Select Page
Analisis Kebijakan Penanggulangan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Sinabung

Analisis Kebijakan Penanggulangan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Sinabung

Pada Jumat (10/01) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Azrin Rasuwin berhasil mempertahankan disertasi nya yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Sinabung” di hadapan para penguji sekaligus mendapatkan gelar doktor di bidang Ilmu Administrasi.

Disertasi ini di latar belakangi oleh bencana yang melanda dunia merupakan peristiwa yang tidak terduga dan datangnya tiba-tiba serta menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup signifikan dan dapat dikategorikan sebagai peristiwa alam.

Kejadian bencana mengakibatkan banyak negara menanggung tingkat kematian akibat bencana yang paling buruk. Korban jiwa dari kejadian bencana di Indonesia kurun waktu 2010-2017 mencapai 1.907 jiwa.

Penanganan pemulihan pasca bencana di Indonesia mengalami sejumlah hambatan. Empat tahun setelah kejadian bencana erupsi Sinabung yang terjadi pada 29 Agustus 2010 belum dimulai proses pemulihan pasca bencana.

Menurut dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Erupsi Sinabung tahun 2015, letusan pertama terjadi pada 29 Agustus 2010 dan kembali terjadi pada tahun 2013.

Proses implementasi pemulihan pasca bencana dapat dimulai jika status tanggap darurat dicabut. Hal ini mengakibatkan proses pembuatan Rencana Aksi pemulihan pasca bencana menjadi tertunda dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2015.

Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo juga menjadi salah satu sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo belum sepenuhnya dapat menangani penanggulangan bencana erupsi Sinabung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pasca bencana erupsi Sinabung dan menganalisis implementasinya menggunakan model implementasi Grindle.

Hasil penelitian ini, implementasi kebijakan pasca bencana mengalami keterlambatan disebabkan erupsi yang masih terjadi, relokasi serta pendanaan dan mekanismenya. Problem implementasi tersebut disebabkan content kebijakan yang belum jelas dan terinci mengenai dimulainya proses pemulihan dan juga isi kebijakan mengenai kebijakan relokasi.

Pendekatan implementasi kebijakan kebijakan pemulihan harus dilihat bukan sebagai peristiwa administratif regular saja namun melalui pendekatan yang tidak biasa perlu pendekatan politis agar ada pengecualian isi kebijakan dari beberapa regulasi yang sudah ada.

Analisis menggunakan konsep Grindle, faktor yang paling banyak pengaruhnya dari aspek content of policy adalah variabel interest affected, kepentingan yang berbeda dalam relokasi antara pihak korban bencana, pemerintah dan masyarakat.

Letak pengambilan keputusan mengenai birokrasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta variabel resource commited berupa kecukupan dana dan mekanismenya yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Rekonstruksi Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Rekonstruksi Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Liliek Sofitri pada Kamis (19/12) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, berhasil menyandang gelar Doktor Ilmu Administrasi, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia” di hadapan para penguji.

Latar Belakang penelitian ini berdasarkan Indonesia yang menghadapi risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim, yang dampaknya dapat dikurangi dengan partisipasi aktor negara dan aktor bukan negara baik skala nasional, internasional, regional dan lokal. Upaya menangulangi perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang signifikan yang perlu dipersiapkan dengan cermat.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengalisis bagaimana aliran pendanaan iklim menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA), mengapa kebijakan pendanaan iklim perlu direkontruski dan bagaimana model desain kebijakan pendanaan iklim. Pradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan multi metode.

Kebijakan pendanaan perubahan iklim adalah kebijakan publik yang implementasinya sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi publik, yang antara satu negara dan lainnya memliki sejumlah perbedaan. Perbedaan dalam administrasi publik tidak saja pada institusi tetapi juga pada sistem politik yang mendasari pengambilan keputusan yang berlangsung di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa beban APBN sangat tinggi mengacapai 92% hingga 2030 untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, ada urgensi untuk mendesak share pendanaan dari negara maju, diperlukan layer pembagian peran dan tanggung jawab. Fakta empiris menunjukan bahwa aliran dana iklim sejak 2007 hingga 2017 didominasi oleh sektor publik dan masih menjadi tantangan. Pendapatan pajak mendominasi dan sebagai sumber pendanaan terbesar untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim selama periode penelitian.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus ada keseimbangan kebijakan pendanaan non fiskal, Shifting Burden dari APBN perlu dilakukan sehingga tidak membebani APBN terutama dari sektor swasta dan secara berkelanjutan memperjuangkan kontribusi pendanaan dari negara yang memberikan share kenaikan emisi tinggi. Kerangka kebijakan pendanaan perubahan iklim meliputi mitigasi dan adaptasi serta kerangka kerja Allocative Efficiency untuk perubahan iklim pada belanja publik.

Dinamika Sistem Sumber Daya Manusia Stratejik di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Medan

Dinamika Sistem Sumber Daya Manusia Stratejik di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Medan

Disertasi dari Dr. Audia Junita di latar belakangi oleh fungsinya perbankan umum di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan dinamis dari waktu ke waktu baik bersumber dari eksternal maupun internal. Berbagai perubahan aturan dan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen, kinerja serta upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui kompetensi yang sehat.

Munculnya era ekonomi berbasis pengetahuan dan revolusi industri tahap ke-4 yang mendesak perbankan untuk mampu mengelola dan memanfaatkan pengetahuan dan mengubah model bisnisnya berbasis teknologi digital untuk melengkapi pelayanan konvensional yang mengandalkan tatap muka secara fisik dengan nasabah dalam memberikan pelayanan.

Berbagi tekanan internal maupun eksternal tersebut menjadi tantangan bagi industri perbankan untuk secara internal mampu mengidentifikasi strategi kompetitif yang tepat untuk meningkatkan kinerja sekaligus mendapatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Strategi ekspansi masih menjadi pilihan strategi yang cukup efektif bagi bank umum di Indonesia untuk bersaing memperluas pangsa pasar di industri perbankan.

Dengan judul disertasi “Dinamika Sistem Sumber Daya Manusia Stratejik di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Medan” fokus penelitian ini pada perspektif pengelolaan sumber daya manusia stratejik di kantor cabang bank, khususnya PT BRI kantor wilayah Medan. Perbankan sebagai organisasi bisnis yang memberikan jasa keuangan bertopang pada aset manusia dalam menjalankan kegiatan oprasional dengan karakteristik modal sosial dan pengetahuan yang dimilikinya.

Untuk itu dibutuhkan sistem pengelolaan human capital yang tepat dan bernilai stratejik yang selama ini terbatas dilakukan dengan pendekatan linier. Karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika interaksi sistem sumber daya manusia stratejik di kantor cabang PT BRI kantor wilayah Medan, menemukan faktor leverage serta usulan alternatif strategi yang dapat membuat sistem bekerja lebih optimal.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa subsistem dalam sistem sumber daya manusia stratejik di kantor cabang PT BRI kantor wilayah Medan yang terdiri dari strategi organisasi, sistem sumber daya manusia berorientasi komitmen, perilaku peran dan kinerja organisasi berinteraksi secara kompleks, dinamis dan non linear dengan pola perilaku penguatan yaitu sistem umpan balik positif.

Sistem sumber daya manusia berorientasi komitmen merupakan leverage dalam sistem sumber daya manusia stratejik di kantor cabang PT BRI kantor wilayah Medan.Upaya memperbarui sistem sumber daya manusia berorientasi komitmen secara berkelanjutan dan meningkatkan kinerja organisasi merupakan alternatif strategi yang mampu membuat sistem sumber daya manusia stratejik di kantor cabang PT BRI kantor wilayah Medan bekerja lebih optimal.

Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Ketenagakerjaan di DKI Jakarta

Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Ketenagakerjaan di DKI Jakarta

Rabu (11/12) di Auditorium Juwono Sudarsono, Sri Wahyu Wijayanti berhasil menyandang gelar doktor Ilmu Administrasi, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta” di hadapan para penguji.

Latar Belakang penelitian ini berdasarkan hak penyandang disabilitas, memberikan implikasi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintahan dalam rangka melindungi dan menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlakuan khusus penyandang disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan strategi implementasi afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan yang efektif di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan efektif. Belum ada satupun BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta di Provinsi DKI Jakarta yang memperkerjakan penyandang disabilitas sebesar ketentuan kuota yang ditetapkan peraturan undang-undang.

Demikian pula tidak pernah diterapkan hukuman pidana bagi pelanggar sistem kuota tersebut. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui sejumlah faktor sebagaimana diklasifikasikan oleh Grindle dalam content dan context. Dari sisi konten, antara lain dikarenakan kebijakan tersebut di nilai perusahaan tidak memberikan keuntungan bagi mereka.

Selain itu, faktor-faktor bahwa dukungan sumber daya untuk implementasi kebijakan afirmatif ini juga sangat kecil. Sementara itu, dari sisi konteks terlihat bahwa implementasi kebijakan afirmatif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurangnya sosialisasi kebijakan dan lemahnya koordinasi para pelaksana kebijakan.

Namun demikian, faktor kedudukan pengambilan keputusan Grindle dipandang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, ternyata tidak memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas ini. Temuan penelitian ini juga mengungkapkan adanya jumlah faktor penting lain yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, akan tetapi tidak masuk dalam konsep Grindle. Faktor-faktor dimaksud meliputi faktor budaya, basis, data penegak hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.