Select Page
Peran Ilmu Sosial untuk Menyeimbangi Transformasi Ekonomi dan Teknologi dengan Melihat Komunitas

Peran Ilmu Sosial untuk Menyeimbangi Transformasi Ekonomi dan Teknologi dengan Melihat Komunitas

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson melakukan kegiatan orasi ilmiah dengan tema “Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal”, sekaligus pemberian beasiswa di Universitas Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan tiga fakultas salah satunya FISIP UI yang dihadiri oleh Dekan Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto pada Rabu (5/9) di Balai Purnomo Prawiro.

Dalam kesempatan itu Dekan FISIP UI memberikan sambutannya dan mengatakan bahwa acara yang melibatkan Freeport ini melibatkan unsur kearifan lokal dan ia merasa senang karena ilmu sosial dapat menyeimbangan antara transformasi ekonomi dan teknologi dengan melihat komunitas yang ada disekitar Freeport.

“Rasanya tidak mungkin hanya melibatkan ekonomi dan teknologi tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan sosial politik dan sosial budaya maka dari itu FISIP UI diajak untuk berkontribusi dan merupakan suatu trend yang bagus pada akhirnya kita sudah mulai sadar bahwa posisi kemanusiaan dan masyarakat atau peran ilmu sosial sudah diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mengambil keputasan, ujar Prof. Semiarto.

Dalam kesempatan itu, Bahlil  memberikan gambaran besar mengenai ekonomi global dikaitkan dengan ekonomi nasional yang berujung pada strategi pemerintah dalam mendorong penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Indonesia telah melakukan perubahan struktural pondasi ekonomi, yang sebelumnya mengekspor bahan mentah menjadi ekspor barang jadi dengan adanya penciptaan nilai tambah.

“Saya mau hilirisasi ini terjadi tetapi juga berdampak pada kearifan lokal. Setiap investor yang melakukan hilirisasi wajib hukumnya berkolaborasi dengan pengusaha daerah dengan UMKM daerah. Kita dorong kawasan pertumbuhan ekonomi baru, peluang menjadi pengusaha lebih lebar,” tegas Bahlil.

“Jangan orang daerah dijadikan sebagai penonton untuk kekayaan alamnya tanpa mereka dimanfatkan secara baik,” sambungnya.

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan regulasi melalui peraturan menteri yang mewajibkan setiap pengusaha atau investor yang masuk ke daerah-daerah berkolaborasi dan melibatkan pengusaha-pengusaha di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil menegaskan bahwa kepemilikan saham PT Freeport Indonesia mayoritas dikuasai negara. Untuk itu Freeport harus beroperasi sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia yakni melakukan hilirisasi. “Kita paksakan harus membangun smelter sekali pun saham negara sudah 51 persen,” ungkap Bahlil.

Diakhir acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama untuk riset dan pemberian beasiswa dari Freeport Indonesia kepada mahasiswa Universitas Indonesia.