Select Page
Doktor Ilmu Komunikasi: Identitas Profesi Pada Perempuan PRT Melalui Interaksi Antara Mind, Self dan Sociery

Doktor Ilmu Komunikasi: Identitas Profesi Pada Perempuan PRT Melalui Interaksi Antara Mind, Self dan Sociery

Perempuan PRT (Pekerja Rumah Tangga) adalah perempuan pekerja yang menerima upah dengan melakukan pekerjaan domestik. Di Indonesia, perempuan PRT masih dikategorikan sebagai anggota keluarga sekaligus pekerja. Oleh karena itu muncul pemahaman yang mempersepsikan bahwa perempuan PRT bukanlah pekerja profesional. Hal ini mengakibatkan relasi yang tidak setara antara perempuan PRT dan pihak lain dan memunculkan perbedaan kewenangan bagi mereka.

Nuria Astagini berhasil lulus dari Program Studi Doktoral Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Konstruksi Makna Profesi Pekerja Rumah Tangga (Studi Interaksionisme Simbolik Pada Narasi Perempuan Pekerja Rumah Tangga di Jabodetabek) di Auditorium Juwono Sudarsono secara hybrid pada Kami (21/7).

Sebagai promotor Prof. Dr. Billy K. Sarwono, M.A, kopromotor I Dr. Nina Mutmainnah, M.Si dan kopromotor II Endah Triastuti, M.Si, Ph.D beserta dengan tim penguji Prof. Dr. Eni Maryani, M.Sil, Prof. Dr. Alois Agus Nugroho, Ph.D, Prof. Dr. Ilya R. Sunarwinadi, M.Si, Dr. Pinckey Triputra, M.Sc dan Dr. Donna Asteria, M.Hum.

Salah satu upaya perempuan PRT untuk mensetarakan posisi adalah melalui ekspresi narasi terkait profesi profesi mereka. Studi ini mengkaji narasi identitas profesi yang diekspresikan oleh perempuan PRT dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik, serta dengan memasukkan konsep kewenangan serta aspek emosi yang muncul dari proses interaksi. Pengumpulan data dilakukan dari enam perempuan partisipan penelitian yang berprofesi sebagai PRT di daerah Jabodetabek, ditambah tujuh orang partisipan penelitian yang merupakan pengguna jasa dan anggota keluarga perempuan PRT.

Para perempuan PRT mengkonstruksi makna bagi profesi mereka sebagai orang kepercayaan pengguna jasa, tenaga kerja yang terampil dalam melakukan pekerjaan domestik dan berpengalaman. Pemaknaan in terlihat dalam narasi yang menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sudah mampu melepaskan diri dari konstruksi negatif yang ada di masyarakat. Narasi yang mengekspresikan makna profesi perempuan PRT merupakan hasil interaksi mind, self dan society. Melalui proses ini perempuan PRT menyerap dan mengolah makna terhadap identitas profesi sebagaimana yang ada di masyarakat, dan kemudian membangun identitas bar sesuai dengan pengalaman dan konteks situasi yang mereka alami melalui persepsi mereka sendiri. Narasi mana profesi yang dibangun tidak lepas dari peranan significant others dan generalized others.

Terdapat tiga identitas profesi yang dinarasikan oleh perempuan PRT, yaitu pembantu, asisten dan penolakan terhadap identifikasi sebagai PRT. Sebutan pembantu ditampilkan melalui narasi partisipan yang menganggap bahwa kata “pembantu” bermakna adalah pekerja keras yang berpengalaman, profesional dan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga ketika menyebutkan profesi mereka sebagai pembantu, narasi yang diekspresikan ole para partisipan penelitian tidak memperlihatkan adanya emosi yang negatif. Konseptualisasi yang dinarasikan perempuan PRT memperlihatkan adanya kewenangan yang mereka miliki dengan mengkonseptualisasikan profesi sesuai dengan keinginan mereka.

Perempuan PR menampilkan dirinya dalam interaksi sosial melalui symbol berupa posisi dan profesi. Simbol posisi dipertukarkan dengan keluarga sebagai significant others dan termanifestasi dalam bentuk kepemilikan harta benda serta kemampuan partisipan dalam memenuhi peran sebagai tulang punggung keluarga.

Manifestasi simbol posisi dimaknakan sebagai penghargaan dan penerimaan posisi dari keluarga, oleh karena itu para partisipan berusaha menampilkan diri mereka di depan keluarga bear dengan menggunakan simbol tersebut.

Penampilan diri para partisipan dengan pengguna jasa dinarasikan dengan kata profesional, loyalitas, kepercayaan, dan pengabdian. Oleh karena itu, simbol utama dalam interaksi in adalah simbol profesi. Simbol ini dimanifestasikan oleh para partisipan melalui loyalitas kepada pengguna jasa dan pengabdian pada pengguna jasa. Loyalitas terlihat melalui narasi yang mengungkapkan tidak adanya keinginan mereka untuk berpindah kerja. Sementara pengabdian dinarasikan melalui sikap partisipan yang menerima semua tugas yang didelegasikan pengguna jasa dan tidak membicarakan gaji yang mereka terima.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh beberapa temuan, antara lain bahwa proses pembentukan identitas profesi pada perempuan PRT terjadi melalui interaksi antara mind, self dan sociery dalam interaksi soaial dengan pihak lain. Partisipan menggunakan istilah pembantu dan asisten untuk mengidentifikasi profesi mereka. Namun partisipan melekatkan makna bar pada kata pembantu, yaitu sebagai pekerja keras yang berpengalaman dan terampil, jauh berbeda dari konsep pembantu yang dikenal masyarakat selama ini. Pembentukan makna profesi yang dipahami oleh para partisipan tidak lepas dari peranan significant others yaitu keluarga yang berinteraksi dengan partisipan.

Dalam interaksinya dengan keluarga, partisipan mempertukarkan simbol posisi. Sedangkan dalam interaksi dengan pengguna jasa mereka mempertukarkan simbol profesi. Dalam interaksi ini, para partisipan tidak hanya menerapkan aspek Me yang bersifat sosial tetapi juga mengedepankan aspek I yang aktif untuk menunjukkan bahwa perempuan PRT memiliki posisi tawar. Proses interaksi juga merupakan sarana pembelajaran bagi perempuan PRT untuk mendapatkan sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai strategi penolakan untuk mensetarakan posisi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan partisipan mengetahui bahwa profesi membuat mereka berada di status sosial bawah. Namun terlihat jelas terdapat usaha dari para partisipan untuk melemahkan stigma yang ada di masyarakat dengan melakukan berbagai strategi. Salah satu dari strategi tersebut adalah mengenali dan mengembangkan sumber daya yang mereka miliki, yang dapat memperkuat posisi tawar perempuan PRT di mata pengguna jasa. Sumber daya ini kemudian digunakan untuk menyeimbangkan posisi antara PRT dan pengguna jasa maupun dalam berbagai strategi penolakan.

Disertasi Doktor Ilmu Politik Membahas Mengenai Pelindungan Terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Dan Hong Kong

Disertasi Doktor Ilmu Politik Membahas Mengenai Pelindungan Terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Dan Hong Kong

Ana Sabhana Azmy, M.I.P merupakan Doktor yang berhasil lulus dari Program Studi Departemen Ilmu Politik dan berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kebijakan Negara dalam Pelindungan Perempuan Pekerja Migran: Studi Kasus Implementasi Pelindungan terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan Hong Kong pada Tahun 2014-2020” pada Senin (25/07) di Auditorium Juwono Sudarsono. Ia lulus dengan predikat cum laude.

Sebagai promotor Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A dan kopromotor Chusnul Mari’yah, Ph.D berserta dewan tim penguji Riwanto Tirtosudarmo, Ph.D., Aditya Perdana, Ph.D serta Ibu Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dan Meidi Kosandi, S.IP.,M.A.,Ph.D.

Menurut Ana penelitian disertasi ini menjawab bagaimana pelindungan perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor informal yang bekerja di Malaysia dan Hong Kong oleh pemerintah Indonesia. Pelindungan berfokus pada aspek hubungan kerja, akses kesehatan dan pelindungan hukum. Perempuan PMI di Malaysia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara dan Perempuan PMI di Hong Kong adalah tertinggi di Asia.

Meningkatnya kekerasan dari hubungan kerja, akses kesehatan dan pelindungan hukum mengindikasikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Perempuan PMI dan peran pelindungan pemerintah masih berjalan parsial.

“Implementasi kebijakan pelindungan atas Perempuan PMI dapat berhasil jika ada keseriusan dan partisipasi aktif aktor pemerintah yang membentuk sinergi dengan civil society. Peran negara adalah penting sebagaimana diulas oleh Gunawardana sebagai pemikiran utama dalam penelitian disertasi ini, dan negara berperan pada rejim broker, regulasi dan proteksionis,” jelas Ana.

Lebih lanjut ia mengataakan, “dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan wawancara mendalam, temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa aktor pemerintah Indonesia di Malaysia melakukan upaya pelindungan atas tiga Perempuan PMI korban kekerasan. Meski demikian, upaya pelindungan tidak berdiri sendiri, melainkan karena ada peran civil society dalam upaya penyelesaian kasus.”

Sementara aktor pemerintah Indonesia di Hong Kong belum maksimal dalam mengupayakan langkah pelindungan atas korban kekerasan dan terdapat dominasi peran pelindungan dari civil society di Hong Kong.

Temuan berikutnya dari penelitian disertasi ini adalah bahwa proses rekrutmen di dalam negeri yang minim pelindungan, berpengaruh terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada tiga Perempuan PMI di Malaysia, dan tidak berpengaruh pada dua Perempuan PMI di Hong Kong. Meski demikian, faktor lain seperti sikap majikan, turut berkontribusi pada kekerasan yang dialami Perempuan PMI.

“Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran aktor pemerintah Indonesia dalam hal pelindungan Perempuan PMI masuk pada rejim proteksionis namun parsial karena belum memiliki pelindungan sejak masa keberangkatan calon PMI. Hal yang berbeda dan kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa peran civil society membuat rejim broker bergeser ke arah proteksionis,” ujar Ana.

Penelitian disertasi ini menemukan hal baru bahwa dengan adanya peran civil society dan sinergi aktor pemerintah dengan civil society, menjadikan peran pemerintah Indonesia ada di rejim proteksionis meski parsial dan bersyarat, yaitu dengan peran dan partisipasi civil society.

Performativitas Perempuan dan Transpuan Pekerja Seni: Memanfaatkan Panggung Sebagai Media Untuk Memperlihatkan Diri yang Sebenarnya

Performativitas Perempuan dan Transpuan Pekerja Seni: Memanfaatkan Panggung Sebagai Media Untuk Memperlihatkan Diri yang Sebenarnya

Adhalina Maria resmi menjadi doktor dalam bidang antopologi. Gelar tersebut resmi didapatkan setelah Adhalina berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Agensi dan Performativitas Gender Perempuan dan Transpuan Pekerja Seni dalam Merespon Konstruksi Gender pada Topeng Betawi” pada sidang promosi doktor yang dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Juwono Sudarsono, Kamis (21/07).

Sidang promosi doktor Adhalina dengan promotor Prof. M.A. Yunita Triwardani W, MS., M.Sc., Ph.D dan kopromotor Mia Siscawati, M.A., Ph.D serta para penguji Dr. Gabriel Roosmargo Lono Lastoro Simatupang, M.A., Lugina Setyawati Setiono, M.A., Ph.D., Dr. Irwan Martua Hidayana., dan Dave Lumenta, Ph.D.

Disertasi ini menggambarkan perempuan dan transpuan pekerja seni yang memiliki dua ranah kehidupan, yaitu ranah kehidupan sehari-hari dan ranah seni pertunjukan, dalam menghadapi konstruksi gender pada komunitas Topeng Betawi.

Fokus pada disertasi ini memiliki tiga hal. Pertama adalah performativitas gender dan agensi dari pengalaman perempuan pekerja seni yang merespon subordinasi perempuan pekerja seni, seperti perempuan yang tidak dapat menjadi pemimpin, domestikasi perempuan, dan pembungkaman suara perempuan. Kedua, performativitas gender dan agensi dari perempuan pekerja seni yang merespon kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual. Ketiga, performativitas gender dan agensi dari transpuan pekerja seni dalam merespon diskriminasi dan kekerasan gender yang tentunya memiliki perbedaan dari pengalaman perempuan pekerja seni.

“Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang membuat saya melakukan partisipasi secara total dalam kehidupan sehari-hari dari informan yang diteliti. Penelitian ini juga memberikan kebaruan dalam performativitas gender dan agensi yang dimiliki oleh individu dengan dua ranah kehidupan,” ujar Adhalina.

Konstruksi gender seperti subordinasi terhadap perempuan, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang terdapat dalam komunitas Topeng Betawi tercipta dari kompilasi antara nilai budaya patriarki, norma heteronormativitas, dan ajaran agama Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan hidup sehari-hari.

Adhalina menjelaskan bahwa perempuan pekerja seni merespon subordinasi dan kekerasan berbasis gender secara berbeda antara ranah kehidupan yang satu dengan yang lain. Ketika berada di ranah seni pertunjukan mereka merespon tindakan tersebut dengan menunjukkan performativitas gendernya sebagai perempuan yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki dan sebagai perempuan yang tidak bisa menerima perlakuan kekerasan. Mereka berhasil mewujudkan intensinya sehingga menghasilkan agensi yang dapat menghentikan tindakan subordinasi dan kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh lawan mainnya di atas panggung.

“Namun, ketika berada di kehidupan sehari-hari, mereka melakukan performativitas gendernya sesuai dengan harapan masyarakatnya yaitu menempatkan dirinya di bawah laki-laki dan menerima perlakuan kekerasan sebagai hukuman atas dirinya yang tidak dapat menjalankan perannya sebagai perempuan dengan baik. Mereka mengganggap pelecehan seksual sebagai sesuatu yang wajar, namun bisa diminimalisir dengan menjadi perempuan yang saleh,” tambahnya.

“Dalam hal performativitas gender, perempuan dan transpuan pekerja seni memanfaatkan panggung sebagai media dalam memperlihatkan diri mereka yang sebenarnya. Hal itu karena nilai budaya patriarki, norma heteronormativitas, dan ajaran agama tidak terlalu berpengaruh dalam ranah seni pertunjukan. Jadi, kelonggaran pertunjukan Topeng Betawi dapat mendukung performativitas gender dari perempuan dan transpuan pekerja yang sebenarnya ingin mereka lakukan,” jelas Adhalina.

Lebih lanjut ia menjelaskan, makna panggung pertunjukan bagi perempuan dan transpuan pekerja seni adalah sebagai arena yang paling “jujur’. Mereka dapat memainkan lakon sebagai orang lain, namun sesungguhnya sedang menunjukkan diri yang sebenarnya tapa takut diadili oleh komunitasnya karena berlindung atas nama pertunjukan yang menghibur penonton.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan empat hal. Pertama, dalam merespon konstruksi gender, perempuan dan transpuan pekerja seni melakukan performativitas gender yang berbeda antra ranah kehidupan sehari-hari dengan ranah seni pertunjukan. Kedua, komponen pembentuk agensi perempuan dan transpuan pekerja seni tidak selalu muncul pada setiap ranah kehidupannya. Artinya, komponen agensi yang satu belum tentu muncul dalam ranah kehidupan lainnya. Ketiga, terjadi keterlindanan agensi dari perempuan dan transpuan pekerja seni pada kedua ranah kehidupannya yaitu, ranah kehidupan sehari-hari dengan ranah seni pertunjukan. Keempat, seni pertunjukan yang tidak memiliki naskah dan aturan atas dialog dan akting yang baku telah memberikan kesempatan bagi pekerja seninya untuk menyuarakan kesetaraan gender.

Strategi Separatisme Papua di Media Sosial Dibidik

Strategi Separatisme Papua di Media Sosial Dibidik

Doktor dari Departemen Ilmu Komunikasi bertambah dengan dikukuhkannya Handrini Ardiyanti pada sidang promosi doktor yang dilaksanakan pada Jumat (22/07) secara hybrid di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Dengan promotor Prof. Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi, M.Si dan sebagai kopromotor Dr. Udi Rusadi, M.S serta para penguji Dr. Irwansyah, M.A, Dr. Eriyanto, Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, Whisnu Triwibowo, Ph.D, Mas Wijayanto, Ph.D dan sebagai ketua sidang Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto.

Handrini mengangkat judul “Keselarasan Bingkai Pada Gerakan Separatisme di Media Sosial (Studi Pada #FreeWestPapua di Twitter)”. Disertasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap teori frame alignment dengan menggunakan pendekatan mix method.

Strategi separatisme Papua dalam membangun opini di media sosial dibidik. Demikian terungkap dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar di kampus Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia. Pada Sidang Terbuka tersebut, jaringan Gerakan separatisme Papua di media sosial, serta bagaimana strategi penyelarasan bingkai yang dilakukan Gerakan tersebut diuraikan lengkap dengan data signifikansi terhadap strategi yang dilakukan.

Studi tersebut mengambil fokus tentang teori keselarasan bingkai. Teori keselarasan bingkai dipilih karena menurut David A. Snow, Profesor sosiologi dari Universitas California, keselarasan bingkai merupakan penentu dari berhasil atau tidaknya sebuah Gerakan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tentang kampanye digital separatisme Papua yang lain, penelitian ini menyajikan data yang lebih komprehensif. Data yang disajikan meliputi data jaringan, data strategi penyelarasan bingkai yang dilakukan hingga signifikansi strategi yang digunakan. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis konten yang ada di akun Benny Wenda, Veronica Koman maupun hanya memberikan gambaran deskriptif bagaimana Gerakan separatism Papua dilakukan di media sosial. Penelitian yang dilakukan Handrini Ardiyanti membidik bagaimana jaringan separatisme Papua yang terbentuk di media sosial. Bagaimana jaringan tersebut melakukan pembingkaian untuk mempengaruhi opini publik. Yang terpenting penelitian tersebut juga mendeskripsikan bagaimana keselarasan bingkai yang terbentuk pada strategi pembingkaian yang dilakukan oleh Gerakan separatisme digital. Ketiga hal tersebut menurut Handrini Ardiyanti sebagai peneliti, mutlak diketahui guna memahami bagaimana strategi separatisme Papua berupaya mempengaruhi opini publik serta mengukur sejauh mana tingkat signifikansi strategi yang digunakan tersebut dengan melakukan analisis keselarasan pembingkaian Gerakan separatisme Papua di media sosial.

Menanggapi pertanyaan Udi Rusadi yang mempertanyakan kontribusi, promovendus mengemukakan bahwa studi mengusulkan konsep separatist cyberactivism alignment guna diadopsi menjadi pisau analisis untuk mengkaji Gerakan separatis digital. Konsep separatist cyberactivism alignment menurut Handrini Ardiyanti, cocok digunakan untuk membangun kontra narasi menghadapi narasi-narasi yang digaungkan oleh Gerakan Papua Merdeka.

“Jadi sebagaimana konsep separatist cyberactivism alignment, yang terdiri dari frame alienation, frame bridging, frame amplification, frame extending dan frame transformation, maka terlebih dahulu harus dipahami bagaimana frame alienation atau bingkai yang terasing dalam hal ini adalah pembingkaian isu yang dilakukan oleh Gerakan Papua merdeka. Tentang isu hutan Papua misalnya, dibingkai bahwa alih fungsi hutan Papua menjadi perkebunan sawit secara besar-besaran menjadi justifikasi Papua untuk merdeka. Pembingkaian isu hutan Papua tersebut bahkan dilakukan dengan mengutip hasil studi Greenpeace hingga jurnal-jurnal ilmiah internasional terindek untuk menyakinkan masyarakat global, “ungkap Handrini. Karenanya, Handrini berharap, dalam melakukan kontra narasi, dapat menyajikan data-data yang komprehensif, sama seperti apa yang dilakukan Gerakan separatisme Papua yang juga menyajikan berbagai data dalam melakukan pembingkaian di media sosial.

Menurut Udi Rusadi, saat ini bangsa Indonesia dan masyarakat global tengah sebenarnya tengah menghadapi strategi penyelarasan bingkai yang terus menerus digaungkan di media sosial oleh Gerakan separatism Papua. Terkait dengan urgensi dimensi internasionalisasi isu Papua dan bagaimana merawat semangat kebangsaan terutama bagi rakyat Papua itulah, Udi Rusadi berharap studi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagaimana melakukan Gerakan kontra narasi terhadap kampanye separatisme Papua yang terus digaungkan di media sosial.

Sementara dalam sambutannya sebagai Promotor, Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, professor dari Departemen Komunikasi UI menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. “Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Kekayaan alam Papua, tak dapat dipungkiri menjadi magnet bagi tangan-tangan diluar negara untuk menguasai.  Berbagai cara dilakukan khususnya dalam masa dominasi teknologi digital saat ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekuatan media sosial,” ungkap Ilya. Karena itu menurut Ilya, penelitian ini mengungkapkan temuan penting berdasarkan upaya ilmiah, tentang aktivisme digital dengan apa yang mereka sebut sebagai ‘kejahatan dari pemerintah Indonesia yang memiskinkan masyarakat Papua’. Gerakan ini khususnya yang namanya #FreeWestPapua terungkap dari analisis jaringan dan strategi penyelarasan bingkai yang dilakukan. Karena itu Ilya berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga untuk menghadapi Gerakan separatism Papua di media sosial.

Doktor Antropologi Meneliti Kembalinya Kebaya Dalam Konstruksi Modern

Doktor Antropologi Meneliti Kembalinya Kebaya Dalam Konstruksi Modern

Disertasi ini mendiskusikan gejala sosial kembalinya kebaya sebagai busana nasional setelah mengalami masa ‘kehilangan’ seusai reformasi tahun 1998 akibat terjadinya perubahan struktur sosial politik bersamaan dengan keruntuhan Orde Baru. Struktur sosial politik berperan penting dalam perjalanan eksistensi kebaya sehingga ketika negara tidak hadir dalam pemosisian kebaya, maka para aktor yang berasal dari masyarakat mengambil alih peran ini, misalnya perancang mode yang merancang kebaya berdasarkan selera pasar dan cenderung tidak mematuhi pakem.

Nita Trismaya berhasil mendapatkan gelar Doktor Antropologi dari Departemen Antropologi pada sidang terbuka promosi doktor yang dilaksanakan secara hybrid pada Jumat (22/07) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI dengaN judul disertasi “Retradisionalisasi Kebaya: Kembalinya Kebaya Dalam Konstruksi Modern Studi Kasus: Komunitas Kebaya Di Jakarta”. Pada sidang tersebut hadir promotor Jasmine Zaky Shahab, M.A., Ph.D dan kopromotor Mia Siscawati, M.A., Ph.D serta para dewan penguji, Dr. Ninuk Irawati Kleden Probonegoro, Dr. Ida Ruwaida, M.Si, Dr. Sri Murni M.Kes dan Dave Lumenta, Ph.D.

Pemahaman mengenai kebaya direlasikan dengan ranah identitas nasional, identitas perempuan Indonesia, ideologi pemersatu bangsa, merawat keberagaman budaya, menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Pemakaian kata “nasionalisme” oleh perempuan dari komunitas kebaya merupakan strategi untuk membangkitkan kepedulian masyarakat akan kebaya sekaligus menggugah ke-Indonesia-an.

Akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, nasionalisme sebagai tema yang sering diangkat menjadi topik utama selanjutnya tampak berada di atas permukaan sebagai idealis semata ketika diimplementasikan ke dalam aktivitas sehari-hari. Data lapangan menunjukkan meski ‘rasa nasionalisme’ melalui berkebaya menjadi tema utama kegiatan komunitas, namun sering tertutupi oleh antusias anggota komunitas kebaya akan ‘rasa senang’ pada kegiatan swafoto dan tampilan berkebaya yang fashionable.

Di tengah kondisi ini, muncul para perempuan yang mendirikan komunitas kebaya dengan visi mengembalikan kebaya sebagai busana nasional dan mengenalkannya kembali ke masyarakat.

Model kebaya yang dikenakan para perempuan ini sebagian besar mengacu pada tren mode (kebaya modifikasi), sedangkan yang lain memilih kebaya berdasarkan pakem busana nasional meskipun mereka tidak bisa menghindar dari tren mode. Secara umum, gaya berkebaya para perempuan dari komunitas kebaya didominasi kebaya modifikasi yang disesuaikan dengan tren dan fungsi (kebutuhannya berbeda-beda sesuai kegiatan, lokasi, waktu, pekerjaan).

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan sekitarnya. Aksi para perempuan dalam proses retradisionalisasi kebaya mengatasnamakan nasionalisme namun tidak semua memiliki visi yang sama karena kebaya juga menjadi media mengekspresikan diri para perempuan dari komunitas kebaya.

Retradisionalisasi kebaya pada tataran ini lebih dipahami sebagai sebuah tindakan dari para perempuan dalam memilih dan memakai kebaya yang ditekankan pada fungsional, kenyamanan dan estetika fashion. Para perempuan yang seharusnya membawa misi mengajak masyarakat untuk kembali menyukai kebaya pada kenyataannya lebih banyak menampilkan self-image di ruang publik dan media sosial sebagai perempuan yang memakai kebaya dengan impresi percaya diri, bahagia, ekpresif dan cantik.

Dalam penelitian ini, Nita menghasilkan enam kesimpulan yaitu, (1) retradisionalisasi kebaya merupakan gejala sosial kembalinya kebaya sebagai reaksi atas detrasionalisasi kebaya yang terjadi pada awal reformasi bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru, (2) Terjadinya perubahan struktur sosial-budaya-politik pasca reformasi telah menyebabkan para perempuan ini menjadi agen-agen yang melakukan gerakan budaya (3) Perempuan-perempuan menjadikan kebaya sebagai bentuk perlawanan terhadap kebaya yang dianggap ‘kampungan’, mengungkung, kuno, tidak praktis, hanya busana formal, pesta dan adat, (4) para perempuan mengatasnamakan nasionalisme dalam aktivitas mereka di ruang publik, namun berdasarkan temuan di lapangan, berkebaya kemudian meluas menjadi media untuk mengekspresikan diri (5) Para perempuan dari komunitas kebaya meminta dukungan pemerintah untuk mengukuhkan kembali eksistensi kebaya sebagai busana nasional melalui menjalin relasi dan kerjasama dengan elemen pemerintah, (6) eskalasi konflik internal antar para perempuan yang berkebaya diakibatkan oleh tidak kokohnya pondasi sebuah komunitas yang seharusnya bersatu.