Select Page
Duta Besar Jepang untuk Indonesia: Jepang Akan Terus Memperluas Kerja Sama dan Hubungan Persahabatan dengan Kepolisian dan Masyarakat Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia: Jepang Akan Terus Memperluas Kerja Sama dan Hubungan Persahabatan dengan Kepolisian dan Masyarakat Indonesia

Depok, 31 Agustus 2022 – Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan simposium secara dalam jaringan (daring) tentang pemolisian komunitas di Jepang dan Indonesia. Acara ini diadakan sebagai bagian dari kepedulian Departemen Kriminologi FISIP UI terhadap pentingnya pemolisian komunitas dan untuk mempelajari pemolisian komunitas dari negara lain. Simposium mengundang pembicara dari berbagai latar belakang seperti akademisi, praktisi kepolisian, dan duta besar.

Saat ini, pemolisian komunitas menjadi salah satu konsep kunci dalam keberhasilan pemolisian. Pemolisian komunitas mengedepankan pemolisian bersifat demokratis yang melibatkan peran kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Kepolisian dan masyarakat saling bermitra sebagai bagian dari proses pengendalian kejahatan. Jepang adalah salah satu negara yang memiliki sistem pemolisian komunitas yang baik untuk menjadi sumber rujukan. Beberapa bentuk kegiatannya antara lain pelayanan masyarakat, upaya problem solving, pembangunan hubungan baik dengan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang secara nyata dapat menjadi perwujudan rasa aman dalam masyarakat.

Dr. Ni Made Martini (Ketua Departemen Kriminologi) memberikan pengantar pada simposium kriminologi. Ia mengatakan bahwa bagi Departemen Kriminologi FISIP UI, mengemukakan kajian-kajian pemolisian dan kaitannya dengan masyarakat melalui perspektif kriminologi merupakan tanggung jawab keilmuan kepada publik yang harus terus menerus dilakukan.  Pemolisian komunitas merupakan salah satu fungsi kepolisian yang sangat relevan dengan fungsi pelayanan publik Kepolisian. Melalui fungsi inilah, lembaga kepolisian menjalin interaksi langsung dengan warga yang harus Ia lindungi dan ayomi. Urgensi fungi pemolisian komunitas dalam masyarakat ini menjadi landasan kami dalam mendiskusikan kembali situasi pemolisian komunitas saat ini dan kedepannya.

KANASUGI Kenji menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang adalah mitra strategis, proyek-proyek kerja sama antara Jepang dan Indonesia tidak hanya tentang ekonomi, tetapi tentang kepolisian juga merupakan hal yang penting. Antusias terhadap kerja sama di kepolisian ini dirasakan baik oleh pejabat Indonesia ataupun Jepang.

Lebih lanjut Duta Besar Jepang untuk Indonesia itu mengatakan, Jepang dan Indonesia memiliki nilai-nilai universal yang sama seperti demokrasi dan supremasi hukum, dan kita telah menjalin sejarah panjang kerja sama di bidang yang luas termasuk politik, ekonomi, dan budaya.  Tentu saja, kerja sama kita sebagian besar berkembang di bidang ekonomi, tetapi kita tidak boleh lupa untuk memperhatikan bidang penting lainnya seperti topik simposium hari ini, yaitu, kerja sama antara kepolisian Jepang dan POLRI yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Melalui proyek-proyek kerjasama tersebut, POLMAS (Pemolisian Masyarakat) dan teknologi forensik untuk melakukan penyelidikan ilmiah telah diperkenalkan dan dikokohan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Dekan FISIP, Prof. Semiarto Aji Purwanto, pada simposium ini  mengarisbawahi pentingnya pendekatan yang mengedepankan hubungan yang lebih harmonis antara aparat polisi dengan masyarakat. Berbicara mengenai komunitas kita berbicara mengenai interaksi yang sangat dekat dan khas antar individu didalam sebuah komunitas, prinsipnya aspek-aspek pemolisian dan upaya-upaya menjaga law and order berjalan dengan prinsip yang sesuai dengan komunitas tersebut, hal itu merupakan sebuah pendekatan yang sangat menarik. Pemolisian di Jepang juga sangat erat kaitannya dengan culture value seperti semangat samurai yang dapat mengayomi komunitas setempat.

Dekan berharap nantinya departemen kriminologi mempunyai pusat kajian yang terkait dengan kepolisian dan komunitas sebagai mitra dari POLRI, yang nantinya berusaha polisi bisa bekerja dengan baik di masyarakat.

Pesan yang dapat dari simposium ini adalah pemolisian komunitas masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diinovasikan di masa depan nanti. Masalah keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian, tetapi juga masyarakat. Meski demikian, bukan berarti kepolisian melepaskan tanggung jawabnya, kepolisian secara bersama-sama membangun dan membimbing masyarakat untuk mendapatkan rasa aman di lingkungan masyarakat. Peran kepolisian juga diperluas karena tidak hanya menangani masalah keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan masyarakat dan membantu kepentingan publik. Kepolisian menjadi semakin dekat dengan masyarakat dan saling membutuhkan. Melalui simposium ini, timbul harapan adanya harmonisasi hubungan antara kepolisian Jepang dan Indonesia.

Simposium dilanjutkan ke sesi satu bertema “Persamaan Nilai-Nilai Kepolisian Jepang dan Indonesia” oleh Miyagawa Takayuki, Master of International Affairs selaku Atase Kepolisian Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dan Brigjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda D. selaku Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Republik Indonesia.

Simposium dilanjutkan ke sesi dua bertema “Bagaimana Pemolisian Jepang Memengaruhi Pemolisian di Indonesia dan Sebaliknya?”  oleh Toshiya Anzai selaku Koordinator Program JICA, Dr. Yundini Husni selaku Dosen PTIK, Prof. Adrianus Meliala, Ph.D. selaku Guru Besar Departemen Kriminologi FISIP UI, dan AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso selaku Wakil Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat.

Simposium ditutup dengan sesi tiga bertema “Masa Depan Pemolisian Komunitas” oleh Prof. Dr. Michi Ken selaku Guru Besar Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Irjen. Pol. Izawa Kazuo, Dr. Kisnu Widagso selaku Ketua Program Studi Sarjana Kriminologi FISIP UI, dan Kombes. Pol. Dr. Leonardus Harapantua Simarmata Permata selaku Anjak Bid Labfor Bareskrim Polri.

Emil Dardak: Memajukan Ekonomi Diperlukan Sumber Daya Manusia Muda yang Berpendidikan dan Melek Teknologi

Emil Dardak: Memajukan Ekonomi Diperlukan Sumber Daya Manusia Muda yang Berpendidikan dan Melek Teknologi

Sebagai upaya memaknai kemerdekaan RI yang ke-77, FISIP UI menyelenggarakan Kuliah Kebangsaan kedua dengan tema “Memaknai Kemerdekaan dengan Akselerasi Pembangunan Daerah yang sinergis, inklusif, dan berkelanjutan” pada Senin (29/08) dengan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. Acara ini diadakan sebagai bagian dari kepedulian FISIP UI untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan meningkatkan minat atas kajian-kajian kebangsaan di tingkat universitas. Kegiatan ini dirancang untuk menggali pemahaman dan pengalaman dari tokoh bangsa yang telah terbukti memimpin proses pembangunan daerah.

Terkait dengan tema kuliah tersebut, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto menyampaikan bahwa ibarat mengemudikan mobil, industri dan teknologi adalah gas bagi pembangunan ekonomi agar berjalan lebih laju. Sementara pertimbangan sosial-politik-budaya adalah rem untuk mengimbangi laju pembangunan agar selamat sampai tujuan. Dalam konteks ini, Prof. Semiarto mengapresiasi Pemprov Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang selain memperhatikan aspek makro ekonomi dengan indikator pengembangan infrastruktur fisik, juga mempertimbangkan latar keragaman wilayahnya yang memiliki karakter yang berbeda-beda.

Dalam kuliah umumnya, Emil menyampaikan bahwa, walaupun Indonesia ingin membangun secara fair dari Sabang sampai Marauke tapi Jawa tetap adalah lokomotif yang penting untuk menjaga daya saing negara. Oleh sebab itu Jawa Timur dirancang terlebih dahulu untuk mendapatkan Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2019 yaitu tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Emil menjelaskan bagaimana Pemprov Jatim mengandalkan ekonomi kreatif sebagai motor pengembangan ekonomi. Portal ekonomi kreatif atau Porekraf merupakan sebuah inovasi dalam memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif di Jawa Timur untuk menopang ketahanan masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja di Jawa Timur. Terkait dengan hal ini, Emil menegaskan bahwa untuk memajukan ekonomi diperlukan sumber daya manusia muda yang berpendidikan dan melek teknologi di segala bidang, termasuk pertanian.

Dalam paparannya, Emil juga menegaskan pentingnya technocratic leadership dimana tata kelola pemerintahan dibangun berdasarkan ilmu dan data. Bila ingin memajukan daerah, pemimpin harus membangun sistem tanpa perlu cari sensasi; jangan mengejar menang pemilu, tapi fokus membangun generasi penerus; tidak mengedepankan pencitraan, tapi membangun kebersamaan dan memberikan semangat kepada masyarakat.

Dr. Lucia Ratih K, S.Sos, D.E.A, dosen di Departemen Sosiologi FISIP UI yang bertindak sebagai moderator memyampaikan pesan bahwa tugas luhur ilmuwan sosial adalah bersama-sama dengan masyarakat dan para pemimpin mengkreasikan pendekatan-pendekatan yang tepat bagi transformasi sosietal. Kebijakan-kebijakan pembangunan sosial membutuhkan pemetaan isu-isu global, nasional dan lokal termasuk perubahan-perubahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Yang juga penting adalah sinergis antar aktor baik global, nasional maupun lokal, serta kerjasama lintas sektoral antara akademisi, pengusaha dan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial.

Dosen Ilmu Komunikasi: Elit Politik Sudah Memupuk Polarisasi Dan Partisanship

Dosen Ilmu Komunikasi: Elit Politik Sudah Memupuk Polarisasi Dan Partisanship

Media sosial menjelang tahun politik tidak lagi sekadar ruang interaksi sosial antar warganet, tapi juga kerap menjadi pengawasan, pengendalian serta pemojokkan kelompok tertentu. Memasuki tahun politik 2024, ada kecenderungan politisasi media sosial di Indonesia.

Sosial media kemudian menjadi alat baru bagi pemain politik guna mencapai tujuan kepentingan politiknya, seperti mendapatkan suara pada pilpres atau pilkada. Dalam kasus tersebut, biasanya yang dikorbankan adalah kelompok-kelompok minoritas. Tingginya kepentingan politik, ditambah dengan kuatnya paham fundamentalis dan konservatisme agama membuat media sosial menyebarkan konten-konten yang berdampak buruk bagi kelompok minoritas gender dan agama.

Melalui moderasi sosial media, bagaimana masyarakat bersama-sama dengan pemerintah mereduksi konten-konten di sosial media yang dapat melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas? Endah Triastuti, Ph.D (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI) menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan oleh The Conversation Indonesia pada Rabu (24/8) melalui kanal Youtube dengan mengangkat tema “Mereduksi Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas di Media Maya Menjelang Tahun Politik.”

Berangkat dari panasnya tahun-tahun menjelang pemilu dimana kelompok-kelompok minoritas biasanya menjadi objek diskriminasi yang polanya sudah merambah ke sosial media, seperti isu-isu tentang LGBTQ, minoritas agama atau kelompok-kelompok lain kadang dipakai menjelang pemilu.

Diskriminasi dan persekusi akan intens dan seperti itu polanya menjelang tahun politik dikarenakan ekspresi penolakan terhadap kelompok-kelompok minoritas tersebut.

Kandidat politisi yang terlihat mendukung atau membela kelompok-kelompok minoritas biasanya dianggap akan mendapat kerugian dari aspek elektabilitas, contohnya seperti pemilu tahun 2019 lalu dari kaum ‘pelangi’ mengakui bahwa isu LGBTQ memang selalu ‘digoreng’ untuk kepentingan politik tertentu.

Menurut Endah, internet itu tidak aman dan tidak juga bahaya, ibaratnya internet mempunyai connecting door yang dimana seseorang bisa mencari apa yang diinginkan dan bisa menghindari apa yang ingin dihindari, jadi internet atau media sosial tidak bisa dikontrol karena mempunyai banyak pintu. “Seperti contohnya kaum LGBTQ di Indonesia yang saya amati melakukan praktik-praktik seperti itu, mereka bisa anonim, mempunyai bahasanya isyaratnya sendiri dan saling membantu untuk komunitasnya jika ada sesuatu masalah terjadi dari kalangan mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut Endah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terutama di order baru sudah memelihara dan memproduksi narasi-narasi partisanship (keberpihakan) seperti pada tahun 1998 mulai ada narasi ‘nonpribumi’. Para elit politik sudah memupuk polarisasi dan partisanship jauh sebelum tahun 2024 nanti dan dilakukan secara massive, rapih, organik dan jangka panjang.

Argument mengenai filter buble dan echo chamber itu membuat polarisasi dikalangan user platform media sosial. Indonesia sudah mempunyai bakat untuk polarisasi dan partisanship yang sudah dipelihara bertahun-tahun sudah banyak kasusnya

Sudah Siapkah Indonesia Menerima Gender Netral

Sudah Siapkah Indonesia Menerima Gender Netral

Beberapa waktu lalu netizen Indonesia dihebohkan dengan video mahasiswa salah satu universitas di Makassar yang mengaku sebagai gender netral, lalu hal tersebut itu mendapatkan respon negatif dari dosennya. Dalam konteks perkembangan globalisasi dan informasi muncul berbagai macam istilah salah satunya gender netral, secara umum masyarakat Indonesia mungkin masih bingung dengan gender netral. Maklum saja, istilah maupun konsep tersebut belum terlalu populer di Indonesia, apalagi diterapkan oleh seseorang secara terang-terangan.

Gender netral adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya secara eksklusif sebagai laki-laki atau perempuan. Namun sudah siapkah Indonesia dengan gender netral ini? Beberapa dosen FISIP UI yang juga aktif terkait isu-isu gender dan seksualitas memberikan pandangannya, yaitu Dr. Irwan Martua Hidayana (Ketua Departemen Antropologi FISIP UI), Endah Triastuti, Ph.D (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi) dan Dra. Ani Widyani, M.A (Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional).

Non binary atau gender netral adalah konsep yang terpisah dengan orientasi seksual seseorang maupun jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. “Bicara soal gender di Indonesia, secara umum masyarakat berfikir bahwa gender itu laki dan perempuan. Realitas sosial di masyarakat kita bahwa gender itu ternyata tidak sesederhana laki dan perempuan, karena cukup banyak orang-orang yang mengidentifikasi dirinya bukan laki dan juga bukan perempuan,” ujar Irwan.

Lebih lanjut Irwan mengatakan, “yang perlu dipahami bahwa sebenarnya di berbagai macam tradisi dan kebudayaan di Indonesia dikenal juga bentuk-bentuk gender yang berbeda seperti transgender.”

Menurut Ani, fenomena identitas gender seperti ini sebetulnya bukan hal baru dan di Indonesia bisa ditemui di berbagai tempat misalnya Calabai, Calalai di Sulawesi Selatan, pentas ludruk di Jawa Timur  dan sebagainya. Jadi masyarakat dan lingkungan setempat sebetulnya telah hidup berdampingan sejak lama dengan damai.

Sudah siapkah indonesia menerima gender netral

Endah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sekarang tidak siap. Berbeda dengan dua puluh atau tiga puluh tahun lalu, masyarakat Indonesia justru siap menerima gender netral atau gender yang lebih dari dua, karena kalau kita lihat dibeberapa kelompok budaya memang ada yang seperti itu, contohnya di Sulawesi Utara, NTB, Padang, Jawa Timur dan Gorontalo. Sejak tahun 1980-an ketika WHO mengatakan virus HIV/AIDS sebagai penyakit penyimpangan seksual, mulai saat itu masyarakat Indonesia tidak siap menerima hal yang seperti itu.

Menurut Irwan, soal pemahaman dan pengetahuan tentang apa itu gender, perlu adanya lebih banyak informasi karena memang ada orang-orang disekitar kita yang tidak ingin di identifikasi sebagai laki-laki maupun perempuan.

Non binary dianggap melenceng dari pengetahuan agama dan norma. “Namun saya pikir sebagai individual mempunyai personal value tetapi disisi lain kita mempunyai lingkungan sosial yang harus berinteraksi, dalam konteks itu kita tidak bisa memaksakan personal value kita kepada orang lain. Jadi kita harus respect dan apresiasi. Jangan sampai melakukan diskriminasi seperti ejekan atau bahkan diskriminasi secara fisik kepada seseorang yang non binary,” ujar Irwan.

Endah menambahkan, “orang Indonesia itu menarik di satu sisi tidak suka westernisasi tapi di sisi lain melupakan kearifan lokal, ketika gender netral ini bertentangan dengan nilai Indonesia itu hanya jargon tetapi tidak paham nilai yang mana.”

Pemerintah sebaiknya mengedepankan hak asasi orang yang melabeli dirinya sebagai gender netral

Irwan mengatakan bahwa Indonesia itu ‘bhineka tunggal ika’ bukan hanya beragam ras, suku atau agama saja tapi juga beragam gender yang ada di negara ini dan kalau berbicara mengenai HAM bahwa kita harus respect, memenuhi hak dan mengapresiasi.

Terkait dengan yang terjadi dengan mahasiswa di salah satu universitas Makassar tersebut Endah sangat menyayangkan karena terkait gender netral di Indonesia pemerintah tidak mendukung dan tidak menolak juga. Jadi sebenarnya tidak ada hukum, policy, ataupun aturan yang melarang, “menurut pandangan saya, boleh saja seseorang mempunyai gender netral tetapi harus fleksibel dan melihat kondisi.” ujarnya.

Menurut Ani, fenomena identitas seksual ini harus disikapi dengan bijak dan tidak berlebihan, identitas seksual ini bukan penyakit, bukan sampah yang harus di hindari atau kejahatan. Hak dasar sebagai manusia harus dipenuhi dan jangan dijadikan sasaran kebencian atau bahkan sasaran assault.

Ruang berekspresi di Indonesia untuk gender netral

“Ruang berekspresi untuk gender netral ini yang paling menonjol adalah diruang virtual atau media sosial. Sukup banyak komunitas-komunitas yang berinteraksi lewat ruang virtual dimana mereka bisa mengekspresikan identitas gendernya,” ujar Irwan.

Senada dengan hal tersebut, Endah mengatakan bahwa diruang offline gender seperti ini masih belum terlalu open dan menunjukan dirinya, berbeda diruang online mereka lebih berani open dan menunjukan dirinya, contohnya seperti seorang dokter yang mengaku sebagai gay yang memberikan edukasi mengenai kesadaran kesehatan seksual di media sosial walaupun ada saja yang menghujat tapi ada pula yang merespon positif.

Menurut Ani, di indonesia ruang berekspresi belum cukup tersedia.  Kelompok seperti ini masih jadi sasaran penyerangan, kebencian dan banyak dari mereka dihinggapi ketakutan untuk mengekspresikan dirinya. Maka diruang publik umum tidak aman untuk mereka.

Langgengnya Akun-Akun ‘Kampus Cantik’: Gejala Pendisiplinan Tubuh Perempuan di Tengah Pendidikan Tinggi Indonesia

Langgengnya Akun-Akun ‘Kampus Cantik’: Gejala Pendisiplinan Tubuh Perempuan di Tengah Pendidikan Tinggi Indonesia

Endah Triastuti Ph.D, Dosen dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI aktif menulis pada website theconversation.com kali ini ia menulis mengenai Langgengnya Akun-Akun ‘Kampus Cantik’: Gejala Pendisiplinan Tubuh Perempuan di Tengah Pendidikan Tinggi Indonesia. Berikut ini tulisan artikel Endah yang dimuat dalam https://theconversation.com/langgengnya-akun-akun-kampus-cantik-gejala-pendisiplinan-tubuh-perempuan-di-tengah-pendidikan-tinggi-indonesia-187374

Sejak beberapa tahun lalu, unggahan foto mahasiswi oleh berbagai akun ‘kampus cantik’ hadir di media sosial dan senantiasa mengundang kontroversi. Berbagai diskusi mengkritik fenomena ini – dari masalah komodifikasi dan komersialisasi konten oleh akun kampus cantik hingga pelanggaran privasi yang kerap terjadi.

Misalnya, selama ini tak jarang akun-akun kampus cantik tersebut memuat foto tanpa persetujuan mahasiswi yang bersangkutan. Tapi, bukannya menutup akun, di tengah badai kritik ini banyak dari mereka yang sekadar mengunci profil sehingga tak mudah diakses publik. Akun @uicantikid, misalnya, bersifat privat dan hingga kini punya lebih dari 220 ribu pengikut, serta banyak memanfaatkan tagar agar publik bisa menemukan sejumlah besar foto mahasiswi.

Mereka tidak hilang, malah semakin tersembunyi dari pengawasan publik. Akun-akun ini merupakan wujud praktik pendisiplinan tubuh perempuan yang membentuk sebuah hegemoni (kekuatan dominan) atas gender di lingkungan kampus. Untuk mendalaminya, mengumpulkan data secara daring menggunakan perangkat lunak analisis NVivo (NCapture) untuk memahami diskursus yang terjadi pada beberapa akun kampus cantik. Kami juga melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa dan alumni perguruan tinggi negeri mengenai persepsi mereka terhadap akun-akun ini.

Meski tak dapat digunakan sebagai generalisasi fenomena kampus cantik, studi kami menemukan kentalnya budaya objektifikasi perempuan – baik dari mahasiswa laki-laki atau perempuan, atau bahkan kampus melalui pembiaran. Ini terjadi di lingkungan pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang kritis.

Pendisiplinan tubuh perempuan lewat male gaze

Pakar teori film Laura Mulvey memperkenalkan konsep ‘male gaze’ untuk menggambarkan bagaimana laki-laki menggunakan sudut pandangnya untuk menciptakan wacana tentang perempuan dalam layar.

Wacana ini berupa citra yang dibuat untuk memenuhi kepuasan (pleasure) laki-laki dengan perempuan sebagai objek. Dalam male gaze ini, laki-laki mengikat perempuan sebagai simbol untuk memenuhi fantasi seksual mereka melalui berbagai citra yang menghapus kualitas perempuan, sehingga pandangan tentang perempuan seakan hanyalah tentang tubuhnya.

Di sini, akun kampus cantik memangkas perempuan menjadi ‘seonggok daging’. Tapi, pada saat yang sama, mereka juga melatih perempuan lain menormalisasi sudut pandang yang menempatkan mereka sendiri sebagai objek pemuas seks.

Hal tersebut konsisten dengan data dalam studi ini. Baik laki-laki maupun perempuan memanfaatkan ruang yang disediakan akun kampus cantik untuk mereduksi keberadaan perempuan, sekaligus meminggirkan narasi tentang kemampuan akademik mereka.

Dulu kita menyalahkan media massa yang menyuguhkan konten-konten yang sesuai kepentingan mereka, termasuk konsep sex sells (seks itu menjual). Pada era digital, yang harapannya bisa mengangkat martabat perempuan, ternyata tak jauh berbeda dengan masa pra-digital.

Beragam komentar dari pengunjung laki-laki – seperti ‘cantiknya’, ‘sensual banget’, ‘trauma sama yang tepos lur’, ‘angan-angan yang terlalu tinggi buatku yang ga sampai 170cm’, ‘dah kek tante aja’, hingga ‘cantik sama seksi beda ga bosque?’ – menghiasi kolom komentar akun kampus cantik.

Sementara komentar dari pengunjung perempuan memperlihatkan bagaimana banyak dari mereka sendiri menormalisasi cara pandang tersebut. Tanpa sadar, perempuan menginternalisasi male gaze untuk memangkas keberadaan mahasiswi lain dengan berpartisipasi melalui komentar yang fokus pada penampilan.

Bagi saya, para perempuan ini seakan ‘meminjam mata laki-laki’ untuk mengobjektifikasi mahasiswi lain. Ini memperlihatkan bagaimana laki-laki tak hanya berhasil menggunakan cara pandang mereka untuk mendisiplinkan tubuh perempuan. Laki-laki turut melibatkan perempuan untuk menciptakan sistem agar pendisiplinan tubuh perempuan terus berjalan.