Select Page
Koalisi Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014

Koalisi Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovenda atas Suryani. Suryani menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Koalisi Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014: Studi Kasus Posisi Tawar PKS, PPP, PAN Dan PKB Dalam Koalisi”. Suyani menjalani sidang terbuka secara daring pada Selasa (03/08). Sebagai promotor Prof. Dr. Burhan D. Magenda dan kopromotor Chusnul Mar’iyah, Ph.D.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Penelitian ini bermaksud menelaah lebih dalam bagaimana PKS, PKB, PPP dan PAN memposisikan diri dalam pemilihan presiden, terutama yang berkaitan dengan daya tawar politik di dalam koalisi yang dimasuki untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti umum diketahui, bahwa empat partai politik Islam tersebut tidak pernah berada dalam koalisi tunggal poros Islam, walaupun wacana tentang pembentukkan koalisi antar empat partai ini selalu dikemukakan pada saat menjelang pemilihan presiden. Namun wacana itu selalu gagal diwujudkan dan kembali suara umat Islam terpecah pecah ke dalam bangunan koalisi nasional yang dimotori oleh partai partai lain yang tidak mengusung calon presiden dari kalangan partai Islam

Menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya.

Mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karakter basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting.

Identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa empat partai berhaluan Islam yang menjadi obyek dalam penelitian ini (PKS, PPP, PAN dan PKB) terpisah dalam dua koalisi, PKB bergabung dengan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) bersama dengan beberapa partai nasionalis yang dipimpin oleh PDIP. Tiga partai lain yakni PPP, PAN dan PKS masuk dalam KMP (Koalisi Merah Putih) yang dikoordinir oleh Partai Gerindra.

Kompetisi dimenangkan oleh KIH dan menyisakan KMP yang akhirnya bubar setelah PPP dan PAN memutuskan untuk bergabung dengan KIH sebagai pemenang Pilpres dan menjadi bagian dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. KMP menyisakan PKS yang tetap bersama Partai Gerindra berada di luar pemerintahan sampai berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun 2019.

Beberapa kali upaya untuk membentuk Poros Islam dalam pilpres selalu gagal dilakukan, pada setiap menjelang pilpres wacana untuk membentuk poros parpol Islam selalu muncul namun selalu gagal untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor: Pertama; orientasi ideologi partai yang berbeda. Walau dengan sasaran konstituen yang sama, perbedaan orientasi ideologi menjadi batu sandungan yang cukup besar. PPP dan PKB contohnya, dua partai ini sama-sama memiliki basis massa NU, namun keduanya memiliki orientasi ideologi politik yang berbeda, di mana PKB lebih ke arah Islam moderat, dan PPP lebih berorientasi pada Islam yang lebih konservatif.

Faktor kedua; adalah karena adanya kepentingan pragmatis yang berbeda yang membuat keempat partai berhaluan Islam tidak akan berada dalam satu koalisi elektoral yang sama dalam pilpres. Hal yang paling mempengaruhi kondisi tersebut adalah karena perebutan posisi dalam pilpres yang tidak mungkin dibagi rata kepada empat partai tersebut, pada kondisi di mana keempatnya berada dalam besaran massa yang hampir sama dalam politik elektoral ditandai dengan perolehan suara yang tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya (sekitar 7-9 %). Pengajuan nama calon presiden dan wakil presiden dipastikan akan menjadi masalah yang cukup rumit bila PKS, PPP, PAN dan PKB ada dalam satu koalisi. Karena kempatnya memiliki kader kader terbaik yang sama sama dinilai layak untuk tampil dan menjadi figur utama.

Faktor ketiga yang menghambat terjadinya koalisi bersama partai Muslim adalah karena minimnya figur elite politik dari keempatnya yang memiliki elektabilitas tinggi. Dari tiga pilpres setelah Orde Baru, figur yang memiliki daya tarik dan elektabilitas tinggi selalu datang dari partai partai non Islam. Para elite politik yang berasal dari partai berhaluan Islam hanya muncul meramaikan wacana bursa capres dan cawapres namun tidak memiliki elektabilitas tinggi ditengah masyarakat muslim itu sendiri, akibatnya sejak Pemilu 2004, partai Islam tidak mampu menjadi trendsetter dan hanya menjadi follower dalam kontestasi capres dan cawapres dengan menjadi anggota koalisi yang sudah dibentuk oleh partai lain yang memiliki kekuatan elektoral lebih tinggi.

Langkah awal yang harus dilakukan bila ingin menampilkan figur elite Muslim yang besar adalah dengan memastikan elektabilitasnya di masyarakat dan tentunya harus berasal dari partai berhaluan Islam, bukan dari partai non Muslim yang akhirnya akan mengaburkan identitas Islam politik dalam kontestasi. Ceruk kekuasaan yang diperebutkan dalam pilpres memang selalu memunculkan konflik tersendiri diantara partai partai berhaluan Islam yang secara nasional tidak pernah akur dalam satu opini dalam menghadapi kontestasi elektoral. Perasaan memiliki kekuatan massa yang sama dan target kekuasaan yang sama membuat massa Muslim yang idealnya bisa berada dalam suara yang sama dalam pilpres akhirnya berpecah pecah.

Hambatan Dialami Caregiver dalam Merawat Orang Dengan Skizofrenia

Hambatan Dialami Caregiver dalam Merawat Orang Dengan Skizofrenia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Sosiologi dengan promovenda atas nama Lidya Triana. Lidya menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Peran Sumberdaya Personal, Sosial dan Religius dalam Proses Stress Caregiver Orang dengan Skizofrenia”. Lidya menjalani sidang terbuka secara daring pada Kamis (29/07).

Berangkat dari fenomena bahwa kurangnya layanan kesehatan jiwa yang dapat diakses oleh masyarakat membawa dampak terhadap meningkatnya jumlah informal caregiver (keluarga) yang harus mengasuh anggota keluarga yang menderita skizofrenia (selanjutnya disebut ODS atau Orang Dengan Skizofrenia).

Hal ini menempatkan informal caregiver sebagai caregiver utama pada peran-peran baru yang harus diambil terkait fungsi perawatan/pengasuhan terhadap ODS dan tidak jarang merupakan unexpected caregiving career. Dalam menjalankan fungsi tersebut, muncul banyak hambatan dan beban (burden) yang dialami caregiver baik beban obyektif (terkait dampak negatif yang dialami keluarga berkaitan dengan biaya perawatan yang mahal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari ODS) dan beban subyektif (terkait dengan perasaan sedih, kehilangan dan cemas).

Hal ini mendorong kepada kondisi stress dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan mental caregiver (ditunjukkan oleh simptom depresi dan kecemasan).

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menjelaskan bagaimana konteks sosial masyarakat dimana caregiver hidup dan tinggal menciptakan stressor terkait peran-peran pengasuhan dan dampaknya bagi kesehatan mental.

Kedua, menjelaskan peran aktor dalam penjelasan sosiologi kesehatan mental dalam hal ini caregiver ODS. Kekuatan aktor terletak pada kemampuan caregiver menggunakan sumberdaya penanganan yang dimilikinya baik yang bersumber dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya menghadapi stressor yang dialaminya. Ketersediaan sumberdaya penanganan stress berupa mekanisme penanganan individual, dukungan sosial dan penanganan religius yang positif dapat mengurangi stress dan dapat menghasilkan kondisi kesehatan mental yang berbeda.

Tujuan terakhir penelitian ini adalah menghasilkan rumusan kebijakan yang dapat membantu caregiver mengatasi hambatan struktural dan kultural dalam menjalani peran pengasuhan dan dapat meningkatkan sumberdaya penanganan (individual dan religius) serta sumberdaya sosialnya.

Penelitian menggunakan metode mixed-method ini mengumpulkan data dari 50 orang responden dan 20 informan dan menghasilkan temuan empiris dan teoritik berdasarkan analisis data kuantitatif, maupun kualitatif. Berdasarkan analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menghasilkan model proses stress yang spesifik dianalisis pada konteks caregiver ODS, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia.

Studi ini menunjukkan bahwa stressor utama yang paling berpengaruh terhadap luaran kesehatan mental caregiver adalah yang bersumber dari stressor yang bersifat subyektif berupa beban berlebih dan deprivasi hubungan. Sementara itu stressor sekunder yang paling berpengaruh juga bersumber dari stressor sekunder berupa ketegangan dalam diri caregiver (intraphysic strain) yaitu penguasaan diri (mastery) dan kehilangan diri (loss of self).

Hal ini menunjukkan bahwa beban pengasuhan terhadap ODS sangat berdampak bagi konsep diri caregiver dan pada akhirnya menghasilkan kondisi depresi. Namun depresi yang dialami caregiver ODS dapat berkurang jika caregiver memiliki sumberdaya personal, sosial dan religius yang memadai.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada peran penanganan religius yang positif sebagai variabel moderator yang dapat menyangga pengaruh stress terhadap depresi. Studi mengenai stress seringkali hanya menempatkan penggunaan sumberdaya personal seperti harga diri (self-esteem) dan penguasaan diri (mastery) dan sumberdaya sosial berupa dukungan sosial yang memiliki efek penyangga stress.

Agama dapat ditempatkan sebagai sumberdaya religius yang dapat mengelola kesehatan mental, dimana agama memiliki peran dalam mengurangi stress setelah mengalami kejadian yang merugikan dalam hidup. Penggunaan penganan religius positif terkait dengan sedikitnya gejala psikosomatis dan meningkatnya spiritualitas seseorang setelah menghadapi stressor.

Mekanisme penanganan religius yang positif menunjukkan rasa keterhubungan dengan kekuatan transendental, hubungan yang nyaman dengan Tuhan dan meyakini bahwa hidup memiliki makna kebajikan yang lebih besar. Namun penanganan religius yang negatif juga dapat memoderasi pengaruh stress terhadap simptom depresi, yaitu memperburuk pengaruh stress terhadap depresi. Studi ini mampu menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penanganan religius positif dapat mengurangi dampak stress terhadap depresi caregiver ODS (stress buffering effect).

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan teoritik antara lain: 1. Konteks sosial, kultural dan konteks caregiving memiliki peran terhadap stressor yang dialami caregiver dan pemanfaatan sumberdaya (personal, sosial dan religius). 2. Hubungan kausal antara stressor utama (beban berlebih, deprivasi hubungan), stressor sekunder (kehilangan diri, penguasaan diri) dan luaran kesehatan mental (depresi) menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari stressor utama, stressor sekunder terhadap luaran kesehatan mental dalam hal ini depresi. Stressor yang bersifat subyektif dalam diri caregiver memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap depresi. 3. Sumberdaya religius memiliki peran penting dalam mengurangi pengaruh stressor terhadap depresi (stress buffering effect). Pemanfaatan sumberdaya personal, sosial dan religius secara bersama-sama dapat mengurangi pengaruh stressor terhadap depresi caregiver ODS.

Berdasarkan hasil penelitian, konteks sosial-kultural, konteks caregiving, stressor utama, stressor sekunder, mekanisme penanganan (individual dan religius) dan dukungan sosial serta luaran kesehatan menunjukkan perlunya upaya kesehatan jiwa yang komprehensif, tidak hanya melakukan upaya kuratif yang selama ini lebih terlihat dominan dalam upaya kesehatan jiwa, namun juga perlunya upaya promotif, preventif dan rehabilitatif sebagai satu kesatuan yang tidak hanya memberikan kepulihan bagi ODS, namun juga memberikan lingkungan pendukung (enabling environment) bagi caregiver dan ODS. Lingkungan pendukung merupakan lingkungan yang memungkinkan keberfungsian ODS dan caregiver di dalam masyarakat (non stigma, non diskriminasi dan inklusif). Untuk itu perlu dibangun sistem pendukung (enabling system) yang dapat mewujudkan hal ini.

Khusus kebijakan bagi caregiver, layanan kesehatan jiwa komunitas dapat dijadikan model yang mampu menempatkan caregiver sebagai bagian dari program layanan. Stressor akibat pengasuhan membutuhkan dukungan untuk dapat diatasi oleh caregiver dengan bantuan tidak hanya keluarga namun juga layanan kesehatan baik formal maupun informal. Perilaku problematik yang dialami ODS membutuhkan penanganan tidak hanya dilakukan di rumah namun juga dapat menggunakan layanan seperti rumah sakit untuk kondisi akut, namun untuk kondisi kronis diarahkan pada layanan di rumah antara dengan melakukan rehabilitasi psikiatrik, psikososial maupun rehabilitasi sosial. Sehingga ODS dapat disiapkan untuk berfungsi kembali dalam kehidupan masyarakat dan caregiver dapat dibantu dalam proses pemulihannya.

Pada saat yang sama caregiver juga membutuhkan pendampingan untuk terus mendapatkan edukasi dan pemahaman tentang pengasuhan ODS yang membutuhkan keterampilan terutama terkait dengan mengatasi krisis dan kepatuhan dalam minum obat.

Kebutuhan akan layanan bagi ODS dan caregiver membawa konsekuensi akan kebutuhan sumberdaya manusia yang akan terlibat dalam layanan tersebut. Setidaknya dibutuhkan penambahan terhadap sumberdaya layanan antara lain; dokter spesialis jiwa (psikiater), psikolog klinis, perawat jiwa, kader kesehatan, pekerja sosial. Sementara itu di sisi masyarakat perlunya peran aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas-komunitas yang peduli akan isu kesehatan mental. Kolaborasi bersama dalam menjalankan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik oleh layanan formal maupun informal dengan pendekatan komunitas, dapat menjadi harapan untuk menciptakan kondisi kesehatan mental yang lebih baik di masyarakat.

Untuk itu perlu adanya peraturan turunan terhadap UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dapat menterjemahkan upaya kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Selain itu perlu ada kajian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Layanan Kesehatan Jiwa Komunitas terkait relevansinya dengan kondisi saat ini sejak disahkannya UU No.18 tahun 2014. Perlu ada upaya integrasi kebijakan antara Kementerian Kesehatan berdasarkan UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Kementerian Sosial berdasarkan UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu kebijakan tidak hanya menempatkan ODGJ/ODMK dan penyandang disabilitas mental sebagai subyek intervensi kebijakan namun juga caregivernya.

Perilaku Konsumsi Keluarga dalam Permasalahan Balita Stunting

Perilaku Konsumsi Keluarga dalam Permasalahan Balita Stunting

Stunting dapat terjadi karena perilaku konsumsi keluarga yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan. Di Indonesia, upaya menurunkan prevalensi stunting dilakukan dengan Program Indonesia Sehat, diantaranya adalah bayi mendapat ASI eksklusif, bayi mendapat imunisasi dan balita mendapat pemantauan pertumbuhan.

Disertasi ini melihat bahwa program yang dilakukan belum maksimal, karena permasalahan Stunting merupakan permasalahan sosial, sehingga penyelesaian masalahnya harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendasar yaitu pembangunan kualitas kehidupan sosial budaya, dengan cara memperbaiki elemen: struktur, kultur dan proses.

Hal tersebut disampaikan oleh Titik Harsanti pada Sidang Promosi Doktor Departemen Sosiologi FISIP UI pada Selasa (27/07) secara daring melalui Zoom. Disertasinya berjudul “Perilaku Konsumsi Keluarga Dalam Permasalahan Balita Stunting: Perspektif Struktur, Kultur dan Proses”. Penelitian ini dilakukan di 5 kota provinsi DKI Jakarta.

“Penelitian ini menghipotesiskan bahwa ibu yang memiliki modal manusia yang baik akan menghasilkan kualitas prosesual yang baik sehingga memiliki anak-anak yang tidak stunting. Dalam penelitian ini, kualitas prosesual ditentukan oleh ibu yang memiliki pendidikan baik, ibu bekerja dan ibu yang memiliki share keuangan terbesar dalam keluarga” jelas Titik.

Temuan penting dari penelitian ini adalah dalam pembahasan Struktur, perlu dilihat Struktur dari Struktur, yaitu kesesuaian jenjang dari seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya Hierarki, Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan fungsi otonomi lingkup daerahnya masing-masing sesuai aturan regulasi yang lebih tinggi.

DKI Jakarta termasuk provinsi yang hingga saat ini belum mempunyai perda khusus tentang pemberian ASI eksklusif, sehingga pelaksanaan peraturan tentang ASI Eksklusif sepenuhnya ada di pemerintah pusat.  Sehingga kontrol terhadap peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Kekuatan pasar sebagai struktur non formal dari pengusaha susu formula banyak ditemui dalam bentuk iklan di berbagai media, display dan pemasaran susu formula di toko-toko dan supermarket. Hal ini melemahkan pemberian ASI Esksklusif di DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Laktasi/Menyusui di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Tidak ada kewajiban bagi kantor-kantor lain di wilayah DKI Jakarta, menunjukkan kurangnya dukungan terhadap ibu bekerja dalam memberikan ASI Eksklusif. Padahal Persentase ibu bekerja di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya Budaya dari Struktur, yaitu norma atau cara pandang masyarakat, pemerintah atau para pengusaha di Indonesia menanggapi suatu peraturan yang diundangkan, patuh atau yakin terhadap diundangkannya sebuah peraturan. Penelitian ini melihat bahwa, Adanya sanksi yang lemah dalam penegakkan peraturan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat.

Budaya dalam perilaku konsumsi adanya mitos bahwa ASI saja tidak mencukupi, budaya memberikan makanan instan dan ringan seperti biskuit sebagai pengganti makanan pokok dan wewenang menentukan pembelian barang tahan lama yang mengarah pada perilaku konsumtif.

Ibu juga memiliki peran ekonomi penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa ibu yang berpendidikan minimal tamat SMA, Ibu yang bekerja dan ibu yang memiliki share keuangan terbesar dalam keluarga memiliki kecenderungan untuk tidak stunting dibandingkan ibu berpendidikan rendah, tidak bekerja, dan tidak memiliki share keuangan utama dalam keluarga.

Titik menyimpulkan, pada akhir dari penelitian ini bahwa elemen prosesual merupakan elemen yang paling berperan bagi terciptanya balita dengan status gizi yang baik. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan ibu, ibu bekerja, serta meningkatnya teknologi informasi secara revolusioner memungkinkan ibu bisa mengakses berbagai ilmu pengetahuan secara individu maupun dalam group, sehingga bisa meningkatkan kualitas prosesual. Hal ini dibuktikan menggunakan hasil regresi logistic binomial Bayesian bahwa ibu yang memiliki modal manusia yang baik signifikan mempengaruhi status gizi balita.

“Selain itu berkembangnya budaya memberikan ASI Eksklusif dikalangan para ibu muda yang semakin modern, mendukung prosesual terhadap struktur yang dibangun para pengusaha. Meskipun demikian, proses pencapaian menurunkan balita stunting berjalan lambat karena masih adanya beberapa hambatan struktural, diantaranya, kurangnya inisiatif DPRD DKI Jakarta dalam menampung aspirasi rakyat ditandai dengan kurangnya dukungan regulasi berupa perda tentang pemberian ASI Eksklusif, cuti hamil dan melahirkan serta sarana dan prasarana pendukung bagi ibu agar tetap bisa memberikan ASI Eksklusif ketika kembali bekerja” ujar Titik.

Kerentanan dan Risiko dalam Interaksi Perempuan Tuli Sebagai Korban Kekerasan

Kerentanan dan Risiko dalam Interaksi Perempuan Tuli Sebagai Korban Kekerasan

Melindungi Perempuan dengan Disabilitas dari Kekerasan (Studi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tuli di Kabupaten Sleman Yogyakarta) menjadi judul Disertasi Bahrul Fuad pada Promosi Doktor Departemen Sosiologi pada Selasa (27/07).

Disertasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Yogyakarta. Selama 5 tahun terakhir Yayasan CIQAL (Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities) Yogyakarta mencatat 144 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Yogyakarta.

Sebagai individu, perempuan tuli mengalami perkembangan dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung pada setiap ranah mulai dari keluarga, komunitas, budaya, dan sistem kebijakan. Interaksi individu pada masing – masing ranah tersebut dapat menimbulkan kerentanan terhadap kekerasan.

Hasil analisa kajian ini menunjukan bahwa kerentanan perempuan tuli terhadap kekerasan pada ranah mikrosistem dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas perempuan tuli terkait pengetahuan seksualitas dan kekerasan berbasis gender, hambatan komunikasi antara korban dengan pasangan dan masyarakat sekitar, serta ketergantungan finansial korban terhadap suami dan keluarga. Sementara itu pada tingkatan mesosistem, para korban mengalami hambatan komunikasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya (tetangga dan komunitas).

Bahrul Fuad menjelaskan, “Hambatan komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya eksklusi sosial terhadap perempuan tuli korban yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan. Pada tingkatan eksosistem kerentanan perempuan tuli terhadap kekerasan disebabkan oleh terbatasnya informasi terkait dengan pendidikan seksual, pendidikan kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan membuat korban memiliki keterbatasan akses ekonomi yang mengakibatkan ketergantungan finansial korban terhadap suaminya.”

“Sementara itu pada tingkatan makrosistem kuatnya budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinasi laki-laki dan ditambah dengan Stereotip dan Stigma negatif terhadap perempuan tuli sebagai individu yang abnormal mengakibatkan mereka rentan terhadap kekerasan. Kondisi ini diperburuk dengan sistem layanan hukum dan peradilan yang tidak ramah dengan disabilitas, khususnya perempuan tuli” ujarnya.

Ketidaksetaraan posisi gender dan kondisi disabilitas individu dalam bentuk hambatan komunikasi, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan life skill dan lemahnya dukungan psikososial telah mengakibatkan ketidakberdayaan dan membentuk berbagai ketergantungan perempuan tuli terhadap pelaku kekerasan.

Perempuan tuli sebagaimana perempuan pada umumnya dituntut untuk dapat berperan secara ideal sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Sehingga perempuan tuli mengalami berbagai stigma dan stereotype negatif di masyarakat seperti dianggap tidak punya hasrat seksual, melahirkan keturunan yang cacat, tidak dapat berperan sebagai isteri yang baik, dan tidak mampu merawat anak.

Fuad mengatakan, “selain itu penelitian ini juga menemukan fakta bahwa kehadiran gerakan disabilitas yang diinspirasi oleh Model Sosial Disabilitas telah mendorong terjadinya perubahan sistem menuju arah yang positif dengan terbangunnya praktik baik di lapangan untuk pemenuhan hak disabilitas.”

Penelitian ini mendorong terjadinya perubahan paradigma pada cara pandang masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap disabilitas, dari disabilitas sebagai obyek prilaku karitatif ke arah disabilitas sebagai subyek dengan memberikan ruang seluas – luasnya bagi mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan terlebih kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak mereka.

Disertasi ini menyimpulkan bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan tuli memiliki pola; pertama pelaku kekerasan merupakan orang dekat atau orang yang dikenal oleh korban, kedua, kekerasan dilakukan di ranah domestik (di rumah pelaku dan di rumah korban), dan terakhir korban kekerasan tidak melakukan perlawanan ketika terjadi kekerasan pada dirinya.

“Secara teoritis kajian tentang disabilitas belum banyak dikupas secara mendalam termasuk di dalamnya kajian tentang komunitas tuli. Karenanya kajian sosiologi tentang disabilitas atau komunitas tuli secara khusus perlu lebih diarahkan pada kajian disabilitas sebagai hasil konstruksi sosial dengan harapan akan berdampak pada perubahan paradigma serta perlakuan terhadap penyandang disabilitas secara lebih positif” jelas Fuad.

Sementara itu Fuad menjelaskan, secara praktis rekomendasi diarahkan pada peningkatan kapasitas personal perempuan tuli terkait akses terhadap pendidikan seksual, informasi tentang pencegahan kekerasan, dan peningkatan akses sumber daya ekonomi terhadap perempuan tuli untuk mendorong kemandirian finansial mereka.

Pada tingkatan masyarakat perlu dikembangkan pendidikan publik guna melakukan rekonstruksi sosial tentang disabilitas ke arah yang lebih positif, sehingga mampu menghapus stigma negatif terhadap disabilitas dan sekaligus mengubah persepsi dan prilaku sosial masyarakat menjadi lebih positif terhadap penyandang disabilitas.

Terakhir Fuad menegaskan, pemerintah perlu secara lebih progresif dan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan pembangunan inklusif dengan mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di segala sektor.

Hybrid Policing Sebagai Model Pemolisian Alternatif Terhadap Cybercrime

Hybrid Policing Sebagai Model Pemolisian Alternatif Terhadap Cybercrime

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Krimonologi dengan promovendus atas nama Kisnu Widagso. Kisnu menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Hybrid Policing Sebagai Model Pemolisian Alternatif Terhadap Cybercrime Yang Terjadi Dalam Computing Environment Pada Information Society”. Sidang terbuka Promosi Doktor Kisnu diadakan secara daring pada Kamis (22/07) melalui Zoom.

Kejahatan siber telah menjadi salah satu ciri dari masyarakat modern yang muncul seiring dengan perkembangan dan penggunaan teknologi oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan ini, polisi mengalami kesulitan dalam penegakan hukum maupun pencegahan kejahatan di dunia siber. Situasi ini tercermin, salah satunya, dari meningkatnya angka kasus kejahatan siber dan banyaknya kasus kejahatan siber yang belum dapat ditangani. Di sisi lain, secara teoretis, perubahan terhadap model pemolisian hanya berlandaskan pada satu atau dua faktor.

Sebagai konsekuensinya, kondisi ini membutuhkan perubahan model pemolisian. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mempertimbangkan bahwa penelitian tentang model pemolisian pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan dalam mengonstruksi sebuah konsep yang memiliki sebagian ciri atau karakteristik dari dunia nyata.

Pengumpulan data dengan kajian literatur, wawancara, dan pengamatan. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian dan kategorisasi dan satuan dasar, sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat di interpretasikan. Kerangka berpikir mengadopsi milik Ponsaers (2001), pemahaman akan faktor-faktor tersebut sebagai aspek dalam proses dinamis pembentukan model pemolisian diidentifikasi pada model pemolisian terhadap kejahatan siber.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs web www.patrolisiber.id, terdapat beberapa jenis kejahatan siber yang jumlahnya menonjol secara signifikan jika dibandingkan dengan jenis kejahatan siber lainnya. Berdasarkan data tersebut, juga diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi pergeseran jumlah jenis kejahatan tertentu yang terjadi secara signifikan.

Tahun 2017 dan 2018 berturut-turut, kejahatan siber jenis penipuan daring merupakan jenis kejahatan yang tertinggi. Akan tetapi, sejak tahun 2019 justru kejahatan terkait konten-konten provokatif yang jumlahnya meningkat tajam hingga melampaui kejahatan penipuan daring.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk-bentuk lain dari kejahatan siber terjadi dan tercatat dalam laporan kepolisian, namun jumlah kasus tertinggi di Indonesia didominasi oleh jenis kejahatan penipuan dan content related cybercrime, seperti hoaks dan ujaran kebencian, prostitusi daring, online child pornography, dan cyber-terrorism.

Di Indonesia, penanganan kejahatan siber berada dibawah kewenangan direktorat khusus di lingkup Polri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017, direktorat baru ini kemudian secara resmi dikukuhkan menjadi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber).

Dalam menangani kejahatan siber di Indonesia, Dittipidsiber bertanggung jawab atas penegakan hukum yang meliputi penyidikan, penyelidikan, dan pengungkapan kasus kejahatan siber. Secara umum, penegakan hukum tersebut meliputi dua kategori kejahatan, yakni computer crime dan computer related crime. Guna mendukung pembuktian kejahatan siber, Dittipidsiber dilengkapi dengan beragam kemampuan dan fasilitas pendukung, salah satunya yaitu laboratorium digital forensic.

Hasilnya, hybrid policing sebagai model pemolisian dipandang sebagai jawaban atas makin beragamnya bentuk kejahatan siber, keterbatasan kapabilitas Polri, serta praktik pemolisian yang lebih efektif. Model ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam pelaksanaan kewenangan polisi dalam melakukan pemolisian. Dalam penelitian ini, teridentifikasi pula beberapa tipologi hybrid policing sebagai sebuah model, yaitu non-hybrid policing, semi hybrid policing, serta pseudo hybrid policing.

Kesimpulan dari penelitian ini kejahatan siber telah menjadi salah satu ciri yang muncul seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Internet merupakan suatu arena atau dijadikan sebagai alat, bukan saja untuk melakukan tindakan kejahatan konvensional atau terrestrial crime, akan tetapi juga telah memunculkan banyak modus operandi baru yang kemudian mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem informasi.

Perubahan ini tampak ditanggapi oleh polisi dengan kegagapan dan ketidaksiapan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengendalian sosial formal terhadap cyber crime yang dilakukan dan menunjukkan bahwa penegakan hukum hanya menjadi hal yang tidak efektif. Hal ini dapat diindikasikan dengan kenyataan adanya tunggakan kasus tindak pidana siber.

Kajian literatur menunjukkan bahwa perubahan terhadap model pemolisian umumnya hanya melihat atau melandasi diri pada satu atau dua faktor, misalnya dari sisi kelemahan polisi, atau dari sisi sifat kejahatan siber, atau dari sisi masyarakat pengguna teknologi. Telaahan literatur kemudian ternyata juga telah merujuk bahwa tunggakan kasus kejahatan siber pada dasarnya hanya merupakan symptom pada adanya kondisi-kondisi yang memang harus ditanggapi dengan melakukan perubahan terhadap model pemolisian.

Faktor-faktor ini yang kemudian disebut faktor-faktor sebagai input dalam model pemolisian yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sebuah model pemolisian

Model pemolisian yang kemudian dirujuk adalah hybrid policing. Hybrid policing menjadi kandidat kuat sebagai landasan dasar pengembangan model pemolisian dengan pertimbangan bahwa model pemolisian ini dipandang sebagai jawaban atas makin beragamnya bentuk kejahatan, dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh polisi, serta menjanjikan dapat dilakukannya pemolisian dengan lebih efektif. Model ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki atau diberikan kewenangan, yang selama ini dimiliki oleh polisi, dalam melakukan pemolisian.

Analisa atas data menunjukkan bahwa sebagian besar kejahatan siber yang ditangani oleh polisi merupakan kejahatan siber yang ditipologikan sebagai content-related offences, produksi dan pendistribusian illegal content dalam digital environment. Dalam melakukan pemolisian terhadap kasus tindak pidana siber polisi mengalami kendala khususnya terkait sumber daya organisasi.

Hal ini juga yang kemudian menghambat pelaksanaan praktik community policing dan tidak adanya knowledge management system (KMS). Masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia belum sampai pada tahapan bahwa teknologi informasi sesungguhnya dapat dieksploitasi untuk membuat perubahan sosial yang berarti, menciptakan sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan bagi manusia.

Polisi, yang lebih berorientasi pada kepentingan lembaganya, kemudian menanggapi faktor-faktor sebagai input dalam model pemolisian dengan melakukan penguatan akan monopoli total terhadap 8 (delapan) aspek dalam proses dinamis pembentukan model pemolisian. Meski model ini memiliki kerentanan terhadap terjadinya abuse of power yang dilakukan oleh polisi, dan senyatanya tidak dapat menyelesaikan tumpukan kasus pidana siber yang ada.

Model ini kemudian disebut sebagai non-hybrid policing. Sementara penjelasan dari ahli mengerucut dengan menyarankan agar polisi seharusnya dapat membagi atau melepas sebagian aspek dalam proses dinamis pembentukan model pemolisian kepada pihak lain, misalnya discretion, relation with the public, dan serta aspek prevention. Model yang disebut sebagaisemi hybrid policing.

Sementara sebagai bentuk kompromi atau adaptasi dengan situasi dan kondisi faktor-faktor yang menjadi input dalam mengembangkan model pemolisian dan penjelasan ahli, dapat dikembangkan model dimana terdapat pelepasan aspek dinamis kepada unit kepolisian lain akan tetapi masih menjadi bagian dari kepolisian. Hal tersebut, dalam konteks ini, dapat ditipologikan sebagai pseudo hybrid policing.