepentingan politik dan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tsunami vulkanik belum dipandang sebagai sebuah risiko melainkan sebuah aksi-reaksi. Hal ini semakin menguatkan asumsi awal riset ini bahwa rapid information system pada saat, atau setelah bencana masih berhadapan dengan tantangan untuk menghasilkan informasi-informasi yang reliable dan relevan dengan peristiwa bencana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor seperti PMI, ACT, dan NGO luar negeri dinilai sebagai powerfull, interactive, dan intermediate actors pada ketiga aspek DWB yaitu sizing up objectivity, intelligent efficiency, dan remotely rational. Hanya dalam aspek remotely rationality, BNPB—sebagai salah satu badan kebencanaan pusat—dinilai menjadi aktor yang terhubung dengan individu atau organisasi penting dan berkuasa.

Lebih lanjut, Meilani menjelaskan hasil eksplorasi kualitatif menunjukkan adanya rapid information system yang belum saling terhubung antara BMKG, PVMBG, BNPB, dan BPPT. Ketidaksesuaian struktur birokrasi kebencanaan di tingkat provinsi serta keterbatasan pengelolaan data dan informasi, oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi birokrasi kebencanaan Selat Sunda belum merepresentasikan birokrasi digital weberianism.

“Meskipun begitu, telah ada beberapa inisiasi di lembaga kebencanaan pusat, termasuk telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang seharusnya menjadi semangat dan arah baru dalam mewujudkan birokrasi digital kebencanaan yang handal, responsif, dan solutif” ujar Meilani.

Implikasi Metodologis

Dalam konteks kebencanaan alam, dunia offline tetap menjadi primacy, sehingga dunia online tunduk dan bergantung kepada dunia offline. Bencana alam, termasuk tsunami vulkanik terjadi pada dunia offline, sedangkan dunia online lebih merupakan sebuah ruang atau wadah untuk menampung berbagai reaksi atas peristiwa bencana tersebut. Dalam hal ini seringkali dikaitkan dengan bagaimana pertukaran informasi dan penyebaran informasi pada saat bencana, maupun dalam hal membangun kesiapsiagaan bencana.

Implikasi Praktis untuk Pemecahan Masalah

Keberadaan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi (bencana) harus diarahkan pada dua hal; (a) menciptakan harmonisasi dalam masyarakat dengan melakukan transfer ilmu pengetahuan—yang terkesan rumit dan kompleks—melalui cara-cara yang sederhana dan mudah dipahami awam, dan (b) berkontribusi dalam upaya memecahkan masalah yang ditemukenali dan atau yang sudah eksis di masyarakat.

Kedua hal inilah yang menjadi panduan bagi disertasi ini untuk menuangkan dua pokok implikas praktis yaitu; (a) pentingnya new institutional arrangement kebencanaan berbasis DWB dalam bentuk formulasi Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengembangan platform khusus kebencanaan dan (b) mendesaknya aspek resiliensi,leadership, dan teknologi sebagai satu himpunan dalam mitigasi bencana.