Depok, 9 Januari 2024 – Sapto Waluyo telah sah mendapatkan gelar doktor sosiologi setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “ Transformasi Arena Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pasca Orde Baru” pada Selasa (9/1) di Auditorium Juwono Sudarsono.
Gejala korupsi telah berkembang dan menyebabkan krisis di berbagai negara, termasuk di Indonesia pada era reformasi 1998. Pasca bubarnya rezim Orde Baru (1998-2023), gejala korupsi tidak menurun, tapi semakin merebak sebagai konsekuensi dari perubahan politik dan ekonomi. Mash sedikit studi membahas korupsi sebagai tindakan sosial dan gerakan antikorupsi dalam arena sosial yang bersifat dinamik.
Gerakan reformasi membuka kesempatan bagi aktor antikorupsi berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga negara, mengembangkan aksi kolektif. Para aktivis mendorong terbentuknya lembaga independen pemberantasan korupsi (KPK) sebagai aktor baru dalam arena pemberantasan korupsi.
Penelitian ini menggunakan metoda naratif dan studi kasus untuk menggali pengalaman aktor antikorupsi ketika berada di luar dan di dalam pemerintahan. Kerangka arena tindakan strategik (Fligstein dan McAdam 2011 dan 2012) digunakan untuk memotret pertarungan antara kelompok petahana dan penantang. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan mene lusuri biografi sejumlah aktor, serta analisis terhadap dokumen kebijakan pemerintah dan pemberitan media terhadap kasus-kasus korupsi yang menonjol.
Dalam penelitian ini, Penulis secara khusus bermaksud menjawab pertanyaan penelitian, namun secara umum bertujuan memperkaya kajian sosiologi di Indonesia dalam beberapa aspek.
Pertama, Penulis telah menerapkan kajian sosiologi korupsi yang lebih kontekstual dengan menjelaskan proses terbentuknya arena pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa transisi. Hal ini terbukti tidak hanya mengungkap faktor-fakor yang berperan dalam perubahan di level makro, tetapi juga motif para aktor di level mikro (individu) dan meso (organisasi).
Kedua, Penulis telah memperkaya kajian sosiologi organisasi dengan menyorot kemunculan, perkembangan dan dinamika yang dialami OAK dari kalangan masyarakat sipil. Dari situ terlihat peran aktor sebagai inisiator perubahan dan pembaharu kelembagaan.
Ketiga, proses transformasi sosial di Indonesia tidak hanya ditandai oleh pergantian rezim pemerintahan atau kemunculan organisasi dan lembaga baru yang menarik perhatian publik, tetapi mestinya juga menunjukkan perbaikan kualitas hidup (kesejahteraan rakyat) dan tatakelola lembaga publik dari segi pelayanan dan akuntabilitas. Hal itu membutuhkan perspektif baru dalam pengelolaan organisasi masyarakat dan birokrasi pemerintahan.
Secara akademik, Penulis berupaya memberikan kontribusi tentang praksis sosial dan nalar praksis dalam studi korupsi di Indonesia. Selama ini studi tentang sosiologi korupsi memakai pendekatan gerakan sosial, framing, atau strukturasi. Kerangka Bourdieu selanjutnya mendasari proses perubahan kelembagaan dan dinamika peran aktor dalam arena tindakan strategik di level meso.
Dari temuan penelitian, Penulis melihat bahwa proses transformasi tidak hanya berupa pergeseran posisi di antara para aktor dan terbangunnya pola relasi baru, melainkan juga terbentuknya arena dan sub-arena. Kondisi sosial-politik di Indonesia pasca Orde Baru membuka peluang bagi munculnya aktor-aktor baru dan terbentuk arena yang lebih kondusif bagi pemberantasan korupsi.
Penelitian ini telah mengungkap proses transformasi sosial berdasarkan perubahan habitus personal dan organisasional. Kontribusi penelitian secara sosiologis ialah menampilkan potrei episodik korupsi dalam kerangka perubahan sosial dan transformasi arena pemberantasan korupsi tatkala terjadi pergeseran posisi aktor.
Selaku ketua sidang promosi doktor, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto. Selaku promotor, Prof. Dr. der.Soz. Drs. Rochman Achwan, MDS., dan kopromotor, Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, M.A. Serta para dewan penguji, Dr. Meuthia Ganie, Dr. Ida Ruwaida, S.Sos., M.Si., Lugina Setyawati Setiono, M.A., Ph.D., dan Prof. Dr. Suharko, M.Si.
