Select Page
Kandidat Doktor FISIP UI Teliti Relasi Kuasa dalam Pengaturan Penyiaran Radio Komunitas

Kandidat Doktor FISIP UI Teliti Relasi Kuasa dalam Pengaturan Penyiaran Radio Komunitas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Komunikasi dengan promovendus atas nama Ressi Dwiana. Ia menyampaikan penelitian disertasinya dengan judul “Kemunduran Radio Komunitas di Indonesia (Studi Ekonomi Politik tentang Relasi Kuasa dalam Pengaturan Penyiaran di Indonesia)”. Promotor Ressi adalah Dr. Ade Armando, M.S. dengan Kopromotor Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D. Penguji dalam sidang ini adalah Dr. Eni Maryani, M.Si. (Universitas Padjajaran), Dr. Irwa Rochimah, M.Si. (Universitas AlAzhar Indonesia), juga Dr. Nina Mutmainnah, M.Si., Dr. Pinckey Triputra, M.Sc, dan Dr. Eriyanto, M.Si. dari Universitas Indonesia. Sidang terbuka promosi doktor tersebut diketuai oleh Julian Aldrin Pasha, Ph.D

Disertasi Ressi bertujuan untuk memaparkan upaya para pendukung radio komunitas dalam mempertahankan eksistensi penyiaran tersebut di tengah kondisi regulasi yang mempersulit penyiaran komunitas. Regulasi, berupa produk hukum dan proses implementasinya, diasumsikan sebagai penyebab utama kemunduran radio komunitas. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 adalah regulasi yang mengakui keberadaan penyiaran komunitas.

Meskipun demikian, di dalam UU tersebut, radio komunitas dituntut agar menjadi penyiaran yang utopis: bersifat independen, tidak komersial, dan melayani kepentingan komunitasnya. Di sisi lain, tidak ada dukungan nyata dari negara, bahkan dalam aturan-aturan pelaksanaan, pemerintah membuat batasan-batasan yang sangat ketat sehingga mempersulit kehidupan radio komunitas.

Ressi menemukan bahwa pada awal Reformasi, eksistensi dan legalitas radio komunitas didukung oleh gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari LSM, akademisi, dan praktisi radio komunitas bersama dengan politisi di DPR. Namun, pemerintah (eksekutif) sejak awal tidak ingin penyiaran komunitas diakui di dalam sistem penyiaran Indonesia.

Ressi memaparkan bahwa setelah pengakuan radio komunitas di dalam UU No. 32/2002, pemerintah membuat aturan pelaksanaan berupa PP No. 51/2005 yang memberi batasan yang sangat ketat terhadap radio komunitas. Spirit demokratisasi yang ada di dalam UU Penyiaran tidak lagi menjiwai aturan-aturan pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang timbul akibat pengaturan di dalam PP No. 51/2005 adalah masalah perizinan.

Berdasarkan PP 51/2005, perizinan radio komunitas harus diurus sampai di tingkat menteri dengan memenuhi beberapa persyaratan, termasuk badan hukum yang juga harus diurus hingga di tingkat menteri. Selain prosedur, perizinan awal membutuhkan dana untuk membayar: biaya izin prinsip, biaya izin tetap, dan biaya perpanjangan izin tetap. Untuk mendapatkan izin penyiaran, radio komunitas harus memiliki perangkat bersertifikat.

Harga perangkat ini dapat mencapai empat kali lipat lebih mahal dari perangkat rakitan dengan kualitasnya lebih rendah. Setelah beroperasi, stasiun radio harus membayar Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), PPh, dan BPJS TK (di beberapa wilayah). Masalah pembayaran ini menjadi penyebab utama pencabutan izin radio komunitas.

Kesimpulan penelitian ini di antaranya adalah bahwa UU No. 32/2002 memuat aturan yang fleksibel tentang radio komunitas, dengan asumsi bahwa di dalam aturan pelaksanannya (PP) dapat diturunkan secara lebih mendetail. Tetapi PP No. 51/2005 justru memberikan aturan yang sangat menekan kehidupan radio komunitas. Beberapa aturan yang ditentang oleh para pendukung radio komunitas, yaitu: keharusan berbadan hukum koperasi atau perkumpulan; batasan radius siaran 2,5 km; alokasi frekuensi diatur dengan Peraturan Menteri.

FISIP UI Serahkan Policy Brief dalam Mengatasi Pandemi Kepada Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19

FISIP UI Serahkan Policy Brief dalam Mengatasi Pandemi Kepada Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19

FISIP UI Serahkan Policy Brief Tujuh Bidang Ilmu Sosial dalam Mengatasi Pandemi Kepada Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Sembilan bulan sudah pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pandemi seperti ini tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi semata, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan.

“Makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini, selain masalah kesehatan juga merupakan masalah besar pada aspek sosial dan budaya, termasuk khususnya cara berpikir dan perilaku terkait Covid-19 dari sebagian masyarakat kita” ujar Dekan FISIP UI.

Ia juga menjelaskan, dengan munculnya fenomena Covid-19 ini ada sisi positifnya yaitu terbangunnya solidaritas sosial yang kuat di kalangan masyarakat.

Didorong oleh rasa keprihatinan terhadap masalah-masalah sosial yang menjadi tantangan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, FISIP UI telah menyelenggarakan rangkaian Seri Webinar FISIP UI 2020 sejak 29 Juli 2020 sampai dengan 16 September 2020. Hasil webinar yang telah dilakukan  ini dituangkan dalam kumpulan FISIP UI Policy Brief yang ditulis berdasarkan tujuh bidang ilmu dalam FISIP UI. Diantaranya :

  1. Bidang Ilmu Komunikasi : “Strategi Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi Covid–19, Dari Komunikasi Krisis Menjadi Komunikasi Risiko Untuk Membangun Engagement Publik”
  2. Bidang Sosiologi : “Pembatasan Sosial Berbasis Komunitas (PSBK), Membangun Ketangguhan Sosial Menghadapi Pandemi Covid – 19 diera New Normal’
  3. Bidang Ilmu Politik : “Respon terhadap Pandemi Covid–19, Alternatif Kebijakan Pemerintah”
  4. Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial: “Penanganan Pandemi Covid-19 dengan Pendekatan Intervensi Sosial pada Berbagai Tingkatan (Multi Level Social Intervention)
  5. Bidang Ilmu Hubungan Internasional: “Pandemi Covid-19 dan Tantangan Diplomasi Multilateral Indonesia”
  6. Bidang Kriminologi : “Pencegahan Cyber Crime pada Masa Pandemi Covid-19 melalui Pendekatan Multi – Agent Partnership dan Virtual Community Policing”
  7. Bidang Antropologi: “Pendekatan Sosial Budaya Berbasis Komunitas, Kolaborasi Pengetahuan, dan Keterlibatan Kritis dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19”

Penyerahan rekomendasi ini dilakukan oleh Dekan FISIP UI Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc., kepada Letjen TNI. Doni Monardo selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dilaksanakan dalam FISIP UI Policy Brief Launch pada hari Selasa 22/12 pada pukul 16.00 – 17.00 secara daring.

“Jadi ada tujuh rekomendasi yang FISIP UI berikan, kami rasakan sangat bermanfaat bagi SATGAS Covid-19 dan pemerintah. Selain itu, penting bagi kita untuk merevisi undang-undang kesehatan karena berdasarkan penjelasan dari pakar bahwa pandemi seperti ini bisa jadi akan terulang kembali, ada baiknya FISIP UI menjadi salah satu pelopor dalam merancang atau memperbaiki payung hukum di negeri kita. Jadi ketika kita menghadapi wabah lagi maka kita sudah lebih mudah mengatasinya terutama tahapan-tahapan karantina” ujar Doni.

Doni juga berharap, tujuh Policy Brief dari FISIP UI akan dijadikan pedoman dalam kegiatan operasional penanganan Covid-19. Semoga kita selamat dan berada dalam lindungan Tuhan YME.

Selain itu penyebaran FISIP UI Policy Brief 2020 juga diberikan kepada pihak yang relevan; Diserahkan kepada Perpustakaan UI untuk di dokumentasikan dalam Repository Perpustakaan UI; Serta disebarkan kepada seluruh Sivitas Akademika FISIP UI untuk dapat terus dikaji dan dikembangkan.

Semoga FISIP UI Policy Brief 2020 dapat menjadi masukan yang berguna bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dalam mengendalikan dan megatasi Pandemi Covid-19.  Dengan kerjasama berbagai pihak, Indonesia akan mampu mengatasi tantangan kesehatan ini.

Untuk mengakses Policy Brief FISIP UI 2020, silahkan mengakses tautan berikut : http://bit.ly/materifisipuipolicybrief-2020

Halal Bihalal Virtual Alumni FISIP UI

Halal Bihalal Virtual Alumni FISIP UI

Halal bihalal adalah kegiatan yang rutin diadakan setelah bulan suci Ramadan atau setelah hari raya Idul Fitri. Dalam acara halal bihalal ini, para alumni berkesempatan untuk saling bersilaturahmi serta saling memaafkan satu sama lain walaupun melalui internet. Hadir dan turut memberikan sambutan pada halal bihalal virtual ini, di antaranya adalah: Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc (Dekan FISIP UI), Binsar Tobing (Ketua Iluni FISIP UI), Prof. Dr. Dody Prayogo (Wakil Dekan Bidang Pendidikan).

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, alumni FISIP UI mengadakan halal bihalal yang diadakan pada Sabtu (30/05). Berbeda dari tahun sebelumnya, pada halal bihalal tahun ini alumni FISIP UI harus melakukan silaturahmi melalui sambungan internet, menggunakan aplikasi zoom yang di hadiri oleh 177 alumni FISIP UI dari berbagai angkatan.

Sebagian wakil alumni masing2-masing Jurusan/Departemen, yg memberikan sambutan adalah: Ira Wibowo (Kom 86); Dubes Ade Padmo Sarwono (Pol 81); Sita (Adm 88); Debbie Sumual, (Krim 90); Handoko Hendroyono (Kessos 83); Dr. Endang Mariani (Antrop 84); Konjen Vancouver, Tuti Irman (HI 85).

Dekan FISIP UI, Arie Setiabudi Soesilo, memberikan ucapan terimakasih kepada alumni yang telah membantu pedagang kantin FISIP UI dan mahasiswa FISIP UI yang terdampak situasi sulit seperti saat ini, terdampak situasi Covid-19.  Serta ia juga menghimbau untuk tetap jaga kondisi, jaga kesehatan di tengah pandemic Covid-19 ini terjadi.

Kriminologi: Privatisasi Lapas

Kriminologi: Privatisasi Lapas

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara-Seri 5” dengan tajuk “Privatisasi Lapas: Apakah Menyelesaikan Masalah?” yang  dilaksanakan pada Kamis (21/05), diskusi ini akan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom.

Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain: Dr. Leopold Sudaryono (Alumnus S3 Kriminologi FISIP UI, Konsultan pada Bappenas), Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP, M.Si. (Mantan Sesdirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Alumnus S2 Kriminologi FISIP UI), Dr. Josias Simon Runturambi, M.Si. (Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI dan Ketua Program Studi Ketahanan Nasional SKSG UI).

Menurut Josias privatisasi adalah tindakan mengurangi peran sektor public dan meningkatkan peran sektor public dan meningkatkan peran sektor swasta dalam aktivitas atau kepemilikan asset-aset organisasi. Perubahan peran pemerintah dari peran pengelola menjadi regulator, bebas dari benturan kepentingan. Manfaat privatisasi adalah pada investasi, sumber daya manusa dan bersaing. Daya Tarik privatisasi penjara berkembang pesat meski terjadi pro kontra.

“Pengertian privatisasi penjara adalah pemerintah mengkontrak perusahaan swasta untuk mengelola fasilitas pemidanaan melalui proses tender. Serta pemerintah memiliki daftar hak dasar yang wajib disediakan oleh kontraktor kepada penghuni penjara dan dari daftar hak dasar tersebut, ditentukan biaya pelayanan per-napi,” jelas Leopold.

Leopold menjelaskan “motivasi utama adalah untuk menghemat anggaran negara. Pemberian layanan oleh swasta dianggap lebih efisien dan mudah dikontrol dibandingkan pemberian layanan oleh instansi pemerintah. Misalnya penjara milik pemerintahan di West Australia, setiap harinya dihabiskan biaya $270 untuk setiap napi, sementara di penjara swasta Acacia, Perth biaya hanya abis $182 untuk setiap napi”.

“Kontrak penjara kepada operator swasta dapat menghemat uang negara. Di sisi lain adanya ke khawatiran bahwa hak dan perawatan narapidana akan dikompromikan. Artinya jaminan akan perlindungan terhadap narapidana, yang meliputi keamanan, kesejahteraan serta kesehatannya dapat di kalahkan oleh motif ekonomi. Kecenderungan inilah yang di khawatirkan akan terjadi manakala pengurusan narapidana diserahkan kepada swasta yang motivasinya adalah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri bukan perlindungan kepada narapidana,” jelas Dindin.

Idealnya perusahaan swasta juga mempunyai kepedulian untuk ikut serta dalam memberi kesempatan agar narapidana dapat bekerja dan mendapat upah sesuai standar yang berlaku didaerah masing-masing. Contohnya hasil produksi narapidana ada yang sudah di ekspor ke berbagai negara melalui program e-commerce.

Manajemen Data dan Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

Manajemen Data dan Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

Unit Kajian Kesejahteraan Sosial LP2SP (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik) FISIP UI bekerja sama dengan Knowledge Management Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). mengadakan Webinar: “Manajemen Data Dan Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial: Pembelajaran Di Tengah Pandemi Covid-19” pada Selasa (19/05).

Nur Budi (Kabid Kompensasi Nonpangan, Kemenko PMK) menjelaskan fokus yang paling utama saat ini adalah pada jaringan pengamanan sosial yang menurunkan daya beli masyarakat disebabkan oleh oleh peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Usaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan jaringan pengaman nasional, yaitu peningkatan dan perluas kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu pra-kerja, pembebasan tagihan listrik dan tambahan bantuan subsidi selisih bunga.

Peran Kemenko PMK sebagai tim pengendali mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan jaringan pengamanan sosial stimulus Covid-19 ini peran Kemenko PMK, yaitu anggaran, pengaduan, target data penerima, mekanisme dan sosialisasi.

“Bantuan program sembako kepada 15,2 juta keluarga penerima manfaat, yang semula RP 150.00 menjadi RP 200.00 hingga bulan Desember. Subsidi listrik memiliki sasaran 450 VA yang jumlahnya 24 juta pelanggan akan di gratiskan selama 3 bulan (April, Mei, Juni) dan 900 VA yang jumlahnya 7 juta pelanggan akan di diskon 50% untuk bulan April, Mei, Juni. Bantuan sosial tunai khusus bagi keluarga rentan terdampak Covid-19 di 33 Provinsi, terdapat 9 juta keluarga yang akan mendapatkan RP 600.000 per keluarga per bulan dalam bentuk uang,” jelas Nur Budi.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. (Guru Besar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI) mengatakan bagaimana kita menempatkan jaminan sosial dan bantuan sosial itu menjadi bagian yang berperan dalam menggulirkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini.

“Pemerintah pun sudah all out mengerahkan berbagai program sebagai bantalan sosial atau elemen yang diharapkan dapat menstimulasi ekonomi dan juga dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Persoalannya bukan hanya ketersediaan dana saja, tapi bagaimana kehandalan data untuk memastikan seluruh sarana yang di sediakan oleh negara bisa betul-betul dimanfaatkan oleh kategori dan target group yang paling membutuhkan.” Jelas Prof. Bambang.

Ada tiga elemen skenario sosial penanggulangan Covid-19 menurut Prof. Bambang yang pertama adalah distribusi skema bantuan sosial, yang kedua mobilisasi dukungan keluarga dan komunitas, yang ketiga reorientasi atau revitalisasi ekonomi lokal. Hal positif dari elemen tersebut ada pada penguatan produksi lumbung pangan dan penguatan modal usaha, tetapi juga memiliki keterbatasnya mobilisasi serta puncak penularan Covid-19. Indonesia harus bisa mengandalkan sumber pangan lokal, membangun lumbung-lumbung pangan agar tidak bergantung pada import dari negara lain, jika nantinya terjadi defisit pada ketersediaan bahan pangan.