Departemen Hubungan Internasional FISIP UI melaksanaan seminar nasional tentang kebijakan luar negeri Indonesia era Presiden Joko Widodo Jilid 2, dilaksanakan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI. Seminar nasional ini di latar belakangi oleh pemilihan umum 2019 yang menghasilkan Presiden petahana Joko Widodo dan KH Ma’aruf Amin (Wakil Presiden) Republik Indonesia periode 2019-2024. Kemenangan ini membawa tugas besar memimpin 250 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Seminar nasional ini dibuka dengan sambutan dari Dekan FISIP UI Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc dan mendatangkan beberapa narasumber yaitu, Dr. Siswo Pramono sebagai Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BBPK) Kementrian Luar Negeri RI. Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi sebagai Tokoh Senior Papua dan Menteri Perhubungan 2009. Dr. Ani W. Soetjipto sebagai dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Serta sebagai moderator adalah Hariyadi Wirawan, Ph.D.
Tantangan tidak bisa lepas dalam masa kepimpinan satu periode ke depan, dalam konteks global dimana kondisi dunia yang dipenuhi ketidakpastian dan isu perang dagang menjadi sekelumit gambaran dunia hari ini yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebelum keberangkatannya ke Osaka, Jepang dalam forum G20.
Dr. Siswo Pramono mengatakan “kalau kita melihat politik luar negeri lima tahun kedepan kita harus menunggu pak Jokowi. Saya berbicara disini versi dan dugaan-dugaan saya yang terlihat dari kondisi dunia saat ini, dunia yang kan kita hadapi lima tahun kedepan yang nampak lebih banyak merek dagang dan ditandai dengan perang dagang 1 dan perang dagang 2.”
”Media mengekritisi kenapa pak Jokowi tidak ke United Nation tapi bolak-balik ke APEC dan ke G20, karena multilateral beliau itu lebih ke ekonomi dan perdagangan, makanya beliau lebih banyak datang ke G20 dan APEC. Tantangan luar negeri Indonesia yaitu perang dagang, citizenship, millennials dan revolusi industri. ” Tambahnya.
G20 ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Sedangkan APEC adalah forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik.
Dalam periode pertama kepimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2019), diplomasi Indonesia memiliki beberapa capaian. Catatan Kompas dan Katadata menunjukan bahwa performa Indonesia dalam hal kepemimpinan dalam diplomasi internasional, diplomasi ekonomi maupun perlindungan WNI diluar negeri masuk dalam kategori baik.