Select Page
Malik Ayub Sumbal: Belt and Road Initiative Program yang Mendorong Pembangunan Seluruh Dunia Khususnya Infrastruktur

Malik Ayub Sumbal: Belt and Road Initiative Program yang Mendorong Pembangunan Seluruh Dunia Khususnya Infrastruktur

Meskipun mengalami penurunan aktivitas selama terjadinya pandemi Covid-19 pada 2020-2022, proyek Belt and Road Initiative (BRI) terus dikembangkan oleh China untuk meningkatkan konektivitas di Kawasan Indo-Pasifik yang di masa lalu pernah menjadi jalur sutra perdagangan China dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Di inisiasi oleh presiden Xi Jinping pada tahun 2013, BRI melibatkan 70 negara di kawasan Asia, Eropa dan Afrika. Di Indonesia sendiri terdapat puluhan kerjasama yang ditandatangani oleh para pengusaha dari China dan Indonesia dalam rangka pembangunan konektivitas di dalam kerangka BRI.

Persoalannya adalah bahwa BRI memiliki beberapa implikasi geopolitik yang penting terhadap tatanan politik dan ekonomi regional maupun global. Inisiatif China mengembangkan jejaring kerjasama di dalam kerangka BRI ini.

Departemen Ilmu Politik FISIP UI mengadakan seminar tentang geopolitik yang berjudul “China Belt and Road, Connectivity for Shared Future”. Menghadirkan Malik Ayub Sumbal, Analis Geopolitik Senior sekaligus pendiri Caucasus Centre for Strategic and International Studies sebagai pembicara untuk menjelaskan mengenai Belt and Road Initiative pada Selasa (10/05) secara hybird di Auditorium Juwono Sudarsono.

Seminar geopolitik kali ini mendiskusikan tentang inisiatif tersebut dan implikasinya terhadap tata ekonomi dan politik global di tengah perubahan ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Topik Ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi indonesia yang memiliki visi untuk meningkatkan peran internasionalnya di dalam menyongsong posisi baru Indonesia di masa depan sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Malik memiliki pandangan yang begitu positif terkait BRI yang diupayakan oleh Tiongkok. Menurutnya, BRI merupakan program yang mendorong pembangunan seluruh dunia. Utamanya, BRI mewadahi pembangunan infrastruktur dan memberdayakan masyarakat.

“Skema win-win yang ditawarkan dapat menjadi jawaban dari masalah yang dihasilkan dari hegemoni bangsa barat. Prinsip shared future atau masa depan bersama menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki niatan untuk membangung masyarakat di seluruh dunia. Program tersebut juga dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dan membawa mereka ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, Tiongkok menjadi panutan karena berhasil membawa masyarakatnya dari negara miskin menjadi rising power,” jelas Malik.

Terkait hubungan antara bangsa timur dan barat, Malik berpendapat bahwa pendekatan yang digunakan oleh Tiongkok, yaitu shared future sama sekali berbeda dengan pendekatan okupasi yang digunakan dalam kolonialisme bangsa barat, “kolonialisme pada dasarnya berusaha mengambil milik orang lain untuk kepentingan sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain. Ketegangan dunia masa kini menunjukkan bahwa bangsa barat khawatir akan apa yang dapat dicapai oleh Tiongkok,” ujar Malik.

Dalam penjelasannya, Malik berargumen bahwa upaya bangsa barat untuk menghentikan upaya Tiongkok bukan untuk mencegah Tiongkok mengambil keuntungan dari negara lain, melainkan untuk menghentikan pembangunan ekonomi dunia secara menyeluruh.

Bangsa barat tidak ingin negara-negara lain dapat mencapai tingkat kemakmuran yang sama dengan mereka. Hal tersebut juga berkaitan dengan standar ganda dan hipokrisi bangsa barat, mengenai bagaimana mereka mengecam penyerangan yang dilakukan oleh bangsa lain tetapi mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh bangsa sendiri.

“Kini, bangsa barat sendiri semakin terpecah karena masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Hal tersebut, diiringi dengan hadirnya Tiongkok sebagai kekuatan baru, membentuk tatanan dunia multipolar,” tambah Malik.

Malik melihat hal tersebut sebagai hal yang positif, karena dunia multipolar berpotensi menghasilkan perdamaian dunia melalui hadirnya berbagai power corridors. Tatanan dunia yang harus dihindari adalah unipolar karena unipolar berarti bahwa satu negara memonopoli tatanan dunia.

Dalam sesi tanya jawab, Malik juga menjelaskan bahwa ‘debt trap’ atau ‘jebakan hutang’ yang seringkali dikaitkan dengan BRI merupakan wacana oleh bangsa barat untuk mencegah pembangunan dalam kerangka BRI. Tiongkok sendiri memiliki kebijakan non-intervensi, yang artinya Tiongkok tidak akan mencampuri urusan domestik negara lain.

Brigjen. Pol. Chryshnanda: Kemacetan Bukan Hanya Masalah Lalu Lintas Tetapi Juga Menjadi Masalah Sosial dan Kemanusiaan

Brigjen. Pol. Chryshnanda: Kemacetan Bukan Hanya Masalah Lalu Lintas Tetapi Juga Menjadi Masalah Sosial dan Kemanusiaan

Tradisi hari raya Idul Fitri di Indonesia menjadi momen yang begitu ditunggu setiap tahunnya. Sama seperti negara lainnya, Indonesia memiliki tradisi hari Raya Idul Fitri sendiri. Tradisi hari raya idul fitri menjadi salah satu hal yang paling dirindukan. Pada momen ini seluruh keluarga berkumpul dan bersukacita. Di Indonesia, Idul Fitri juga dikenal dengan istilah Lebaran. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia membuat perayaan Idul Fitri melebur menjadi sebuah tradisi yang unik dan menarik.

Dua tahun berturut-turut mudik Lebaran dilarang karena pandemi. Mudik adalah peristiwa kolosal tahunan yang menggerakkan masyarakat kembali ke akar hidupnya di kampung halaman. Perjalanan, pertemuan, kebaruan, kegembiraan, dan puncak ibadah.

Tahun 2022 ini pelonggaran kegiatan dan mobilitas telah menimbulkan harapan masyarakat untuk dapat mudik lebaran. Sambutan yang tinggi terlihat dari antusiasme warga ketika mereka melengkapi vaksinasi yang ketiga kalinya (booster) sebagai salah satu syarat perjalanan. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah kemungkinan meledaknya jumlah pemudik.

Di perkirakan lebih separuh warga Jakarta akan pulang kampung. Selain dengan kendaraan umum, baik kereta maupun bus, moda kendaraan pribadi dipastikan akan mendominasi perjalanan mudik. Di fasilitasi dengan jalur jalan tol yang sudah menghubungkan kota-kota utama di Jawa dan sebagian Sumatra, volume perjalanan darat dipastikan meningkat.

Untuk mengantisipasi masalah lalulintas sekaligus meningkatkan keamanan mudik, Direktur Keamanan dan Keselamatan, Korlantas Polri, Prof. Dr. BJP. Chryshanda Dwilaksana menghimbau para pemudik untuk amat memperhatikan keselamatan di jalan raya. Pengguna jalan arteri maupun jalan tol harus memperhitungkan kemungkinan macet, emosi yang meninggi di jalan, kelelahan, kecelakaan, dsb.

“Dari data yang saya peroleh, sebagian masyarakat Indonesia akan menggunakan tol, maka dari kepolisian dan pemangku kebijakan memikirkan bahwa nantinya kemacetan di jalan tol akan berdampak luas, seperti contohnya kejadian Brexit tahun 2016 lalu, bukan hanya masalah lalu lintas dan transportasi saja tetapi ini juga menjadi masalah sosial dan kemanusiaan. Ketika kemacetan terjadi dijalan tol maka menjadi sangat rumit apalagi sampai memakan korban jiwa,” ujar Chryshanda pada kuliah umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI): Mudik Lebaran 2022, Selasa (26/04).

Di sisi lain ia mengungkapkan bahwa, ketika lalu lintas meningkat dapat dipahami sebagai gerak pindah sebenarnya dan menunjukan adanya suatu urat nadi kehidupan. “Perilaku berlalu lintas ini merefleksikan dari budaya bangsa dan lalu lintas ini boleh dikatakan juga cermin dari tingkat modernitas. Artinya memang lalu lintas ini selalu meningkat dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman,” ucapnya.

Lebih lanjut Chryshanda menjelaskan, “maka dari itu kepolisian membuka banyak pos di seluruh Indonesia selama mudik, yaitu pos kemanan, pos kesehatan, pos pelayanan dan pos terpadu. Kepolisian satlantas juga membuka pelayanan virtual melalui digital maps di kawasan-kawasan yang menjadi penyebab kemancetan ataupun kawasan rawan kecelakaan melalui monitoring National Traffic Management Center (NTMC) dan petugas lapangan.”

Kegiatan yang sudah dilakukan pada operasi ketupat tahun 2022 ialah survey ruas jalan tol, jalan arteri, tempat wisata, pelabuhan dan kegiatan koordinasi dengan stakeholder. Untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut tentunya kepolisian satlantas sudah menentukan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap dan oneway serta mensosialisasikan melalui media massa. Targetnya adalah untuk kelancaran yang lebih baik, keselamatan dengan menurunnya angka fasilitas korban kecelakaan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan pengetatan protokol kesehatan.

Chryshanda juga menghimbau kepada pemudik untuk siap kendaraan, siap fisik dan mental, kesehatan, BBM, saldo e-toll serta bekal untuk perjalanan dan istirahat secukupnya di rest area ketika melakukan mudik. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penumpukan.

Dalam sambutannya Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, “lebaran merupakan momentum pulang kampung yang melibatkan jutaan orang, tentunya merupakan suatu kerumunan yang luar biasa besarnya. Momentum ini sudah dinantikan oleh masyarakat Indonesia selama dua tahun, euphoria atau kesenangan yang luar biasa untuk bisa bertemu keluarga dikampung halaman. Kali ini mudik bukan hanya sekedar tradisi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penyelenggarakan mudik lebaran kali ini terkait dengan laju virus Covid-19 yang beberapa terkahir ini angkanya. Kita berharap beberapa bulan kedepan sudah bisa hidup normal kembali dengan menerapkan new normal.”

Prof. Paulus Wirutomo (Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI) menjelaskan bahwa Dari sisi sosiologi mudik itu fenomena sosial bagi banyak negara terutama bagi Indonesia. Untuk menjelaskan secara sosiologis bagaiaman suatu gejala tersebut secara sistemik dan holistik dipengaruhi oleh kondisi kultural, struktural, proses sosial.

“Kondisi kultural banyak sekali akarnya yaitu seperti sistem nilai mengenai persaudaraan dalam mudik. Kemudian hubungan dengan orang tua. Begitu kuatnya dorongan ini untuk orang mudik dan tradisi lain seperti agama. Terkait pola sikap dan perilaku mengenai kedisplinan dan etos para aparat. Para polisi kita ditopang oleh teknologi dsb. Menurut saya mudik ini akan bertahan dan berkembang menjadi aspek yang lebih luas,” ujar Prof. Paulus.

Lebih lanjut ia mengatakan, “secara struktural yaitu kita melihat masyarakat terbentuk dari stratifikasi bawah, menengah, atas. Dan tradisi ini mencakup seluruh stratifikasi tersebut. Yang beragama apapun akan ikut mudik, diferensiasi sosial mencakup juga. Tatanan tadi diatur yang kita sebut instrumen seperti peraturan atau kebijakan pemerintah hiingga kondisi jalan yang diatur hingga perilaku manusia menjadi  lebih baik. Fasilitas juga diperhatikan seperti banyaknya toilet dan rambu lalu lintas.”

Kondisi proses sosial, di masyarakat ada interaksi yang saling mempengaruhi bahkan ada negosiasi merupakan dinamika interaksi yang perlu diatur seperti komunikasi. Adanya psikologi massa kalo misla ada satu oirang tertekan karena situasi itu makan jadi psikologi massa dan masalah sosial yang besar. Gerak dari mudik ini akan mendorong urbanisasi.

Mudik adalah kebudayaan Indonesia di seluruh nusantara ini dan itu tidak akan hilang dan akan berkembang dismepurnakan dan bukan kultur satu kelompok masyarakat tapi bersifat multikultural. Mudik juga jalan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Pemerintah telah melakukan usah pentaan dan fasilitasi secara baik. Tapi masyarakat harus ikut membantu menunjang dengan kepatuhan yang beradab.

Johanna Debora Imelda, MA., Ph.D. (Ketua Program Studi Pascasarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI) melihat mudik sebagai reproduksi sosial. “Penggantian struktur sosial dengan satu format baru yang mirip dengan yang asli sehingga system sosial dapat berlangsung terus. Proses untuk melestarikan atau melanggengkan karakteristik struktur sosial tertentu atau tradisi tertentu selama periode tertentu juga. Tetapi reproduksi sosial juga melahirkan tatanan dan stuktur sosial yang berubah. Mudik sebagai reproduksi sosial akan melahirkan masalah baru yang harus diantisipasi.”

Selain itu, Johanna menjelaskan bahwa masalah potensial yang akan terjadi yaitu kerumunan massa di rest area maupun destinasi wisata, kerumunan ini akan rentan terpapar Covid-19. Selain itu adanya kerentaan resiko sosial seperti konflik antar pemudik dan penyedia layanan. “Pelayanan sosial yang harus dilakukan untuk antisipasi resiko sosial adalah cepat dan tanggap terhadap subjective dissatisfaction, ketidak-puasan masyarakat akibat tekanan menjadi potensial terhadap kerusuhan.”

Dr. Phil. Imam Ardhianto (Ketua Program Studi Sarjana Departemen Antropologi) menjelaskan beberapa isu krusial yaitu paradoks tradisi kembali atau mudik harus dipikirkan dan diantisipasi, memenuhi nilai pertalian kekerabatan tanpa penularan covid, bisa dilakukan dengan aman dan sehat. Dibangunnya infrastruktur baru maka akan ada mobilitas yang tinggi, penanganan Crowding-Practices dan aglomerasi kota-kota di Jawa sebagai urban island, konsekuensinya bagaimana mengidentifikasi mobilitas antar wilayah sesudah pemudik di tempat tujuan.

Prof. Lena Dominelli: Tugas Green Social Work Mengatasi Ketidaksetaraan Struktural dan Lingkungan yang Terdegradasi

Prof. Lena Dominelli: Tugas Green Social Work Mengatasi Ketidaksetaraan Struktural dan Lingkungan yang Terdegradasi

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI  mengadakan kuliah umum internasional dengan topik “Green Social Work Contribution to Environmental Impact” pada Kamis (17/06) melalui kanal media sosial Zoom. Sebagai pengisi materi pada kuliah umum internasional ini adalah Prof. Lena Dominelli, Ph.D, AcSS, (Director of Master Programme in Disaster Interventions and Humanitarian Aid, The University of Stirling, UK).

Keadilan lingkungan terkait dengan keadilan sosial untuk semua dan integral dengan pekerjaan sosial dan pengembangan masyarakat di abad ke-21. Untuk mencapai hal ini perlu memperhatikan, mitigasi dan penanggulangan bencana serta membatasi model urbanisasi dan industrialisasi saat ini

“Keadilan lingkungan adalah hak untuk hidup dalam lingkungan yang berkelanjutan dan sehat yang memungkinkan semua orang untuk menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan penggunaan generasi mendatang sambil merawat planet ini dan semua isinya” jelas Prof. Lena.

Menurut Prof. Lena, “Green Social Work (GSW) berfokus pada bagaimana organisasi sosial berhubungan antara masyarakat dan interaksi dengan flora dan fauna di habitat fisik. GSW mempunyai tugas untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan lingkungan yang terdegradasi, bagaimanapun penyebabnya serta mengembangkan model alternatif yang berkelanjutan untuk pembangunan sosial-ekonomi.”

GSW menilai risiko yang ditimbulkan oleh bahaya dan mempunyai argumentasi yaitu transformasi konseptual dan sosial holistik yang mendalam, hubungan yang berkelanjutan antara orang-orang dan makhluk hidup lain, transdisipliner berkaitan dengan semua ilmu dan profesi dalam keterlibatan dengan komunitas/penduduk setempat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan menanggapi kebutuhan masyarakat.

“GSW juga menggunakan Universal Declaration of Human  Rights (UDHR) dalam strategi pemberantasan kemiskinan seperti membantu komunitas lokal memobilisasi dan mengatur untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap manusia, lingkungan dan planet. Selain itu menuntut perubahan kebijakan UDHR melibatkan 19 pekerja sosial dalam pembahasan hak asasi manusia, sekarang terlibat dalam landasan perlindungan sosial dengan ILO (Organisasi Buruh Internasional)” jelas Prof. Lena.

Porf Lena menjelaskan, tiga organisasi yaitu The International Association Of Schools Of Social Work (IASSW); The International Council On Social Welfare (ICSW); and The International Federation Of Social Workers (IFSW) memperkuat suara pekerja sosial di panggung global, melalui proses konsultasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyoroti sejumlah masalah sosial penting dan memerlukan tindakan segera, termasuk kemiskinan; globalisasi; perdagangan manusia; kegiatan geng kriminal yang melibatkan narkoba; beragam bentuk kekerasan termasuk konflik bersenjata; migrasi massal dan perubahan iklim dan bencana lainnya baik ‘buatan manusia’ atau ‘alami’.

“Agenda tersebut secara resmi dipresentasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2012 dan para pekerja sosial berkomitmen untuk terus berkontribusi dan menangani masalah-masalah tersebut” tutup Prof. Lena.

Tahun 2016 Jumlah Terbanyak Permohonan Perlindungan

Tahun 2016 Jumlah Terbanyak Permohonan Perlindungan

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan kuliah umum mengenai Perlindungan Korban dengan pembicara Hasto Atmojo Suryo (Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia) pada Sabtu (12/06) melalui YouTube Kriminologi Indonesia. Kegiatan ini memberikan gambaran pada mahasiswa bahwa menyuarakan keadilan bagi korban maupun saksi adalah yang penting dan wajib dalam menegakkan HAM.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2008, dua tahun setelah UU tersebut lahir, kemudian LPSK terbentuk. Telah terjadi perkembangan dalam sistem peradilan pidana di Indonsia yang tidak saja berorientasi perlindungan bagi pelaku (tersangka/terdakwa) tetapi juga berorientasi kepada perlindungan atau kepentingan pihak korban maupun saksi.

Peran LPSK yaitu memberikan perlindungan, memastikan perlindungan hukum, melakukan pemenuhan hak procedural, memenuhi hak korban untuk rehabilitasi, medis, psikologi dan psiko-sosial serta memfasilitasi korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi.

“Subjek perlindungan LPSK adalah saksi dan saksi pelaku yang terlibat didalam suatu tindak pidana tapi kemudian dia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatannya, korban, pelapor dan ahli. Tetapi LPSK mempunyai prioritas atau tindak pidana tertenu seperti perdagangan manusia, kekerasan seksual perempuan dan anak, korupsi, penyiksaan, narkotika, penganiayaan berat, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, terorisme serta tindak pidana lain terkait ancaman jiwa” jelas Hasto.

LPSK juga memberikan perlindungan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak procedural, perlindungan hukum, hak atas pembiayaan, hak atas informasi, bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psiko-sosial, fasilitas ganti rugi dan pemenuhan hak saksi pelaku.

“Jumlah permohonan perlindungan terbanyak terjadi pada tahun 2016 sebanyak 2.387 karena banyak yang berasal dari korban pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 dan 1966, sedangkan pada tahun 2020 kemarin juumlah pemohon turun menjadi 1245” tambah Hasto.

Hasto menjelaskan, LPSK sendiri masih mengalami kendala dan mempunyai tantangan kedepannya, seperti kurangnya dukungan anggaran terhadap hak asasi dan korban, anggaran LPSK terus menurun dari tahun ke tahun, pemahaman instansi terkait termasuk aparat penegak hukum terhadap hak-hak saksi dan korban dirasa belum merata, serta keberadaan LPSK yang masih tersentralisasi menjadi kendala dan tantangan dalam melakukan pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

Kuliah Umum Ketua Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Kuliah Umum Ketua Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Memperjuangan keadilan sosial adalah misi Departemen Kriminologi untuk terus berpihak dan mendukung upayang-upaya pada pengungkapan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Belajar mengenai HAM bagaimana bisa mengungkapkan kasus-kasus kejahatan yang pelakunya adalah orang-orang yang memiliki power misalnya berkaitan tentang isu kejahatan lingkungan. Hal ini mengajarkan logika dalam membangun kebijakan berbasis bukti dan data bisa memberikan dukungan bagi semua kalangan.

Ketua Departemen Krimonilogi, Mamik Sri Supatmi mengatakan “pelanggaran HAM yang berat merupakan extraordinary crime dan berdampak secara luas pada tingkat nasional maupun internasional dan menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman terhadap individu maupun masyarakat luas, sehingga perlu di pulihkan dalam mewujudkan supermasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Para pelaku pelanggaran HAM berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus dan mungkin luar biasa. Merujuk pada data Komnas HAM sampai saat ini terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan. Pada kuliah umum (08/06) yang membahas Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia ini menghadirkan narasumber Ahmad Taufan Damanik sebagai Ketua Komnas HAM.

Damanik menjelaskan, landasan moral penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat yang menghormati martabat dan hak asasi manusia melalui langkah-langkah demokratis tanpa kekerasan mengacu ke tertib hukum serta menjamin peristiwa itu tidak terulang kembali.

Damanik mendorong Kejaksaan Agung agar segera menyidik atas 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dirampungkan proses investigasinya oleh Komnas HAM.

“Sudah pernah ada pertemuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung membahas solusi atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tersebut namun belum tercapai kesepakatan.”

Meski begitu, Damanik mendorong Kejaksaan Agung agar segera menyidik atas 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dirampungkan proses investigasinya oleh Komnas HAM. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang tidak mungkin lagi diselesaikan melalui proses hukum, karena itu perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). KKR sebagai landasan hukum penyelesaian di luar pengadilan (non-judicial).

Dari beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM berat telah diselesaikan investigasinya oleh Komnas HAM, baru tiga kasus yang selesai menjalani sidang, yakni Peristiwa Timor-Timur pasca Jajak Pendapat (1999), Peristiwa Tanjung Priok (1984) serta Peristiwa Abepura, Papua (2000).