Select Page
Promosi Doktor: Akuntabilitas Pemerintah Melalui Sistem Pengelolaan Kinerja Terpadu Berbasis Balance Scorecard Di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Promosi Doktor: Akuntabilitas Pemerintah Melalui Sistem Pengelolaan Kinerja Terpadu Berbasis Balance Scorecard Di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Promosi doktor Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Suyuti menyampaikan ringkasan disertasinya yang berjudul “Perbaikan Perencanaan Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Sistem Pengelolaan Kinerja Terpadu Berbasis Balance Scorecard (Bsc) Di Kementerian Kelautan dan Perikanan” pada Kamis (21/04). Suyuti menjadi Doktor ke-52 dari Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan IPK 3.58 sangat memuaskan.

Agenda Reformasi Birokrasi (RB) nasional dimana area akuntabilitas pemerintah, merupakan faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2013, telah berhasil memperbaiki dan terus menerus mengalami peningkatan nilai sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagaimana tertuang di dalam salah satu program di dalam Roadmap RB dimana peran penting SAKIP adalah cerminan keterukuran (Accountability) seluruh kinerja pemerintah yang bersangkutan.

“Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan dampak (outcome) nyata yang signifikan bagi masyarakat, oleh karena itu pengukuran pencapaian outcome merupakan keniscayaan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah serta dikeolah dalam bentuk pengelolaan kinerja pemerintah,” ujar Suyuti.

Kesejahteraan adalah suatu indikator laten yang dibangun melalui variabel-variabel kompositnya. Kesejahteraan yang merupakan harapan dan isu pokok yang ingin dicapai setiap negara di dunia, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan dibarengi pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. KKP dapat menjadi role model dalam penetapan dan eksekusi aspek ataupun indikator kesejahteraan masyarakat baik level pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun visi misi dan strateginya.

“Sistem perencanaan pembangunan nasional harus memberikan solusi pembangunan dengan menitikberatkan pada pembangunan yang berbasis dampak kepada masyarakat berupa “outcome” sehingga SAKIP bukan sekedar nilai namun ukuran seluruh dimensi pemerintahan secara outcome. SAKIP secara filosofi mengandung pengertian ukuran atas dokumen dengan semua entitas yang terkadung di dalamnya dan ukuran tindakan nyata sebagai tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat,”jelas Suyuti.

Suyuti menjelaskan, Balanced Scorecard (BSC) adalah tool yang sangat tepat dalam meningkatkan koherensi dokumen-dokumen perencanaaan melalui pemetaan strategi, proses cascading, perbaikan sasaran strategi (Strategic Objective) dan Indikator Kinerja, perbaikan sistem penganggaran, perbaikan proses bisnis pemerintah dan lain-lain. Aspek pembangunan sosial (variabel sosial) dapat dibangun dengan baik melalui pemetaan strategi berbasis BSC perspektif Stakeholder.

Lebih lanjut ia mengatakan, “pelaksanaan pengukuran dan pengelolaan kinerja sebagai bagian dari perencanaan strategis yang berlangsung di KKP sejak tahun 2013, telah berperan terhadap tingkat efektivitas perencanaan dan penganggaran strategis yang efektif dalam eksekusi strategi (Strategy Execution), tidak hanya arah organisasi KKP dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kemajuan, tetapi juga bagaimana KKP mengetahui capaian organisasi terhadap sasaran strategis. Keseluruhan capaian ini tercermin pada dashboard pengukuran dan pengelolaan kinerja KKP berbasis BSC.”

Efektivitas penganggaran dalam sistem perencanaan nasional merupakan keharusan sebagai ukuran efektivitas anggaran dalam pencapaian dampak kepada masyarakat melalui program-program pemerintah. Untuk mencapai tingkat efektivitas anggaran maka harus dilakukan pengukuran pada level outcome (effectiveness), bukan hanya pada pengukuran output (Efficiency). Balanced scorecard merupakan tool yang tepat dalam sistem pengukuran dan pengelolaan kinerja organisasi secara terintegrasi melalui sembilan tahap pengelolaan kinerja seperti yang telah berjalan pada KKP.

Penelitian ini membangun (develop) dan mendorong gagasan kebaharuan (novelty) dalam bidang akuntabilitas, perencanaan dan penganggaran melalui sebuah model sistem pengukuran (Performance measurement) dan pengelolaan kinerja (Perfomance management) berbasis BSC di lingkungan pemerintahan, yang hingga saat ini belum ada secara berjenjang di dalam level organisasi pemerintah.

Meneliti Politik Luar Negeri Jokowi terhadap Afrika, Seorang Pria Inggris-Prancis Raih Gelar Doktor Ilmu Politik

Meneliti Politik Luar Negeri Jokowi terhadap Afrika, Seorang Pria Inggris-Prancis Raih Gelar Doktor Ilmu Politik

Kepemimpinan pragmatik Presiden Joko Widodo dan jiwa kewirausahaannya muncul sebagai pendorong utama upaya yang lebih ekspansif  politik luar negeri Indonesia terhadap benua Afrika, yang berpotensi menjadi langkah revolusioner dalam perspektif yang terbuka untuk Indonesia, yang telah lama digambarkan dalam karya akademik sebagai negara “inward-looking” atau dalam kata lain negara yang kurang mendunia dan terlalu fokus pada urusan domestik. Menariknya Afrika bisa menjadi jalan Indonesia menuju kekuatan besar jika Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pengetahuannya tentang Afrika dan bekerja sama dalam kedudukan yang setara dengan benua yang ukurannya lebih besar dari gabungan Cina, Amerika Serikat, India, Indonesia, dan Eropa Barat. Inilah yang ditulis oleh Christophe Dorigné-Thomson, seorang pria warga negara ganda Inggris-Perancis yang melakukan penelitian disertasinya dengan judul “Pergeseran Politik Luar Negeri Indonesia menuju Afrika dalam Konteks Asia-Afrika di bawah Kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo” yang berhasil memertahankan disertasinya pada Sidang Promosi Doktor Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI secara daring (07/01). Christophe lulus dengan predikat cumlaude dan IPK 3,87; menjadi Doktor Ilmu Politik  ke-133 .

Promosi Doktor ini di ketuai oleh Prof. Drs. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes., Ph.D. Sebagai promotor Guru Besar Ilmu Politik UI Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, kopromotor 1 Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. dan kopromotor 2 Meidi Kosandi, S.IP., M.A., Ph.D. Tim penguji Dr. H. Teuku Faizasyah, M.Si. (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia), Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D. (Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI), dan Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si (Departemen Hubungan Internasional FISIP UI).

Penelitian ini mengkaji politik luar negeri Indonesia kontemporer terutama di periode kepemimpinan Presiden Jokowi dan mengalikan analogi dengan politik luar negeri terhadap benua Afrika kekuatan besar Asia lainnya seperti Jepang, Tiongkok, India atau Korea Selatan; atau kekuatan baru lain seperti Brasil atau Turki. Meskipun pernah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, Indonesia terlambat dalam hubungan bilateral dengan negara-negara Afrika di abad ke-21 dibandingkan dengan negara-negara berkembang besar lainnya. Bertujuan untuk mengejar keterlambatan melalui jalur bilateral yang lebih dinamis di bawah Presiden Jokowi, Indonesia memutuskan untuk menjadikan Afrika sebagai prioritas politik luar negeri.

Sirkulasi pengetahuan melalui pencampuran ide dari pengaruh eksternal dan lokal menjelaskan kerangka politik Afrika yang dipilih Indonesia; dilihat sebagai perpanjangan paradigma pembangunan domestik ke benua Afrika dengan pengaruh dari kekuatan Asia dan negara-negara berkembang lainnya. Ekspansi Afrika mewujudkan keberhasilan pembangunan Indonesia; mendukung legitimasi domestik Jokowi.

Dengan bantuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, gaya Jokowi yang sederhana dan rendah hati dapat memberikan hasil nyata dalam politik luar negeri dengan contoh politik luar negeri baru Indonesia terhadap Afrika dimulai dengan Indonesia Africa Forum yang diadakan pada April 2018 di Bali.

“Jokowi ingin memanfaatkan Bandung untuk keuntungan ekonomi bersama dengan Afrika; sejalan dengan final communiqué KAA Bandung tahun 1955 yang menyerukan hubungan ekonomi Asia-Afrika yang kuat. Gayanya membantu menyederhanakan masalah rumit dan pragmatismenya menembus rintangan birokrasi” tutur Christophe.

Menutup research gap yang jelas dan mengalikan analogi dengan kekuatan eksternal lainnya di Afrika, studi baru ini yang topiknya belum pernah dipelajari secara menyeluruh sebelumnya memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pergeseran politik luar negeri kontemporer Indonesia menuju Afrika dan politik luar negeri Indonesia pada umumnya. Mengingat Indonesia merupakan negara yang berkembang pesat, ide dan konsep baru perlu digunakan untuk menggambarkan Indonesia dalam studi akademis..

Menurut Christophe, “Politik luar negeri yang lebih ekspansif dimungkinkan oleh kekuatan material Indonesia yang meningkat. Namun faktor material tidak dapat sepenuhnya menjelaskan keterlibatan Indonesia dengan Afrika. Indonesia sebagai developmental state dan para pemimpin tertingginya terutama Presiden memiliki logikanya sendiri. Status internasional dan politik domestik seperti pembenaran keberhasilan pembangunan domestik terhadap khalayak domestik dapat dilihat di antara kepentingan nasional inti tertinggi Indonesia; berkorelasi dengan keamanan dan stabilitas rezim.” Popularitas domestik Jokowi memfasilitasi ekspansi politik luar negeri Indonesia dan pendekatan baru terhadap Afrika.

Selain itu Christophe menjelaskan bahwa “dalam konteks geopolitik persaingan sistemik AS-China, Afrika dapat menawarkan solusi baru untuk menyeimbangkan kekuatan besar bagi Indonesia dan ASEAN.”

Kesimpulan dari penelitian Christophe ini bahwa ketahanan dan keberhasilan pendekatan Afrika baru Indonesia hanya dapat dinilai dalam jangka panjang dan sangat bergantung pada kepemimpinan presiden, dan peningkatan kapasitas pengetahuan terutama tentang Afrika di bidang akademik.

Pentingnya Moralitas Sebagai Nilai Penting Dalam Demokrasi

Pentingnya Moralitas Sebagai Nilai Penting Dalam Demokrasi

Fajar menyampaikan ringkasan disertasinya yang berjudul “Masalah Demokrasi Lokal di Balik Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2014” pada Jumat (07/01). NTB dipilih sebagai kasus dalam penelitian ini karena NTB adalah provinsi dengan kualitas demokrasi terburuk, selalu masuk lima terbawah selama enam tahun berturut-turut pada 2009-2014.

Umumnya pengukuran demokrasi bersifat global dan lintas negara, padahal demokrasi lokal tak kalah menarik diamati. Indonesia mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengukur dinamika demokrasi lokal berbasis provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi dengan capaian demokrasi terburuk (2009-2014), ditandai oleh banyaknya kejadian yang melanggar kebebasan sipil, aksi kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik.

Banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi. DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan, selain keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah. Partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting.

“Dalam Penelitian ini saya mengajukan pertanyaan pokok: Mengapa kondisi demokrasi Provinsi NTB pada tahun 2009-2014 relatif buruk? Berbagai masalah yang ditemukan dalam asesmen awal sesuai data IDI menjadi panduan untuk mendalami kejadian atau kasusnya secara mendalam terkait dengan: hambatan kebebasan sipil, kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik di tingkat lokal” ungkap Fajar.

Fajar menjelaskan, studi ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang pokok-pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut, pertama, era otonomisasi memberi keleluasaan yang sangat luas kepada pemerintah daerah mewakili aktor negara dalam memunculkan berbagai pengaturan ekstensif yang mengatur kehidupan beragama sehingga mengancam kebebasan sipil. Kedua, banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat NTB. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi.

Lebih lanjut Fajar mengatakan, ketiga, DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya. Selain karena keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah, DPRD juga tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Keempat, partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting. Kaderisasi berjalan secara ”musiman” bukan sebagai kegiatan partai politik yang rutin dan melembaga secara konsisten.

“Setelah dilakukan pendalaman terhadap kasus-kasus yang ditunjukkan, studi ini berhasil mengkonfirmasi asumsi-asumsi teoritik yang dibangun tentang budaya politik, pentingnya moralitas sebagai nilai penting dalam demokrasi, peran para elit yang mewakili aktor masyarakat maupun negara, serta perspektif demokrasi agonistik” jelas Fajar.

Dalam konteks studi ini, proses demokrasi prosedural di tingkat lokal sudah relatif berjalan, tetapi budaya sipil masih belum kuat terbangun karena banyaknya aksi kekerasan dan vigilantisme, menjadikan demokrasi NTB –sebagaimana pengukuran IDI, berada dalam kualitas yang buruk.

Fajar menjelaskan lebih lanjut, kemampuan untuk melakukan tranformasi antagonisme menjadi agonisme menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks demokrasi di NTB, kemampuan ini tidak dimiliki oleh aktor-aktor demokrasi lokal baik yang mewakili aktor negara maupun masyarakat. Sehingga perlu ada upaya penguatan kapasitas dan penciptaan ruang diskursif sampai batas paling maksimal sehingga semua aktor demokrasi dapat berinteraksi secara dinamis atas dasar ”respect” satu sama lain.

“Hasil studi ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan demokrasi di tingkat lokal dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan penguatan partai politik lokal, pemberdayaan DPRD, advokasi terhadap kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi perempuan di DPRD, maupun pendidikan kewargaan untuk memperkuat kultur demokrasi yang memiliki ciri kompetisi antar aktornya secara dinamis dan tegas, yang mengepankan cara-cara damai” tutup Fajar.

Criminaloid Telah Berkontribusi Dalam Kejahatan Korporasi

Criminaloid Telah Berkontribusi Dalam Kejahatan Korporasi

Supriyanto meraih gelar doktor dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Departemen Kriminologi FISIP UI pada Rabu (05/01). Supriyanto berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude dengan IPK 3,72. Di hadapan para penguji Supriyanto berhasil mempertahankan disertasi nya yang berjudul “Criminaloid dan Organizational Criminogenic Elaborasi Terhadap Kasus-Kasus Kejahatan Finansial”.

Dalam disertasi nya Supriyanto menjelaskan, Lingkup kajian kejahatan kerah putih telah dimulai sejak tahun 1907 dimana fenomena orang-orang yang berupaya mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan citra diri tertentu di tengah masyarakat. Secara sederhana, kejahatan kerah putih meliputi berbagai bentuk kejahatan dengan pelaku yang memiliki status sosial dan kehormataan yang tinggi terkait dengan pekerjaannya. Kejahatan kerah putih di identifikasi menjadi kejahatan finansial, operasi bisnis, penipuan konsumen, maladministrasi dan penipuan terhadap pemerintah.

Kejahatan finansial di Indonesia sejak tahun 2014-2018 tergolong cukup dinamis dengan total 241.367 kasus. Pada tahun 2018 wilayah satuan hukum Polda Metro Jaya memiliki jumlah kasus tertinggi sebesar 5.526 kasus kejahatan finansial.

Menurut Supriyanto, dalam disertasinya dipaparkan determinan pendorong pelaku kejahatan finansial, di antaranya ialah faktor sosio-ekonomi, yang mengacu kepada nature of industry. Gambaran nature of industry di antaranya ialah menawarkan kemudahan, memberikan harga murah serta keuntungan yang berlimpah dalam waktu yang singkat; sedangkan affinity frauds, merujuk pada eksploitasi isu agama yang dapat menarik minat karakteristik masyarakat Indonesia.

“Determinan lainnya ialah karakteristik sosio-ekonomi korban di Indonesia. Serta terdapat juga kondisi penegakan hukum dan politik yang cenderung koruptif, sehingga dari sisi individu pelaku dan korporasi akan menjadikan kondisi tersebut sebagai jalan yang menetralisasi serta melegitimasi perilaku menyimpang mereka,” jelas Supriyanto.

Supriyanto berupaya mengkaji tentang aspek determinan dalam kejahatan finansial di Indonesia. ia menggunakan ilustrasi kasus First Travel dan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa yang terjadi di Indonesia dengan total kerugian mencapai Rp 1 Triliun. Kasus tersebut telah memenuhi enam aspek criminaloid, yaitu pertama tidak ditemukan karakteristik fisik dan psikologis tertentu seperti egoisme yang tinggi, kedua para pelakunya telah menerapkan teknik netralisasi yaitu denial of responsibility, denial of injury, denial of victim, condemn the condemners, appeal to higher loyalties, dan denial of responsibility.

“Ketiga pengendalian diri yang rendah dan rasionalisasi yang tinggi terhadap kejahatan sehingga memberikan keyakinan dalam melakukan kejahatan. Keempat pengakuan palsu atas sosok yang terpengaruh budaya hedonisme dan alternative hedonism. Kelima rendahnya sensitivitas moral dan kecerdasan, dalam hal ini berkaitan dengan moral force yang terkait dengan attachment; involvement; commitment; dan belief,” tegas Supriyanto.

Supriyanto telah membuktikan bahwa criminaloid telah berkontribusi dalam kejahatan korporasi, khusus pada kejahatan finansial penggelapan. Dinamika dalam criminaloid di antaranya ketiadaan karakteristik fisik dan psikologis; keraguan dalam bertindak; mudahnya memberikan pengakuan; sensitivitas moral; kecerdasan dan status sosial serta budaya. Ia menemukan bahwa fokus dalam organizational criminogenic adalah celah dalam proses korporasi, aspek pengawasan, yang bertemu dengan dorongan motivasi keuntungan pribadi.

Dalam kasus kejahatan finansial First Travel dan Koperasi Pandawa, Supriyanto menemukan kebaruan bahwa penyebab terjadinya kejahatan, tidak ada satu determinan yang paling dominan. Namun penyebabnya justru karena aspek criminaloid dan organizational criminogenic yang berkelindan dalam satu kasus yang sama, serta kehadiran determinan lainnya yang menghubungkan criminaloid dan organizational criminogenic, sehingga menimbulkan kejahatan, yaitu aspek situational criminogenic.

“Temuan dalam disertasi ini diharapkan mampu membantu aparat penegak hukum baik kepolisian atau otoritas keuangan, tidak hanya melihat kejahatan finansial dari satu sisi saja, namun melihat dari sisi yang kompleks dalam kejahatan korporasi, sebagaimana yang menjadi hasil penelitian ini. Kemudian, pemerintah juga dapat mempertimbangkan dinamika situational criminogenic sebagai faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya kejahatan korporasi,” jelas Supriyanto.

Social Forces Menjadi Faktor Kunci Dalam Pembangunan Desa Wisata

Social Forces Menjadi Faktor Kunci Dalam Pembangunan Desa Wisata

Sidang terbuka Promosi Doktor Sosiologi FISIP UI dilaksanakan pada Kamis (30/12) dengan promovendus Firdaus. Disertasi nya berjudul “Interelasi Institusi, Jaringan Dan Kognisi Dalam Pembangunan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Pujonkidul, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur)”.

Disertasi ini dilatar belakangi dalam beberapa tahun terakhir, desa wisata di Indonesia tumbuh secara signifikan. Data pemetaan potensi desa tahun 2018 mencatat sebanyak 1.734 desa/kelurahan wisata tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 75.08% dari tahun 2014 (1.302 desa/kelurahan wisata) (BPS, 2018). Secara kualitas, 4 dari 10 desa yang dinilai paling sukses memanfaatkan dana desa, menggunakan dana desa untuk menggerakkan desa wisata.

Penilaian tersebut didasarkan pada jumlah pendapatan tahunan desa dari pemanfaatan dana desa. Beberapa studi tentang desa wisata di Indonesia, menunjukkan bahwa kehadiran pariwisata di pedesaan telah berkontribusi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa, terutama menambah pendapatan dan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga desa.

Menurut Firdaus, di kalangan para scholars, studi pembangunan wisata pedesaan mendapat perhatian luas dan menjadi topik penting dalam studi pariwisata beberapa dekade terakhir. Beberapa aspek telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mempengaruhi pembangunan wisata pedesaan. Faktor tersebut mencakup dan tidak terbatas pada manajemen dan perencanaan yang cermat dan pembangunan yang terkoordinasi atraksi dan destinasi, leadership, partisipasi warga, social capital, institusi dan jaringan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran institusi, jaringan dan kognisi dalam proses pembangunan wisata pedesaan di Indonesia secara terintegrasi. Mengadopsi kerangka analisis social forces (institusi, jaringan dan cognitive frame) dalam menganalisis dinamika dan stabilitas field. Untuk tujuan itu, pertama penelitian ini memeriksa institusi yang bekerja dalam proses pembangunan wisata pedesaan dengan menggunakan multilevel analaisis institusi. Kedua, memetakan dam menganalisis jaringan aktor yang terlibat dalam proses pembangunan desa wisata dengan menggunakan pendekatan social network analysis (SNA). Ketiga, memetakan kognisi top leader di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan cognitive mapping untuk menganalisis visi pembangunan desa wisata. Terakhir, keempat, penelitian ini menganalisis hubungan interealatif ketiga social forces dalam proses pembangunan desa wisata.

“Dengan melakukan studi empirik terhadap pembangunan desa wisata Pujonkidul di Kabupaten Malang, Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembangunan desa wisata Pujonkidul membuktikan bahwa pembangunan wisata pedesaan dapat dilakukan secara lokal tanpa harus melibatkan pihak luar. studi ini menunjukkan bahwa hubungan inetrelatif antar social forces telah menjadi faktor kunci dalam pembangunan desa wisata. Secara bersamaan, institusi, jaringan dan kognisi leader telah menjadi struktur penting dalam proses pembangunan desa wisata Pujonkidul. Studi ini sekaligus mengisi keterbatasan studi pembangunan wisata pedesaan di Asia dan terutama di Indoenesia” jelas Firdaus.