Select Page
Prof. Lena Dominelli: Tugas Green Social Work Mengatasi Ketidaksetaraan Struktural dan Lingkungan yang Terdegradasi

Prof. Lena Dominelli: Tugas Green Social Work Mengatasi Ketidaksetaraan Struktural dan Lingkungan yang Terdegradasi

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI  mengadakan kuliah umum internasional dengan topik “Green Social Work Contribution to Environmental Impact” pada Kamis (17/06) melalui kanal media sosial Zoom. Sebagai pengisi materi pada kuliah umum internasional ini adalah Prof. Lena Dominelli, Ph.D, AcSS, (Director of Master Programme in Disaster Interventions and Humanitarian Aid, The University of Stirling, UK).

Keadilan lingkungan terkait dengan keadilan sosial untuk semua dan integral dengan pekerjaan sosial dan pengembangan masyarakat di abad ke-21. Untuk mencapai hal ini perlu memperhatikan, mitigasi dan penanggulangan bencana serta membatasi model urbanisasi dan industrialisasi saat ini

“Keadilan lingkungan adalah hak untuk hidup dalam lingkungan yang berkelanjutan dan sehat yang memungkinkan semua orang untuk menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan penggunaan generasi mendatang sambil merawat planet ini dan semua isinya” jelas Prof. Lena.

Menurut Prof. Lena, “Green Social Work (GSW) berfokus pada bagaimana organisasi sosial berhubungan antara masyarakat dan interaksi dengan flora dan fauna di habitat fisik. GSW mempunyai tugas untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan lingkungan yang terdegradasi, bagaimanapun penyebabnya serta mengembangkan model alternatif yang berkelanjutan untuk pembangunan sosial-ekonomi.”

GSW menilai risiko yang ditimbulkan oleh bahaya dan mempunyai argumentasi yaitu transformasi konseptual dan sosial holistik yang mendalam, hubungan yang berkelanjutan antara orang-orang dan makhluk hidup lain, transdisipliner berkaitan dengan semua ilmu dan profesi dalam keterlibatan dengan komunitas/penduduk setempat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan menanggapi kebutuhan masyarakat.

“GSW juga menggunakan Universal Declaration of Human  Rights (UDHR) dalam strategi pemberantasan kemiskinan seperti membantu komunitas lokal memobilisasi dan mengatur untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap manusia, lingkungan dan planet. Selain itu menuntut perubahan kebijakan UDHR melibatkan 19 pekerja sosial dalam pembahasan hak asasi manusia, sekarang terlibat dalam landasan perlindungan sosial dengan ILO (Organisasi Buruh Internasional)” jelas Prof. Lena.

Porf Lena menjelaskan, tiga organisasi yaitu The International Association Of Schools Of Social Work (IASSW); The International Council On Social Welfare (ICSW); and The International Federation Of Social Workers (IFSW) memperkuat suara pekerja sosial di panggung global, melalui proses konsultasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyoroti sejumlah masalah sosial penting dan memerlukan tindakan segera, termasuk kemiskinan; globalisasi; perdagangan manusia; kegiatan geng kriminal yang melibatkan narkoba; beragam bentuk kekerasan termasuk konflik bersenjata; migrasi massal dan perubahan iklim dan bencana lainnya baik ‘buatan manusia’ atau ‘alami’.

“Agenda tersebut secara resmi dipresentasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2012 dan para pekerja sosial berkomitmen untuk terus berkontribusi dan menangani masalah-masalah tersebut” tutup Prof. Lena.

Tahun 2016 Jumlah Terbanyak Permohonan Perlindungan

Tahun 2016 Jumlah Terbanyak Permohonan Perlindungan

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan kuliah umum mengenai Perlindungan Korban dengan pembicara Hasto Atmojo Suryo (Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia) pada Sabtu (12/06) melalui YouTube Kriminologi Indonesia. Kegiatan ini memberikan gambaran pada mahasiswa bahwa menyuarakan keadilan bagi korban maupun saksi adalah yang penting dan wajib dalam menegakkan HAM.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2008, dua tahun setelah UU tersebut lahir, kemudian LPSK terbentuk. Telah terjadi perkembangan dalam sistem peradilan pidana di Indonsia yang tidak saja berorientasi perlindungan bagi pelaku (tersangka/terdakwa) tetapi juga berorientasi kepada perlindungan atau kepentingan pihak korban maupun saksi.

Peran LPSK yaitu memberikan perlindungan, memastikan perlindungan hukum, melakukan pemenuhan hak procedural, memenuhi hak korban untuk rehabilitasi, medis, psikologi dan psiko-sosial serta memfasilitasi korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi.

“Subjek perlindungan LPSK adalah saksi dan saksi pelaku yang terlibat didalam suatu tindak pidana tapi kemudian dia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatannya, korban, pelapor dan ahli. Tetapi LPSK mempunyai prioritas atau tindak pidana tertenu seperti perdagangan manusia, kekerasan seksual perempuan dan anak, korupsi, penyiksaan, narkotika, penganiayaan berat, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, terorisme serta tindak pidana lain terkait ancaman jiwa” jelas Hasto.

LPSK juga memberikan perlindungan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak procedural, perlindungan hukum, hak atas pembiayaan, hak atas informasi, bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psiko-sosial, fasilitas ganti rugi dan pemenuhan hak saksi pelaku.

“Jumlah permohonan perlindungan terbanyak terjadi pada tahun 2016 sebanyak 2.387 karena banyak yang berasal dari korban pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 dan 1966, sedangkan pada tahun 2020 kemarin juumlah pemohon turun menjadi 1245” tambah Hasto.

Hasto menjelaskan, LPSK sendiri masih mengalami kendala dan mempunyai tantangan kedepannya, seperti kurangnya dukungan anggaran terhadap hak asasi dan korban, anggaran LPSK terus menurun dari tahun ke tahun, pemahaman instansi terkait termasuk aparat penegak hukum terhadap hak-hak saksi dan korban dirasa belum merata, serta keberadaan LPSK yang masih tersentralisasi menjadi kendala dan tantangan dalam melakukan pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

Kuliah Umum Ketua Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Kuliah Umum Ketua Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Memperjuangan keadilan sosial adalah misi Departemen Kriminologi untuk terus berpihak dan mendukung upayang-upaya pada pengungkapan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Belajar mengenai HAM bagaimana bisa mengungkapkan kasus-kasus kejahatan yang pelakunya adalah orang-orang yang memiliki power misalnya berkaitan tentang isu kejahatan lingkungan. Hal ini mengajarkan logika dalam membangun kebijakan berbasis bukti dan data bisa memberikan dukungan bagi semua kalangan.

Ketua Departemen Krimonilogi, Mamik Sri Supatmi mengatakan “pelanggaran HAM yang berat merupakan extraordinary crime dan berdampak secara luas pada tingkat nasional maupun internasional dan menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman terhadap individu maupun masyarakat luas, sehingga perlu di pulihkan dalam mewujudkan supermasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Para pelaku pelanggaran HAM berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus dan mungkin luar biasa. Merujuk pada data Komnas HAM sampai saat ini terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan. Pada kuliah umum (08/06) yang membahas Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia ini menghadirkan narasumber Ahmad Taufan Damanik sebagai Ketua Komnas HAM.

Damanik menjelaskan, landasan moral penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat yang menghormati martabat dan hak asasi manusia melalui langkah-langkah demokratis tanpa kekerasan mengacu ke tertib hukum serta menjamin peristiwa itu tidak terulang kembali.

Damanik mendorong Kejaksaan Agung agar segera menyidik atas 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dirampungkan proses investigasinya oleh Komnas HAM.

“Sudah pernah ada pertemuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung membahas solusi atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tersebut namun belum tercapai kesepakatan.”

Meski begitu, Damanik mendorong Kejaksaan Agung agar segera menyidik atas 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dirampungkan proses investigasinya oleh Komnas HAM. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang tidak mungkin lagi diselesaikan melalui proses hukum, karena itu perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). KKR sebagai landasan hukum penyelesaian di luar pengadilan (non-judicial).

Dari beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM berat telah diselesaikan investigasinya oleh Komnas HAM, baru tiga kasus yang selesai menjalani sidang, yakni Peristiwa Timor-Timur pasca Jajak Pendapat (1999), Peristiwa Tanjung Priok (1984) serta Peristiwa Abepura, Papua (2000).

Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia

Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia

Center for International Relations (CIREs) FISIP UI, menyelenggarakan diskusi terbuka untuk umum dengan mengangkat isu aktual “Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia” yang diselenggarakan pada Selasa (10/03) di Miriam Budiarjo Research Center (MBRC) FISIP UI.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengirimkan surat pengunduran diri kepada Raja Malaysia, Yang DiPertuan Agung Abdullah, pada Senin (24/02). Hal ini menjadi babak baru sekaligus ujian bagi koalisi Pakatan Harapan yang memenangkan pemilihan umum pada 9 Mei 2018, setelah mengalahkan pesaing mereka, Barisan Nasional.

Langkah mendadak Mahathir membuat Pakatan Harapan semakin goyah, sebab sebelumnya mereka juga sudah diterpa sejumlah masalah yang memicu keretakan. Salah satu masalah utama yang terus diperdebatkan di dalam tubuh Pakatan Harapan adalah soal pemindahan kekuasaan dari Mahathir kepada Anwar.

Sejumlah faksi di Pakatan Harapan bersikap berseberangan terkait masalah tersebut. Ada yang mendesak Mahathir untuk segera mengundurkan diri. Sedangkan lainnya meminta hal itu tidak perlu dibahas karena menjadi kewenangan penuh Mahathir.

Pada bulan Maret 2020 Muhyiddin Yassin, Presiden Partai Pribumi Malaysia Bersatu (Partai Bersatu) yang juga mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Pakatan Harapan resmi dilantik sebagai Perdana Menteri kedelapan Malaysia. Pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan serta sumpah simpan rahasia sebagai perdana menteri tersebut berlangsung di Balai Singgahsana Kecil, Istana Negara. Muhyiddin langsung dilantik oleh Raja Malaysia atau Yang Dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

“peralihan kekuasaan dari Mahathir ke Muhyiddin menjadikan keadaan Malaysia sekarang ini tidak stabil karena Muhyiddin kesukaran dalam memilih Menteri. Muhyiddin harus memilih di kalangan UMNO tetapi dia sudah berjanji tidak akan memilih mereka yang tidak bersih, sementara sebagian besar tokoh UMNO sedang diselidiki terkait kasus korupsi,” jelas Cecep Hidayat.

Cecep Hidayat juga mengatakan, kabinet Perikatan Nasional Perdana Menteri Muhyiddin hanya 19% (6 dari 31 Menteri) berasal dari kelompok ras minoritas. Hanya ada satu Cina dan satu India, kontras jika dibandingkan dengan populasi Cina yang 20,6% dan India yang 6,2%. Representasi kelompok ras, perempuan dan generasi muda pada kabinet Perikatan Nasional Perdana Menteri Muhyiddin lebih sedikit jika dibandingkan dengan kabinet Perdana Menteri terdahulu, Mahathir.

Impact perubahan politik Malaysia pada demokrasi Malaysia dan kebijakan luar negeri nya. Kalau dari politik domestiknya, politik identitas akan selalu memainkan peranannya, politik islam sangat kuat dimainkan. Dalam kebijakan luar negeri Malaysia pro terhadap kepentingan islam. Lebih memerhatikan isu-isu tentang islam seperti Rohingya,” jelas Rakhmat Syarip.

Duta Besar Denmark Memberikan Kuliah Umum Mitigasi Perubahan Iklim

Duta Besar Denmark Memberikan Kuliah Umum Mitigasi Perubahan Iklim

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, menyelenggarakan Public Lecture: Danish Climate Act and Danish-Indonesian Partnership in Mitigating Climate Change di Auditorium Juwono Sudarsono pada Jumat (06/03). Duta Besar Denmark untuk Indonesia, H.E Rasmus Abildgaard Kristensen hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Rasmus memaparkan bagaimana strategi Denmark menerapkan penggunaan energi terbarukan sebagai solusi dari perubahan iklim dunia.

Menurut Rasmus, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar namun belum di terapkan. Rasmus juga menjelaskan empat faktor penting yang dapat menurunkan harga energi terbarukan yakni, perkembangan teknologi, fundamental persaingan ekonomi (kompetisi, lelang, dan harga), skala ekonomi serta regulasi politik yang stabil.

Politisi dan pemangku kebijakan harus mulai serius mempertimbangkan energi terbarukan sebagai solusi dalam menghadapi perubahan iklim. Seperti di Denmark, 8 dari 10 partai yang duduk dibangku Parlemen Denmark sudah mendukung gerakan climate change.

Ia menyampaikan pemerintah Denmark menargetkan penggunaan 100 persen energi terbarukan pada 2030. “Proses itu tidak membutuhkan waktu lama yang berlarut-larut. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dilakukan dalam jangka waktu 5-10 tahun” Ungkap Rasmus.

Rasmus juga menyampaikan sanggahan terhadap tiga mitos yang menyebut pengembangan energi baru dan terbarukan sulit dilakukan.

Pertama, banyak yang mengatakan pengembangan energi terbarukan butuh waktu lama, padahal kenyataannya tidak. Ia menjelaskan Denmark mulai mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan berupaya membangun ketahanan energi dalam negeri dengan mengembangkan industri terbarukan.

Kedua, menyanggah anggapan penggunaan energi terbarukan tidak dapat diandalkan jadi sumber utama energi nasional. “Buat saya, mitos itu tidak tepat karena saat ini Denmark menjadi salah satu negara dengan tingkat ketahanan energi yang cukup tinggi di dunia,” ujar Dubes Rasmus.

Ketiga, anggapan biaya pengembangan energi terbarukan mahal. “Anggapan mahal itu tidak terbukti karena saat ini banyak teknologi yang tersedia untuk pengembangan energi terbarukan. Situasinya jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, saat ini jauh lebih murah, setidaknya dalam waktu 10 tahun terakhir,” jelas Dubes Rasmus.

“Ada tiga faktor yang membantu menurunkan biaya pengembangan energi terbarukan, di antaranya ketersediaan teknologi, kompetisi antar pemasok di pasar serta skala bisnis. Jika pengembangan energi terbarukan dilakukan secara masif atau pada tingkatan industri maka ongkos produksi dapat ditekan” ungkap Rasmus.

Rasmus juga menambahkan kerjasama sektor energi yang nantinya akan terjalin antar Denmark dan Indonesia adalah pemodelan dan perencanaan energi jangka panjang, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi.

Hal ini semua sejalan dengan Danish International Development Agency (Danida) yang digunakan bidang kerjasama pembangunan Denmark yang merupakan bidang kegiatan di bawah Kementerian Luar Negeri Denmark. Fokus area dari Danida ini salah satunya adalah green growth yaitu program dukungan lingkungan, kehutanan dan penggunaan lahan, penanganan limbah dan produksi pangan berkelanjutan.