Select Page
Andrinof Chaniago: Indonesia Krisis Sumber Pemimpin yang Berkualitas

Andrinof Chaniago: Indonesia Krisis Sumber Pemimpin yang Berkualitas

Pengamat politik dari FISIP UI yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof A Chaniago, menilai harus banyak kepala daerah yang dipimpin anak muda.

Tujuannya, kata Andrinof, untuk mencetak calon-calon pemimpin nasional. Menurutnya, Indonesia mengalami krisis sumber pemimpin karena setiap akan pemilihan umum atau pemilihan presiden kesulitan mendapatan calon, terlebih calon yang berkualitas.

Andrinof mengatakan ada yang harus diubah dengan sistem kaderisasi yang benar sehingga memunculkan bibit-bibit unggul calon pemimpin.

“Dalam jangka panjang kita tidak akan mendapatkan pemimpin dengan kriteria mendekati sempurna, jika tidak ada inisiatif mempersiapkan calon-calon pemimpin secara terencana, terorganisasi dan atau dikelola oleh lembaga, organisasi, atau komunitas,” ungkap Andrinof.

Mulai dari kepala daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, gerakan masyarakat sipil, BUMN, organisasi pengusaha, birokrasi, kejaksaan, TNI-Polri hingga kampus.

“Kuncinya, jalur yang paling ideal untuk mendapat calon pemimpin nasional adalah dari kepala daerah berprestasi, mulai dari wali kota atau bupati hingga gubernur,” katanya saat menjadi narasumber dalam diskusi terbuka Talks and Sharing yang digelar Komunitas Aksi Literasi melalui Youtube, Kamis (3/11).

Ia menjelaskan bahwa tugas kepala daerah mengurus berbagai urusan publik dan selalu berinteraksi langsung dengan masyarakatnya, di mana daerah menjadi tempat ujian evaluasi dan juga sebagai kontrol sosial karena masyarakatnya memiliki memori kolektif apakah pemimpinnya sukses atau tidak.

Menurut dia, Indonesia sedang krisis sumber pemimpin karena setiap akan pemilihan umum atau pemilihan presiden kesulitan mendapatkan calon, terlebih mereka yang berkualitas. Hanya saja sebagian orang yang menjabat di posisi puncak lembaga negara, selama ini nilainya di bawah kualifikasi ideal. Oleh karena itu, ada yang harus diubah dengan sistem kaderisasi yang benar sehingga memunculkan bibit-bibit unggul calon pemimpin.

“Kita krisis sumber pemimpin. Dalam jangka panjang kita tidak akan mendapatkan pemimpin dengan kriteria mendekati sempurna, jika tidak ada inisiatif mempersiapkan calon-calon pemimpin secara terencana, terorganisasi dan atau dikelola oleh lembaga, organisasi, atau komunitas,” katanya.

Andrinof juga mendorong camat atau pejabat setingkat camat yang terbukti berprestasi, administrasi bagus hingga komunikasi bagus harus berani maju sebagai calon wali kota atau bupati sebab yang bersangkutan dicetak sebagai kader pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

“Harus berani meninggalkan statusnya sebagai ASN, mau jadi memimpin harus berani kehilangan karir di birokrasi. Kalah tak apa sudah ada modal, dari salah satu saluran itu, akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.

Andrinof menambahkan, perlu ada kelompok independen yang membangun dan mengelola talent pool bakal calon-calon pemimpin nasional, meskipun yang memiliki tanggung jawab rekrutmen, training, coaching, dan uji tugas bagi bakal calon pemimpin, di antaranya parpol dan lembaga negara.

“Kualitas pemimpin itu yang pokok sekali harus memiliki kriteria kecerdasan emosional, kemampuan berfikir strategis, punya visi jelas, mengorganisasi, komunikasi dan mengambil keputusan. Pemimpin matang itu karena melalui perjalanan waktu,” ujarnya.

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=dGDs8mCDzzA&t=1581s

Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik

Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia sudah dialami masyarakat Inbdonesia selama 2 bulan terakhir ini. Secara ekonomi, turbulensi harga minyak goreng di pasar domestik amat mudah dijelaskan, yaitu dengan mendedah fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO), bahan baku utama minyak goreng.

Jika gejolak harga minyak goreng dengan mudah dipahami secara ekonomi, tidak demikian halnya dengan dimensi politik. Dalam bingkai ekonomi-politik, pemerintah mesti menyadari bahwa tidak ada kebijakan (ekonomi dan politik) yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal.Setiap kelompok kepentingan akan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Karena itu, setiap kebijakan (ekonomi dan politik) selalu ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Dari sisi perspektif ekonomi politik bahwa Pemerintah menghadapi tantangan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam krisis minyak goreng di Indonesia. Dalam ekonoomi politik terutama pasar tidak dilihat dari aspek perilaku jual beli tapi ada aktor konstituen yang merupakan rakyat merupakan aktor yang penting.  Demikian yang dikatakan Meidi Kosandi, Ph.D (dosen departemen Ilmu Politik FISIP UI)., dalam sebuah webinar dengan tema Strategi Penyelesaian Krisis Minyak Goreng di Indonesa (31/03)

“Dalam kasus kelangkaan minyak goreng pemerintah menghadapi dilema antara pasar dengan masyarakat. Isu ini memang dilatarbelakangi oleh kenaikan harga minyak sawit di dunia, minyak goreng  kemasn langka ketika diterapkan HET (Harga Eceran Tertinggi), tetapi ketika mengkuti harga pasar maka muncul isu soial dan politik di masyarakat. Kemudian ada isu bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, serta ada kartel minyak goreng. Isu kartel ini justruseakan dibenarkan oleh Menteri Perdagangan di depan para anggota DPR RI. Mendag menyebut ada mafia minyak goreng yang mengambil keuntungan pribadi sehingga berbagai kebijakan pemerintah tumpul di pasar. Lutfi mengakui bila kewenangan kementeriannya amat terbatas. Mafia atau kartel inilah  yang  dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni harga, produksi dan wilayah pemasaran’ ujar Meidi.

Menurut Meidi, kebijakan negara di sektor industri sawit diantaranya hilirisasi industri berbasis kelapa sawit sejak 2007, dengan inovasi Indonesia berhasil mengembangkan 168 jenis produk turunan, 80% ekspor produk turunan serta produksi minyak goreng. Adanya sentralisasi dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta ada program B30 yaitu pencampuran 30% biodiesel sawit dengan 70% minyak solar program ini diklaim menguntungkan negara melalui penambahan devisa sebab 30 persen bahan baku untuk pembuatan solar diperoleh dari komoditas kelapa sawit Indonesia. Dari bebrapa langkah Pemrintah ini sudah terlihat bahwa Pemerintah sudah berupaya mengembangkan industri sawit di dalam negeri. Dilema yang dihadapi oleh negara di satu sisi negara ingin mengembangkan industri kelapa sawit tetapi di sisi lain diterpa isu isu seperti lingkungan hidup, alih lahan hutan dan isu keberpihakan pada masyarakat.

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam paradigma kebijakan ada kecenderungan kebijakan didominasi oleh paradigma kekuasaan. Ada narasi ketergantungan konsumsi minyak goreng  di dalam negeri sehingg perlu ada perubahan perilaku masyarakat seolah itu sumber masalahnya. Kemudian  ada juga  narasi penimbunan minyak goreng. Narasi- narasi yang dibangun seperti ini bisa jadi benar tapi dalam praktiknya semua permaslahan  terkait dengan supply yang seharusnya diatur tetapi yang diangkat adalah soal yang lain.

Ada beberapa pilihan kebijakan diantaranya  pembangunan industri kelapa sawit harus berkelanjutan dan masyarakat harus dilibatkan dalam kebijakan negara. (2) dari sisi regulatif membuat pengaturan untuk prioritas suplai pasar doemestik dan menerapkan insentif perdagangan domestik. (3) Terkait distributif maka pasar domestik harus dilindungi dan memperketat pengawasan pasar domestik dan perdagangan internasional. (4) Kebijakan harus redistributif yang berarti pendapatan produk sawit untuk lingkungan hidup, industri dan pasar domestik.