Select Page
Departemen Ilmu Politik FISIP UI Meluncurkan Klaster Riset Merespon Politik Indonesia

Departemen Ilmu Politik FISIP UI Meluncurkan Klaster Riset Merespon Politik Indonesia

Dalam rangka mengembangkan kajian untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan serta berkontribusi untuk terwujudnya tugas tridharma pendidikan, Departemen Ilmu Politik FISIP UI menyelenggarakan acara Peluncuran Klaster Riset Ilmu Politik UI bertemakan “Merespon Politik Indonesia Kontemporer Demokrasi, Ekonomi Politik dan Gerakan Politik” pada Jumat (18/11) di Auditorium Juwono Sudarsono.

Dalam seminar tersebut membahas lima isu besar yaitu (1) Partai Politik dan Pemilu (2) Ekonomi Politik (3) Politik Lokal dan Otonomi Daerah (4) Demokrasi dan Gerakan Sosial (5) Pandemi.

Tim klaster riset Departemen Ilmu Politik terdiri dari Prof. Dr. Valina S. Subekti, Dr.phill. Panji Anugrah Permana, Riaty Raffiudin, Ph.D, Irwansyah, MA, Amri Yusra, M.Si dan Syaiful Bahri, M.Si. Tim klaster tersebut juga memaparkan penelitiannya yang sedang berlangsung dan hambatan yang ditemui saat melakukan penelitian serta diskusi perkembangan seputar topik riset politik.

Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto (Dekan FISIP UI) menyambut gembira atas peluncuran klaster riset Departemen Ilmu Politik ini, “dengan banyak tumbuhnya klaster-klaster di departemen saya juga berharap klaster-klaster tersebut tidak berdiri eksklusif sebagai bagian dari departemen dan monopoli dari satu cabang ilmu tertentu karena kedepannya diharapkan ada kridor-koridor yang menghubungkan tema-tema research dengan sudut pandang yang lain,” ujarnya dalam sambutan kegiatan tersebut.

 

Menurut Ali Muhyidin, S.Sos, M.A selaku penanggung jawab kegiatan Klaster Riset ini mengatakan bahwa tujuan utama klaster riset adalah meningkatkan kolaborasi riset dan diskusi diantara dosen dan peneliti di lingkungan Departemen Ilmu Politik. Kolaborasi tersebut berasal dari minat dan ketertarikan pada kajian atau isu tertentu.

Klaster riset yang dikembangkan adalah Pemilu dan Keterwakilan Politik; Politik Lokal, Ekonomi Politik, Perbandingan Politik, dan Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Adapun penelitian yang sudah berjalan adalah terkait independensi Lembaga penyelenggara pemilu; variasi politik local di Indonesia pasca Orde Baru, Local content dan global production sharing, representasi politik elektoral buruh serta Covid-19 dan industri pariwisata di Asia Tenggara.

Ali menjelaskan bahwa Klaster Riset tahun 2022 sudah berjalan hampir 6 bulan, “Kami berharap awal tahun depan, penelitian yang dikerjakan di masing-masing klaster dapat menghasilkan minimal karya yang dapat dipublikasikan atau policy paper”.

Diharapkan Klaster Riset ini kedepan dapat memperluas kolaborasi dengan melibatkan dosen dan peneliti di luar UI, selain itu tidak hanya untuk meningkatkan penelitian dan publikasi yang berkualitas, namun juga penelitian yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.

Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah

Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah

Di masa pandemi Covid-19 kebanyakan masyarakat mencari informasi melalui media internet. Pemerintah juga di saat itu belum memberikan informasi secara detail tentang virus Covid-19. Kebanyakan masyarakat akan mencari informasi melalui internet. Bagaimana pemerintah dapat menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat melalui komunikasi yang terjalin antara pemerintah ke masyarakat.

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyarankan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah komunikasi risiko. Karena pada kondisi pandemi yang diutamakan adalah bagaimana upaya untuk mencegah agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan lajunya. Sehingga terutama bukannya mengobati, tapi bagaimana mengantisipasi agar penyebarannya bisa ditahan.

Demikian, latar paparan hasil penelitian yang berjudul Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah: Studi Komunikasi Simetri pada Situs Web Pemerintah Terkait Isu Covid-19 Menggunakan Hyperlink Network Analysis (HNA) oleh Heryna Oktaviana Kurniawati pada saat seminar nasional Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI pada Jumat (3/6).

“Jaringan hyperlink sendiri sebenarnya ada tiga: jaringan hyperlink sebagai jaringan isu, kemudian juga jaringan hyperlink untuk sitasi dan sebagainya. Dari hal tersebut, maka saya mengambil studi HNA yang cukup menarik untuk kita teliti dan objek kajiannya adalah bagaimana situs web pemerintah memaparkan mengenai informasi pandemi melalui jaringan hyperlink-nya,” ujar Heryna.

Alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI itu meneliti situs-situs web milik pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi. Bagaimana jaringan itu membentuk satu jaringan hyperlink yang memberikan informasi pandemi kepada masyarakat.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mencari tahu bagaimana pemanfaatan situs web sebagai jaringan isu diterapkan oleh organisasi pemerintah. Serta, yang kedua, bagaimana komunikasi simetri dalam situs web pemerintah ditunjukkan melalui kohesivitas struktur jaringan. Dan dominasi aktor dalam jaringan hyperlink situs web organisasi pemerintah tentang isu Covid-19.

Teorinya, pertama adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan melalui media digital itu seharusnya menjadi komunikasi simetri dua arah. Sedangkan kebanyakan pemerintah atau Humas pemerintah masih mempersepsikan bahwa komunikasi model komunikasi yang diterapkan melalui media digital itu hanya melihat bahwa media digital sebagai tools.

“Jadi, mereka masih menggunakan, misalnya model komunikasi propaganda, kemudian penyebaran informasi dan model komunikasi simetris. Sementara masih sedikit dari Humas pemerintah yang memang telah menerapkan bagaimana model komunikasi simetri dua arah itu digunakan sebagai model komunikasi yang mereka gunakan melalui media digital,” cetusnya.

Menurut Heryna, berbeda dengan institusi-institusi non-pemerintah atau perusahaan atau komersial, yang sudah lebih banyak menggunakan model komunikasi simetri dua arah. Di mana terlihat bahwa mereka misalnya menggunakan untuk kampanye tertentu, akan meminta feedback dari masyarakat atau pengguna yang hadir di situs web mereka.

“Sedangkan pemerintah masih sangat jarang yang terutama akan menindak lanjuti apa yang masyarakat sampaikan di situs web mereka. Masih sangat jarang sementara ini,” sambungnya.

Menurut Heryna, model komunikasi simetri dua arah yang diharapkan adalah terjadinya komunikasi dialogis. Yang bisa dilakukan di media sosial untuk komunikasi dialogis itu, di antaranya adalah mention, kemudian retweet, reply, di media sosial.

“Maupun, kalau untuk situs web, kita bisa melakukan mengutip atau menautkan hyperlink di suatu situs web ke situs web lainnya. Atau misalnya kalau yang dilakukan secara direct adalah membalas pesan di kolom komentar situs web. Tapi orang kebanyakan masih melihat kebanyakan situs web itu sebagai tools. Jadi, paradigmanya melihat bahwa media sosial ataupun media digital hanya berupa tools atau media saja,” ucap Heryna.

“Padahal seharusnya kita sudah harus mulai mengubah paradigma, bahwa situs web ataupun media sosial itu merupakan wujud organisasi artifisial di jaringan digital, sehingga situs web ataupun media sosial itu dapat merepresentasikan organisasi atau institusi di media digital. Sehingga apa yang kita sampaikan melalui situs web ataupun media sosial lainnya itu memang mencerminkan apa yang menjadi jati diri dari institusi itu. Itu akan berpengaruh pada reputasi institusi itu juga,” tegasnya.

Disunting dari : https://www.alinea.id/media/pemerintah-masih-melihat-situs-web-sebagai-tools-bukan-organisasi-artifisial-b2flx9Ee8

Seminar Nasional Komunikasi Publik di Masa Pandemi

Seminar Nasional Komunikasi Publik di Masa Pandemi

Komunikasi publik menjadi kunci manajemen krisis pandemi Covid-19. Komunikasi yang dilakukan dengan baik membuat masyarakat mampu mengambil keputusan di masa krisis. Pengalaman selama kurang lebih dua tahun pandemi ini menjadi pembelajaran berharga akan strategi pengelolaan komunikasi bila terjadi krisis di masa mendatang.

Hal ini dikemukakan pada seminar nasional ”Respons Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi”, Jumat (3/6/2022). Seminar ini diselenggarakan secara daring oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.

Komunikator risiko akan lebih efektif membangun hubungan dan mencapai tujuan pesan, jika memahami faktor budaya yang mempengaruhi latar belakang publik dalam mempersepsi pesan risiko.

Peneliti dan staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Dr. Ummi Salamah, mendeskripsikan komunikasi publik sebagai komunikasi strategis karena ada di ruang publik. Tujuannya untuk menyampaikan informasi untuk memengaruhi perilaku audiens. Komunikasi publik juga bersifat dua arah.

Kendati demikian, pada masa awal pandemi, komunikasi publik tidak berjalan optimal. Pemerintah dikritik karena pola komunikasi yang buruk. Misalnya, pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa virus korona tidak masuk sampai Indonesia karena terhalang perizinan, serta pernyataan masyarakat Indonesia kebal virus karena rutin minum jamu.

Di sisi lain, tidak transparannya informasi dan data seputar Covid-19 di awal masa pandemi sempat terjadi. Peraturan pemerintah untuk menghadapi Covid-19 pun sempat berubah-ubah sehingga membingungkan masyarakat.

Ummi mengatakan, publik perlu ditempatkan sebagai subyek komunikasi, bukan obyek. Kebijakan yang dibuat pemerintah sebaiknya mewakili suara publik.

”Yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan riset formatif untuk menyusun komunikasi strategis, serta riset evaluatif untuk mengambil lesson learnt dari komunikasi publik yang dilakukan selama ini,” kata Ummi.

Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, Happy Indah Nurlita, berdasarkan penelitiannya, mengatakan, salah satu dampak buruknya pola komunikasi pemerintah di awal masa krisis adalah terjadinya panic buying.

Selain itu, muncul stigma negatif di masyarakat terhadap pasien atau tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Dampak lain adalah sebagian orang mengabaikan risiko penularan.

”Padahal, komunikasi di masa krisis dilakukan untuk menyediakan informasi atas apa yang mesti dilakukan dan dihindari masyarakat, serta untuk mengurangi kecemasan. Komunikasi publik perlu dilakukan secara tepat, konsisten, dan menyesuaikan dengan perubahan situasi krisis,” ucap Happy.

Pendekatan budaya dapat digunakan agar pesan yang disampaikan selama komunikasi bisa disampaikan dengan efektif kepada audiens. Pada perkembangannya, pemerintah menggunakan cara ini untuk menyampaikan pesan terkait Covid-19.

Menurut Happy, pendekatan budaya yang dimaksud mencakup agama, nilai, bahasa, kesamaan identitas, dan kondisi sosial-ekonomi publik. Contoh komunikasi dari sisi nilai adalah kampanye “Ingat Pesan Ibu”.

Sementara dari sisi agama, pemerintah menggandeng tokoh agama untuk mendorong warga beribadah di rumah dan tidak mudik.

Dari sisi bahasa, pemerintah menggunakan singkatan yang dinilai disukai publik. Itu sebabnya ada istilah, contohnya, 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan OTG (orang tanpa gejala). Bahasa daerah juga digunakan agar publik bisa memahami pandemi, misalnya kata pagebluk.

”Di awal pandemi, Satgas Covid-19 belum membuat profil audiens sehingga satu pesan dianggap bisa diterima semua orang. Seiring berjalannya waktu, mereka sadar bahwa faktor budaya bisa disisipkan agar pesan bisa diterima masyarakat yang beragam,” tutur Happy.

Disunting dari: https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/06/03/komunikasi-publik-kunci-manajemen-pandemi

Perubahan Perilaku Komunikasi Pada Masa Pandemi

Perubahan Perilaku Komunikasi Pada Masa Pandemi

Perubahan perilaku komunikasi merupakan topik yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk dibahas karena manusia pada dasarnya selalu berubah dan beradaptasi terhadap apa yang terjadi disekitarnya. Termasuk ketika terjadi pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada isu kesehatan, ekonomi tapi juga gaya hidup menuju new normal.

Ketika masa pandemi, meskipun ada pembatasan dari interaksi tatap muka atau bertemu, ternyata kebutuhan sebagai manusia agar tetap eksis dan diakui akan tetap dibutuhkan dengan menggunakan teknologi digital dan media massa.  Pandemi sudah cenderung melandai grafiknya. Situasi kehidupan kemungkinan bergeser menjadi endemi Covid-19. Saat ini, terjadi perubahan perilaku komunikasi terkait adaptasi teknologi.

“Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya pada akhirnya yang tadinya kita harus beradaptasi ke digital dari konvensional. Itu apakah kita harus balik lagi ke konvensional? Sepertinya agak sulit. Karena orang-orang sekarang, khususnya bagi kaum muda, itu malah sudah enak di masa seperti ini,” kata Rizki Saga Putra, alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI dalam seminar nasional berjudul Perubahan Perilaku Komunikasi pada Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI pada Jumat (27/5).

Menurut Saga, orang sudah beradaptasi dan nyaman di dalam pola komunikasi hibrid. Sehingga untuk kembali lagi ke cara konvensional atau ke masa sebelum pandemi itu sudah tidak bisa lagi. “Nanti ada teknologi baru, itu tinggal masalah waktu, ketika kita akan beradaptasi kembali,” sambungnya seraya menambahkan bahwa sifat manusia diciptakan untuk beradaptasi terus selamanya.

Dari sisi aktivitas keagamaan menurut Hasian Laurentius Tonggo, alumnus Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, saat pandemi pada akhirnya memberikan pengalaman baru pada kelompok lansia melalui praktik-praktik ritual ibadah secara daring.

Ian menjabarkan, seperti yang dikatakan masyarakat, bahwa ekosistem gereja Katolik yang cenderung tradisional dari dulu sampai sekarang, hanya sedikit perubahan. Dengan asumsi, kalau mau beribadah harus ke gereja. Tapi bagi kaum muda kini ada pilihan hibrid. Walaupun terakhir kondisi sudah aman, namun lantaran sudah terbiasa, mereka tetap ingin menjalankan ibadah online.

“Pandemi telah memaksa pemeluk agama untuk beribadah menggunakan media berbasis teknologi yang kemudian membuka kesempatan bagi pemeluk agama kristiani untuk meninjau kembali bentuk-bentuk ibadah seperti khotbah yang berbeda dari yang biasanya. Hambatan juga terjadi, seperti sebagian besar masyarakat merasa ibadah daring tidak sama dengan luring, tidak bisa memberi kekhusyukan serta jaringan yang tidak stabil,” ujar Ian.

Ketika perubahan komunikasi terjadi karena manusia perlu beradaptasi dengan situasi yang berkaitan dengan informasi yang diterima secara daring dan memang kemampuan untuk adaptasi teknologi ternyata tidak sama pada setiap orang.

Seminar Komunikasi: Media Daring Jurnalisme Lambat pada Masa Pandemi

Seminar Komunikasi: Media Daring Jurnalisme Lambat pada Masa Pandemi

Internet cenderung membentuk media yang cepat dibandingkan sebagai media yang detail dalam penyajian informasi. Adanya pergerseran praktik jurnalisme media daring, saat ini banyak berita dari media daring sangat bergantung pada berita yang telah dikemas sebelumnya, yakni bergantung pada materi public relations dan juga layanan kantor berita. Selain itu adanya hambatan jurnalis media daring seperti ada tekanan untuk menghasilkan berita online hampir real-time telah meyebabkan hilangnya akurasi, pengecekan dan bahkan melaporkan berita sebelum hal tersebut dikonfirmasi.

Hal itu dikemukakan Ilham Fariq Maulana yang merupakan alumni Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi, saat ini ia menjadi SEO content writer. Ilham membuka presentasi yang berjudul Habitus pada Jurnalis Media Daring yang Menggunakan Konsep Jurnalisme Lambat (Studi Kasus Jurnalis Tirto.id dan Katadata.co.id) dalam rangkaian seminar nasional telah diselenggarakan Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI tentang Media Daring dan Jurnalisme Lambat pada Masa Pandemi, pada Jumat (13/05).

Jurnalisme pada dasarnya tidaklah bisa dipisahkan dari teknologi karena jurnalisme sendiri juga bergantung pada fungsi teknologi untuk membantu pesan dan juga membagikannya kepada masyarakat. Proses dari analog menjadi digital mengubah volume berita yang diterima oleh publik, kecepatannya atau velocity penyampaiannya, keragaman atau variety rasanya, dan penilaian khalayak tentang kebenaran atau velocity.

“Salah satu konsep kerja dari jurnalisme digital itu adalah jurnalisme data. Para akademisi dan praktisi menilai bahwa jurnalisme data itu sebuah praktik pelaporan berita yang baru,” sambungnya.

Jurnalisme data itu membutuhkan keahlian seperti membentuk pemberitaan yang substansial, akses ke kumpulan data, dan banyak lagi. Hal ini jika dihubungkan yang sudah jurnalisme lambat menunjukkan bahwa jurnalisme lambat itu sebenarnya ingin menunjukkan kepada pembaca sumber informasinya, bagaimana informasi itu dikumpulkan dan membedakan subjektivitas dan ketidakpastian selama proses penemuan fakta.

Artinya konsep jurnalisme lambat itu tidak melawan praktik penayangan dan pendistribusian dalam waktu yang hampir real-time. Tapi jurnalisme lambat setiap waktunya ingin memberikan refleksi kepada jurnalisme media daring dan juga para media daring khususnya untuk mempertimbangkan mode slow atau mode lambat.

“Pemilihan konsep habitus sendiri didasarkan pada pandangan bahwa jurnalisme lambat tidak hanya memfokuskan pada kritik gaya ruang berita yang memfokuskan hampir akselerasi. Praktik jurnalisme digital dan jurnalisme lambat dapat dijelaskan melalui pengalaman dan pemahaman nilai yang mereka dapatkan sepanjang hidupnya, yang disebut dengan habitus,” ujar Ilham.

Dikatakan, habitus adalah hasil proses belajar yang sangat panjang dan berkesinambungan. Habitus ini tidak mudah hilang ataupun tidak mudah untuk diubah. Karena habitus itu menubuh di setiap masing-masing individu.

Peran vital media pada masa pandemi Covid-19, menyajikan informasi secara rinci tentang ancaman kesehatan kepada publik, pembuatan keputusan dan komunitas ilmiah.

“Kualitas jurnalisme pada pra-krisis pandemi Covid-19 seperti media memberitakan datangnya Covid-19 ke Indonesia dengan proyeksi ketakutan dan kepanikan secara berlebihan, media terlarut dalam teori-teori konspirasi seputar virus Corona yang sulit diverifikasi dan media menyambut berita hoax dan misinformasi yang beredar di media sosial seputar Covid-19 tanpa sikap kritis. Yang pada akhirnya di maintenance dengan media mulai bersikap kritis dan keras terhadap pemerintah terkiat kebijakan-kebijakan yang diambil seperti lockdown, PSBB dan lain sebagainya,” ujar Irwan Nugroho (Alumni Departemen Ilmu Komunikasi FIISP UI.

Menurut Dr. Irwansyah (Dosen Deprtemen Ilmu Komunikasi FISIP UI), “ekosistem informasi berubah dengan jurnalistik memasuki dunia daring, memiliki website kemudian jurnalistik memasuki media sosial. Seperti dibuktikan oleh pandemi Covid-19, konsep kesehatan dibangun secara budaya, ekonomi dan politik oleh karena itu pemahaman lokal tentang kesehatan menjadi penting. Hal ini menunjukan perlunya kesadaran akan kekuatan media mainstream dan sumber informasi lainnya untuk melestarikan gagasan kesehatan yang dibangun secara budaya dan agar informasi ini didasarkan pada basis pengetahuan dan pemahaman medis yang terus berkembang.”

Irwansyah juga memberikan rekomendasi, yaitu perlindungan kemerdekaan dan kebebasan jurnalis dan karyanya, resiliensi profesi jurnalis dan karyanya termasuk tentang Covid-19 merupakan memory collective bagi bangsa untuk menghadapi berbagai problematika yang lebih kompleks di masa depan.