Select Page
KASI Menjadi Inti Kebijakan Luar Negeri Republik Korea

KASI Menjadi Inti Kebijakan Luar Negeri Republik Korea

ASEAN Study Center, LPPSP (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik) FISIP UI dengan dukungan dari Mission of The Republic Korea untuk ASEAN mengadakan kuliah umum dengan mengangkat tema “The Republic of Korea’s Foreign Policy and ROK – ASEAN Relations”. Sebagai pembicara H.E. Kwon Hee Seog (Duta Besar Mission of The Republic Korea untuk ASEAN) dan di moderatori oleh Broto Wardoyo, Ph.D. (Dosen Jurusan Hubungan Internasional). Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (7/12) di Ruang Sidang, lantai 9, Pusat Administrasi (Rektorat) Universitas Indonesia.

Kwon Hee menjabarkan beberapa poin besar yang dibahas dalam kuliah umum ini, diantaranya yaitu kerangka kebijakan luar negeri Republic Of Korea (ROK), tiga dimensi kebijakan luar negeri ROK, hubungan ROK-ASEAN dan inisiatif solidaritas KOREA-ASEAN atau Korea-ASEAN Solidarity Initiative (KASI).

Dalam kerangka kebijakan luar negeri ROK mempunyai misi nasional yaitu “Korea Leaping Again: A Nation of People Living Well Together” yang mencakupi pemerintah bekerja dengan baik, pertumbuhan yang dinamis dan inovatif, kesejahteraan yang produktif. Menurutnya Kwon Hee, ROK juga mempunyai tujuan nasional untuk mencapai visi tersebut, sesuatu yang harus dicari dan dilindungi.

Tiga dimensi kebijakan luar negeri ROK yang dikatakan oleh Kwon Hee adalah diplomasi dengan negara tetangga seperti Jepang, China dan lainnya, lalu diplomasi regional serta diplomasi global/multilateral yang membahas masalah-masalah yang sedang terjadi maupun masalah jangka panjang.

Kwon Hee mengatakan dalam hubungan antara ROK dengan ASEAN, ROK memandang penting ASEAN. Konsep utama dalam hubungan ini yaitu setralitas ASEAN dan persatuan yang tujuannya untuk ASEAN yang lebih terintegrasi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa KASI menjadi inti dari kebijakan luar negeri untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas, damai, dan sejahtera di tengah persaingan Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.

Selain itu, kerja sama dan peningkatan perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan dan ASEAN, serta penanganan perubahan iklim dan lingkungan. Peningkatan hubungan antara Korea Selatan dan ASEAN ke hubungan kemitraan strategis dan komprehensif dalam rangka menyambut 35 tahun jalinan hubungan diplomatik antara keduanya pada tahun 2024 mendatang.

Prioritas dari KASI ini ialah (1) mempromosikan tatanan internasional berbasis aturan dan kerja sama strategis dalam diplomasi dan pertahanan negara; (2) kemakmuran dan pengembangan bersama rantai pasokan global, keamanan energi, transformasi digital dan kendaraan elektronik; (3) kolaborasi dalam merespon bersama tantangan regional dan global seperti netralitas karbon dan pertumbuhan hijau, kerja sama pertanian dan perikanan, kesehatan masyarakat; (4) menggandakan kontribusi finansial.

Kuliah umum ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, diakhir acara dilakukan sesi tanya jawab antar mahasiswa kepada H.E. Kwon Hee Seog dan sebaliknya.

Republik Ceko Berkomitmen untuk Mendukung Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka

Republik Ceko Berkomitmen untuk Mendukung Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka

Kuliah Umum FISIP UI bersama Mr. Martin Tlapa (Wakil Menteri Republik Ceko) mengangkat tema “The Czech Republic´s Strategy for Cooperation with the Indo-Pacific” yang diselenggarakan pada Selasa (6/12) di Auditorium Mochtar Riady, acara ini di moderator oleh Dwi A. Sundrijo, Ph.D (Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional) dan sebagai penanggap Edy Prasetyono, Ph.D (Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional). Kuliah umum ini dilaksanakan secara hybrid dan terbuka secara umum serta di ikuti oleh berbagai mahasiswa dari universitas-universitas di Jakarta.

Dalam kuliah umum ini Mr. Martin Tlapa membahas pentingnya Indo-Pasific, Strategi Kerjasama Republik Ceko yang baru disetujui dengan Indo-Pasifik. Selain itu Wakil Menteri Luar Negeri Ceko itu membahas bagaimana mendekati kawasan dalam konteks kepentingan strategis yang berkembang dan tantangan global yang muncul.

Indo-Pasifik membentang melintasi dua samudera hingga empat benua. Menurut Martin, Indo-Pasifik menjadi pusat penting untuk perdagangan dunia dengan jalur perdagangan dan maritim utama yang melewatinya, negara-negara Indo-Pasifik menyumbang 42% dari PDB dunia, hampir 60% dari populasi dunia.

Baru-baru ini, pentingnya Indo-Pasifik telah dibuktikan selama Kepresidenan Ceko di Dewan Uni Eropa pada paruh kedua tahun 2022, ketika Republik Ceko mengidentifikasi Indo-Pasifik sebagai salah satu prioritas geografisnya.

Martin mengatakan bahwa kerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik adalah untuk mempromosikan keamanan dan kemakmuran global serta penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.

Pada September 2022, pemerintah Ceko menyetujui strategi nasional untuk kerja sama dengan Indo-Pasifik, menjadikan Republik Ceko sebagai negara anggota Uni Eropa keempat, setelah Prancis, Jerman, dan Belanda, yang memiliki kerangka kerja strategisnya sendiri untuk kerja sama dengan negara-negara di Asia, Wilayah Pasifik dan sekitarnya.

Martin menyatakan, pada dasarnya Republik Ceko ingin menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara Indo-Pasifik, dengan tunduk pada aturan dan norma yang mengikat secara internasional.

Lebih lanjut ia mengatakan, Republik Ceko juga akan fokus pada kerja sama di bidang hak asasi manusia, pencegahan bencana dan pengurangan risiko, termasuk bencana kemanusiaan. Ini akan memberikan dukungan untuk kegiatan organisasi keamanan dan mekanisme pencegahan konflik. Selain itu, Republik Ceko ingin memanfaatkan kerja sama pembangunan dan instrumen pendanaan UE untuk melibatkan pakar dan perusahaan Ceko.

Dalam strateginya, Republik Ceko berkomitmen untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, memperkuat perdagangan bebas dengan kawasan, menjalin kerja sama yang lebih erat dengan mitra di Uni Eropa dan negara-negara yang berpikiran sama dengan dokumen strategis mereka sendiri.

Dalam tantangan global, Martin mengatakan, bersiaplah untuk mengatasi tantangan faktor risiko kawasan, risiko keamanan, ancaman hybrid, perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta energy and carbon sustainability untuk dukungan perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Edy, wilayah Indo-Pasifik menjadi sangat penting dan strategis tidak hanya dalam hal ekonomi tapi juga keamanan dan lainnya. Tapi masalahnya adalah ketika kita melihat Indo-Pasific sejak awal sebenarnya contested concept karena itu awalnya inisiatif dari Jepang pada tahun 2007. Karena konsep tersebut ide dari Indo-Pasifik, ASEAN datang dengan pendekatan inklusif dan minimalis serta pengertian dari konsep Indo-Pasifik karena itulah ASEAN datang dengan ide Indo-Pasifik yang fleksibel, inklusif dan bergantung pada pembangunan ekonomi daripada nilai dan ideologi.

Ketua Komnas HAM: Ilmu Kesejahteraan Sosial Secara Umum Erat Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Ketua Komnas HAM: Ilmu Kesejahteraan Sosial Secara Umum Erat Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Seminar ini diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Seminar ini mengangkat isu Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan pemenuhan kesejahteraan sosial di tiap bidang dan level praktik pekerjaan sosial. Pembicara dalam seminar ini, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2022-2027 sekaligus Alumni Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

Pemerintah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Persamaan di muka hukum, perlindungan hukum dan asas legalitas bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang.

Hak Asasi Manusia menjadi dasar moral bagi negara atau pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, yang pada akhirnya memiliki peran startegis dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia.

Selain peran pemerintah yang dituntut mewujudkan perlindungan Hak Asasi manusia demi kesejahteraan rakyatnya, masyarakat sendiri berperan dalam upaya penegakan HAM. Perspektif HAM menjadi hal yang ditekankan dalam pertolongan individu dalam memperoleh tujuan dari kesejahteraan sosial.

Menurut Atnike, ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu sosial secara umum erat sekali kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Atnike menjelaskan, bahwa isu kesejahteraan sosial seringkali di identikan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yaitu hak atas kondisi sosial dan ekonomi dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan bebas. Jadi erat sekali persoalan Ekosob dengan kajian-kajian dalam ilmu sosial dan ilmu kesejahteraan sosial

Kerangka norma HAM terkait kesejahteraan sosial di Indonesia sudah mengadopsi dan sudah mengakui HAM sebagai salah satu nilai, prinsip, perspektif yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari UUD 1945 ayat 28H (1) dan UU No. 11/2009 Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 (1).

Lebih lanjut ia mengatakan, peran ilmu kesejahteraan sosial berbeda dengan pendekatan ilmu yang menangani manusia yang hanya melihat perubahan manusia pada tingkat individu, ilmu kesejahteraan sosial melihat bahwa perubahan pada tingkat individu atau bahkan tingkat kelompok tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan pada lingkungan sekitarnya.

“Menjamin pemenuhan hak terkait kesejahteraan sosial bukan lagi sebagai hal yang melekat tetapi menjadi hak yang dapat diklaim. Intervensi ilmu kesejahteraan sosial yaitu mendorong perubahan struktur sosial yang opresif, pemberdayaan, perspektif etnis-sensitif dan persepektif perempuan/gender,” ujarnya.

Sebagai penutup, Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc yang sekaligus Guru Besar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial menangapi bahwa equity, equality dan justice sebagai suatu konsep payung yang sangat tergantung pada konteks bagaimana masyarakat terpenuhi dalam perkembangan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya.

Pemuda Indonesia Diharapkan Peduli Pada Isu Pangan

Pemuda Indonesia Diharapkan Peduli Pada Isu Pangan

BEM FISIP UI bersama dengan Foodbank of Indonesia mengadakan Rembug Pangan Orang Muda pada Senin (31/10) di Auditorium Juwono Sudarsono, dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia dan Hari Sumpah Pemuda 2022 dengan tema “Kebangkitan Pangan, Kebangkitan Bangsa” yang bertujuan untuk membangun kesadaran para pemimpin muda dalam memaiukan Indonesia di masa depan melalui kemandirian pangan.

Kegiatan ini dikemas dengan dialog interaktif dan diskusi bersama para tokoh pangan, sejarah, budaya dan media yang akan bertukar perspektif mengenai pengetahuan, pengalaman dan ide bersama dalam memajukan pangan Indonesia.

Foodbank of Indonesia (FOI) merupakan organisasi sosial yang hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat. FOI juga mendukung negara dalam mencapai kedaulatan pangan seperti yang ditargetkan oleh SDG’s (Sustainable Development Goals) nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, pada SDG’s nomor 12 yaitu pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.

Anak muda Indonesia harus mulai peduli dengan isu pangan yang menjadi kekhawatiran banyak negara di belahan dunia lain. Indonesia yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah membutuhkan peran anak muda untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan.

Pendiri Foodbank of Indonesia, M Hendro Utomo menjelaskan, Indonesia tidak mumpuni di bidang energi dan teknologi, tapi merupakan penghasil pangan yang beragam. “Ironisnya, 3,1 juta gandum diimpor dari Ukraina. Anak-anak muda harus jadi pelopor supaya Indonesia dapat mencapai kemandirian dan ketahanan pangan,” kata Hendro.

Hendro mengatakan, Indonesia memiliki 2 modal besar menuju kebangkitan, yakni pangan dan pemuda. Karena itu, diskusi memperingati Hari Pangan Sedunia dan Hari Sumpah Pemuda ini diharapkan menjadi forum awal untuk menghimpun perspektif awal pemuda mengenai pangan.

Peserta diskusi bertema ‘Kebangkitan Pangan, Kebangkitan Bangsa’ ini diharapkan memiliki kesadaran baru dan kegelisahan bahwa pangan adalah masalah multiperspektif yang harus diselesaikan bersama-sama. “Dialog ini dimaksudkan sebagai prakongres. Kongres Orang Muda sendiri akan dilaksanakan pada tahun depan dengan melibatkan pemimpin muda dari berbagai provinsi di Indonesia,” katanya.

Dekan FISIP UI, Semiarto Aji Purwanto mengatakan, pengetahuan dan perubahan pola pikir yang mempengaruhi perilaku terkait pangan harus mulai dimiliki oleh para pemuda. Menurutnya, penghargaan terhadap petani rendah, sehingga minat pemuda terhadap pertanian juga rendah.

“Meskipun usaha kuliner banyak diminati oleh para pemuda, tapi kuliner itu justru yang memutus rasa lidah pangan lokal, karena didominasi oleh perasa yang tidak alami atau tidak berasal dari sumber pangannya langsung. Makanan pabrikan yang merusak lidah lebih populer dibanding dengan pangan lokal,” katanya.

Pemantik diskusi, Wakil Rektor I IPB University, Prof Drajat Martianto menegaskan, pangan seharusnya fokus pada kesejahteraan manusia, mulai dari petani sampai manusia yang mengonsumsinya. Intinya masalah pangan bukan hanya masalah teknis ketersediaan, tapi harus perhatikan kesejahteraan sosial baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusinya. “Poinnya, kita harus menantang anak-anak muda untuk berkontribusi dalam persoalan pangan ini di bidang ilmunya masing-masing,” katanya.

Disunting dari: https://nasional.sindonews.com/read/929329/15/anak-muda-diajak-peduli-pada-isu-pangan-1667304694

Kuliah Umum Dinamika Lingkungan Strategis dan Analisis Ancaman Indonesia

Kuliah Umum Dinamika Lingkungan Strategis dan Analisis Ancaman Indonesia

Kuliah umum “Dinamika Lingkungan Strategis dan Analisis Ancaman Indonesia” diselenggarakan oleh Program Studi Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI pada Selasa (1/11). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dalam memahami perkembangan isu-isu aktual khususnya dalam bidang keamanan. Kegiatan ini menitikberatkan kepada pemahaman perkembangan lingkungan strategis dan analisis ancaman Indonesia.

Faktor kedaulatan bangsa menjadi faktor determinan dalam berbagai dinamika lingkungan strategis dan perkembangan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu bentuk ancaman nyata terhadap kedaulatan Indonesia adalah melalui jalur perbatasan laut.

Dinamika baik klaim wilayah, intrusi kapal asing hingga adanya aksi provokasi di wilayah kedaulatan Indonesia kerap kali terjadi. Oleh karena itu, kuliah umum ini menghadirkan narasumber Pangkogabwilhan I Laksdya TNI, Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.

Dalam sambutannya Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, Indonesia mempunyai posisi geografis yang strategis yang diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera India. Posisi startegis tersebut sekaligus menjadi rentan kalau kita tidak bisa memanfaatkan posisi tersebut dan juga bisa menjadi ancaman karena sumber daya alam di Indonesia yang melimpah bukan hanya ancaman statis tapi juga dinamis seperti ideologi dan ancaman cyber.

Muhammad Ali mengatakan bahwa ada tiga dinamika perkembangan dalam lingkungan strategi yaitu dari segi global, regional dan nasional. Dalam segi global sedang terjadinya perang Rusia dan Ukraina, perang senjata biologis di masa depan, dari segi regional konflik Laut Cina Selatan, klaim batas ZEE RI dan Vietman, lalu dari dalam negeri teroris, ideologi, separatisme dan degradasi nilai-nilai luhur bangsa.

Spektrum ancaman wilayah di Indonesia salah satunya, batas ZEE Indonesia dan Vietnam, hingga saat ini antar kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE, akibatnya nelayan Vietnam bisa menangkap ikan di wilayah tumpang tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara illegal oleh otoritas Indonesia demikian pula sebaliknya.

Lalu wilayah perbatasan udara nasional yang menjadi daerah latihan oleh angkatan udara Singapura dikarenakan area udara Singapura yang tidak besar sehingga hal tersebut harus dilakukan monitoring secara ketat terhadap pelaksanaan Latihan yang memasuki wilayah udara nasional Indonesia.

Menurut Muhammad Ali, lanskap dinamika lingkungan strategi Indonesia pada saat ini terutama pada keamanan maritim di kawasan dan masalah keamanan internasional yang harus dihadapi. Pada aspek keamanan nasional yang akan menjadi domain adalah kekuatan TNI AL. “Indonesia mempunyai posisi di tengah-tengah antara Cina dan Australia, dengan posisi strategis itu seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan posisi tersebut,” ujatnya.