Select Page
Diskusi Internasional Departemen Kriminologi Membahas Kejahatan Vigilantisme di Indonesia

Diskusi Internasional Departemen Kriminologi Membahas Kejahatan Vigilantisme di Indonesia

Departemen Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Departemen Antopologi Universiteit Van Amsterdam telah melaksanakan diskusi dengan tema “Criminal Vigilantism in Indonesia” pada Selasa (14/6) secara daring melalui zoom. Diskusi ini menghadirkan narasumber Dr. L.G.H. Laurens Bakker (Dosen Departemen Antropologi, Universiteit van Amsterdam) dengan menanggap materi Prof. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D. (Dosen dan Guru Besar FISIP UI).

Vigilantisme umumya dilakukan oleh oknum atau kelompok sipil. Vigilantisme bukanlah tindakan yang dilakukan secara institusional atau berdasarkan instruksi pemegang otoritas tertentu. Elemen yang satu ini merupakan elemen paling menonjol yang ditemukan dalam hampir seluruh aksi main hakim/vigilabtisme sendiri. Tidak hanya kekerasan secara langsung atau yang menyangkut fisik. Ancaman pun termasuk dalam elemen vigilantisme.

Kelompok semacam ini telah berkembang dan terkadang mengeksploitasi etnisitas dan lokalitas sebagai pemikiran untuk menarik anggotanya. Mereka umumnya diakui sebagai badan formal dan juga dapat didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan atau ormas. Mereka mengklaim diri sebagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk kepentingan rakyat yang meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, aktivitas main hakim sendiri dikaitkan dengan kekerasan dan menimbulkan ketakutan akan kejahatan. Beberapa bukti menunjukkan bentrokan antar ormas menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

Vigilantisme sendiri telah terjadi di banyak daerah di Indonesia dan telah dilakukan oleh berbagai kalangan dalam sepuluh tahun terakhir. Banyak yang korban jiwa akibat kekerasan tersebut. Kerusakan fisik dan material juga terjadi. Kewaspadaan dan kekerasan merupakan hal yang nyata bagi Indonesia dan merupakan tantangan bagi kemajuan demokrasi negara. Akademisi harus terlibat dalam mengatasi hal ini melalui partisipasi dalam proses kebijakan dan membawa wacana konstruktif untuk memahami akar masalah.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto selaku Dekan FISIP UI mengatakan bahwa kejahatan vigilantisme di Indonesia sebenarnya nyata dan tantangan yang banyak dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia, “khususnya di Indonesia bahwa kekerasan seperti ini banyak terjadi di pedasaan maupun perkotaan. Dibeberapa kasus, hal tersebut digunakan untuk menekan kelompok-kelompok tertentu terutama dalam konflik agraria di Kalimantan mengenai perampasan lahan disektor kehutanan dan juga konflik. Dalam konteks perkotaan atau urban banyak fenomena kekerasan seperti premanisme, hal itu merupakan masalah laten yang selalu terjadi. Premanisme terjadi karena permasalahan ekonomi, lapangan kerja dan juga terkait dengan identitas sosial tertentu.”

Dalam presentasinya, Bekker menjelaskan “vigilantisme di Indonesia banyak sekali hal ini terbangun dari tindakan yang memang sudah ada sebelumnya seperti premanisme dan organisasi masyarakat. Vigilantisme berkembang di Indonesia karena sudah ada sejarahnya seperti Pemuda Pancasila yang sudah lama ada pada saat order baru. Dengan reformasi, vigilantisme telah didesentralisasi, diadopsi oleh organisasi masyarakat sipil.”

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa ada banyak organisasi masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, organisasi ini tidak selalu buruk atau jahat, contohnya dalam masyarakat adat, adanya kelompok atau organisasi yang memberikan keamanan dan keselamatan. Organisasi masyarakat ini tidak hanya memberikan keamanan dan keselamatan tetapi ada juga yang memberikan bantuan hukum. Jadi banyak organisasi yang berdiri dengan fungsi yang berbeda-beda.

“Keberadaan main hakim sendiri atau vigilantisme di Indonesia menunjukan kolerasi negative dengan ostur negara, hal ini membuat fenomena ini menjadi kejahatan yang terorganisir. Ketika Indonesia berada dalam situasi yang agak kacau ada awal tahun 2000-an dimana masa reformasi banyak terjadi tidak kriminal main hakim sendiri sejalan dengan itu negara terkesan tidak peduli, memberi izin bahkan mendukung tindakan vigilantisme. Berbeda dengan situasi saat ini Ketika pada umumnya negara tampak peracya diri dalam mengendalikan ketertiban umum,” ujar Prof. Adrianus dalam menanggapi presentasi dari Bekker.

Di Indonesia vigilantisme berada di tengah antara pemerintah dan masyarakat, di satu sisi mereka harus setia pada negara/pemerintah tapi di sisi lain harus memberikan perlindungan sosial dan layanan kepada masyarakat.

Diskusi Buku “Hidup Bersama Raksasa” Mengkritisi Teknokrasi, Proses Pendudukan Dan Bentang Sosio-Lingkungan

Diskusi Buku “Hidup Bersama Raksasa” Mengkritisi Teknokrasi, Proses Pendudukan Dan Bentang Sosio-Lingkungan

Diskusi buku Plantation Life/Hidup Bersama Raksasa. Acara ini terselenggara atas kerjasama Departemen Antropologi FISIP UI dengan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) pada Jumat (27/5). Hidup Bersama raksasa, manusia dan pendudukan perkebunan sawit adalah sebuah buku karya Tania Murray Li dan Pujo Semedi dengan judul asli bukunya “Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia’s Oil Palm Zone”. Diskusi buku ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pembukaan perkebunan kelapa sawit, baik dalam konteks ekologi maupun sosial, politik dan ekonomi melalui pendekatan etnografi.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dalam sambutannya mengatakan, sangat menghargai dan berterimakasih atas inisiatif dari Departemen Antropologi FISIP UI untuk membedah atau mendiskusikan buku tersebut. Menurutnya, “Buku ini menurut saya sebagai suatu pengelanaan atau jouney yang berbeda ketika membaca buku ini dengan buku-buku lain yang mengenai perkebunan sawit. Saya juga berharap bahwa acara ini nantinya bisa menjadi awal dari kerjasama antar lembaga agar bisa lebih baik lagi.”

Judul buku dalam terjemahan Bahasa Indonesia, Hidup Bersama Raksasa. Pujo sendiri mengambil kata Raksasa yang bermakna perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia. Riset untuk buku ini dilakukan pada Kalimantan Barat pada tahun 2010 – 2014. Di suatu kecamatan di tepi sungai Kapuas, terdapat palm oil zone atau perkebunan sawit yang 45% kawasannya dijadikan konsesi perkebunan sawit.

“Buku ini juga mengangkat bentuk-bentuk kehidupan seperti, hubungan sosial, ekonomi dan politik yang didirikan oleh perusahaan perkebunan ketika mereka mengubah ruang pedesaan yang luas menjadi zona perkebunan dan bentuk kehidupan yang mereka hasilkan,” jelas Pujo.

Selanjutnya Pujo mangatakan bahwa bentuk kehidupan yang mereka hasilkan, janji kemakmuran perkebunan yang di muat dalam Tridharma Perkebunan yaitu, produksi melimpah menjadi punggung ekonomi, lapangan kerja bagi rakyat dan peningkatan penghasilan petani.

Lebih lanjut Pujo menjelaskan, “dalam riset ini kami menemukan yang jelas terjadi perkebunan besar ini melakukan penguasaan wilayah yang luas dan melakukan penelantaraan penduduk sekitar wilayah. Industri sawit diibaratkan sebagai raksasa yang rakus menggerogoti hutan kita dan mungkin akan mempercepat krisis iklim.”

Menanggapi buku tersebut, Dr. Phil. Imam Ardhianto (Ketua Program Studi Sarjana Departemen Antropologi) mengatakan bahwa Hidup Bersama Raksasa ini menjadi ‘gong’ dalam membangun tonggak alternatif arah antropologi dan ilmu sosial di Indonesia dalam tiga dimensi yaitu, “perspektif teoretik dan komitmen politik, pengorganisasian kerja etnografi serta bentuk atau genre penulisan etnografi baru.”

“Pada dimensi perspektif teoretik dan komitmen politik, buku ini mengkritisi tentang teknokrasi, raksasa, proses pendudukan bentang sosio-lingkungan. Menjelaskan proses sosio-historis dari tindak kekerasan dan penelantaran serta menawarkan penjelaskan bagaimana memadukan pendekatan ekonomi-politik agrarian dengan pendekatan diskrusif pembentukan subyek dalam etnografi,” jelas Imam.

Imam menambahkan, metode dan kerja etnografi dalam buku ini yaitu dekolonialisasi proses dan pengorganisasian kerja etnografi. “Dalam buku ini menyatakan secara eksplisit pengorganisasian kerja kolektif dari produk etnografi, selain itu buku ini mempersilakan pembaca mengetahui pembagian kerja dan relasi politik dalam sebuah riset bersama, hal yang selama ini sudah dilakukan tapi hilang tenggelam dalam monografi.”

Tania Li dan Pujo Semedi berteori pendudukan perusahaan untuk menggaris bawahi bagaimana bentuk-bentuk besar produksi kapitalis dan kontrol atas industri minyak sawit. Dengan melakukan itu, asumsi bahwa korporasi diperlukan untuk pembangunan pedesaan dengan menyatakan bahwa dominasi perkebunan berasal dari sistem politik yang mengistimewakan korporasi.

Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah

Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah

Di masa pandemi Covid-19 kebanyakan masyarakat mencari informasi melalui media internet. Pemerintah juga di saat itu belum memberikan informasi secara detail tentang virus Covid-19. Kebanyakan masyarakat akan mencari informasi melalui internet. Bagaimana pemerintah dapat menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat melalui komunikasi yang terjalin antara pemerintah ke masyarakat.

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyarankan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah komunikasi risiko. Karena pada kondisi pandemi yang diutamakan adalah bagaimana upaya untuk mencegah agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan lajunya. Sehingga terutama bukannya mengobati, tapi bagaimana mengantisipasi agar penyebarannya bisa ditahan.

Demikian, latar paparan hasil penelitian yang berjudul Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah: Studi Komunikasi Simetri pada Situs Web Pemerintah Terkait Isu Covid-19 Menggunakan Hyperlink Network Analysis (HNA) oleh Heryna Oktaviana Kurniawati pada saat seminar nasional Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI pada Jumat (3/6).

“Jaringan hyperlink sendiri sebenarnya ada tiga: jaringan hyperlink sebagai jaringan isu, kemudian juga jaringan hyperlink untuk sitasi dan sebagainya. Dari hal tersebut, maka saya mengambil studi HNA yang cukup menarik untuk kita teliti dan objek kajiannya adalah bagaimana situs web pemerintah memaparkan mengenai informasi pandemi melalui jaringan hyperlink-nya,” ujar Heryna.

Alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI itu meneliti situs-situs web milik pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi. Bagaimana jaringan itu membentuk satu jaringan hyperlink yang memberikan informasi pandemi kepada masyarakat.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mencari tahu bagaimana pemanfaatan situs web sebagai jaringan isu diterapkan oleh organisasi pemerintah. Serta, yang kedua, bagaimana komunikasi simetri dalam situs web pemerintah ditunjukkan melalui kohesivitas struktur jaringan. Dan dominasi aktor dalam jaringan hyperlink situs web organisasi pemerintah tentang isu Covid-19.

Teorinya, pertama adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan melalui media digital itu seharusnya menjadi komunikasi simetri dua arah. Sedangkan kebanyakan pemerintah atau Humas pemerintah masih mempersepsikan bahwa komunikasi model komunikasi yang diterapkan melalui media digital itu hanya melihat bahwa media digital sebagai tools.

“Jadi, mereka masih menggunakan, misalnya model komunikasi propaganda, kemudian penyebaran informasi dan model komunikasi simetris. Sementara masih sedikit dari Humas pemerintah yang memang telah menerapkan bagaimana model komunikasi simetri dua arah itu digunakan sebagai model komunikasi yang mereka gunakan melalui media digital,” cetusnya.

Menurut Heryna, berbeda dengan institusi-institusi non-pemerintah atau perusahaan atau komersial, yang sudah lebih banyak menggunakan model komunikasi simetri dua arah. Di mana terlihat bahwa mereka misalnya menggunakan untuk kampanye tertentu, akan meminta feedback dari masyarakat atau pengguna yang hadir di situs web mereka.

“Sedangkan pemerintah masih sangat jarang yang terutama akan menindak lanjuti apa yang masyarakat sampaikan di situs web mereka. Masih sangat jarang sementara ini,” sambungnya.

Menurut Heryna, model komunikasi simetri dua arah yang diharapkan adalah terjadinya komunikasi dialogis. Yang bisa dilakukan di media sosial untuk komunikasi dialogis itu, di antaranya adalah mention, kemudian retweet, reply, di media sosial.

“Maupun, kalau untuk situs web, kita bisa melakukan mengutip atau menautkan hyperlink di suatu situs web ke situs web lainnya. Atau misalnya kalau yang dilakukan secara direct adalah membalas pesan di kolom komentar situs web. Tapi orang kebanyakan masih melihat kebanyakan situs web itu sebagai tools. Jadi, paradigmanya melihat bahwa media sosial ataupun media digital hanya berupa tools atau media saja,” ucap Heryna.

“Padahal seharusnya kita sudah harus mulai mengubah paradigma, bahwa situs web ataupun media sosial itu merupakan wujud organisasi artifisial di jaringan digital, sehingga situs web ataupun media sosial itu dapat merepresentasikan organisasi atau institusi di media digital. Sehingga apa yang kita sampaikan melalui situs web ataupun media sosial lainnya itu memang mencerminkan apa yang menjadi jati diri dari institusi itu. Itu akan berpengaruh pada reputasi institusi itu juga,” tegasnya.

Disunting dari : https://www.alinea.id/media/pemerintah-masih-melihat-situs-web-sebagai-tools-bukan-organisasi-artifisial-b2flx9Ee8

Seminar Nasional Komunikasi Publik di Masa Pandemi

Seminar Nasional Komunikasi Publik di Masa Pandemi

Komunikasi publik menjadi kunci manajemen krisis pandemi Covid-19. Komunikasi yang dilakukan dengan baik membuat masyarakat mampu mengambil keputusan di masa krisis. Pengalaman selama kurang lebih dua tahun pandemi ini menjadi pembelajaran berharga akan strategi pengelolaan komunikasi bila terjadi krisis di masa mendatang.

Hal ini dikemukakan pada seminar nasional ”Respons Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi”, Jumat (3/6/2022). Seminar ini diselenggarakan secara daring oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.

Komunikator risiko akan lebih efektif membangun hubungan dan mencapai tujuan pesan, jika memahami faktor budaya yang mempengaruhi latar belakang publik dalam mempersepsi pesan risiko.

Peneliti dan staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Dr. Ummi Salamah, mendeskripsikan komunikasi publik sebagai komunikasi strategis karena ada di ruang publik. Tujuannya untuk menyampaikan informasi untuk memengaruhi perilaku audiens. Komunikasi publik juga bersifat dua arah.

Kendati demikian, pada masa awal pandemi, komunikasi publik tidak berjalan optimal. Pemerintah dikritik karena pola komunikasi yang buruk. Misalnya, pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa virus korona tidak masuk sampai Indonesia karena terhalang perizinan, serta pernyataan masyarakat Indonesia kebal virus karena rutin minum jamu.

Di sisi lain, tidak transparannya informasi dan data seputar Covid-19 di awal masa pandemi sempat terjadi. Peraturan pemerintah untuk menghadapi Covid-19 pun sempat berubah-ubah sehingga membingungkan masyarakat.

Ummi mengatakan, publik perlu ditempatkan sebagai subyek komunikasi, bukan obyek. Kebijakan yang dibuat pemerintah sebaiknya mewakili suara publik.

”Yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan riset formatif untuk menyusun komunikasi strategis, serta riset evaluatif untuk mengambil lesson learnt dari komunikasi publik yang dilakukan selama ini,” kata Ummi.

Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, Happy Indah Nurlita, berdasarkan penelitiannya, mengatakan, salah satu dampak buruknya pola komunikasi pemerintah di awal masa krisis adalah terjadinya panic buying.

Selain itu, muncul stigma negatif di masyarakat terhadap pasien atau tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Dampak lain adalah sebagian orang mengabaikan risiko penularan.

”Padahal, komunikasi di masa krisis dilakukan untuk menyediakan informasi atas apa yang mesti dilakukan dan dihindari masyarakat, serta untuk mengurangi kecemasan. Komunikasi publik perlu dilakukan secara tepat, konsisten, dan menyesuaikan dengan perubahan situasi krisis,” ucap Happy.

Pendekatan budaya dapat digunakan agar pesan yang disampaikan selama komunikasi bisa disampaikan dengan efektif kepada audiens. Pada perkembangannya, pemerintah menggunakan cara ini untuk menyampaikan pesan terkait Covid-19.

Menurut Happy, pendekatan budaya yang dimaksud mencakup agama, nilai, bahasa, kesamaan identitas, dan kondisi sosial-ekonomi publik. Contoh komunikasi dari sisi nilai adalah kampanye “Ingat Pesan Ibu”.

Sementara dari sisi agama, pemerintah menggandeng tokoh agama untuk mendorong warga beribadah di rumah dan tidak mudik.

Dari sisi bahasa, pemerintah menggunakan singkatan yang dinilai disukai publik. Itu sebabnya ada istilah, contohnya, 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan OTG (orang tanpa gejala). Bahasa daerah juga digunakan agar publik bisa memahami pandemi, misalnya kata pagebluk.

”Di awal pandemi, Satgas Covid-19 belum membuat profil audiens sehingga satu pesan dianggap bisa diterima semua orang. Seiring berjalannya waktu, mereka sadar bahwa faktor budaya bisa disisipkan agar pesan bisa diterima masyarakat yang beragam,” tutur Happy.

Disunting dari: https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/06/03/komunikasi-publik-kunci-manajemen-pandemi

Perubahan Perilaku Komunikasi Pada Masa Pandemi

Perubahan Perilaku Komunikasi Pada Masa Pandemi

Perubahan perilaku komunikasi merupakan topik yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk dibahas karena manusia pada dasarnya selalu berubah dan beradaptasi terhadap apa yang terjadi disekitarnya. Termasuk ketika terjadi pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada isu kesehatan, ekonomi tapi juga gaya hidup menuju new normal.

Ketika masa pandemi, meskipun ada pembatasan dari interaksi tatap muka atau bertemu, ternyata kebutuhan sebagai manusia agar tetap eksis dan diakui akan tetap dibutuhkan dengan menggunakan teknologi digital dan media massa.  Pandemi sudah cenderung melandai grafiknya. Situasi kehidupan kemungkinan bergeser menjadi endemi Covid-19. Saat ini, terjadi perubahan perilaku komunikasi terkait adaptasi teknologi.

“Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya pada akhirnya yang tadinya kita harus beradaptasi ke digital dari konvensional. Itu apakah kita harus balik lagi ke konvensional? Sepertinya agak sulit. Karena orang-orang sekarang, khususnya bagi kaum muda, itu malah sudah enak di masa seperti ini,” kata Rizki Saga Putra, alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI dalam seminar nasional berjudul Perubahan Perilaku Komunikasi pada Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI pada Jumat (27/5).

Menurut Saga, orang sudah beradaptasi dan nyaman di dalam pola komunikasi hibrid. Sehingga untuk kembali lagi ke cara konvensional atau ke masa sebelum pandemi itu sudah tidak bisa lagi. “Nanti ada teknologi baru, itu tinggal masalah waktu, ketika kita akan beradaptasi kembali,” sambungnya seraya menambahkan bahwa sifat manusia diciptakan untuk beradaptasi terus selamanya.

Dari sisi aktivitas keagamaan menurut Hasian Laurentius Tonggo, alumnus Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, saat pandemi pada akhirnya memberikan pengalaman baru pada kelompok lansia melalui praktik-praktik ritual ibadah secara daring.

Ian menjabarkan, seperti yang dikatakan masyarakat, bahwa ekosistem gereja Katolik yang cenderung tradisional dari dulu sampai sekarang, hanya sedikit perubahan. Dengan asumsi, kalau mau beribadah harus ke gereja. Tapi bagi kaum muda kini ada pilihan hibrid. Walaupun terakhir kondisi sudah aman, namun lantaran sudah terbiasa, mereka tetap ingin menjalankan ibadah online.

“Pandemi telah memaksa pemeluk agama untuk beribadah menggunakan media berbasis teknologi yang kemudian membuka kesempatan bagi pemeluk agama kristiani untuk meninjau kembali bentuk-bentuk ibadah seperti khotbah yang berbeda dari yang biasanya. Hambatan juga terjadi, seperti sebagian besar masyarakat merasa ibadah daring tidak sama dengan luring, tidak bisa memberi kekhusyukan serta jaringan yang tidak stabil,” ujar Ian.

Ketika perubahan komunikasi terjadi karena manusia perlu beradaptasi dengan situasi yang berkaitan dengan informasi yang diterima secara daring dan memang kemampuan untuk adaptasi teknologi ternyata tidak sama pada setiap orang.