Select Page
Promosi Doktor : Sensivitas Budaya dalam Pengembangan Model dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Promosi Doktor : Sensivitas Budaya dalam Pengembangan Model dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Kesejahteraan Sosial dengan promovendus atas nama Herwin Wahyu Susanti, menjadi Doktor perempuan Kesejahteraan Sosial ke 26 dan Doktor ke 50 dari Kesejahteraan Sosial. Herwin menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Sensivitas Budaya dalam Pengembangan Model dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kampung Usku, Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua)”. Sebagai ketua sidang Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Sebagai promotor Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, kopromotor Dr. Ety Rahayu dan Dr. Ir. H.M. Nurdin, MT. Dr. Herwin menjalani sidang terbuka secara daring pada Rabu (19/5). Penguji Sidang ini Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D, Dr. Herry Yogaswara, M.Sc, Dr. Saraswati Soegiharto, M.A, Dr. Triyanti Anugrahini, M.Si, Dr. Indra Lestari, M.Si.

Papua menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang selalu menarik untuk diperbincangkan karena sangat kaya dengan sumber daya alam, namun kesejahteraan masyarakatnya masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi dengan program Nawacita 3 memberikan perhatian khusus pada pembangunan di Papua.

Model klaster kampung berbasis adat dan sumber daya alam, merupakan pilot proyek yang di gagas oleh Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk pemberdayaan masyarakat di kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom provinsi Papua, melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan bercocok tanam secara budidaya di lahan perkarangan dengan harapan masyarakat mau menjadi petani menetap tidak lagi berburu ke hutan, sehingga pemberian akses kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi bida lebih mudah diberikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksaan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pilot proyek pemberdayaan masyarakat model klaster kampung berbasis adat dan SDA, serta menganalisis pengaruh insensitivitas budaya terhadap ketidakberhasilan pilot proyek di kampung Usku tersebut.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview terhadap sejumlah informan yang berasal dari tokoh dan masyarakat kampung Usku, bebrapa pejabat dari Distrik Senggi, Pemda Kabupaten Keerom dan Kementrian Desa. Analisis dilakukan secara induksi untuk menemukansuatu konsep tentang model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada lokasi yang menjadi studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tahapan-tahapan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat Medel Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA kurang memperhatikan aspek buday masyarakat Kampung Usku.

Kendala-kendala muncul baik dari masyarakat setempat ataupun dari pemerintah dan pelaku pemberdayaan yang hamper semuanya terkait dengan budaya masyarakat setempat. Pada akhirnya insensitivitas terhadap budaya masyarakat lokal (Kampung Usku) ternyata menjadi factor yang memperngaruhi ketidakberasilan pilot proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya menyempurnakan Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA sebagai model pemberdayaan masyarakat dengan memasukan sensitivitas budaya sebagai unsur penting dalam Menyusun desain, implementasi dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat serta menjadikannya sebagai unsur penting yang harus dimiliki dan menyertai pelaku pemberdayaan ketika bekerja pada masyarakat.

Hasil Penelitian Kandidat Doktor FISIP UI: Partai Politik Di Bawah Otoriterianisme Militer

Hasil Penelitian Kandidat Doktor FISIP UI: Partai Politik Di Bawah Otoriterianisme Militer

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Sung-Deuk Lee, menjadi Doktor ke 130 dari Politik. Lee menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Partai Politik Di Bawah Otoriterianisme Militer: Studi Kasus Partai Republik Demokratik Selama Rezim Park Chung-Hee Di Korea Selatan (1963-1979) Dan Golkar Selama Rezim Suharto Di Indonesia (1968-1998)”. Sebagai ketua sidang Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Sebagai promotor Prof. Dr. Burhan D. Magenda, M.A, kopromotor Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D dan Chusnul Mar’iyah, Ph.D. Dr. Lee menjalani sidang terbuka secara daring pada Selasa (18/5).Penguji Sidang ini Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A.,Prof. Dr. Mohtar Mas’oed, Dr. Isbodroini Suyanto, M.A. dan Meidi Kosandi, M.A., Ph.D.

Penelitian ini di latar belakangi oleh perbedaan dari akhir dua partai, Partai Republik Demokratik di Korea Selatan dan Golkar di Indonesia. Partai yang satu telah bubar dengan pembunuhan pemimpinnya disertai krisis politik. Sebaliknya, partai satunya lagi masih bertahan hingga saat ini, bahkan setelah pengunduran diri pemimpinnya yang disertai juga dengan krisis politik. Satu pihak gagal dengan pelembagaan, dan satunya lagi menunjukkan cukup pelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa Partai Republik Demokratik di Korea Selatan harus melenyap, dan Golkar di Indonesia dapat bertahan. Selain itu, penelitian ini mencoba mencari hubungan antara akhir dari sebuah partai dengan tingkat institusionalisasi.

Korea Selatan dan Indonesia memiliki latar belakang sejarah dan politik yang sangat mirip dalam sejarah modern. Setelah kekalahan imperialisme Jepang pada tahun 1945, kedua negara akhirnya mencapai kemerdekaan dan keduanya mengalami persoalan politik, ekonomi internal dan eksternal seperti perang. Untuk pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, rezim otoriter militer hadir dan menjabat selama beberapa dekade, walaupun kemudian menunjukkan proses pengambil alihan kekuasaan yang sedikit berbeda.

Alasan mengapa kedua rezim mampu berkuasa dalam waktu yang lama, salah satu faktornya adalah disebabkan partai yang berkuasa di kedua negara. Partai yang berkuasa ini sangat berperan penting dalam mempertahankan rezim karena memiliki peran sentral dalam politik. Kedua partai, Partai Republik Demokratik dan Golkar, memainkan peran penting dalam mengamankan legitimasi dan mempertahankan rezim otoriter militer di Korea dan Indonesia.

Hal ini yang kemudian menjadi ketertarikan peneliti dalam mengkaji penelitian ini. Dalam teori pelembagaan partai politik Samuel P. Huntington, ia menyatakan bahwa pelembagaan partai politik adalah bagaimana suatu organisasi dapat memperoleh nilai dan stabilitas. Menurutnya, pelembagaan dapat diukur dari kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Artinya kita dapat melihat perbedaan tingkat pelembagaan antara lahir dan berakhirnya dua partai yang berkuasa dengan keempat faktor tersebut.

Oleh karena itu, peneliti membandingkan dan menganalisis struktur dan fungsi kedua partai dalam beberapa bab tentang kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Peneliti juga menemukan beberapa perbedaan mendasar. Peneliti mempelajari bagaimana pelembagaan partai politik sangat mempengaruhi keberadaan kedua partai melalui proses analisis komparatif ini.

Promosi Doktor: Fajrul Rahman Mengangkat Judul ‘Distingsi Pemilih di Indonesia’ Untuk Penelitian Disertasinya

Promosi Doktor: Fajrul Rahman Mengangkat Judul ‘Distingsi Pemilih di Indonesia’ Untuk Penelitian Disertasinya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Komunikasi dengan promovendus atas nama M. Fajrul Rahman. Fajrul menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Distingsi Pemilih di Indonesia (Studi Interpretative Phenomenological Analysis Habitus Kelas dan Perilaku Pemilih dengan Pendekatan Strukturalisme Genetik Pierre Bourdieu)”.

Promotor Fajrul adalah Prof. Dr. Ilya R. Sunarwinadi, M. Si. dengan Kopromotor Dr. Pinckey Triputra, M. Sc. Fajrul menjalani sidang terbuka secara daring pada Rabu (21/4), dan berhasil dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.

Penguji dalam sidang ini adalah Prof. Dr. Alois Agus Nugroho, Ph.D.; Prof. Effendi Gazali, MPS ID., Ph.D.; Sirojuddin Abbas, Ph.D.; Prof. Dr. Billy K. Sarwono, M.A.; Dr. Eriyanto, M.Si.; Inaya Rakhmani, M.A., Ph.D. Sidang diketuai oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.

Disertasi Fajrul adalah penelitian komunikasi politik, khususnya perilaku memilih (voting behavior), yang bertujuan untuk menemukan bagaimana pemrosesan informasi oleh pemilih berdasarkan distingsi (distinction) kelas sosial dan habitus kelas sosial pemilih untuk memproduksi opini politik dan pilihan politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019. Kelas sosial, distingsi kelas dan habitus kelas pemilih dalam formasi sosial masyarakat kontemporer Indonesia (historical situatedness) tersebut dianalisis dengan memakai model kelas sosial baru berdasarkan pendekatan strukturalisme genetik Pierre Bourdieu.

Metode yang digunakan adalah convergent parallel mixed method, pendekatan kuantitatif dengan analisis kluster digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kelas-kelas sosial di Indonesia. Sementara pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang habitus kelas dan modus produksi opini politik masing-masing kelas sosial dengan menggunakan the modes of production of opinion Bourdieu.

Fajrul, yang juga Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di bidang komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden tersebut, menemukan melalui analisis kuantitatif dan kualitatif dengan interpretative phenomenological analysis berhasil mengidentifikasi empat kelas sosial di Indonesia lengkap dengan habitus kelas masing-masing, yakni kelas elite, kelas menengah profesional, kelas menengah tradisional, dan kelas marhaen. Tiap-tiap kelas sosial memiliki jumlah dan komposisi kapital ekonomi, budaya, dan sosial yang berbeda, serta habitus kelas dan kapital simbolik yang berbeda pula, juga memiliki modus produksi opini politik yang juga menunjukkan perbedaan (distinction).

Perbedaan modus produksi opini politik berhubungan langsung dengan perbedaan habitus kelas  masing-masing kelas sosial. Penelitian Fajrul ini juga menunjukkan bahwa modus produksi opini politik dan pilihan politik tersebut terkondisikan secara sosial. Kelas elite dan kelas menengah profesional mengalami modus produksi opini dan pilihan politik berdasarkan etos kelas atau produksi orang-pertama (first person production), di mana opini dan pilihan politik pemilih dari kelas ini berdasarkan kesadaran diskursif dan pengetahuan kognitif. Sementara kelas menengah tradisional dan kelas marhaen mengalami modus produksi opini dan pilihan politik berdasarkan production by proxy, di mana opini dan pilihan politik pemilih dari kelas ini berdasarkan kesadaran non-diskursif dan rentan terhadap doxa (realitas dunia yang dirumuskan pihak dominan), propaganda dan kekerasan simbolik.

Dalam penelitian ini Fajrul juga menemukan bahwa habitus kelas merupakan mediator dari modus produksi opini dan pilihan politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019. Habitus kelas elite: visioner, rasional, outward looking, etos pengusaha dan profesional yang penuh passion dan resilience; habitus kelas menengah profesional: rasional, berkembang ke arah kemajuan pendidikan dan profesionalisme serta pro-perubahan sosial dan meritokrasi; sedangkan habitus kelas menengah tradisional: konservatisme nilai, dan kecemasan dalam kepemilikan kapital serta kehidupan sosial; terakhir habitus kelas marhaen: subsistensi, ketidakpedulian sosial, serta keputusasaan hampir total di semua bidang kehidupan.

Selain itu dalam temuan kualitatif terhadap informan kunci penelitian, berdasarkan distingsi kelas sosial dan habitus kelas sosial masing-masing, Fajrul menemukan bahwa para pemilih pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 pada dasarnya sudah menentukan pilihan politik mereka masing-masing bahkan sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 itu berlangsung. Meminjam konsep Lazarfeld et al dari Columbia School para pemilih tersebut adalah deciders (sudah memilih dengan keputusan tetap).

Bisakah kelas sosial dan habitus kelas sosial berubah? Bisa! Konsep habitus yang menyatakan bahwa individu adalah produk sosial melalui dialektika struktur mental dan struktur sosial atau dialektika internalisasi eksternalitas (structuring structure) dan eksternalisasi internalitas (structured structure) memberikan peluang untuk perubahan sosial. Caranya? Merombak struktur sosial, merombak kepemilikan kapital ekonomi, kapital sosial dan kapital budaya melalui strategi transformasi struktural terukur dan progresif.

Perombakan kelas sosial yang ada melalui strategi transformasi struktural terukur dan progresif akan menghasilkan individu atau agen sosial yang berbeda. Berarti akan menghasilkan pemilih dengan disposisi habitus yang berbeda dan lebih baik, yang diharapkan merupakan pemilih yang mampu mendemokratisasikan demokrasi sesuai agenda Reformasi Mei 1998. Dengan demikian komunikasi politik khususnya dan ilmu komunikasi umumnya menjadi kekuatan perubahan sosial substantif di Indonesia.

Budaya Korupsi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam Di Indonesia

Budaya Korupsi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam Di Indonesia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menambah doktor dalam bidang kriminologi. Promosi Doktor Departemen Kriminologi dengan promovendus atas nama Bambang Slamet Riyadi pada Jumat (22/1). Disertasi ini berjudul Budaya Korupsi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam Di Indonesia

Disertasi ini menganalisis fenomena transmisi budaya korupsi pengelolahan sumber daya minyak dan gas alam di Indonesia, Permasalahan penelitian ini adalah Indonesia dibekali dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya minyak dan gas alam. Seharusnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya rakyat Indonesia tidak juga sejahtera walaupun melimpahnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut.

Penulisan disertasi ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pengelolaan sumber daya minyak dan gas alam yang berujung merugikan negara dan telah membentuk pola budaya korupsi. Selain itu juga, menunjukkan peran stakeholder terkait, seperti pemerintah, Pertamina, pebisnis, pemegang modal, media massa, dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan studi kasus kebudayaan korupsi, pendekatan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini etnografi, subjek penelitian para aktor pada habitus korupsi.

Hasil penelitian tampak dengan jelas bahwa korupsi pengelolahan sumber daya migas di Indonesia telah terbentuk membudaya, Hal tersebut mendukung dan memperkuat dugaan tentang telah membudayanya korupsi di Indonesia, karena transmisi dan struktur lembaga serta induvidu yang korup. Transmisi budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia diawali dengan transmisi budaya penyalahgunaan kekuasaan (culture of abuse of power) kecendurungan melakukan korupsi sebagai perilaku dilakukan oleh siapa saja.

Hal ini sesuai dengan temuan menyatakan bahwa institusi maupun perorangan yang mengkorupsi uang negara lebih banyak didominasi oleh kekuasaan di birokrasi, eksekutif dan legislatif, meskipun tidak dipungkiri kalangan swasta dan para politisi di partai politik juga punya kecenderungan melakukan korupsi. Birokrasi, eksekutif dan legislatif modern yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang anti pemberantasan korupsi, justru memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan koruptif.

Habibtus proses para aktor korupsi di lembaga negara dan lembaga badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal ini Pengelolahan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia yang dipenuhi dengan mekanisme transaksional dalam setiap momen transisi, telah menyeret proses pemerintahan ke dalam pusaran korupsi.

Akibat transmisi habitus budaya korupsi yang semakin merajalela, tingkat kemiskinan meningkat tajam dan berpotensi untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa, dan merugikan negara. Budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia, akibat para aktor korupsi disebabkan kecintaan terhadap uang, kecintaan terhadap gaya hidup yang mewah merupakan akar dari kejahatan.

Dalam hal ini budaya korupsi berimplikasi kesenjangan sosial di masyarakat akibat, segelintir aktor korupsi yang posisinya dekat dengan kekuasaan menjadi sangat kaya raya, sedangkan di sisi lain masyarakat luas menjadi semakin terjerumus ke jurang kemiskinan dan kesengsaraan yang memilukan.

Saran peneliti, mensolisasikan kepada seluruh komponen bangsa melakukan shame culture dan pembatasan diskresi kepada para birokrat, eksekutif dan legislatif sebagai pejabat publik, serta diperlukan kontrol sosial kepada pejabat publik di lembaga negara sebagai chek and balance secara independent.

Politik Lokal Era Reformasi : Studi Terhadap Netralitas PNS dalam Pilkada Kota Depok 2005 dan 2010

Politik Lokal Era Reformasi : Studi Terhadap Netralitas PNS dalam Pilkada Kota Depok 2005 dan 2010

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Adian Firnas pada Kamis (22/1). Disertasi ini berjudul Politik Lokal Era Reformasi : Studi Terhadap Netralitas PNS dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010.

Persoalan netralitas PNS dalam pandangan penulis merupakan suatu masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam mewujudkan birokrasi yang profesional. Reformasi birokrasi yang gencar dilakukan dalam era reformasi sesungguhnya ingin memutus masalah ini yang dalam konteks historisnya birokrasi di Indonesia dianggap tidak netral dan berpihak pada kepentingan politik penguasa.

Pilihan untuk melihat kasus Netralitas dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010 karena penulis melihat dalam kasus itu birokrasi bergerak sebagai aktor dengan kepentingan-kepentingannya. Birokrasi muncul sebagai aktor yang memiliki kalkulasi-kalkulasi politik tersendiri kepada siapa dukungan diberikan Pilkada. Bukan hal yang mudah bagi penulis untuk mencari keunikan dalam kasus Depok mengingat persoalan ketidaknetralan PNS merupakan gejala umum dan banyak terjadi di daerah lain.

Sistem Pemilihan kepala daerah secara langsung yang diterapkan sejak tahun 2005 membawa posisi yang dilematis terhadap netralitas PNS. Pilkada lamgsung ini menempatkan PNS berhadapan langsung dengan kepentingan politik kepala daerah. Disinilah tarik menarik kepentingan terjadi dan membuka ruang politisasi PNS maupun tindakan-tindakan tidak netral yang dilakukan PNS.

Penelitian ini mengajukan pertanyaan, (i) Apa bentuk ketidaknetralan PNS dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010, (ii) faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidaknetralan PNS dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010, dan (iii) bagaimana dampak dari ketidaknetralan PNS tersebut. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Birokrasi Ledivina V Carino , Teori Patron Client Maswadi Rauf . Selain teori tersebut digunakan juga teori lain untuk mendukung teori utama tersebut seperti konsep kekuasaan incumbent Gordon dan Landa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus dan wawancara mendalam.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa netralitas birokrasi tidak bisa diwujudkan dalam Pilkada Depok 2005 dan 2010. Pada Pilkada 2005, figur Badrul Kamal yang kuat sebagai incumbent dan memiliki latar belakang pejabat birokrasi senior menyebabkan dukungan terkonsentrasi pada Badrul Kamal. Pada Pilkada 2010, terjadi fragmentasi dukungan PNS ke tiga tokoh yang berkompetisi saat itu yaitu walikota incumbent Nur Mahmudi Ismail, eks Walikota Badrul Kamal, dan wakil walikota incumbent Yuyun Wirasaputra. Fragmentasi ini muncul selain karena hubungan emosional yang lama terbangun juga kepentingan-kepentingan karir dan jabatan PNS.

Implikasi teoritis dari penelitian ini memperkuat teori Carino tentang birokrasi . Dalam kenyataannya birokrasi di Indonesia sulit dilepaskan dari proses politik. Bahkan penentuan karir PNS sering dipengaruhi oleh kepentingan politik. Posisi ini membuat PNS sulit untuk netral. Penelitian ini juga membenarkan teori Maswadi Rauf bahwa budaya patron klien masih melekat kuat dalam kultur birokrasi . Posisi Kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, melakukan promosi, mutasi, hingga memberhentikan pegawai makin memperkuat kedudukan kepala daerah sebagai penentu karir dan masa depan PNS. Demikian juga majunya kepala daerah sebagai calon incumbent memberikan ruang untuk memanfaatkan birokrasi.