Select Page
Andrinof Chaniago: Indonesia Krisis Sumber Pemimpin yang Berkualitas

Andrinof Chaniago: Indonesia Krisis Sumber Pemimpin yang Berkualitas

Pengamat politik dari FISIP UI yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof A Chaniago, menilai harus banyak kepala daerah yang dipimpin anak muda.

Tujuannya, kata Andrinof, untuk mencetak calon-calon pemimpin nasional. Menurutnya, Indonesia mengalami krisis sumber pemimpin karena setiap akan pemilihan umum atau pemilihan presiden kesulitan mendapatan calon, terlebih calon yang berkualitas.

Andrinof mengatakan ada yang harus diubah dengan sistem kaderisasi yang benar sehingga memunculkan bibit-bibit unggul calon pemimpin.

“Dalam jangka panjang kita tidak akan mendapatkan pemimpin dengan kriteria mendekati sempurna, jika tidak ada inisiatif mempersiapkan calon-calon pemimpin secara terencana, terorganisasi dan atau dikelola oleh lembaga, organisasi, atau komunitas,” ungkap Andrinof.

Mulai dari kepala daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, gerakan masyarakat sipil, BUMN, organisasi pengusaha, birokrasi, kejaksaan, TNI-Polri hingga kampus.

“Kuncinya, jalur yang paling ideal untuk mendapat calon pemimpin nasional adalah dari kepala daerah berprestasi, mulai dari wali kota atau bupati hingga gubernur,” katanya saat menjadi narasumber dalam diskusi terbuka Talks and Sharing yang digelar Komunitas Aksi Literasi melalui Youtube, Kamis (3/11).

Ia menjelaskan bahwa tugas kepala daerah mengurus berbagai urusan publik dan selalu berinteraksi langsung dengan masyarakatnya, di mana daerah menjadi tempat ujian evaluasi dan juga sebagai kontrol sosial karena masyarakatnya memiliki memori kolektif apakah pemimpinnya sukses atau tidak.

Menurut dia, Indonesia sedang krisis sumber pemimpin karena setiap akan pemilihan umum atau pemilihan presiden kesulitan mendapatkan calon, terlebih mereka yang berkualitas. Hanya saja sebagian orang yang menjabat di posisi puncak lembaga negara, selama ini nilainya di bawah kualifikasi ideal. Oleh karena itu, ada yang harus diubah dengan sistem kaderisasi yang benar sehingga memunculkan bibit-bibit unggul calon pemimpin.

“Kita krisis sumber pemimpin. Dalam jangka panjang kita tidak akan mendapatkan pemimpin dengan kriteria mendekati sempurna, jika tidak ada inisiatif mempersiapkan calon-calon pemimpin secara terencana, terorganisasi dan atau dikelola oleh lembaga, organisasi, atau komunitas,” katanya.

Andrinof juga mendorong camat atau pejabat setingkat camat yang terbukti berprestasi, administrasi bagus hingga komunikasi bagus harus berani maju sebagai calon wali kota atau bupati sebab yang bersangkutan dicetak sebagai kader pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

“Harus berani meninggalkan statusnya sebagai ASN, mau jadi memimpin harus berani kehilangan karir di birokrasi. Kalah tak apa sudah ada modal, dari salah satu saluran itu, akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.

Andrinof menambahkan, perlu ada kelompok independen yang membangun dan mengelola talent pool bakal calon-calon pemimpin nasional, meskipun yang memiliki tanggung jawab rekrutmen, training, coaching, dan uji tugas bagi bakal calon pemimpin, di antaranya parpol dan lembaga negara.

“Kualitas pemimpin itu yang pokok sekali harus memiliki kriteria kecerdasan emosional, kemampuan berfikir strategis, punya visi jelas, mengorganisasi, komunikasi dan mengambil keputusan. Pemimpin matang itu karena melalui perjalanan waktu,” ujarnya.

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=dGDs8mCDzzA&t=1581s

Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun

Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun

Departemen Kriminologi FISIP UI bersama-sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK dan Wildlife Conservation Society Indonesia menyelenggarakan Webinar yang mengangkat tema Penguatan Kebijakan Pencegahan Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar di Indonesia berbasis Daring. Acara ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 60 tahun Departemen Kriminologi FISIP UI yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan Youtube pada Rabu (12/10).

Dalam webinar ini, presentasi hasil riset yang disampaikan oleh Krismanko Padang, SH, MH (Analis Kebijakan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK). Menghadirkan narasumber sebagai penanggap Dr. Kisnu Widagso (Ketua Program Studi Sarjana, Departemen Kriminologi FISIP UI).

Dr. Ni Made Martini Puteri, Ketua Departemen Kriminologi memberikan sambutannya bahwa bagi Departemen Kirminologi isu lingkungan hidup sudah sejak lama dipelajari atau setidaknya sudah lebih dari 30 tahun yang lalu dan mempunyai mata kuliah khusus yaitu kejahatan lingkungan.

“Kesulitan dari studi tentang kejahatan lingkungan adalah pada pembuktian bahwa kerusakan lingkungan dapat berdampak bagi aspek ekologi sosial individu dan juga kelompok masyarakat, pembuktian hubungan sebab akibat ini pada kenyataannya tidak dapat dilakukan oleh bidang ilmu kriminologi seorang diri melainkan diperlukan pengetahuan dari berbagai bidang ilmu dan pendekatan multidisiplin,” ujarnya.

Webinar ini akan melihat isu lingkungan dengan perspektif yang lebih dalam, perdagangan satwa lebih dari sekedar gangguan terhadap ekosistem dan hajat hidup orang banyak yang cenderung butuh waktu pembuktian yang panjang.

Perdagangan satwa liar secara daring berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan internet pada tahun 2000. International Fund for Animal Welfare (IFAW) menemukan bahwa perdagangan ilegal terhadap satwa liar secara daring telah marak sejak tahun 2004.

Krismanko menjelaskan, temuan utama kondisi kekinian perdagangan satwa liar secara daring menunjukan bahwa data terkini facebook marketplace menempati urutan pertama dalam hal temuan iklan dan akun penjual satwa liar terbanyak. 45 jenis dari 60 jenis satwa yang diperdangangkan secara dari merupakan satwa dilindungi.

“Perdagangan ilegal satwa liar diketahui sebagai salah satu dari bentuk kejahatan transnasional terbesar di dunia setelah perdagangan narkotika, senjata serta perdagangan manusia, serta melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan well-funded. Skala dari kejahatan tersebut meningkat 5-7% setiap tahunnya, sayangnya saat ini hukuman yang diterapkan masih belum sebanding dengan kerugian yang dibebankan kepada lingkungan (low-risks, high-reward crime),” jelas Krismanko.

Jika melihat kepada aturan yang berlaku, kerangka hukum internasional seperti Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) telah menyediakan payung kebijakan yang baik untuk mengatur peredaran perdagangan satwa liar secara legal serta pencegahan terhadap perdagangan ilegal. Akan tetapi kerangka hukum yang ada pada tingkat nasional masih memberikan celah bagi peredaran perdagangan satwa secara ilegal.

Menurut Kisnu, nilai perdagangan satwa liar di Indonesia pada tahun 2018-2017 sekitar 7,8 miliar sampai dengan 19 miliar USD dollar pertahun. Kerugian negara yang benar-benar bisa dihitung bisa mencapai 9 triliun pertahun itu belum termasuk kerusakan ekologi, kerusakan ekosistem, hilangnya keragaman hayati dan spesies tertentu.

Angka kerugian tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengedukasi masyarakat, karena masyarakat tidak paham berapa kerugiannya. Maka dari itu edukasi dan sosialisasi penting untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa kerugiannya besar.

“Terkait proses selidik dan sidik, mengacu pada data pada tahun 2015 – 2018 ada sekitar 109 kasus yang dilaporkan ke Mabes Polri terkait dengan perdagangan satwa liar tapi memang hanya 75 kasus yang selesai, kendalanya yaitu pembuktian, sulit bagi penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga bisa disebut sebagai illegal trafficking. Masalahnya dengan munculnya online shop maka kemudian muncul yang disebut sebagai kejahatan yang low risk high value, resikonya makin kecil tapi nilainya makin besar,” jelas Kisnu.

Duta Besar Ukraina Berbicara Hubungan Rusia-Ukraina dari Era Pra-Uni Soviet Sampai Saat Ini

Duta Besar Ukraina Berbicara Hubungan Rusia-Ukraina dari Era Pra-Uni Soviet Sampai Saat Ini

Kuliah umum Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, H.E Mr. Vasyl Hamianin mengangkat tema “Ukraine-Russia Relations from the Past (Pre-Soviet Union Era) to the Present”. Kuliah umum tersebut yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Rabu (12/10) di Auditorium Mochtar Riady.

FISIP UI menerima kunjungan Dubes Ukraina, di mana merupakan cerminan kerjasama dan persahabatan antar kedua negara. Melihat kembali sejarah pada akhir Desember 1991, Indonesia dan Ukraina telah sepakat untuk membuka hubungan diplomatik, menjaga perdamaian di Asia, serta menjalin hubungan perdagangan. Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar Ukraina di kawasan Asia Tenggara. Ekspor Ukraina ke Rl, sebagian besar diwakili oleh barang-barang pertanian dan metalurgi. Di bidang sosial dan budaya, kerjasama antara Ukraina dan Republik Indonesia (RI) terkonsentrasi terutama di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata.

Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto dalam sambutannya mengatakan, FISIP UI menyambut semangat kolaborasi akademik bersama Ukraina, salah satunya dengan adanya rencana inisiatif “Pojok Ukraina/Ukraine Corner” di perpustakaan MBRC yang berisi literatur keilmuan sosial, politik dan kebudayaan Ukraina.

Lebih lanjut ia berharap, semoga kerjasama ini dapat berkembang, khususnya dalam aspek kerjasama pendidikan antar universitas yang saat ini belum terwujud, tapi harapannya ke depan, FISIP UI dapat menjalin kerjasama pendidikan dijembatani kedubes Ukraina.

“Kami prihatin dengan krisis Ukraina dan Rusia. Pasti ada cara lain untuk menyelesaikan masalah daripada menggunakan senjata dan perang,” ujar Prof. Semiarto. Dialog untuk memahami kedua belah pihak sangat diperlukan. Dalam hal ini, pada akhir Juni 2022, Presiden kita Joko Widodo telah mengunjungi Moskow dan Kyiv untuk membangun perdamaian.

“Itu selalu menjadi harapan Indonesia bahwa krisis akan segera berakhir dan warga Ukraina dapat melanjutkan kehidupan yang damai,” harap Prof. Semiarto.

Hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada abad ke-18, Ukraina pernah dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia. Dalam perkembangan selanjutnya, Rusia dan Ukraina sempat terlibat konflik ketika Revolusi Bolshevik meletus pada 1917. Kemudian, pada 1920-an, Ukraina dan Rusia sama-sama menjadi bagian dari Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia dan Ukraina berdiri sendiri menjadi negara yang merdeka. Ukraina memproklamasikan kemerdakaan pada 24 Agustus 1991, sebagaimana negara-negara bekas Soviet lain seperti Kazahkstan atau Belarusia.

Menurut Vasyl, Ukraina selalu berjuang untuk kemerdekaan dan kebebasan bangsanya dari berbagai ancaman dari luar, sejak masa lampau, termasuk di masa Perang Dingin, ukraina sudah pernah diserang dari tiga sisi, Polandia dalam aspek perang agama, perebutan wilayah dan Sumber Daya Alam, dari Turki Utsmani dan Kerajaan Rusia.

Kepemimpinan Ukraina di masa kerajaan atau masa lampau sangat berantakan akibat suksesi kepemimpinan yang tidak bagus sehingga akhirnya Kerajaan Rusia mengklaimnya.

Ukraina trauma atas masa lalu. Penderitaan Ukraina disebabkan oleh Uni Soviet, bahkan Ukraina juga sempat mengalami bencana nuklir pada 1986. Negara ini merasakan dampak parah meledaknya reaktor nuklir Chernobyl.

Vasyl menjelaskan bahwa Ukraina masih belum stabil di awal merdekanya, karena prinsip kenegaraan yang belum dibentuk dengan baik. Pada akhir 2004, mulai terjadi aksi protes di Ukraina. Demonstrasi yang terjadi di Ukraina didasari oleh masalah korupsi yang terus terjadi selama bertahun-tahun sejak Presiden Leonid Kuchma memimpin. Alhasil, Presiden Leonid memutuskan melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Viktor Yuschenko.

Sejak pergantian kepemimpinan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai mengalami pasang surut, pasalnya, Presiden Viktor lebih membawa hubungannya ke arah Barat, sehingga peran Rusia mulai berkurang. Ketegangan pun kian terjadi setelah Presiden Viktor mulai menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya keinginan agar Ukraina menjadi anggota Uni Eropa.

Vasyl menekankan, walaupun Ukraina dan Rusia mempunyai kesamaan bahasa dan tampilan fisik namun berbeda secara psikologi, latar belakang dan pemikiran.

Duta Besar Ukraina itu merasa senang bisa hadir di FISIP UI yang merupakan kampus yang mengakomodasi semangat generasi muda dalam pembangunan bangsa dan masyarakat global.

Vasyl berpesan bahwa sangat penting mahasiswa memiliki daya nalar kritis dan analisis yg dalam menghadapi isu kekinian. Ia mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih luas, karena sejarah dan ilmu pengetahuan berkembang semakin cepat.

Kriminolog UI: Insiden Kanjuruhan Merupakan Gejala Kegagapan Aparat Keamanan dalam Memahami dan Merespons Psikologi Massa

Kriminolog UI: Insiden Kanjuruhan Merupakan Gejala Kegagapan Aparat Keamanan dalam Memahami dan Merespons Psikologi Massa

Insiden di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober lalu merupakan preseden buruk dalam sejarah pengamanan kegiatan olah raga khususnya dan kegiatan crowd management secara umum. Satu nyawa yang hilang saja dalam upaya pengamanan kegiatan olahraga harus dilihat sebagai tragedi. Apalagi, dalam peristiwa Kanjuruhan dimana korban jiwa yang meninggal mencapai lebih dari 100 orang.

Bhakti Eko Nugroho, M.A. (Dosen Kriminologi FISIP UI) memberikan tanggapannya melalui wawancara tertulis dengan reporter Humas FISIP. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui akar penyebab insiden, sejauh mana standard-standard pengamanan menjamin keselamatan dan melindungi Hak Asasi Manusia, bagaimana standard-standard tersebut dijalankan, pengambilan keputusan aparat keamanan dalam menggunakan alat-alat kekerasan, sampai pada sejauh mana manajemen risiko dari komersialisasi kegiatan yang dilakukan, misalnya dugaan penjualan tiket dengan jumlah yang lebih besar dari kapasitas kursi stadion dan pelaksanaan pertandingan yang semestinya bisa dilaksanakan lebih awal. Pemeriksaan menyeluruh mengenai bagaimana manajemen risiko diperhitungkan dan diantisipasi perlu dilakukan.

“Harus terdapat akuntabilitas pertanggungjawaban jabatan apabila ditemukan pejabat atau pihak yang tidak melakukan upaya-upaya pencegahan efektif,” ujarnya.

Menurut Bhakti, insiden Kanjuruhan yang mengakibatkan lebih dari 100 pendukung Arema meninggal dunia juga merupakan gejala kegagapan aparat keamanan dalam memahami dan merespons Psikologi Massa.

“Saya paham dan sadar, petugas keamanan memiliki tantangan besar untuk mengambil keputusan saat melakukan upaya penegakan hukum di lapangan. Hanya saja, penghormatan dan pemenuhan HAM adalah syarat mutlak. Keselamatan dan perlindungan nyawa harus menjadi konsiderasi paling utama dalam melakukan tindakan polisionil. Jika banyak korban jiwa meninggal, artinya ada kegagalan prosedur,” jelas Bhakti.

Lebih lanjut Bhakti menjelaskan bahwa pengamanan supporter Sepak Bola harus dibedakan dengan kegiatan pengendalian massa umum seperti unjuk rasa. Karakter massa supporter Bola memiliki keunikan sendiri. Juga bentuk bangunan fasilitas olah raga. Penegak hukum harus menggunakan pendekatan, prosedur, hingga alat kekerasan yang tepat guna menghindari penggunaan alat kekerasan yang tidak perlu dan eksesif.

“Belajar dari insiden Kanjuruhan ini, petugas seharusnya punya kapasitas untuk membedakan mana pelaku yang memicu dan melakukan kerusuhan dan mana penonton yang patuh dan supportif. Dugaan bahwa Polisi menembakan gas air mata ke arah penonton yang berada di tribun menunjukan bahwa petugas keamanan menempatkan SELURUH supporter yang berada di Stadion sebagai obyek yang harus didisplinkan. Padahal di tribun terdapat anak, perempuan, dan orang-orang yang sama sekali tidak punya itikad ingin merusuh,” tegas Bhakti.

Dari sisi manajemen risiko pra-kegiatan sejumlah upaya harus dilakukan yaitu, sosialisasi HAM dan prosedur manajemen huru-hara bagi petugas keamanan, kesiapan tenaga dan fasilitas medis yang memadai, rute evakuasi dalam stadion, pemilihan waktu pertandingan untuk laga yang dianggap memiliki tensi tinggi, pemeriksaan keamanan atau security check point merupakan sebagian langkah yang harus diperbaiki kedepannya.

Pada akhirnya tragedi tesebut membawa dampak negatif pada citra kepolisian pada beberapa bulan terakhir di tahun 2022 ini, beberapa survei menunjukan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

“Menurut saya, Kasus Ferdy Sambo yang menjadi perhatian publik secara luas menjadi salah satu sebab. Saya rasa, insiden Kanjuruhan akan berdampak pula pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri. Saya rasa publik, kita semua, sudah lelah dengan berita kekerasan. Polisi harus berbenah sekarang juga,” jelas Bhakti.

Kerawanan Data di Indonesia Seiring Masyarakat yang Terintegrasi dalam Ruang Digital

Kerawanan Data di Indonesia Seiring Masyarakat yang Terintegrasi dalam Ruang Digital

Kebahayaan terhadap data, itu tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi juga banyak negara lain yang punya kerawanan infrastruktur digital. Dalam hal data tidak menggunakan kata bahaya tapi lebih menggunakan kata kerawanan. Ali Abdullah Wibisono, M.A, Ph.D (dosen tetap departemen ilmu hubungan internasional FISIP UI), konsentrasi akademiknya pada teori-teori keamanan internasional dan studi keamanan kritis (Critical Security Studies) memberikan tanggapannya mengenai kerawanan data di Indonesia melalui wawancara tertulis dengan reporter Humas FISIP pada Jumat (16/09).

Menurut Ali, sebenarnya yang terjadi adalah banyaknya resiko terhadap integrasi data pribadi seiring dengan suatu masyarakat yang terintegrasi dalam ruang digital. Kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah semakin terintegrasinya beragam sektor kerja kedalam ruang digital, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai data tentang staf pengajar, mahasiswa, tenaga kependidikan karena sudah terintegrasi ke dalam ruang cyber.

Ia mengatakan, secara fundamental ketika suatu sektor terintegrasi keruang cyber atau mengalami digitalisasi yang terjadi adalah terbentuknya celah bagi aktor tertentu untuk memanfaatkannya sebagai keperluan pribadi ‘mereka’, kepentingan pribadinya itu tergantung aktornya, seperti hacker yang mempunyai motivasinya sendiri. Belakangan ini ramai dengan hacker yang menyebarkan database keruang publik atau melakukan doxing tujuannya untuk menunjukan melemahkan suatu suatu instansi atau individu.

Kemungkinan terjadinya kebocoran data

Menurutnya, jika data bocor ada dua kemungkinan secara mendasar, pertama adalah data itu dibocorkan atau disebutnya data bridge, kedua data bocor karena kesalahan user atau yang disebut juga data leakage. Yang sering terjadi adalah data bocor karena user kurang hati-hati dalam menyimpan data pribadinya dan mengunggahnya ke media sosial secara sengaja maupun tidak sengaja serta menciptakan kebocoran data selain itu user yang menggunakan password sangat mudah ditebak. Berbeda dengan data yang dibocorkan biasanya hacker membongkar encryption.

Bagaimana sistem pemerintah untuk melindungi data pribadi?

Mengacu pada Undang-Undang itu Perkominfo No 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Ali mengatakan bahwa, UU tersebut mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang berarti tanggung jawab ada pada penyelenggara sistem elektronik dan peran pemerintah hanya sebagai regulator bukan pelindung data pribadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, penyelenggara sistem elektronik yang dimaksud yaitu seperti provider telekomunikasi, perusahaan media sosial yang menyimpan, mengelola, mengumpulkan, menampilkan, mengakses data pribadi user, itu semua adalah sektor perusahaan swasta bukan pemerintah. Pemerintah hanya melakukan regulasi dan aturan yang mengikat semua penyelenggara sistem elektronik jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka akan diberikan sanksi.

Yang menjadi persoalan utama disini adalah pengawasnya siapa dan siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan penyelenggara sistem ekletronik tersebut jika sudah melanggar hukum, pemerintah masih belum sepakat karena DPR menginginkan adanya lembaga tersendiri yang mengawasi perlindungan data pribadi dan hal tersbut yang membuat RUU penanganan data pribadi belum disepakati sampai sekarang.