Select Page
Closing Cabang Liga FISIP UI 2022: Dekan FISIP berpesan untuk hidup berprestasi dan menjaga kesatuan antar sesama mahasiswa.

Closing Cabang Liga FISIP UI 2022: Dekan FISIP berpesan untuk hidup berprestasi dan menjaga kesatuan antar sesama mahasiswa.

Liga FISIP UI telah hadir sejak tahun 2016 dengan membawa isu sosial politik dalam bidang olahraga dan terus berlangsung hingga saat ini. Liga FISIP UI 2022, mengangkat tajuk “Sambut dan Rayakan Hari Baru” sebagai pembuka kultur olahraga baru tanpa cacian dan makian atau hate speech. Tahun ini Liga FISIP UI membawakan dua cabang kompetisi yaitu basket dan futsal.

Liga FISIP UI merupakan salah satu program kerja dari League Council of FISIP yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait isu sosial politik di bidang olahraga, melalui social campaign dan kompetisi olahraga berskala nasional untuk mahasiswa rumpun sosial dan humaniora di Indonesia.

Liga FISIP UI 2022 secara resmi diikuti oleh 24 Tim Futsal dan 20 Tim Basket dari berbagai mahasiswa rumpun sosial dan humaniora di Indonesia. Untuk venue pertandingannya akan berlangsung di lingkungan UI. Basket dilaksanakan di Gymnasium UI. Futsal dilaksanakan di Sarana Olahraga (SOR) standar internasional Universitas Indonesia.

Closing Cabang Liga FISIP UI 2022 telah berlangsung, yang diselenggarakan di Gymnasium UI pada Kamis (19/05). Pada acara tersebut diumumkan pemenang basket dan futsal. Untuk tim basket di menangkan oleh FISIP Universitas Diponegoro (juara 1), FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (juara 2) dan FEB Trisakti (juara 3). Tim futsal yang memenangkan Liga FISIP UI 2022, FE Perbanas (juara 1), FEB Trisakti (juara 2) dan FISIPOL UKI (juara 3).

Dalam acara Closing Cabang Liga FISIP 2022, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto memberikan sambutannya, “acara seperti ini memberikan kesempatan untuk para pemuda, mahasiswa, mahasiswa untuk bertanding dalam cabang olahraga yang sudah ditentukan, tentunya menjaga kesatuan dan solidaritas. Dalam masa pandemi ini semoga kegiatan pertandingan olahraga seperti ini membuat para mahasiswa sehat selalu.”

Dalam konteks olaharaga khususnya Liga FISIP UI, basket dan futsal bahwa kalah dan menang adalah hal yang biasa, “saya harap kedepannya FISIP UI bisa lebih berprestasi dalam kegiatan olahraga tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan persahabatan antara universitas di Indonesia dan Liga FISIP UI bisa menjangkau lebih banyak univesitas-universitas lainnya,” ujar Prof. Semiarto.

Dekan FISIP UI itu juga menyampaikan pesan agar mahasiswa untuk hidup berprestasi dan menjaga kesatuan antar sesama mahasiswa.

Dua Alumni Kriminologi Berbagi Pengalaman Penelitian Menggunakan Metode Etnografi

Dua Alumni Kriminologi Berbagi Pengalaman Penelitian Menggunakan Metode Etnografi

Setiap peneliti dalam sebuah riset harus melalui proses pengumpulan data untuk kemudian diolah dan dianalisa. Prosedur tata cara dan langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian yang dipilih oleh peneliti namun dalam prosesnya peneliti seringkali mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan akses terhadap narasumber, perbedaan waktu dan jarak dengan lokasi penelitian, keterbatasan dalam mendapatkan data skunder dan kendala lainnya.

Peneliti yang melakukan riset terkait kejahatan, kekerasan dan penyimpangan ataupun isu-isu sensitif memiliki tantangan tersendiri yaitu akses terhadap data sensitif yang cenderung rahasia sehingga informasi sulit digali lebih dalam. Sejalan dengan hal tersebut maka Departemen Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Intitut Français Indonesia dan France Alumni Indonesia mengadakan webinar dengan topik Metode Etnografi dan Etnohistori dalam Penelitian Kejahatan di Indonesia pada Jumat (13/04).

Menghadirkan narasumber Eduardo Erlangga Drestanta (Peneliti Laboratoire Médiations Université Paris-Sorbonne) dan Gloria Truly Estrelita (Kandidat Doktor Centre Asie du Sud-Est EHESS/Co-Founder AlterSEA) yang akan berbagai pengalaman tentang penelitian etnografi dan etnohistori dalam penelitian kejahatan di indonesia.

Eduardo Erlangga Drestanta, yang saat ini sedang melakukan penelitian terkait etnik yang ada di Maluku yaitu etnis Alifuru yang berjudul Kebangkitan Adat – Konflik Etnis Pulau Seram Maluku, dalam penelitiannya Eduardo menggunakan metode etnografi untuk menjelaskan pemetaan. “Kebangitan adat menjadi fenomena pasca reformasi, kurang lebih tahun 2015 undang-undang desa adat di sahkan namun di Indonesia Timur tepatnya di Maluku malah terjadi banyak gesekan padahal permintaan kebangkitan adat menjadi salah satu yang dibutuhkan,” ujar Eduardo.

Lebih lanjut Eduardo mengatakan bahwa etnografi intinya adalah suatu deskripsi yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kebudayaan suatu suku bangsa. Kualitatif bersifat subjektif, peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap onjek yang ditelitinya menggunakan kata-kata personal, prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang dan dinamis. Etnografi juga mempunyai beberapa bentuk dan jenis seperti etnografi klasik, etnografi sistematis, etnografi interpretive dan critical ethnography

“Ada Sembilan unsur wajib kerangka laporan penelitian etnografi seperti lokasi, lingkungan alam, demografi, asal mula sejarah subjek penelitian, Bahasa, sistem teknologi, sistem matapencarian atau ekonomi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, kesenian, sistem kepercayaan atau religi. Dalam penelitian yang menggunakan etnografi yang pertama adalah identifikasi masalah dan sampel/fokus area penelitian, kedua pembuatan timeline, lalu pengumpulan data di lapangan, terakhir analisis dan laporan akhir,” jelas Eduardo.

Selain itu tentunya ada kelemahan dan keunggulan penelitian yang menggunakan metode etnografi ini seperti proses waktu lama, kurang berperan dalam penyelesaian masalah sosial secara cepat dan cenderung memotret dalam satu kurun waktu tertentu. Keunggulannya lebih dalam, tidak membosankan, holistic, fleksibilitas analisis.

Berbeda dengan Eduardo, Gloria Truly menggunakan metode etnografi dalam kajian pemenjaraan di Indonesia, “kita bisa paham debat agama dan politik di Indonesia melalui kehidupan di penjara. Metode etnografi ini sebagai metode lintas ilmu dan bukan hanya mengumpukan data tetapi juga terjun langsung kedalam sebuah komunitas tertentu unutk melakukan observasi. Ada hal yang menarik ketika melakukan penelitian dengan menggunakan metode etnografi yaitu ketika terjun langsung kedalam komunitas tertentu kita menanggalkan semua penghakiman agar tidak ada asumsi apapun”.

“Sumber untuk penelitian juga menggunakan kulitatif dengan wawancara secara langsung agar dapat mengeksplorasi hal-hal tersembunyi yang tidak ada di arsip, dokumen maupun tertulis. Dari pengalaman saya ada beberapa kesalahan yang saya lakukan seperti berusaha menjadi bagian dari komunitas padahal ternyata itu tidak diwajibkan, lalu saya sudah mengeneralisasi duluan padahal setiap orang mempunyai ceritanya masing-masing walaupun dikomunitas yang sama,” ungkap Gloria.

Selain itu, ia menambahkan bahwa metode penelitian etnografi ini mempunyai keterbatasan seperti sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, terkadang juga tidak akurat, bias, tidak lengkap. Dilebih-lebihkan bahkan imajiner.

Brigjen. Pol. Chryshnanda: Kemacetan Bukan Hanya Masalah Lalu Lintas Tetapi Juga Menjadi Masalah Sosial dan Kemanusiaan

Brigjen. Pol. Chryshnanda: Kemacetan Bukan Hanya Masalah Lalu Lintas Tetapi Juga Menjadi Masalah Sosial dan Kemanusiaan

Tradisi hari raya Idul Fitri di Indonesia menjadi momen yang begitu ditunggu setiap tahunnya. Sama seperti negara lainnya, Indonesia memiliki tradisi hari Raya Idul Fitri sendiri. Tradisi hari raya idul fitri menjadi salah satu hal yang paling dirindukan. Pada momen ini seluruh keluarga berkumpul dan bersukacita. Di Indonesia, Idul Fitri juga dikenal dengan istilah Lebaran. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia membuat perayaan Idul Fitri melebur menjadi sebuah tradisi yang unik dan menarik.

Dua tahun berturut-turut mudik Lebaran dilarang karena pandemi. Mudik adalah peristiwa kolosal tahunan yang menggerakkan masyarakat kembali ke akar hidupnya di kampung halaman. Perjalanan, pertemuan, kebaruan, kegembiraan, dan puncak ibadah.

Tahun 2022 ini pelonggaran kegiatan dan mobilitas telah menimbulkan harapan masyarakat untuk dapat mudik lebaran. Sambutan yang tinggi terlihat dari antusiasme warga ketika mereka melengkapi vaksinasi yang ketiga kalinya (booster) sebagai salah satu syarat perjalanan. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah kemungkinan meledaknya jumlah pemudik.

Di perkirakan lebih separuh warga Jakarta akan pulang kampung. Selain dengan kendaraan umum, baik kereta maupun bus, moda kendaraan pribadi dipastikan akan mendominasi perjalanan mudik. Di fasilitasi dengan jalur jalan tol yang sudah menghubungkan kota-kota utama di Jawa dan sebagian Sumatra, volume perjalanan darat dipastikan meningkat.

Untuk mengantisipasi masalah lalulintas sekaligus meningkatkan keamanan mudik, Direktur Keamanan dan Keselamatan, Korlantas Polri, Prof. Dr. BJP. Chryshanda Dwilaksana menghimbau para pemudik untuk amat memperhatikan keselamatan di jalan raya. Pengguna jalan arteri maupun jalan tol harus memperhitungkan kemungkinan macet, emosi yang meninggi di jalan, kelelahan, kecelakaan, dsb.

“Dari data yang saya peroleh, sebagian masyarakat Indonesia akan menggunakan tol, maka dari kepolisian dan pemangku kebijakan memikirkan bahwa nantinya kemacetan di jalan tol akan berdampak luas, seperti contohnya kejadian Brexit tahun 2016 lalu, bukan hanya masalah lalu lintas dan transportasi saja tetapi ini juga menjadi masalah sosial dan kemanusiaan. Ketika kemacetan terjadi dijalan tol maka menjadi sangat rumit apalagi sampai memakan korban jiwa,” ujar Chryshanda pada kuliah umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI): Mudik Lebaran 2022, Selasa (26/04).

Di sisi lain ia mengungkapkan bahwa, ketika lalu lintas meningkat dapat dipahami sebagai gerak pindah sebenarnya dan menunjukan adanya suatu urat nadi kehidupan. “Perilaku berlalu lintas ini merefleksikan dari budaya bangsa dan lalu lintas ini boleh dikatakan juga cermin dari tingkat modernitas. Artinya memang lalu lintas ini selalu meningkat dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman,” ucapnya.

Lebih lanjut Chryshanda menjelaskan, “maka dari itu kepolisian membuka banyak pos di seluruh Indonesia selama mudik, yaitu pos kemanan, pos kesehatan, pos pelayanan dan pos terpadu. Kepolisian satlantas juga membuka pelayanan virtual melalui digital maps di kawasan-kawasan yang menjadi penyebab kemancetan ataupun kawasan rawan kecelakaan melalui monitoring National Traffic Management Center (NTMC) dan petugas lapangan.”

Kegiatan yang sudah dilakukan pada operasi ketupat tahun 2022 ialah survey ruas jalan tol, jalan arteri, tempat wisata, pelabuhan dan kegiatan koordinasi dengan stakeholder. Untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut tentunya kepolisian satlantas sudah menentukan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap dan oneway serta mensosialisasikan melalui media massa. Targetnya adalah untuk kelancaran yang lebih baik, keselamatan dengan menurunnya angka fasilitas korban kecelakaan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan pengetatan protokol kesehatan.

Chryshanda juga menghimbau kepada pemudik untuk siap kendaraan, siap fisik dan mental, kesehatan, BBM, saldo e-toll serta bekal untuk perjalanan dan istirahat secukupnya di rest area ketika melakukan mudik. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penumpukan.

Dalam sambutannya Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, “lebaran merupakan momentum pulang kampung yang melibatkan jutaan orang, tentunya merupakan suatu kerumunan yang luar biasa besarnya. Momentum ini sudah dinantikan oleh masyarakat Indonesia selama dua tahun, euphoria atau kesenangan yang luar biasa untuk bisa bertemu keluarga dikampung halaman. Kali ini mudik bukan hanya sekedar tradisi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penyelenggarakan mudik lebaran kali ini terkait dengan laju virus Covid-19 yang beberapa terkahir ini angkanya. Kita berharap beberapa bulan kedepan sudah bisa hidup normal kembali dengan menerapkan new normal.”

Prof. Paulus Wirutomo (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI) menjelaskan bahwa Dari sisi sosiologi mudik itu fenomena sosial bagi banyak negara terutama bagi Indonesia. Untuk menjelaskan secara sosiologis bagaiaman suatu gejala tersebut secara sistemik dan holistik dipengaruhi oleh kondisi kultural, struktural, proses sosial.

“Kondisi kultural banyak sekali akarnya yaitu seperti sistem nilai mengenai persaudaraan dalam mudik. Kemudian hubungan dengan orang tua. Begitu kuatnya dorongan ini untuk orang mudik dan tradisi lain seperti agama. Terkait pola sikap dan perilaku mengenai kedisplinan dan etos para aparat. Para polisi kita ditopang oleh teknologi dsb. Menurut saya mudik ini akan bertahan dan berkembang menjadi aspek yang lebih luas,” ujar Prof. Paulus.

Lebih lanjut ia mengatakan, “secara struktural yaitu kita melihat masyarakat terbentuk dari stratifikasi bawah, menengah, atas. Dan tradisi ini mencakup seluruh stratifikasi tersebut. Yang beragama apapun akan ikut mudik, diferensiasi sosial mencakup juga. Tatanan tadi diatur yang kita sebut instrumen seperti peraturan atau kebijakan pemerintah hiingga kondisi jalan yang diatur hingga perilaku manusia menjadi  lebih baik. Fasilitas juga diperhatikan seperti banyaknya toilet dan rambu lalu lintas.”

Kondisi proses sosial, di masyarakat ada interaksi yang saling mempengaruhi bahkan ada negosiasi merupakan dinamika interaksi yang perlu diatur seperti komunikasi. Adanya psikologi massa kalo misla ada satu oirang tertekan karena situasi itu makan jadi psikologi massa dan masalah sosial yang besar. Gerak dari mudik ini akan mendorong urbanisasi.

Mudik adalah kebudayaan Indonesia di seluruh nusantara ini dan itu tidak akan hilang dan akan berkembang dismepurnakan dan bukan kultur satu kelompok masyarakat tapi bersifat multikultural. Mudik juga jalan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Pemerintah telah melakukan usah pentaan dan fasilitasi secara baik. Tapi masyarakat harus ikut membantu menunjang dengan kepatuhan yang beradab.

Johanna Debora Imelda, MA., Ph.D. (Ketua Program Studi Pascasarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI) melihat mudik sebagai reproduksi sosial. “Penggantian struktur sosial dengan satu format baru yang mirip dengan yang asli sehingga system sosial dapat berlangsung terus. Proses untuk melestarikan atau melanggengkan karakteristik struktur sosial tertentu atau tradisi tertentu selama periode tertentu juga. Tetapi reproduksi sosial juga melahirkan tatanan dan stuktur sosial yang berubah. Mudik sebagai reproduksi sosial akan melahirkan masalah baru yang harus diantisipasi.”

Selain itu, Johanna menjelaskan bahwa masalah potensial yang akan terjadi yaitu kerumunan massa di rest area maupun destinasi wisata, kerumunan ini akan rentan terpapar Covid-19. Selain itu adanya kerentaan resiko sosial seperti konflik antar pemudik dan penyedia layanan. “Pelayanan sosial yang harus dilakukan untuk antisipasi resiko sosial adalah cepat dan tanggap terhadap subjective dissatisfaction, ketidak-puasan masyarakat akibat tekanan menjadi potensial terhadap kerusuhan.”

Dr. Phil. Imam Ardhianto (Ketua Program Studi Sarjana Departemen Antropologi) menjelaskan beberapa isu krusial yaitu paradoks tradisi kembali atau mudik harus dipikirkan dan diantisipasi, memenuhi nilai pertalian kekerabatan tanpa penularan covid, bisa dilakukan dengan aman dan sehat. Dibangunnya infrastruktur baru maka akan ada mobilitas yang tinggi, penanganan Crowding-Practices dan aglomerasi kota-kota di Jawa sebagai urban island, konsekuensinya bagaimana mengidentifikasi mobilitas antar wilayah sesudah pemudik di tempat tujuan.

Satu Data Statistik Kriminal Indonesia: Kerjasama Departemen Kriminologi dengan Badan Pusat Statistik

Satu Data Statistik Kriminal Indonesia: Kerjasama Departemen Kriminologi dengan Badan Pusat Statistik

Pemanfaatan Statistik bagi Kebijakan Sosial Politik ini berangkat dari pemahaman bahwa suatu kebijakan yang berorientasi pada penganganan persoalan sosial dan politik tidak lagi berdasarkan pada ide dan intuisi semata dari pembuat dan pelaksana kebijakan, melainkan harus didukung dengan kerangka pikir yang dilandasi oleh teori keilmuan dan tentunya berdasarkan dengan data. Ketika membicarakan data maka data yang dapat diandalkan adalah yang didapatkan melalui proses dan prosedur pengumpulan data yang dapat di pertanggung jawabkan, beretika, dianalisis serta mumpuni.

Dalam konteks kebijakan publik yang berdimensi kebijakan sosial politik, data yang valid adalah syarat mutlak bagi satu kebijakan. Teori-teori dalam keilmuan sosial politik, akan semakin memiliki makna ketika ditopang oleh statistik yang solid, serta sebaliknya sata statistik akan bermakna dan berkontribusi pada peramalan masa depan apabila di analisis dengan teori yang tepat.

“SDSKI merupakan gagasan BPS yang rencananya akan memotret statistik kriminal secara komprehensif dari sisi lokasi dan waktu serta informasi mengenai pelaku dan korban. Disatu sisi, SDSKI akan menjadi data makro yang dapat digunakan untuk menganalisis trend kejahatan pada periode waktu dan wilayah yang spesifik,” ujar Ni Made Martini saat diwawancara oleh Humas FISIP UI.

Namun disisi lain, SDSKI diharapkan pula akan mencatat fenomena-fenomena yang spesifik seperti data mengenai pengalaman korban kejahatan, karena survei korban kejahatan akan menjadi bagian data yang tidak terpisahkan dari SDSKI.

Ni Made Martini sebagai Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI, menjelaskan bahwa SDSKI sendiri bermanfaat bagi pengembangan kajian kriminologi Indonesia  yang akan menyinergiskan catatan-catatan kejahatan yang saat ini masih dimiliki oleh tiap-tiap lembaga penegak hukum. Catatan kriminal yang terintegrasi akan menambahkan validitas dan keterandalan data. Sehingga data kriminal di Indonesia akan menggambarkan fenomena yang semakin mendekati realitas yang sebenarnya.

“Secara langsung, akademisi yang menekuni bidang Kriminologi akan semakin terbantu dalam melakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan kejahatan. Publikasi dan luaran penelitian akan lebih kuat karena akan ditopang oleh SDSKI sebagai data sekunder penelitian,” ujar Ni Made Martini.

Dengan model pencatatan yang merujuk pada International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), SDSKI akan menjadi data kriminal yang memiliki sifat keterbandingan.  Kesamaan cara pencatatan yang sesuai dengan standard ICCS akan menjadikan data kriminal Indonesia dapat dibandingkan dengan data kriminal pada wilayah lain baik di tingkat regional Asia Tenggara maupun pada tingkat global.

Pemanfaatan Statistik Bagi Kebijakan Sosial Politik

Pemanfaatan Statistik Bagi Kebijakan Sosial Politik

Departemen Kriminologi FISIP UI menyelenggarakan Kuliah Umum mengenai Pemanfaatan Statistik bagi Kebijakan Sosial Politik yang akan disampaikan oleh Dr. Margo Yuwono, Kepala Badan Pusat Statistik pada Rabu (20/04).

Pemilihan tema, Pemanfaatan Statistik bagi Kebijakan Sosial Politik ini berangkat dari pemahaman bahwa suatu kebijakan yang berorientasi pada penganganan persoalan sosial dan politik tidak lagi berdasarkan pada ide dan intuisi semata dari pembuat dan pelaksana kebijakan, melainkan harus didukung dengan kerangka pikir yang dilandasi oleh teori keilmuan dan tentunya berdasarkan dengan data. Ketika membicarakan data maka data yang dapat diandalkan adalah yang didapatkan melalui proses dan prosedur pengumpulan data yang dapat di pertanggung jawabkan, beretika, dianalisis serta mumpuni.

Dalam konteks kebijakan publik yang berdimensi kebijakan sosial politik, data yang valid adalah syarat mutlak bagi satu kebijakan. Teori-teori dalam keilmuan sosial politik, akan semakin memiliki makna ketika ditopang oleh statistik yang solid, serta sebaliknya sata statistik akan bermakna dan berkontribusi pada peramalan masa depan apabila di analisis dengan teori yang tepat.

“Pada kesempatan ini perkenankan Departemen Kriminologi menyampaikan informasi, bahwa sejak satu tahun terakhir, Departemen Kriminologi secara aktif turut mendukung Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik dalam menginisiasi lahirnya Satu Data Statistik Kriminal Indonesia atau yang disingkat SDSKI,” ujar Ni Made Martini (Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI).

Lebih lanjut ia mengatakan, “gagasan SDSKI adalah contoh riil bagaimana kita dapat memaksimalkan statistik dalam upava mengatasi permasalahan dan tantangan kemasyarakatan, yang dalam hal ini adalah permasalahan kejahatan. Semoga dalam waktu segera, SDSKI dapat terealisasi sehingga stakeholder salam bidang penanggulangan kriminalisasi di Indonesia dapat merespon persoalan kejahatan secara strategis dan berdasarkan pada data. Disamping itu SDSKI juga dapat menjadi rujukan bagi civitas akademika di UI sebagai sumber data yang handal dari berbagai riset sosial politik yang akan dilakukan.”

Dalam sambutannya, Dekan FISIP UI, Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, “saya sangat senang dengan inisiatif yang diambil oleh Departemen Kriminologi dalam menjalin kerjasama dengan BPS. Kerjasama ini merupakan jalinan yang strategis. Tentu saja sebagai lembaga keilmuan dan pendidikan, FISIP sangat membutuhkan data statistik dan dapat membaca data statistik yang baik dan mempergunakannya. Departemen Kriminologi FISIP UI sejak tahun 2021 sudah menjalin kerjasama dengan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, untuk mempersiapakan data statistik kriminal terintergrasi.”

Perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang vital dalam proses kebijakan namun saat ini terdapat jarak yang begitu jauh antara proses kebijakan dan politik dengan pengembangan keilmuan yang ada pada perguruan tinggi untuk itulah perguruan tinggi harus terus melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana dampak kegiatan akademik yang dilakukan terhadap kualitas kebijakan publik. Suatu kebijakan yang berorientasi pada penanganan persoalan sosial dan politik tidak hanya harus berdasarkan suatu teori keilmuan yang valid namun juga harus ditopang oleh statistik yang reliabel.

Tata Kelola Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghasilkan statistik yang diatur juga dalam undang-undang statistik, salah satunya adalah Forum Masyarakat Statistik (FMS) bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan dibidang statistik kepada BPS.

Margo menjelaskan, “Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI) merupakan implementasi dari satu data Indonesia. SDSKI adalah jawaban dari kebutuhan data statistik criminal secara komperhensif dan berkesinambungan. Berbicara SDSKI ada dua isu, yaitu tata kelola data statistik kriminal yang perlu dibangun untuk mengatur penyelengaraan data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah, lalu adanya cakupan yang komperhensif untuk memastikan cakupan data statistik kriminal sesuai dengan manual International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS).”

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa kondisi saat ini pencatatan statistik kriminal di Indonesia, data yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan nasional dan internasional, masih perlu dikembangkan untuk memenuhi indikator global, “Kemudian data yang dikumpulkan oleh produsen data statistik kriminal tidak saling terhubung berpotensi tumpeng tindih data dan berbedanya standar data dan kode referensi yang berbeda menjadi masalah konsistensi data. Itu terjadi karena Indonesia belum mengadopsi klasifikasi baku internasional terkait statistik criminal, yaitu International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS) dan United Nations Statistical Commission (UNSC) sehingga konsep dan disagregasinya berbeda-beda.”

“Peran akademis atau universitas dalam SDSKI adalah 1) sebagai advisory group yang berperan dalam membantu identifikasi, diskusi kebutuhan data statistik kriminal, memberikan bantuan teknis (literatur dan dasar teoritis) terkait dengan statistik kriminal 2) sebagai pengguna SDSKI untuk bahan analisis dan intepretasi 3) penelitian ilmiah serta menjadi bagian dari forum data statistik kriminal sebagai controller dalam proses pembangunan SDSKI,” jelas Margo.