Select Page
Representasi Agen dan Struktur Dalam Film Bertema Islam dan Antiradikalisme

Representasi Agen dan Struktur Dalam Film Bertema Islam dan Antiradikalisme

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Komunikasi dengan promovendus atas nama Bahruddin. Disertasi ini berjudul “Jejak Memori Agen  Dalam Film Indonesia: Representasi Agen dan Struktur Dalam Film Bertema Islam dan Antiradikalisme”. Sidang terbuka Promosi Doktor secara daring dilaksanakan pada Jumat (06/08). Bahruddin berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang rentan dengan aksi  radikalisme dan terorisme. Ada banyak persoalan yang kompleks untuk menyebut penyebab terjadinya peristiwa terorisme. Di antara yang kompleks itu, banyak penelitian yang menyebut ketidakhadiran negara di tengah masyarakat seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, sulitnya mengakses pendidikan dan kesehatan, dekadensi moral, dan lain sebagainya.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk melakukan perubahan sosial dengan cara-cara radikal atas nama agama. Realitas inilah yang ‘direkam’ dan diinterpretasikan oleh sineas, kemudian direpresentasikan ke dalam sebuah film bertema Islam dan antiradikalisme.

Ada dua permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini: pertama, kehadiran individu atau kelompok yang membawa ideologi Islamisme yaitu membawa misi penegakan syariat Islam dalam menyelesaikan persoalan dan pembentukan tatanan sosial. Ideologi agama-politik ini kerap memicu benturan, konflik, dan tindakan yang mengarah pada radikalisme. Kedua, keyakinan agama yang dijadikan sumber tindakan politik oleh individu atau kelompok Islamis (yang membawa ideologi Islamisme) dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan sosial. Dua permasalahan inilah yang  diinterpretasikan oleh sineas, kemudian direpresentasikan dalam teks film.

Untuk menjawab dua permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi proses dialektik antara individu atau kelompok di masyarakat yang direpresentasikan melalui teks film.

Identifikasi ini untuk mengetahui jejak memori yang dijadikan dasar tindakan sosial agen di masyarakat. Dalam teori strukturasi, Giddens berpendapat bahwa struktur (praktik sosial berulang) hanya ‘ada’ dan  tertanam dalam jejak memori agen sebagai dasar tindakan sosial. Sementara penelitian ini berpendapat bahwa ada unsur lain yaitu keyakinan agama-politik yang tertanam dalam jejak memori agen sebagai dasar melakukan tindakan sosial.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif interpretatif dengan menggunakan analisis wacana kritis model van Dijk untuk mengkaji teks, kognisi, dan konteks sosial yang melingkupi sineas. Untuk memperoleh pemaknaan teks, penelitian ini menggunakan logika semiotika Saussure yang digabungkan dengan perangkat shot dan teknik kamera Arthur Asa Berger. Teori substantif yang digunakan adalah mensitesiskan teori strukturasi dengan konsep Islamisme.

Paradigma yang digunakan adalah kritis konstruktivis untuk ‘memperjuangkan’ nilai-nilai universal berdasarkan realitas yang direpresentasikan dalam film. Unit analisisnya adalah film-film Indonesia bertema Islam dan antiradikalisme yaitu 3 Doa 3 Cinta (2008), Khalifah (2011), Mata Tertutup (2011), dan Bid’ah Cinta (2017).

Hasil dari disertasi ini:

  • Level teks

Wacana yang dibangun dalam teks film Indonesia bertema Islam dan antiradikalisme adalah wacana Yahudi dan Nasrani; cadar; Islam murni; serta hijrah dan jihad. Keempat wacana ini diangkat untuk mengidentifikasi tindakan sosial yang dilakukan oleh kelompok Islamis dalam masyarakat Muslim Indonesia. Interakasi agen dan struktur masyarakat Muslim yang dikemas dalam film Indonesia memperlihatkan bahwa para agen (agensi) selalu melakukan tindakan sosial yang merujuk pada ideologi Islamisme dengan pemahaman Islam politik global, khususnya dari Timur Tengah.

Untuk menangkal tindakan radikalisme oleh agen, sineas memunculkan tokoh sebagai agen-agen yang mereproduksi struktur denga cara mengembalikan aturan lama yang dianggap menciptakan kedamaian dan kerukunan di masyarakat.

Keempat film yaitu 3 Doa 3 Cinta, Khalifah, Bid’ah Cinta dan Mata Tertutup memperlihatkan bahwa gagasan Giddens tentang rutinitas atau praktik sosial berulang (struktur) yang tertanam pada jejak memori agen dalam ruang dan waktu, tidak selamanya benar. Ada unsur lain yaitu keyakinan agama-politik yang kemudian tertanam dalam jejak memori sehingga menjadi dasar tindakan agen. Hasil ini sekaligus mengkritik pendapat Giddens dalam teori strukturasi yang hanya menempatkan struktur (praktik sosial berulang) dalam jejak memori agen.

  • Kognisi Sosial

Dalam skema kognisi sosial sineas dapat disimpulkan bahwa latar belakang sineas memberikan pengaruh dalam memaknai realitas sosial untuk kemudian direproduksi dalam sebuah film.

Hasil riset yang digambarkan dalam film memperlihatkan bahwa perekrutan yang dilakukan oleh kelompok Islamis radikal adalah untuk tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Film ini juga menggambarkan ada kelompok Islam radikal lainnya yang mengancam negara dengan cara memanfaatkan para remaja untuk dijadikan martir atas nama menjalankan jihad guna memperoleh kemuliaan mati syahid. Pengalaman sineas yang pernah konfrontasi dengan kelompok Islam Front Pembela Islam (FPI) bersama 39 tokoh dari beragam profesi saat mengajukan uji materi pasal penghinaan agama di Mahkamah Konstitusi sebelum film Mata Tertutup diproduksi, melekat dalam diri sineas dan cukup kuat memengaruhi alur cerita film.

  • Konteks Sosial

Produksi keempat film didasarkan pada realitas sosial yang sedang berkembang pada saat film di produksi seperti isu radikalisme pasca perstiwa penyerangan WTC 9/11 dan rentetan pengeboman yang terjadi di Indonesia.

Isu ini kemudian dilatarbelakangi oleh penafsiran ayat-ayat suci Al Quran yang menyangkut hubungan Islam dengan Yahudi dan Nasrani, serta penekanan tindakan jihad dengan dalil yang telah ditafsirkan  seperti ditunjukkan dalam film 3 Doa 3 Cinta dan Mata Tertutup.

Film-film ini menunjukkan bahwa kelompok Islamis di Indonesia berpotensi melakukan tindakan radikalisme yang berkembang menjadi terorisme. Untuk menegaskan penafsirannya tersebut, keempat film ini mengaitkan peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia dan peristiwa 11/9 di WTC Amerika Serikat dengan kelompok Islamis yang bermunculan di Indonesia melalui organisasi dakwah, kelompok pengajian, organisasi politik, atau individu-individu.

Hubungan kelompok Islamis dengan tindakan radikalisme ini ditunjukkan keempat Film dengan menyisipkan adegan berita terorisme di televisi maupun keterlibatan para tokoh Islamis dalam peristiwa terorisme. Tema ini sekaligus menunjukkan bahwa subjektivitas sineas dalam menentukan kelompok-kelompok Islam mana yang dianggap dekat dengan ideologi Islamisme sehingga berpotensi melakukan tindakan radikalisme.

Dalam posisi ini, para sineas memiliki kekuasaan dan akses yang memudahkan mereka mengkonstruksi gagasannya ke dalam sebuah film. Sekalipun sineas mengaku tidak bisa diintervensi dalam membuat karyanya, namun tak bisa dibantah bahwa isu tentang Islam dan antiradikalisme sangat menarik bagi dunia internasional, khususnya Barat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sineas Nurman Hakim mengaku tidak sulit untuk mencari dana dalam produksi film-filmnya. Salah  satunya adalah 3 Doa 3 Cinta yang dibiayai oleh endowment internasional pasca film ini diproduksi.

  • Reproduksi Struktur

Melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh agen-agen dalam masyarakat Muslim yang dianggap membahayakan masyarakat dan negara, sebagaimana yang digambarkan sineas dalam film, posisi sineas dalam keempat film ini memperlihatkan bahwa mereka berupaya untuk mereproduksi struktur dengan cara melanggengkan struktur dan menegaskan kembali aturan-aturan yang ada. Namun reproduksi ini disertai dengan kritik sosial para sineas terhadap masyarakat dan negara.

Oleh karena itu, reproduksi yang dilakukan sineas adalah dengan melakukan kritik melalui adegan-adegan film untuk tujuan  mengembalikan struktur sebelumnya sekaligus ingin memperbaiki struktur. Tidak hanya melalui dialog dan cerita tapi juga melalui simbol-simbol keindonesiaan seperti pakaian kerudung khas Indonesia, peringatan Maulid Nabi, Nishfu Sya’ban, ziarah kubur, musik-musik etnis khas Mingkabau, Jawa, lagu nasional, dan simbol-simbol lainnya.

  • Film sebagai Hasil Kerja Kreatif dan Media Propaganda

Di satu sisi, para sineas merespon persoalan sosial di masyarakat untuk dijadikan sebagai kerja kreatif dalam bentuk film. Artinya, film yang mereka produksi didasarkan pada isu-isu sosial yang sedang berkembang untuk direpresentasikan dan disampaikan kepada khalayak.

Namun di sisi lain, ada banyak faktor yang memengaruhi para sineas dalam memproduksi film seperti latar belakang pendidikan, budaya, politik, individu, kelompok atau organisasi, lembaga donor, dan lain sebagainya sehingga mendorong mereka untuk membawa kepentingan tertentu seperti mempropagandakan pemahaman Islam lokal (Indonesia) yang dianggap lebih ramah dan toleran terhadap agama lain.

Sebaliknya, mereka juga melakukan propaganda bahwa kelompok Islamis adalah kelompok yang berpotensi radikal sehingga mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Propaganda ini mereka kemas secara kreatif melalui bahasa, simbol, dan skema cerita yang menarik bagi masyarakat.

Relasi sineas dengan organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah memberikan pengaruh signifikan dalam kerja kreatif mereka. Tradisi ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi, dan Nishfu Sya’ban yang menjadi bagian dari cerita di film, sangat dekat dengan tradisi NU di Indonesia.

 

Sekalipun sebagai bentuk respon terhadap persoalan sosial di masyarakat, individu atau kelompok yang banyak bermunculan dalam dua dekade terakhir dengan mengatasnamakan Islam, tindakan mereka tidak selalu melahirkan solusi di masyarakat, baik dalam mengangkat masalah kesejahteraan, perdamaian, keadilan, kesetaraan, kebebasan, maupun nilai-nilai universal lainnya.

Tindakan pemaksaan untuk melakukan praktik-praktik sosial sesuai syariat Islam (yang telah ditafsirkan) dalam masyarakat lokal justru tidak menjadi jalan keluar dalam mengatasi krisis sosial dan kemanusiaan. Sebaliknya, perubahan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan telah menimbulkan persoalan baru di masyarakat seperti kekacauan, ancaman, intoleransi, hingga kekerasan.

Harus diakui bahwa kondisi sosial di Indonesia mengalami ketimpangan dalam ekonomi, ketidakadilan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan, ketidakseteraan sosial, hilangnya persamaan hak dalam hukum, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok menjadi sebuah pembenaran. Respon dan kritik sosial harus ditegakkan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai universal.

Sebagai sebuah media, film memiliki peran besar dan signifikan dalam mereproduksi realitas sosial ke dalam realitas teks. Film mampu merekam sekaligus merekayasa dengan cara menggambarkan peristiwa-peristiwa sosial ke dalam sebuah medium yang disebarkan dengan cepat kepada masyarakat. Sebagai media, film menjadi salah satu pilar demokrasi untuk menegakkan nilai-nilai universal dengan seperangkat teknologi yang canggih.

Namun sayang, kemampuan ini harus ditopang dengan melibatkan penyandang dana, baik komersial maupun sosial; profit maupun non-profit. Keterlibatan kekuasaan dalam bidang finansial inilah yang kerap memengaruhi sineas dalam memproduksi pesan-pesan dalam film. Isu-isu yang lekat dengan konteks sosial dikomodifikasi untuk kepentingan lembaga donor atau investor.

Baik untuk keuntungan material-komersial maupun keuntungan immaterial seperti dukungan lembaga donor internasional maupun penghargaan dalam festival-festival. Hal iini termasuk campur tangan negara, baik dalam bentuk finansial maupun aturan dan kebijakan. Di sisi lain, latar belakang sosial dan pengetahuan dari seorang sineas tak bisa dipisahkan dalam penyusunan skema cerita selama proses produksi film.

Kelenturan Relasi dan Rasa Keterhubungan dalam Ruang Pluralitas

Kelenturan Relasi dan Rasa Keterhubungan dalam Ruang Pluralitas

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Antropologi dengan promovendus atas nama Rudolf Rahabeath. Disertasi ini berjudul, Kelenturan Relasi Dan Rasa Keterhubungan Dalam Ruang Pluralitas: Studi Antropologis Terhadap Etnis Bugis dan Etnis Ambon  di Maluku”. Sidang terbuka Promosi Doktor secara daring dilaksanakan pada Kamis (05/08). Rudolf berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Etnisitas dan relasi antar-etnis merupakan salah satu tema penting dalam studi antropologi. Hal ini berkaitan dengan pemahaman dan praktek budaya masyarakat yang berpotensi memperkuat kohesi dan solidaritas sosial namun pada sisi lain, rentan terjadi benturan bahkan konflik. Fenomena konflik antar etnis  ini dalam skala luas terjadi di berbagai wilayah di Indonesia bahkan di dunia.

Olehnya, studi tentang etnisitas dan relasi antar etnis tetap relevan dan penting dalam konteks perubahan kebudayaan dan masyarakat yang semakin kompleks. Sebagai contoh, konflik Ambon/Maluku 1999, selain dipicu faktor agama dan problem sosial ekonomi politik, maka faktor etnisitas turut berkontribusi dalam konflik tersebut.

Disertasi ini mengkaji interaksi dan relasi antara etnik Bugis dan etnis Ambon di Maluku. Kedua etnis ini memiliki streotipe dan tipikal yang khas. Etnis Bugis dikenal sebagai etnis perantau dan pengusaha, yang memiliki kemampuan adaptasi di wilayah-wilayah yang ditempati. Di sisi lain, etnis Bugis kerap diidentikan dengan “badik” yang dipersepsi oleh sebagian orang sebagai kecederungan menggunakan kekerasan dalam mengatasi masalah. Etnis Ambon dipersepsi (streotipe)  sebagai kelompok yang mudah terbawa amarah dan suka berkelahi. Stereotipe ini berpotensi menimbulkan ketegangan bahkan konflik.

Studi ini memandang etnisitas secara lebih kritis. Seperti disebutkan Yasmine Shahab, masalah diversitas etnis bukanlah cuma masalah dalam arti kuantitatif seperti masalah frekuensi dan distribusi kelompok-kelompok etnis, tetapi masalah diversitas etnis justru lebih merupakan masalah kualitatif seperti masalah batasan kelompok etnis, interpretasi etnis, fungsi etnis, manipulasi etnis, dinamika etnis, rekayasa etnis dan seterusnya.

Masalah etnisitas tidak dapat dipersepsi dan disikapi secara teknis instrumental semata, melainkan membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif, serta pendekatan lintas ilmu. Salah satunya adalah kontribusi sejarah dalam studi antropologi.  Seperti disebutkan Rudyansjah, studi sejarah dapat memperkaya studi antropologi. Suatu penelitian historis akan memberikan kedalaman historis terhadap gejala yang ingin dipelajari.

“Hal ini tentu akan sulit apabila hanya mengandalkan penelitian lapangan. Dalam kesadaran itu dalam penulisan ini saya menggali sejarah masyarakat Bugis dan Ambon dalam lintasan sejarahnya. Pendekatan sejarah etnis Bugis saya gunakan dengan menggali kosmologis masyarakat seperti antara lain pada naskah La Galigo, budaya Sirri, Telu cappa (tiga ujung) dan sejarah migrasi (Passompe)” ujar Rudolf.

Penelitian ini bertujuan: (1) Memahami dan menjelaskan proses interaksi antar etnis yang ditelusuri melalui relasi antaretnis  dalam praktik-praktik ekonomi, perdagangan, keagamaan, pendidikan dan politik sebagaimana terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. (2) Menjelaskan peran para aktor dalam ruang (space) sosial yang berpotensi memperkuat atau melemahkan relasi antar etnis dalam  konteks masyarakat plural. (3) Menemukan  konsep teoretik terkait relasi etnis dalam masyarakat plural dan korelasi praktisnya dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan berkeadaban.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian di atas  maka untuk memperoleh data dan informasi yang valid terkait subjek penelitian ini maka observasi partisipatif, wawancara mendalam serta life history digunakan sebagai metode pengumpulan data. Riset dilakukan di pulau Ambon ditambah penelitian singkat di Bone dan Makasar yang bertujuan mengkonfirmasi data-data dan temuan riset di Ambon. Adapun subjek penelitian mencakup aktor negara, tokoh adat dan agama, pelaku ekonomi, pendidik serta masyarakat awam. Selain itu, riset ini diperkaya pula dengan telaah pustaka, khususnya sumber-sumber sejarah dan historitas etnis Bugis dan Ambon.

Berdasarkan analisis terhadap data dan informasi yang ada, maka studi ini menemukan adanya diversitas kekayaan tiap-tiap etnis dalam interaksi dan relasinya pada ruang sosial. Etnis Bugis maupun masyarakat setempat (etnis Ambon) memiliki kemampuan artikulasi dan adaptasi serta strategi untuk menjadikan perjumpaan  itu saling menguntungkan, walau bukan berarti tanpa ketegangan dan konflik sama sekali.

Penelitian ini juga menemukan fenomena melemahnya pranata budaya lokal seperti Pela, peran negara yang ambigu serta kontribusi masyarakat sipil dalam transformasi sosial.  Pada tataran masyarakat bawah (grassroots) terdapat dinamika kreatif yang berperan mentransformasi relasi antar etnis sehingga turut memperkuat kohesi sosial dan rasa keterhubungan antar etnis. Selain itu, studi ini berkontribusi teoretik terhadap konsep kelenturan relasi antar etnis dan menguatnya rasa keterhubungan   di ruang pluralitas.

Kelenturan relasi berarti kemampuan dan kapabilitas untuk membangun relasi antar etnis. Bukan sikap kaku dan mekanistik. Kelenturan mengandung makna keterbukaan untuk menerima perbedaan dan mengakui kelebihan orang lain sambil terus menerus saling bekerjasama untuk kepentingan bersama. Kelenturan juga memberi akses untuk saling berinteraksi melalui  berbagai medium dan membangun solidaritas yang menumbuhkan rasa keterhubungan antar individu dan antar etnis. Dengan begitu berpotensi pula untuk memperkuat kohesi dan integrasi sosial.

Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia

Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Departemen Kriminologi dengan promovendus atas nama Ronny. Disertasi ini berjudul, “Comprehensive Counter Terrorism oleh BNPT Terhadap Foreign Terrorist Fighter Dalam Konteks Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia”.

Ronny melaksanakan sidang terbuka Promosi Doktor secara daring pada Selasa (03/08). Sebagai Promotor Dr. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si dan selaku Kopromotor Dr. Iqrak Sulhin, M.Si. Ronny berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Aksi terorisme yang melibatkan Foreign Terrorist Fighter (FTF) masih terjadi di Indonesia. Foreign Terrorist Figher adalah warga negara yang melakukan perjalanan atau mencoba melakukan perjalanan ke suatu negara selain dari negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka dan orang-orang lain yang bepergian atau mencoba melakukan perjalanan dari wilayah mereka ke suatu negara selain dari negara tempat tinggal atau kebangsaan mereka, untuk tujuan penganiayaan, perencanaan, atau persiapan atau partisipasi dalam, aksi teroris, atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris, termasuk sehubungan dengan konflik bersenjata.

Hal ini tidak lepas dari kekalahan ISIS di Suriah yang menyebabkan para anggotanya kembali ke negara asal termasuk Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk satuan tugas untuk secara khusus menangani FTF, namun dalam pelaksanaannya muncul banyak kendala sehingga tidak optimal. Ego sectoral masih menjadi kendala dalam penanganan FTF. Sehingga Collaborative Government Theory digunakan dalam menyelesaikan permasalahan FTF.

Metode Penelitian kualitatif dengan metode Delphi digunakan untuk menghasilkan Model Comprehensive Counter Terrorism yang diharapkan dapat mengurangi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh FTF. Model Comprehensive Counter Terrorism dipimpin oleh Satuan Tugas FTF BNPT dengan anggotanya berasal dari lembaga dan kementerian terkait yaitu TNI, Polri, Kemenlu, Kemendagri, Dirjen Imigrasi, PPATK, Kemensos dan Kemenag. Kolabolasi antar instansi untuk mencapai suatu tujuan bersama dapat optimal bila bentuk koordinasi nya solid dan mendalam.

Penelitian ini ditujukan guna menjawab permasalahan penelitian yaitu meneliti Mengapa fenomena FTF masih terjadi di Indonesia dan Bagaimana penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTFs)  yang efektif di Indonesia.

Hasil penelitian ini, Laporan intelijen Satgas FTF yang dibentuk oleh BNPT merilis laporan per tanggal 12 Juni 2017, perkembangan FTF bahwa jumlah orang dewasa yang berada di Suriah dan Irak sejumlah 333 orang terdiri dari 223 orang pria dan 110 orang wanita. Jumlah anak-anak yang berada di Suriah dan Irak sejumlah 86 orang, terdiri dari pria 47 orang dan 39 orang wanita. Sedangkan WNI yang tewas di Suriah dan Irak sejumlah 88 orang terdiri dari 87 orang pria dan seorang wanita.

Terdapat orang dewasa yang belum teridentifikasi sejumlah 153 orang terdiri dari 152 pria dan seorang wanita, terdapat pula anak-anak laki-laki sejumlah 10 orang yang belum teridentifikasi, jumlah keseluruhan WNI yang berada di Suriah dan Irak termasuk yang sudah tewas adalah sejumlah 660 orang. Selain itu dilaporkan juga bahwa terdapat WNA yang diidentifikasi sebagai FTF telah masuk ke Indonesia sejumlah 15 orang laki-laki, sedangkan WNI yang merencanakan berangkat ke Suriah dan Irak sejumlah 105 orang terdiri dari 76 pria dan 29 wanita.

Model hasil Delphi merupakan model Comprehensif Counter Terrorism yang jika dilaksanakan akan memberikan dampak positif berupa menurunnya aktifitas dan aksi terorisme dari FTF. Hal ini karena ada Collaborative Government yang merupakan dasar dari lembaga negara dalam melakukan kemitraan dalam menangani permasalahan nasional dan internasional.

Pada model Delphi BNPT ditempatkan pada posisinya sebagai coordinator dari lembaga atau kementerian lain yang mempunyai tanggungjawab dalam penanganan terorisme. Dengan terlibatnya TNI dan Dirjen Imigrasi diharapkan dapat mencegah WNA yang akan menjadi FTF di Indonesia dan mencegah WNI yang akan menjadi FTF diluar negeri.

Kementerian luar negeri dapat berperan aktif dalam menjali kerjasama internasional dengan semua negara dan lembaga dalam rangka update informasi tentang perkembangan FTF, sehingga informasi yang didapat Kemenlu akan menjadi masukan dalam penanganan FTF. Untuk didalam negeri BNPT mengkoordinir Kementerian dan lembaga terkait dalam pencegahan WNI bergabung dengan FTF melalui identifikasi dan penanganan bersamasama, sehingga dapat lebih mudah dilakukan dan hasilnya akan optimal.

Terdapat lima kesimpulan dari penelitian ini yaitu

  1. Aksi terorisme di Indonesia masih terjadi dan marak WNI yang menjadi aktornya. Hal ini terjadi disebabkan meningkatnya FTF secara kuantitas dan kualitas yang berasal dari jihadis modern dan lemahnya social bonding di masyarakat.
  2. Model Comprehensive Counter Terrorism (CCT) belum dimiliki oleh BNPT dan lemahnya inter-connectivity agency badan-badan pemerintah yang mempunyai fungsi pencegahan teror dalam penanganan FTFs. Model CCT yang dimaksud mulai dari (1) cegah tangkal penanganan FTFs sejak berniat berangkat, transit menjelang masuk wilayah konflik, tiba dan bergabung dengan teroris di daerah konflik, (2) mempersulit dan memperketat akses keluar masuk dari darat laut dan udara bagi imigran illegal maupun terduga teroris, (3) membangun kolaborasi anti teror di regional dan internasional.
  3. Kerjasama dan kolaborasi multi agensi yang telah dilakukan oleh BNPT melalui MOU sudah banyak dilakukan, namun belum ada tindak lanjut monitoring dan evaluasi atas sejauh mana keefektifannya, sehingga pencegahan kejahatan terorisme menjadi longgar akibat adanya ego sektoral antar lembaga yang belum terpadu.
  4. Penanganan FTFs oleh BNPT belum komprehensif karena kelemahan pada berbagai bidang, diantaranya (1) belum memiliki struktural BNPT di daerah, (2) kolaborasi dan inter-connectivity agency badan pemerintah baru sebatas membuat MOU, (3) kondisi yang mungkin belum terpenuhi, salah satu syaratnya bahwa anggaran untuk pengembangan kurang tersedia, kelemahan pada sumber daya manusia dan teknologi.
  5. Best practice dari Singapura untuk penanganan FTF secara komprehensif ada empat aspek, yaitu (1) legislasi, penegakan hukum dan keamanan perbatasan negaranya tegas, (2) pencegahan pendanaan terorisme melalui Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership, (3) pencegahan ekstremisme dan kekerasan melalui dialog antar-agama dan antar-etnis melalui lingkaran kepercayaan antar ras dan agama dan kelompok, (4) kerjasama di forum internasional dan regional.
Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Pertahanan Udara

Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Pertahanan Udara

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Agung Karyanto. Disertasi ini berjudul, “Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Pertahanan Udara: Studi Kasus Industri Pertahanan Dirgantara Indonesia (PT Dirgantara Indonesia) Tahun 2010-2015”. Sidang terbuka Promosi Doktor secara daring dilaksanakan pada Kamis (05/08). Agungnberhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI (Dirgantara Indonesia) dalam mendukung pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015. Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori: implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf. Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama. Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan sebelas informan dipilih dengan teknik purposive.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan implementasi kebijakan industri pertahanan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung alat pertahanan udara tahun 2010-2015.

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna. Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi.

Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal. Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Sebagai kesimpulan akhir bahwa implementasi kebijakan industri pertahanan dengan studi kasus industri pertahanan PT DI dalam mendukung pemenuhan alat pertahanan udara mengalami kendala bahkan kegagalan sehingga tujuan akhir kebijakan industri pertahanan guna mengembangkan industri pertahanan tidak tercapai. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya tujuan dari tiap-tiap kebijakan industri pertahanan.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle, memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle.

Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

Implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan kebutuhan dan produksi alat pertahanan, serta penyusunan buku induk industri pertahanan, dijelaskan melalui dua materi pembahasan: 1) Sinkronisasi rencana kebutuhan alat pertahanan yang dilaksanakan oleh pengguna dan pemerintah (Kementerian Pertahanan) dan rencana produksi yang disusun oleh industri pertahanan PT DI; 2) Penyusunan buku induk industri pertahanan yang berisikan rencana kebutuhan dan dukungan produksi oleh industri pertahanan dalam negeri yang disusun oleh pemerintah/Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melibatkan pemangku kepentingan industri pertahanan.

Pada implementasi kebijakan sinkronisasi antara rencana kebutuhan alat pertahanan udara dengan rencana produksi, penelitian ini menemukan bahwa periode tahun 2010-2015 tidak ada satupun dari tiap-tiap tahun, perencanaan kebutuhan alat pertahanan dan perencanaan produksi yang sinkron atau sesuai. Pada proses penyusunan rencana kebutuhan yang diawali oleh pengguna selanjutnya dikompilasi oleh pemerintah/Kementerian Pertahanan pada kenyataannya tidak mengundang atau melibatkan industri pertahanan. Demikian pula dalam penyusunan rencana produksi yang dilaksanakan oleh industri pertahanan, tidak melibatkan dan mengundang, baik pengguna maupun pemerintah/Kementerian Pertahanan.

Pihak Pengguna dan Kementerian Pertahanan berargumentasi bahwa ketidakikutan industri pertahanan dalam proses penyusunan rencana kebutuhan oleh karena: 1) Rencana kebutuhan alat pertahanan bersifat rahasia sehingga tidak setiap institusi atau setiap orang dapat mengetahuinya; 2) Tidak adanya ketentuan yang mempersyaratkan untuk mengikutsertakan industri pertahanan dalam proses perumusan rencana kebutuhan; dan 3) Kurang aktifnya industri pertahanan PT DI dalam berkomunikasi kepada pengguna atau pemerintah/Kemhan.

Sementara itu PT DI berpendapat bahwa selama ini secara informal melalui kedekatan dengan beberapa personel, baik personel pengguna maupun Kementerian Pertahanan mereka telah mendapatkan hasil rumusan rencana kebutuhan alat pertahanan yang menurutnya sudah valid dan benar. Dengan demikian tidak perlu lagi harus mengundang atau melibatkan pengguna maupun Kementerian Pertahanan dalam proses perumusan rencana produksi.

Disamping itu perencanaan yang dibuat PT DI tidak hanya memuat rencana pemenuhan produksi alat pertahanan, namun juga berisikan rencana produksi untuk memenuhi permintaan konsumen nonpertahanan yang tidak setiap orang diijinkan untuk mengetahuinya. Atas argumentasi ketiga pemangku kepentingan pengembangan industri pertahanan membuktikan bahwa pengguna, Kementerian Pertahanan, dan industri pertahanan PT DI sama-sama mengedepankan ego sektoral.

Mereka lebih mengedepankan kepentingannya masing-masing sehingga menganggap keterlibatan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak urgen. Dari masing-masing pemangku kepentingan, ketidaksinkronan rencana kebutuhan alat pertahanan dengan rencana produksi juga disebabkan adanya perubahan pada rumusan perencanaan kebutuhan. Perubahan tersebut terjadi oleh karena rencana kebutuhan alat pertahanan harus menyesuaikan dengan rencana dukungan anggaran pemerintah yang dirumuskan oleh Bappenas, setelah mendapatkan persetujuan dari DPR terhadap pengajuan anggaran tahunan pemerintah yang didalamnya memuat anggaran kebutuhan alat pertahanan.

Di sisi lain rencana produksi yang disusun PT DI yang telah mendasarkan pada rencana awal kebutuhan alat pertahanan telah disahkan. Sebenarnya PT DI memiliki kesempatan untuk merubah rencana produksinya, akan tetapi dengan pertimbangan waktu dan dihadapkan pada kondisi perencanaan kebutuhan alat pertahanan yang kemungkinan masih mengalami perubahan, maka tidak dilakukan perubahan terhadap rencana produksi.

Dalam konteks ini seakan-akan PT DI mengesampingkan manfaat dari sinkronisasi rencana kebutuhan alat pertahanan dengan rencana produksi, padahal ketiadaan sinkronisasi justru merugikan PT DI. Oleh karena hasil akhir laporan kinerja PT DI ditentukan sejauhmana keberhasilan pencapaian produksi PT DI dihadapkan pada perencanaan yang telah disusun.

Dampak yang terjadi dengan tidak adanya sinkronisasi antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi berupa penilaian yang rendah terhadap hasil kinerja/produksi PT DI. Rendahnya penilaian kinerja/produksi PT DI pada gilirannya berpengaruh buruk terhadap penilaian publik dan berdampak pada dukungan dan kepercayaan pemerintah, diantaranya kurang optimalnya dalam pemberian insentif berupa pinjaman modal usaha. Padahal dengan melihat kondisi keuangan PT DI, pinjaman modal usaha menjadi sangat urgen.

Kontradiksi Proksemik pada Warga Relokasi Bantaran Kali Ciliwung

Kontradiksi Proksemik pada Warga Relokasi Bantaran Kali Ciliwung

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Komunikasi dengan promovenda atas nama Melati Mediana Tobing. Melati menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Kontradiksi Proksemik pada Masyarakat Kolektivistik Kampung Kota (Tinjauan Komunikasi Antarbudaya terhadap Perubahan Konteks Ruang di Rumah Susun oleh Warga Relokasi Bantaran Ciliwung Kampung Pulo)”. Promotor Melati adalah Prof. Dr. Ilya Revianti S. Sunarwinadi, M. Si. dengan Kopromotor Endah Triastuti, M.Si., PhD. Melati menjalani sidang terbuka secara daring pada Rabu (04/08), dan berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Penguji dalam sidang ini adalah Prof. Dr. Alois Agus Nugroho, Ph.D.; Dr. Widjajanti Santoso, M. Litt.; Prof. Zulhasril Nasir, Ph.D.; Prof. Dr. Billy K. Sarwono, M.A.; Dr. Hendriyani; dan Inaya Rakhmani, M.A., Ph.D. Sidang diketuai oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.

Disertasi Melati adalah penelitian komunikasi antarbudaya khususnya tentang proksemik atau jarak komunikasi pada warga relokasi Kampung Pulo di rumah susun sewa Jatinegara Barat. Konflik komunikasi antarbudaya yang dialami warga relokasi bantaran Ciliwung tersebut karena konteks ruang hunian yang berubah, yaitu dari hunian horisontal yang organik dan terbuka menjadi hunian vertikal yang terstruktur dan tertutup. Kemudian melakukan analisa komunikasi antarbudaya melalui pendekatan teori proksemik. Teori ini pernah populer di Amerika Utara (1960-1980) saat mengkaji persepsi jarak komunikasi pada para diplomat Amerika Serikat, yang rupanya masih relevan dalam mengkaji persepsi ruang masyarakat kampung kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, melalui wawancara kepada empat keluarga sebagai narasumber dengan menggunakan delapan dimensi proksemik, yaitu: postural-sex identifiers (identifikasi postur berdasarkan jenis kelamin), sociofugal-sociapetal axis (sumbu sosiofugal-sosiopetal), kinesthetic factors (faktor kinestetik), touching (sentuhan), retinal combinations (kombinasi tatapan mata), thermal code (kode panas suhu tubuh), oldfaction code (kode penciuman), dan voice loudness scale (skala kerasnya suara).

Penelitian ini mengidentifikasi adanya satu dimensi lain yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan rumah susun, yaitu dimensi iklim (climate). Konsep rumah susun adalah teknologi yang mengadopsi budaya individualistik yang umumnya mengalami 4 musim, sehingga menjadi kontradiktif dengan hunian masyarakat kolektivistik di belahan selatan dunia yang mengalami 2 musim. Hunian pada masyarakat kolektivistik cenderung terbuka, di mana komunikasi terjadi pada ruang-ruang informal tak terstruktur dengan konsep form follow function. Interaksi antarwarga kolektivistik yang guyub berlangsung secara dinamis dan tidak mengenal batasan gender maupun usia. Mereka terbiasa berkumpul di ruang-ruang terbuka yang dialiri hembusan angin sejuk kali Ciliwung, sehingga dapat dipahami perbedaan kenyamanan mereka saat harus tinggal pada hunian vertikal yang tertutup rapat.

Dalam penelitian ini merekomendasikan analisa proksemik pada level mikro di empat ruang rumah susun sebagai dasar perencanaan hunian vertikal bagi masyarakat kolektivistik, yaitu: (a) ruang antarkamar, (b) ruang antarunit, (c) ruang antarlantai, dan (d) ruang antarbangunan. Analisa empat ruang dengan menggunakan sembilan dimensi proksemik dapat membantu perencana lingkungan dalam membuat hunian yang lebih nyaman bagi warga kota yang tidak memiliki akses dalam memperoleh pendidikan dan penghasilan yang tinggi. Mereka yang mengadu nasibnya pada usaha kaki lima atau tenaga kasar, yang ikut membantu jalannya roda perekonomian kota sejak era kemerdekaan Indonesia.

Program revitalisasi utilitas kota Jakarta maupun kota-kota lainnya yang berdampak pada relokasi hunian masyarakat yang mengutamakan tinggal bersama kelompoknya ini, kiranya perlu mempertimbangkan proses adaptasi warga secara kolektif. Karenanya, penelitian ini melihat ada 5 (lima) tahapan pembentukan kesadaran kolektif saat orang kolektivistik bantaran kali direlokasi ke hunian vertikal, yaitu: (a) Collective Powerless stage (tahap ketidakberdayaan kelompok), (b) Individual Adaptation stage (tahap adaptasi individu), (c) Individual Internalization stage (tahap internalisasi individu), (d) Collective Internalization stage (tahap internalisasi kolektif), (e) Collective Awareness stage (tahap kesadaran kolektif).. Kelima tahap ini lebih efektif bila dilakukan melalui proses dialog secara langsung antara warga relokasi sebagai calon penghuni dengan pihak perencana kota, dengan peranan pihak ketiga hanya sebagai mediator. Upaya menemukan konsep ruang untuk memfasilitasi interaksi warga kolektifistik kampung kota tersebut menjadi data utama perencanaan pemukiman dan perkotaan, yang dapat disebut dengan analisa dampak sosial budaya.