Select Page
Kriminolog UI: Insiden Kanjuruhan Merupakan Gejala Kegagapan Aparat Keamanan dalam Memahami dan Merespons Psikologi Massa

Kriminolog UI: Insiden Kanjuruhan Merupakan Gejala Kegagapan Aparat Keamanan dalam Memahami dan Merespons Psikologi Massa

Insiden di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober lalu merupakan preseden buruk dalam sejarah pengamanan kegiatan olah raga khususnya dan kegiatan crowd management secara umum. Satu nyawa yang hilang saja dalam upaya pengamanan kegiatan olahraga harus dilihat sebagai tragedi. Apalagi, dalam peristiwa Kanjuruhan dimana korban jiwa yang meninggal mencapai lebih dari 100 orang.

Bhakti Eko Nugroho, M.A. (Dosen Kriminologi FISIP UI) memberikan tanggapannya melalui wawancara tertulis dengan reporter Humas FISIP. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui akar penyebab insiden, sejauh mana standard-standard pengamanan menjamin keselamatan dan melindungi Hak Asasi Manusia, bagaimana standard-standard tersebut dijalankan, pengambilan keputusan aparat keamanan dalam menggunakan alat-alat kekerasan, sampai pada sejauh mana manajemen risiko dari komersialisasi kegiatan yang dilakukan, misalnya dugaan penjualan tiket dengan jumlah yang lebih besar dari kapasitas kursi stadion dan pelaksanaan pertandingan yang semestinya bisa dilaksanakan lebih awal. Pemeriksaan menyeluruh mengenai bagaimana manajemen risiko diperhitungkan dan diantisipasi perlu dilakukan.

“Harus terdapat akuntabilitas pertanggungjawaban jabatan apabila ditemukan pejabat atau pihak yang tidak melakukan upaya-upaya pencegahan efektif,” ujarnya.

Menurut Bhakti, insiden Kanjuruhan yang mengakibatkan lebih dari 100 pendukung Arema meninggal dunia juga merupakan gejala kegagapan aparat keamanan dalam memahami dan merespons Psikologi Massa.

“Saya paham dan sadar, petugas keamanan memiliki tantangan besar untuk mengambil keputusan saat melakukan upaya penegakan hukum di lapangan. Hanya saja, penghormatan dan pemenuhan HAM adalah syarat mutlak. Keselamatan dan perlindungan nyawa harus menjadi konsiderasi paling utama dalam melakukan tindakan polisionil. Jika banyak korban jiwa meninggal, artinya ada kegagalan prosedur,” jelas Bhakti.

Lebih lanjut Bhakti menjelaskan bahwa pengamanan supporter Sepak Bola harus dibedakan dengan kegiatan pengendalian massa umum seperti unjuk rasa. Karakter massa supporter Bola memiliki keunikan sendiri. Juga bentuk bangunan fasilitas olah raga. Penegak hukum harus menggunakan pendekatan, prosedur, hingga alat kekerasan yang tepat guna menghindari penggunaan alat kekerasan yang tidak perlu dan eksesif.

“Belajar dari insiden Kanjuruhan ini, petugas seharusnya punya kapasitas untuk membedakan mana pelaku yang memicu dan melakukan kerusuhan dan mana penonton yang patuh dan supportif. Dugaan bahwa Polisi menembakan gas air mata ke arah penonton yang berada di tribun menunjukan bahwa petugas keamanan menempatkan SELURUH supporter yang berada di Stadion sebagai obyek yang harus didisplinkan. Padahal di tribun terdapat anak, perempuan, dan orang-orang yang sama sekali tidak punya itikad ingin merusuh,” tegas Bhakti.

Dari sisi manajemen risiko pra-kegiatan sejumlah upaya harus dilakukan yaitu, sosialisasi HAM dan prosedur manajemen huru-hara bagi petugas keamanan, kesiapan tenaga dan fasilitas medis yang memadai, rute evakuasi dalam stadion, pemilihan waktu pertandingan untuk laga yang dianggap memiliki tensi tinggi, pemeriksaan keamanan atau security check point merupakan sebagian langkah yang harus diperbaiki kedepannya.

Pada akhirnya tragedi tesebut membawa dampak negatif pada citra kepolisian pada beberapa bulan terakhir di tahun 2022 ini, beberapa survei menunjukan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

“Menurut saya, Kasus Ferdy Sambo yang menjadi perhatian publik secara luas menjadi salah satu sebab. Saya rasa, insiden Kanjuruhan akan berdampak pula pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri. Saya rasa publik, kita semua, sudah lelah dengan berita kekerasan. Polisi harus berbenah sekarang juga,” jelas Bhakti.

Peran Ilmu Sosial untuk Menyeimbangi Transformasi Ekonomi dan Teknologi dengan Melihat Komunitas

Peran Ilmu Sosial untuk Menyeimbangi Transformasi Ekonomi dan Teknologi dengan Melihat Komunitas

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson melakukan kegiatan orasi ilmiah dengan tema “Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal”, sekaligus pemberian beasiswa di Universitas Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan tiga fakultas salah satunya FISIP UI yang dihadiri oleh Dekan Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto pada Rabu (5/9) di Balai Purnomo Prawiro.

Dalam kesempatan itu Dekan FISIP UI memberikan sambutannya dan mengatakan bahwa acara yang melibatkan Freeport ini melibatkan unsur kearifan lokal dan ia merasa senang karena ilmu sosial dapat menyeimbangan antara transformasi ekonomi dan teknologi dengan melihat komunitas yang ada disekitar Freeport.

“Rasanya tidak mungkin hanya melibatkan ekonomi dan teknologi tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan sosial politik dan sosial budaya maka dari itu FISIP UI diajak untuk berkontribusi dan merupakan suatu trend yang bagus pada akhirnya kita sudah mulai sadar bahwa posisi kemanusiaan dan masyarakat atau peran ilmu sosial sudah diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mengambil keputasan, ujar Prof. Semiarto.

Dalam kesempatan itu, Bahlil  memberikan gambaran besar mengenai ekonomi global dikaitkan dengan ekonomi nasional yang berujung pada strategi pemerintah dalam mendorong penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Indonesia telah melakukan perubahan struktural pondasi ekonomi, yang sebelumnya mengekspor bahan mentah menjadi ekspor barang jadi dengan adanya penciptaan nilai tambah.

“Saya mau hilirisasi ini terjadi tetapi juga berdampak pada kearifan lokal. Setiap investor yang melakukan hilirisasi wajib hukumnya berkolaborasi dengan pengusaha daerah dengan UMKM daerah. Kita dorong kawasan pertumbuhan ekonomi baru, peluang menjadi pengusaha lebih lebar,” tegas Bahlil.

“Jangan orang daerah dijadikan sebagai penonton untuk kekayaan alamnya tanpa mereka dimanfatkan secara baik,” sambungnya.

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan regulasi melalui peraturan menteri yang mewajibkan setiap pengusaha atau investor yang masuk ke daerah-daerah berkolaborasi dan melibatkan pengusaha-pengusaha di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil menegaskan bahwa kepemilikan saham PT Freeport Indonesia mayoritas dikuasai negara. Untuk itu Freeport harus beroperasi sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia yakni melakukan hilirisasi. “Kita paksakan harus membangun smelter sekali pun saham negara sudah 51 persen,” ungkap Bahlil.

Diakhir acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama untuk riset dan pemberian beasiswa dari Freeport Indonesia kepada mahasiswa Universitas Indonesia.

 

Kebaya Goes To Campus, Kenalkan Berkebaya dan Berkain Pada Mahasiswa

Kebaya Goes To Campus, Kenalkan Berkebaya dan Berkain Pada Mahasiswa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bekerjasama dengan Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) menggelar acara perdana Kebaya Goes To Campus. PBI bercita-cita melestarikan kebaya sebagai budaya yang dimiliki Indonesia. Acara ini diselenggarakan di Selasar Balai Purnomo Prawiro pada Jumat (30/9).

Berawal dari pertemuan Dekan FISIP UI, Prof. Dr Semiarto Aji Purwanto dengan Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI), Rahmi Hidayati yang memperkenalkan komunitas tersebut dan terciptalah ide untuk memperkenalkan kebaya dan kain ke lingkungan kampus. FISIP UI menjadi tempat pertama diselenggarakannya Kebaya Goes To Campus. Dalam acara tersebut, di isi oleh paduan suara PBI, fashion show dan tari.

“Jangan sampai kita punya budaya berbusana yang bagus, tetapi karena tidak ada yang kenal, tidak ada yang pakai, akhirnya hilang begitu saja,” ujar Rahmi Hidayati selaku Ketua Umum PBI saat memberikan sambutannya.

PBI diresmikan pada 2019. Dulu, nama yang dipakai adalah Perempuan Berkebaya. Membuat berbagai macam acara, ketika pada akhirnya membuat acara formal, maka didaftarkan ke notaris sebagai Perempuan Berkebaya Indonesia. “Dari tahun 2017, kita sudah memakai nama Perempuan Berkebaya Indonesia,” lanjutnya.

Dalam acara itu, Rahmi sebagai ketua belum menyampaikan usulan kebaya ada hari penetapan berkebaya nasional dan pendaftaran kebaya ke UNESCO secara formal. Namun, ketika mereka membuat acara kongres berkebaya pada 2021, di situlah disampaikan secara formal usulan tersebut yang merupakan hasil dari kongres. “Jadi memang, usulan ke UNESCO dan penetapan hari berkebaya nasional itu dari PBI,” imbuh Rahmi.

Prof. Semiarto sangat mengapresiasi acara tersebut, menurutnya penting untuk menumbuhkan awareness mahasiswa terhadap kebudayaan khususnya kebaya, ia juga menegaskan bahwa di FISIP bebas untuk memakai kebaya, batik dan kain setiap hari, hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan.

Senada dengan yang disampaikan oleh Prof. Semiarto, melihat di acara Kebaya Goes To Campus banyak mahasiswa FISIP dengan senang hati memakai kebaya, kain dan sarung dengan style-nya masing-masing, hal ini tersebut sangat unik dan mencuri perhatian.

Kerawanan Data di Indonesia Seiring Masyarakat yang Terintegrasi dalam Ruang Digital

Kerawanan Data di Indonesia Seiring Masyarakat yang Terintegrasi dalam Ruang Digital

Kebahayaan terhadap data, itu tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi juga banyak negara lain yang punya kerawanan infrastruktur digital. Dalam hal data tidak menggunakan kata bahaya tapi lebih menggunakan kata kerawanan. Ali Abdullah Wibisono, M.A, Ph.D (dosen tetap departemen ilmu hubungan internasional FISIP UI), konsentrasi akademiknya pada teori-teori keamanan internasional dan studi keamanan kritis (Critical Security Studies) memberikan tanggapannya mengenai kerawanan data di Indonesia melalui wawancara tertulis dengan reporter Humas FISIP pada Jumat (16/09).

Menurut Ali, sebenarnya yang terjadi adalah banyaknya resiko terhadap integrasi data pribadi seiring dengan suatu masyarakat yang terintegrasi dalam ruang digital. Kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah semakin terintegrasinya beragam sektor kerja kedalam ruang digital, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai data tentang staf pengajar, mahasiswa, tenaga kependidikan karena sudah terintegrasi ke dalam ruang cyber.

Ia mengatakan, secara fundamental ketika suatu sektor terintegrasi keruang cyber atau mengalami digitalisasi yang terjadi adalah terbentuknya celah bagi aktor tertentu untuk memanfaatkannya sebagai keperluan pribadi ‘mereka’, kepentingan pribadinya itu tergantung aktornya, seperti hacker yang mempunyai motivasinya sendiri. Belakangan ini ramai dengan hacker yang menyebarkan database keruang publik atau melakukan doxing tujuannya untuk menunjukan melemahkan suatu suatu instansi atau individu.

Kemungkinan terjadinya kebocoran data

Menurutnya, jika data bocor ada dua kemungkinan secara mendasar, pertama adalah data itu dibocorkan atau disebutnya data bridge, kedua data bocor karena kesalahan user atau yang disebut juga data leakage. Yang sering terjadi adalah data bocor karena user kurang hati-hati dalam menyimpan data pribadinya dan mengunggahnya ke media sosial secara sengaja maupun tidak sengaja serta menciptakan kebocoran data selain itu user yang menggunakan password sangat mudah ditebak. Berbeda dengan data yang dibocorkan biasanya hacker membongkar encryption.

Bagaimana sistem pemerintah untuk melindungi data pribadi?

Mengacu pada Undang-Undang itu Perkominfo No 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Ali mengatakan bahwa, UU tersebut mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang berarti tanggung jawab ada pada penyelenggara sistem elektronik dan peran pemerintah hanya sebagai regulator bukan pelindung data pribadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, penyelenggara sistem elektronik yang dimaksud yaitu seperti provider telekomunikasi, perusahaan media sosial yang menyimpan, mengelola, mengumpulkan, menampilkan, mengakses data pribadi user, itu semua adalah sektor perusahaan swasta bukan pemerintah. Pemerintah hanya melakukan regulasi dan aturan yang mengikat semua penyelenggara sistem elektronik jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka akan diberikan sanksi.

Yang menjadi persoalan utama disini adalah pengawasnya siapa dan siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan penyelenggara sistem ekletronik tersebut jika sudah melanggar hukum, pemerintah masih belum sepakat karena DPR menginginkan adanya lembaga tersendiri yang mengawasi perlindungan data pribadi dan hal tersbut yang membuat RUU penanganan data pribadi belum disepakati sampai sekarang.

Guru Besar Sosiologi:  Krisis dan Transformasi Besar Melahirkan Terobosan Baru

Guru Besar Sosiologi: Krisis dan Transformasi Besar Melahirkan Terobosan Baru

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), menyelenggarakan kegiatan perdana Selo Soemardjan Memorial Lecture di Auditorium Juwono Sudarsono. Prof. Dr. Selo Sumardjan perintisi ilmu sosiologi di Indonesia yang juga menejadi Dekan pertama FISIP UI. Kuliah umum yang diselenggarakan pada Rabu (21/09) mengangkat judul “Sosiologi, Pandemi dan Ekonomi Platform” dengan Prof. Dr. der.soz. Rochman Achwan, MDS, Guru Besar Departemen Sosiologi sebagai pemberi materi.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dalam sambutannya mengatakan, ekonomi berbasis digital sudah terbayang sejak lama tetapi pandemi mengakselerasi prosesnya. Menjadi penting bagi para ilmuwan untuk bekerja lintas ilmu untuk mengembangkan solusi berbagai masalah. Fakultas, menurutnya terus mendorong upaya para dosen, peneliti dan mahasiswanya untuk memformulasikan penjelasan-penjelasan baru berkaitan dengan fenomena pandemi dan transformasi digital yang kian masuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Ketua Departemen Sosiologi, Dr. Ida Ruwaida mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi arena bagi para akademisi untuk mengontekstualisasi pemikiran-pemikiran Prof. Selo Soemardjan secara kritis dan bermakna luas, dengan isu-isu kekinian. Harapannya melalui kegiatan tersebut, bukan hanya terbangun tradisi penghargaan pada para ilmuwan yang produktif dan kontributif secara akademis, tetapi juga peduli pada isu-isu sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang diteladankan oleh Prof. Selo.

Prof. Rochman, dalam kuliahnya menjelaskan pentingnya menggunakan perspektif teori tertentu untuk menjelaskan peristiwa transformasi besar yang tengah terjadi saat ini, merujuk pada teori Karl Polanyi mengenai transformasi besar akibat kapitalisme, Prof. Rochman menekankan pandemi dan internet sebagai penyebab transformasi besar di masa kini. “Transformasi besar adalah perubahan mendasar yang menggoncang sendi-sendi kehidupan ekonomi, politik dan masyarakat” ungkapnya.

Transformasi besar ini disebabkan oleh berbagai hal seperti perubahan politik, ekonomi, peperangan, bencana kesehatan dan revolusi teknologi. Ia menegaskan pentingnya memperhatikan kecenderungan pasca transformasi besar yang berbahaya yaitu ketika corak ekonomi baru diadopsi tanpa memahami konteks kebudayaan dan kemasyarakatan.

Dia mengambil contoh berpikir teoretik untuk melihat fenomena pandemi di Indonesia, tidak sekedar dilihat sebagai urusan gangguan kesehatan tetapi terkait dengan identifikasi isu. Menurutnya, pandemi menjadi semacam alat ronsen untuk melihat agents of change yaitu kelompok-kelompok strategis yang memiliki pengaruh politik, memprakarsai perubahan yang inovatif dan aktif dalam melaksanakan perubahan tersebut.

“Krisis dan transformasi besar justru melahirkan terobosan-terobosan baru seperi sharing economy,” ujar Prof. Rochman. Tujuan utama sharing economy adalah untuk memberikan akses atau layanan kepada semua orang dengan penyediaan fasilitas melalui platform digital, harapannya, bisa meningkatkan efisiensi sumber daya dan menghindari potensi buruk dari lingkungan karena konsumsi tidak terkontrol.

Ia mengharap para ahli dan mahasiswa sosiologi mengidentifikasi rangkaian-rangkaian sosial, politik, ekonomi yang terjadi dan pada saat pandemi. Peran mereka sangat penting dan berpengaruh karena di Indonesia, social protection dan kerekatan sosial lebih menonjol dibanding ekonomi pasar.

Lebih lanjut Prof. Rochman mengatakan, sosiologi harus bisa menerangkan platform economy berupa platform digital sebagai sebuah  model organisasi bisnis tanpa batas, yang dimungkinkan oleh internet dan teknologi komunikasi. Platform ini merupakan transformasi dari proses nikefication yaitu model orang-orang yang bekerja di pabrik, menuju uberization sutu model yang tidak perlu lagi lokasi khusus untuk bekerja

Ada kecenderungan di masa depan platform digital ini akan menejadi super platform yang mendominasi penguasaan data, memiliki jangkauan global, super eksploitatif dan sangat powerful. Bersama dengan media sosial, platform ekonomi digital akan semakin berhubungan dan menjadi kekuatan konsumen melawan ekspoitasi pemilik modal.