oleh Sri Indah Wijayanti | Nov 1, 2022 | Berita, Liputan Media
Kuliah umum “Dinamika Lingkungan Strategis dan Analisis Ancaman Indonesia” diselenggarakan oleh Program Studi Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI pada Selasa (1/11). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dalam memahami perkembangan isu-isu aktual khususnya dalam bidang keamanan. Kegiatan ini menitikberatkan kepada pemahaman perkembangan lingkungan strategis dan analisis ancaman Indonesia.
Faktor kedaulatan bangsa menjadi faktor determinan dalam berbagai dinamika lingkungan strategis dan perkembangan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu bentuk ancaman nyata terhadap kedaulatan Indonesia adalah melalui jalur perbatasan laut.
Dinamika baik klaim wilayah, intrusi kapal asing hingga adanya aksi provokasi di wilayah kedaulatan Indonesia kerap kali terjadi. Oleh karena itu, kuliah umum ini menghadirkan narasumber Pangkogabwilhan I Laksdya TNI, Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.
Dalam sambutannya Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, Indonesia mempunyai posisi geografis yang strategis yang diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera India. Posisi startegis tersebut sekaligus menjadi rentan kalau kita tidak bisa memanfaatkan posisi tersebut dan juga bisa menjadi ancaman karena sumber daya alam di Indonesia yang melimpah bukan hanya ancaman statis tapi juga dinamis seperti ideologi dan ancaman cyber.
Muhammad Ali mengatakan bahwa ada tiga dinamika perkembangan dalam lingkungan strategi yaitu dari segi global, regional dan nasional. Dalam segi global sedang terjadinya perang Rusia dan Ukraina, perang senjata biologis di masa depan, dari segi regional konflik Laut Cina Selatan, klaim batas ZEE RI dan Vietman, lalu dari dalam negeri teroris, ideologi, separatisme dan degradasi nilai-nilai luhur bangsa.
Spektrum ancaman wilayah di Indonesia salah satunya, batas ZEE Indonesia dan Vietnam, hingga saat ini antar kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE, akibatnya nelayan Vietnam bisa menangkap ikan di wilayah tumpang tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara illegal oleh otoritas Indonesia demikian pula sebaliknya.
Lalu wilayah perbatasan udara nasional yang menjadi daerah latihan oleh angkatan udara Singapura dikarenakan area udara Singapura yang tidak besar sehingga hal tersebut harus dilakukan monitoring secara ketat terhadap pelaksanaan Latihan yang memasuki wilayah udara nasional Indonesia.
Menurut Muhammad Ali, lanskap dinamika lingkungan strategi Indonesia pada saat ini terutama pada keamanan maritim di kawasan dan masalah keamanan internasional yang harus dihadapi. Pada aspek keamanan nasional yang akan menjadi domain adalah kekuatan TNI AL. “Indonesia mempunyai posisi di tengah-tengah antara Cina dan Australia, dengan posisi strategis itu seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan posisi tersebut,” ujatnya.
oleh Sri Indah Wijayanti | Okt 12, 2022 | Berita, Liputan Media
Kuliah umum Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, H.E Mr. Vasyl Hamianin mengangkat tema “Ukraine-Russia Relations from the Past (Pre-Soviet Union Era) to the Present”. Kuliah umum tersebut yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Rabu (12/10) di Auditorium Mochtar Riady.
FISIP UI menerima kunjungan Dubes Ukraina, di mana merupakan cerminan kerjasama dan persahabatan antar kedua negara. Melihat kembali sejarah pada akhir Desember 1991, Indonesia dan Ukraina telah sepakat untuk membuka hubungan diplomatik, menjaga perdamaian di Asia, serta menjalin hubungan perdagangan. Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar Ukraina di kawasan Asia Tenggara. Ekspor Ukraina ke Rl, sebagian besar diwakili oleh barang-barang pertanian dan metalurgi. Di bidang sosial dan budaya, kerjasama antara Ukraina dan Republik Indonesia (RI) terkonsentrasi terutama di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata.
Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto dalam sambutannya mengatakan, FISIP UI menyambut semangat kolaborasi akademik bersama Ukraina, salah satunya dengan adanya rencana inisiatif “Pojok Ukraina/Ukraine Corner” di perpustakaan MBRC yang berisi literatur keilmuan sosial, politik dan kebudayaan Ukraina.
Lebih lanjut ia berharap, semoga kerjasama ini dapat berkembang, khususnya dalam aspek kerjasama pendidikan antar universitas yang saat ini belum terwujud, tapi harapannya ke depan, FISIP UI dapat menjalin kerjasama pendidikan dijembatani kedubes Ukraina.
“Kami prihatin dengan krisis Ukraina dan Rusia. Pasti ada cara lain untuk menyelesaikan masalah daripada menggunakan senjata dan perang,” ujar Prof. Semiarto. Dialog untuk memahami kedua belah pihak sangat diperlukan. Dalam hal ini, pada akhir Juni 2022, Presiden kita Joko Widodo telah mengunjungi Moskow dan Kyiv untuk membangun perdamaian.
“Itu selalu menjadi harapan Indonesia bahwa krisis akan segera berakhir dan warga Ukraina dapat melanjutkan kehidupan yang damai,” harap Prof. Semiarto.
Hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada abad ke-18, Ukraina pernah dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia. Dalam perkembangan selanjutnya, Rusia dan Ukraina sempat terlibat konflik ketika Revolusi Bolshevik meletus pada 1917. Kemudian, pada 1920-an, Ukraina dan Rusia sama-sama menjadi bagian dari Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia dan Ukraina berdiri sendiri menjadi negara yang merdeka. Ukraina memproklamasikan kemerdakaan pada 24 Agustus 1991, sebagaimana negara-negara bekas Soviet lain seperti Kazahkstan atau Belarusia.
Menurut Vasyl, Ukraina selalu berjuang untuk kemerdekaan dan kebebasan bangsanya dari berbagai ancaman dari luar, sejak masa lampau, termasuk di masa Perang Dingin, ukraina sudah pernah diserang dari tiga sisi, Polandia dalam aspek perang agama, perebutan wilayah dan Sumber Daya Alam, dari Turki Utsmani dan Kerajaan Rusia.
Kepemimpinan Ukraina di masa kerajaan atau masa lampau sangat berantakan akibat suksesi kepemimpinan yang tidak bagus sehingga akhirnya Kerajaan Rusia mengklaimnya.
Ukraina trauma atas masa lalu. Penderitaan Ukraina disebabkan oleh Uni Soviet, bahkan Ukraina juga sempat mengalami bencana nuklir pada 1986. Negara ini merasakan dampak parah meledaknya reaktor nuklir Chernobyl.
Vasyl menjelaskan bahwa Ukraina masih belum stabil di awal merdekanya, karena prinsip kenegaraan yang belum dibentuk dengan baik. Pada akhir 2004, mulai terjadi aksi protes di Ukraina. Demonstrasi yang terjadi di Ukraina didasari oleh masalah korupsi yang terus terjadi selama bertahun-tahun sejak Presiden Leonid Kuchma memimpin. Alhasil, Presiden Leonid memutuskan melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Viktor Yuschenko.
Sejak pergantian kepemimpinan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai mengalami pasang surut, pasalnya, Presiden Viktor lebih membawa hubungannya ke arah Barat, sehingga peran Rusia mulai berkurang. Ketegangan pun kian terjadi setelah Presiden Viktor mulai menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya keinginan agar Ukraina menjadi anggota Uni Eropa.
Vasyl menekankan, walaupun Ukraina dan Rusia mempunyai kesamaan bahasa dan tampilan fisik namun berbeda secara psikologi, latar belakang dan pemikiran.
Duta Besar Ukraina itu merasa senang bisa hadir di FISIP UI yang merupakan kampus yang mengakomodasi semangat generasi muda dalam pembangunan bangsa dan masyarakat global.
Vasyl berpesan bahwa sangat penting mahasiswa memiliki daya nalar kritis dan analisis yg dalam menghadapi isu kekinian. Ia mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih luas, karena sejarah dan ilmu pengetahuan berkembang semakin cepat.
oleh Sri Indah Wijayanti | Okt 11, 2022 | Berita, Liputan Media
Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan Kuliah Umum dengan tema “Manajemen Keamanan Siber Nasional di Tengah Lingkungan Strategis yang Kompetitif” pada Senin (10/10) di Auditorium Mochtar Riady dengan pembicara Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian (Kepala Badan Siber dan Sandi Negara).
Dalam sambutannya Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, kemajuan teknologi, membuat masyarakat semakin terbuka dan dapat terpantau dari tempat lain, berbagai hal yang tadinya bersifat rahasia menjadi mudah untuk dibuka.
Ia juga menjelaskan bahwa sandi bisa untuk menyamarkan informasi seperti yang terjadi di Malang saat masa penjajahan dulu menggunakan bahasa yang dibalikan seperti boso yang menjadi osob untuk menghindari adanya penyadapan dan pembocoran informasi.
Dengan adanya kemajuan teknologi, terdapat berbagai ancaman yang sebagian besarnya datang dari negara luar, menjadi penting untuk mempelajari isu cyber untuk kepentingan negara, “kita bersama nyadari bahwa ini tantangan baru dari kemajuan teknologi, kita semua juga dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dalam segala hal,” ujarnya.
Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 13 April 2021 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penerbitan Perpres tersebut didasari oleh perlu dilakukannya penataan organisasi BSSN dalam rangka mewujudkan keamanan, perlindungan dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Strategi keamanan siber nasional disusun selaras dengan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Kedaulatan, Kemandirian, Keamanan, Kebersamaan, dan Adaptif.
Hinsan menjelaskan, seluruh kekuatan potensial dan kekuatan bangsa serta instrument-instrumen kekuatan nasional harus secara totalitas, integrative, sinergis dan transformative dikerahkan untuk menciptakan kekuatan siber yang kompetitif dalam upaya melindungi dan memajukan kepentingan keamanan nasional di tingkat global.
Dalam era evolusi 4.0 saat ini peperangan bisa dilakukan hanya dengan melalui teknologi, tidak lagi secara fisik. Hinsan menjelaskan bahwa ancaman siber sama dengan ancaman hibrida seperti kontrol informasi, spionase dan sabotase.
“Tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbading lurus dengan resiko dan ancaman keamanan siber,” ujar Hinsan.
Serangan siber bersifat teknis menyerang lapisan jaringan logika secara instrusif dengan tujuan mendapatkan akses illegal kedalam sistem yang terdiri dari jaringan, server, data base dan aplikasi pihak sasaran guna menghancurkan, mengubah, mencuri dan memasukan dengan jenis serangan seperti malware attack, domain name server attack dan lain sebagainya.
Lalu serangan siber bersifat sosial menyerang lapisan sosial melalui lapisan jaringan logika dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa untuk mempengaruhi ide, pendapat, emosi, opini, tingkah laku sehingga merubah cara pikir, sistem kepercayaan dan perilaku manusia.
“Oleh karena itu BSSN mendorong pemenuhan kebijakan keamanan siber di Indonesia untuk mewujudkan ruang siber yang aman, maka diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menghadapi serangan siber yang menjadi ancaman dan gangguan terhadap kemanan dan pembangunan nasional,” jelas Hinsan.
Hal tersebut sejalan dengan Visi Strategi Keamanan Siber Indonesia adalah: Membangun dan menjaga keamanan siber nasional dengan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
oleh Sri Indah Wijayanti | Okt 7, 2022 | Berita, Liputan Media
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengadakan kuliah umum bersama Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ratna Dewi Pettalolo pada Selasa (5/10) di Gedung C Auditorium Mochtar Riyadi. Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Peran DKPP dalam Mengadapi Pemilu 2024”.
Dalam paparannya Dewi menegaskan DKPP adalah lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian dikuatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Meski sebagai peradilan etik, DKPP bukan momok bagi penyelenggara pemilu. DKPP hadir untuk pemilu yang berkualitas melalui penegakan kode etik guna menjaga kredibilitas, integritas penyelenggara, serta kepercayaan masyarakat, hal itu disampaikan Dewi saat menjadi dosen tamu.
“Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas lahir dari penyelenggara pemilu yang berintegritas dan memiliki kredibilitas. Ini menjadi peran DKPP menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara,” tegasnya.
Ia menambahkan, persidangan DKPP dilakukan secara transparan dan terbuka, terkecuali untuk perkara asusila. Keterbukaan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Persidangan DKPP dilakukan secara langsung melalui YouTube ataupun Facebook, tidak ada proses yang ditutupi. Sekali lagi penegakan etik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
DKPP merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, selain Bawaslu dan KPU. “Kualitas penyelenggaraan pemilu harus betul-betul dijaga melalui kualitas penyelenggara. Maka dari itu, peran penting DKPP adalah menjaga integritas penyelenggara pemilu,” jelasnya.
Disunting dari: https://dkpp.go.id/jaga-kepercayaan-masyarakat-ratna-dewi-pettalolo-sidang-dkpp-terbuka-dan-transparan/
oleh FISIP UI | Jul 19, 2022 | Berita, Liputan Media
Depok, 14 Desember 2021. Dalam kunjungan luar negeri pertamanya setelah dilantik menjadi Presiden Timor Leste pada 20 Mei 2022, Presiden Republik Demokratik Timor Leste, José Ramos-Horta, melakukan kunjungan ke Universitas Indonesia (UI). Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan kuliah umum kepada sivitas akademika berjudul “A Long and Winding Road Towards Peace and Resolving Conflicts: Lessons from Asia’s Newest Nation” yang dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Kampus Depok pada Selasa (19/07).
Ia menyampaikan pidato tentang upaya mewujudkan kerjasama di antara Indonesia dan Timor-Leste dan dukungan Indonesia di berbagai bidang pembangunan negara tersebut, termasuk di bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Dalam kunjungan sekaligus pidatonya di kampus UI Depok, Presiden Ramos-Horta disambut oleh Rektor UI Prof. Ari Kuncoro beserta jajaran pimpinan UI. Sementara itu, Ramos-Horta didampingi beberapa Menteri dan pejabat tinggi seperti Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Adaljiza Abertina Xavier Reis Magno, Menteri Perhubungan dan Komunikasi Jose Agustinho da Silva, Menteri Pertanian dan Perikanan Pedro dos Reis, dan Duta Besar Timor Leste untuk Republik Indonesia Filomeno Alexio da Cruz.
Dalam pidato sambutannya, Rektor UI Prof. Ari Kuncoro menyampaikan bahwa hubungan UI dengan masyarakat Timor Leste sangat istimewa. “Dalam kurun waktu 2015 dan 2019 kami menerima sejumlah mahasiswa dari Timor Leste dalam program magister dan doktoral di berbagai program studi, antara lain studi kepolisian, teknik, ekonomi dan bisnis, studi gender, dan sebagainya. Sebagai institusi pendidikan, kami sangat bangga UI mengambil bagian dalam pengalaman hidup mereka sebagai talenta muda yang membentuk masa depan, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk hubungan antara Indonesia dan Timor Leste,” paparnya.
Lebih lanjut Rektor UI menyampaikan bahwa pendidikan dapat menjadi faktor pendukung hubungan yang bermakna antara Indonesia dan Timor Leste. “Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengundang kita semua di sini, untuk menemukan lebih banyak tentang area di mana kita dapat bekerja sama; bidang yang akan menguntungkan bangsa kita dari sudut penelitian dan pendidikan serta hubungan budaya. Oleh karena itu, kami mengundang rekan-rekan kami dari Timor Leste untuk melakukan kegiatan penelitian bersama dengan para peneliti kami,” ujarnya.
Senada dengan Rektor UI, Prof. Aji Dekan FISIP UI turut menyampaikan bahwa FISIP UI telah dan siap untuk terus berkontribusi pada upaya membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Timor Leste. Ia berterima kasih atas kesediaan Jose Ramos-Horta, untuk berbagi wawasannya yang berharga dan memaparkan sedikit sejarah keterlibatan FISIP UI dalam membangun hubungan yang lebih baik di antara kedua negara. “FISIP UI bangga memiliki mahasiswa-mahasiswa dari Timor Leste yang lulus dari institusi kami dan berkontribusi pada pengembangan Timor Leste dan hubungannya dengan Indonesia,” tuturnya. Ia juga mengajak audiens untuk mengapresiasi pencapaian Indonesia dan Timor Leste dalam mengelola hubungan mereka yang diwarnai konflik masa lalu. ”Kita patut bersyukur bahwa kedua negara berhasil membangun hubungan yang erat dan bersahabat. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi kita semua, karena di berbagai belahan dunia, konflik-konflik masa lalu terus menghambat hubungan persahabatan dan kerja sama antar negara. Kita harus mengakui bahwa jalan menuju perdamaian abadi itu panjang dan berliku, seperti judul Kuliah Tamu ini, namun kita juga patut bangga karena telah berhasil menapaki jalan ini dengan komitmen untuk mengembangkan masa depan yang lebih baik bagi rakyat kedua negara,” ujar Guru Besar Antropologi itu. Ia juga mewarnai pidatonya dengan kutipan dalam bahasa Tetum yang mengatakan bahwa ”Timor (Leste) dan Indonesia seperti pohon. Meskipun berbeda cabang, keduanya berasal dari akar dan pohon yang sama.”
Presiden Ramos-Horta mengiyakan hal tersebut dengan menegaskan pentingnya membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Timor Leste. “Tidak ada batas untuk mengembangkan kerjasama dengan Indonesia, negara yang sangat penting bagi Timor Leste,” tegasnya. Indonesia memang menjadi negara pertama yang dikunjungi Presiden Jose Ramos-Horta dalam kunjungan luar negeri pertamanya ini.
“Adalah sebuah kehormatan untuk dapat kembali ke Indonesia,” ujar Presiden Jose Ramos-Horta mengawali pidatonya. Setelah menyapa para pimpinan UI, tamu undangan, serta peserta terutama mahasiswa UI, Presiden Jose Ramos-Horta menceritakan singkat pertautan erat antara sejarah diri dan bangsanya dengan Indonesia, termasuk perjalanan pertamanya ke Jakarta pada tahun 1974. Peraih Nobel Perdamaian ini menceritakan perjalanan perjuangannya untuk kemerdekaan Timor Leste dan upaya rekonsiliasi dengan Indonesia, kemudian mengambil pelajaran dari perjalanan tersebut.
Dalam kuliah umum yang diwarnai dengan sesi tanya jawab yang dinamis dengan para mahasiswa itu, peraih hadiah Nobel Perdamaian tersebut juga membahas berbagai hal tentang perkembangan Timor Leste, hubungan negara tersebut dengan Indonesia dan ASEAN, hingga pandangannya tentang ketegangan geopolitik yang meningkat. Ia memuji kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina dengan membawa misi mendorong semangat perdamaian dan membawa agenda rantai pasokan pangan global. Ia juga menyebutkan harapan beberapa harapan Timor Leste untuk Indonesia, mulai dari visa yang lebih mudah dan peningkatan investasi dari Indonesia ke Timor Leste untuk mendorong pembangunan ekonomi.
Dalam sambutannya Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, Indonesia mempunyai posisi geografis yang strategis yang diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera India. Posisi startegis tersebut sekaligus menjadi rentan kalau kita tidak bisa memanfaatkan posisi tersebut dan juga bisa menjadi ancaman karena sumber daya alam di Indonesia yang melimpah bukan hanya ancaman statis tapi juga dinamis seperti ideologi dan ancaman cyber.
Lalu wilayah perbatasan udara nasional yang menjadi daerah latihan oleh angkatan udara Singapura dikarenakan area udara Singapura yang tidak besar sehingga hal tersebut harus dilakukan monitoring secara ketat terhadap pelaksanaan Latihan yang memasuki wilayah udara nasional Indonesia.
Ia juga menjelaskan bahwa sandi bisa untuk menyamarkan informasi seperti yang terjadi di Malang saat masa penjajahan dulu menggunakan bahasa yang dibalikan seperti boso yang menjadi osob untuk menghindari adanya penyadapan dan pembocoran informasi.
Hinsan menjelaskan, seluruh kekuatan potensial dan kekuatan bangsa serta instrument-instrumen kekuatan nasional harus secara totalitas, integrative, sinergis dan transformative dikerahkan untuk menciptakan kekuatan siber yang kompetitif dalam upaya melindungi dan memajukan kepentingan keamanan nasional di tingkat global.
