Tantangan dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengadakan webinar secara daring pada hari Rabu (5/8) dengan tema Pemikiran FISIP UI Tentang Masyarakat di Era Kenormalan Baru, mewujudkan masyarakat yang terus aktif, produktif dan tetap sehat di era kenormalan baru dengan perspektif ilmu-ilmu sosial: belajar dari pengalaman penanggulangan pandemi Covid-19. “Tantangan dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, menjadi judul pada webinar FISIP UI seri kedua ini. Sebagai narasumber H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP (Gubernur Jawa Tengah) dan Bima Arya Sugiarto, Ph.D (Walikota Bogor). Sebagai moderator Dr. Syahrul Hidayat (Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI).
Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Masalah-masalah sosial ini banyak muncul dalam aspek pemerintahan di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang bersifat cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19 dan menyesuaikan kebijakannya terhadap tantangan-tantangan baru.
Pemerintah daerah memainkan peran signifikan dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat bagi daerahnya. Mereka dituntut untuk mengenali secara cermat lansekap masalah, memutuskan secara cepat kebijakan yang relevan, serta memastikan kebijakannya bekerja secara efektif. Pendek kata, pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19. Perbaikan-perbaikan kebijakan senantiasa dituntut setiap saat untuk menyesuaikan atas tantangan-tantangan baru yang hadir dalam proses. Untuk itu, webinar ini hadir untuk mendiskusikan tantangan dan inovasi pemerintah daerah dalam penanganan COVID 19.
“Tantangan sektor kesehatan, tren Covid-19 fluktuatif nya akan tinggi, adanya klaster-klaster Covid-19 seperti rumah sakit, perkantoran, pasar, perusahaan dan lain-lain, fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan, laboratorium serta ketersedian SDM tenagah kesehatan. Maka dari itu di Jawa Tengah, dibantu kegiatan Mobile Combat PCR Covid-19 yang diperuntukan mencegah kasus baru dan penularan Covid-19, meningkatkan kesembuhan pasien serta mengurangi kematian pasien. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, yaitu peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan hidup, peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan penganguran, penguatan ketahanan bencana, pemantapan tata kelola pemerintahan serta ketahanan fiskal daerah,” jelas Ganjar.
Ganjar menjelaskan, adanya kebijakan adaptasi kebiasaan baru seperti protokol kesehatan di transportasi publik, pasar atau kawasan pedagang kaki lima, restoran, sekolah dan sektor lainnya. Jawa Tengah sudah membuat aplikasi yang bernama Sakpole untuk pembayaran wajib pajak secara daring, internet gratis di beberapa masjid untuk belajar daring, ia juga menceritakan Instagram pribadinya dipakai untuk membantu para penjual mempromosikan produknya melalui “Lapak Ganjar” setiap hari minggu. Di tengah tantangan pandemi ini masyarakat dipaksa untuk kreatif harus mampu dan terbiasa oleh teknologi informasi, hidup lebih disiplin dengan protocol kesehatan dan tenty saja menyederhanakan gaya hidup dengan efisien.
“Di kota Bogor setelah PSBB diberlakukan, tren Covid-19 semakin meningkat tetapi kekhawatiran akan pandemi Covid-19 ini menurun sesuai dengan data yang ada. Selain itu pengangguran meningkat pada masa pandemi di kota Bogor, total ada 12.658 warga kota bogor yang di PHK atau dirumahkan. Angka perceraian di kota Bogor juga meningkat, pada bulan Juni ada 90 laporan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama negeri Bogor, mayoritas gugatan terjadi karena faktor ekonomi. Bogor juga sudah memiliki inovasi sistem informasi yaitu peta digital Covid-19 di situs covid19.kotabogor.go.id, menurut saya ini penting karena informasi harus transparan dan clear, masyarakat Bogor bisa mengakses informasi di situs tersebut,” ujar Bima.
Bima menambahkan, di Bogor juga mempunyai sistem yaitu Detektif Covid (Deteksi Aktif Covid) adalah suatu sistem yang membantu untuk tracing. Terdiri dari 1.167 orang yang dibagi menjadi dua tim, tim pelacak dan tim pemantau. Tim pelacak dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pelacakan kontak kasus positif dalam waktu 2×24 jam. Setelah tim lacak beraksi diserahkan kepada tim pantau untuk memonitor orang-orang ODP untuk tetap tinggal dirumah tidak boleh kemana-mana selama dua minggu. Selain itu inovasi sistem informasi lainnya adalah aplikasi program Salur (Solidaritas untuk Rakyat) di situs salur.kotabogor.go.id semua warga Bogor bisa masuk ke situs ini dengan memasukan NIK untuk melihat apakah dirinya terdaftar di skema bantuan atau tidak. Jika tidak terdaftar warga bisa langsung mendaftar melalui Salur ini.
Pandemi Covid-19 juga sangat berdampak pada sektor ekonomi. Kota Bogor mempunyai kebijakan pemulihan ekonomi melalui tax relief berupa relaksasi pembayaran untuk pajak hotel, restoran, hiburan dan parker. Tax incentive berupa pengurangan dan penghapusan denda PBB. Tujuannya untuk memberikan stimulus dan insentif bagi masyarakat dan mempertahankan kesinambungan kas daerah.
