Select Page

Perlindungan Sosial Pekerja Industri Digital Transportasi Online Roda Dua

Jumat, 22 November 2019 | Berita

Disertasi dari Dr. Endang Yuniastuti, SE, M.Si di latar belakangi oleh perubahan dunia yang berubah dari berbagai sisi, kemajuan teknologi telah memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Fakta menggambarkan bahwa kesenjangan anatara tingkat pengangguran dengan ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini berpotensi dalam mendukung pertumbuhan tenaga kerja di sektor informal.

Industri digital yang marak tumbuh, menawarkan hubungan kemitraan dengan sistem sharing ecomony mengambil alih dan berperan serta dalam penciptaan lapangan kerja di sektor informal. Kondisi ini membutuhkan campur tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja sektor informal.

Pada sidang terbuka tersebut, Endang Yuniastuti berhasil menyandang gelar doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya di hadapan para penguji. Sidang promosi doktor Endang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Disertasi ini bertujuan untuk meninjau kondisi perlindungan sosial pekerja pada industri digital yang menerapkan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy. Khususnya transportasi online roda dua.

Penelitian ini mengkaji batasan-batasan perlindungan sosial menurut International Labour Organization (ILO) yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dibuat dalam upaya mengurangi dan mencegah kemiskinan di berbagai kehidupan. Lebih jauh lagi, perlindungan sosial menurut ILO berlaku untuk seluruh masyarakat dan pekerja, baik yang berada pada sektor informal maupun pada sektor formal.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi masalah dalam perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya transportasi online roda dua yang diakibatkan karena adanya kekosongan hukum dalam status pola kerja kemitraan sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan pengendara transportasi online.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan adanya model kebijakan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy yang didalamnya ada skema jaminan sosial untuk pekerja informal model baru sehingga pengaturan hak-hak dan perlindungan sosial pengendara transportasi online roda dua dapat terpenuhi walaupun secara minimal. Hal ini mengingat bahwa di masa depan, kondisi sektor informal akan lebih mendominasi dunia kerja dengan sistem gig economy.

Hadir sebagai ketua sidang, Prof. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes, Ph.D. Promotor dalam sidang doktor Endang adalah Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. Sedangkan yang menjadi kopromotor adalah Ir. Maruli Apul. H, M.A, Ph.D. Sementara itu, anggota penguji terdiri dari Prof. Dr. Payarman. J. Simanjuntak, APU., Prof. Dr. Paulus Tangdilintin., Dr. Ida Ruwaida, M.Si., Johanna Debora Imelda, M.A, Ph.D., Dr. Indra Lestari Fawzi, M.Si.

FISIP UI Menggelar Kelas Kolaborasi Internasional dengan University of Melbourne

Rabu, 20 November 2019 | Berita

Kelas kolaborasi internasional kembali diadakan pada tanggal 12 November 2019 sampai 20 November 2019 di Miriam Budiardjo Resource Centre (MBRC) . Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI membuka Kelas Kolaborasi ini. Peserta kelas kolaborasi internasional di ikuti oleh 9 orang mahasiswa program pascasarjana dari University of Melbourne dan 9 orang mahasiswa dari Universitas Indonesia. Universitas Indonesia (UI) telah menjalin kerjasama dengan Universitas Melbourne (UM) sejak 1990-an.

Kerjasama terkini antara UI dan UM tertuang dalam Memorandum of Understanding (MOU) 2018-2023 yang ditandatangani oleh Rektor UI Professor Muhammad Anis tanggal 12 September 2018 dengan Vice-Chancelor UM Professor Carolyn Evans pada tanggal 8 Oktober 2019. Kelas kolaborasi antara kedua universitas dilaksanakan antara FISIP UI dan FA UM berjudul Is Indonesia Rising? telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 dan melibatkan dosen dan mahasiswa dari kedua universitas.

Rangkaian kegiatan kelas kolaborasi ini memiliki 3 agenda utama, yaitu sesi kelas, kegiatan sosio-kultural, dan ekskursi ke kantor Kedutaan Besar Australia dan Kementrian Luar Negeri.

FISIP UI dan Faculty of Arts (FA) UM menyelenggarakan kembali Kelas Kolaborasi ini dengan tujuan: (1) memberi pemahaman terhadap dasar-dasar, sejarah, dan perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia; (2) mendorong diskusi dan tinjauan kritis terhadap kekuatan dan kelemahanan kebijakan luar negari Indonesia; (3) memfasilitasi dialog yang konstruktif mengenai keberhasilan maupun kegagalan kebijakan luar negeri Indonesia dalam merefleksikan  kemampuan Indonesia sebagai negara yang sedang bangkit (emerging state).

Membahas tentang isu-isu sosial dan geopolitik terkini, kelas kolaborasi ini menghadirkan beberapa pembicara yang ahli di bidangnya, antara lain Dr. Dave McRae (University of Melbourne), Dr. Richard Chauvel (University of Melbourne) dan Dr. Evi Fitriani (FISIP UI). Selain itu, para praktisi yang terlibat langsung dalam urusan diplomatik Indonesia seperti Dr. Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada saat Pemerintahan Megawati Soekarno Putri serta Soesilo Bambang Yudhoyono), turut hadir untuk memberikan materi yang akan semakin memperkaya pengetahuan peserta kelas kolaborasi.

Mahasiswa Antropologi Melakukan Edukasi Bagi Petani Sumedang untuk Pengukuran Curah Hujan

Rabu, 20 November 2019 | Berita

Perubahan iklim seperti naiknya suhu minimum di malam hari, pola pergantian musim dan kemungkinan terjadinya peristiwa iklim ekstrem, membuat petani tidak lagi dapat menggantungkan diri pada pengetahuan tradisional. Pusat Kajian Antropologi  FISIP UI melakukan Warung Ilmiah Lapangan (WIL) tahun 2019 di Karang Pakuan, Kabupaten Sumedang.

Warung Ilmiah Lapangan adalah arena pembelajaran pembelajaran agrometeorologi oleh petani. Agrometeorologi adalah sebuah ilmu yang melakukan pengaturan dan rekayasa terhadap berbagai sumber daya yang ada seperti air, tanah dan udara dalam rangka mendukung kegiatan pertanian. Ilmu ini dapat berimplikasi pada meningkatnya taraf hidup petani. Pembelajaran ini melibatkan proses saling belajar antar petani, ilmuwan dengan penyuluh pertanian.

WIL menempatkan petani sebagai yang utama dan pertama dalam pengembangan kemampuan antsipasi perubahan iklim dan bukan pembelajaran instuksional satu arah.WIL juga menawarkan satu pendekatan penyuluhan pertanian baru untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipraktikkan oleh petani dalam kegiatan usaha tani sehari-hari. 

Petani adalah pembelajar yang aktif dan melakukan pengamatan dan pencatatan harian data curah hujan dan agroekosistem, mendokumentasikan serta menganalisa dan mendiskusikan hasil temuan itu bersama-sama.

Para mahasiswa Antropologi juga berperan dalam kegitan WIL ini, salah satunya adalah Nurul Qodariatul Aulia, yang meneliti tentang “Variasi Ahli Pengetahuan Petani Pengukur Curah Hujan Sumedang”. Berdasarkan kondisi aktual di lapangan Nurul mengetahui bahwa pengetahuan baru yang di introduksi melalui WIL merubah cara pandang dan perilaku petani dalam bercocok tanam dan megelola lahan, pengertahuan baru kemudian diahlikan kepada anggota kelompok tani dan tetangga untuk membagikan manfaat dan kegunaannya.

Petani mengembangkan kemampuan analisis, antisipasi, dan pengambilan keputusan tentang strategi budi daya tanaman yang lebih jitu dan tanggap dalam menghadapi kondisi iklim tertentu. Petani pengukur curah hujan menganggap, dokumentasi yang dicatatnya merupakan sumber pengetahuan yang amat bermakna sebagai sumber rujukan bagi pengembangan kegiatan bercocok tanam yang lebih tangguh. 

Data-data petani dan hasil olahannya tersebut dapat menjadi rujukan bagi petani bersangkutan dalam menentukan strategi antisipasi cocok tanam yang jitu di tengah ketidakteraturan datangnya musim hujan, ancaman peristiwa iklim ekstrem, dan kemungkinan serangan hama.

Ada tujuh jasa layanan iklim (seven climate services) yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam arena belajar itu, yakni 1) mengukur curah hujan setiap hari; 2) mengamati dan mendokumentasikan kondisi agroekosistem lahan pertanian; 3) mengevaluasi hasil panen; 4) mengelola kegiatan WIL oleh petani sendiri; 5) menyebarluaskan skenario musiman untuk tiga bulan ke depan yang diperbaharui setiap bulan; 6) menyajikan pengetahuan baru yang dibutuhkan petani sesuai dengan kondisi di lahannya; dan 7) melaksanakan eksperimen di lahan petani.

Ketua MPR RI Ajak Peran Aktif Kampus Dalam Penataan Wewenang dan Tugas MPR RI

Selasa, 19 November 2019 | Berita

Center for Election And Political Party Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (CEPP FISIP UI) menggelar diskusi tentang “Penataan dan Wewenang MPR RI” di Auditorium Joewono Soedarsono Fisip UI Depok, Selasa (19/11).

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan sekaligus brainstorming gagasan mengenai penataan wewenang dan tugas MPR RI ke depan serta mengajak kampus sebagai institusi intelektual turut terlibat dalam pembahasan perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Acara ini dibuka oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc selaku Dekan FISIP UI serta turut memberikan sambutan Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Drs. Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D. Selanjutnya sambutan diberikan juga oleh Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah Ph.D. Sebagai pembicara adalah Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Forum Group Discussion (FGD) Kajian Akademik Penataan Tugas dan Wewenang MPR ini mempunyai tujuan memperluas kesempatan bagi para akademisi dan praktisi untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari komunitas akademik global secara umum. Secara khusus, pada acara tersebut akan disampaikan hasil Kajian Akademik tentang Penataan Tugas dan Wewenang MPR.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang hadir pada acara tersebut mengatakan “MPR RI periode 2014-2019 sudah mengamanahkan agar MPR RI 2019-2024 melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI 1945. Tanggungjawab itu sekarang berada di pundak saya. Sebelum mengambil keputusan, MPR RI perlu melakukan kajian yang lebih mendalam, diantaranya melalui kajian-kajian akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena itu, kajian akademik yang dilakukan Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia akan menjadi masukan yang sangat penting bagi MPR dalam merumuskan wewenang dan tugas MPR ke depan,”

Menurut Bamsoet dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh MPR RI dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, pada umumnya sependapat, bahwa diperlukan haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Perdebatan barulah muncul ketika pembahasan mulai memasuki bentuk hukum apa yang paling tepat dilekatkan pada model GBHN itu sendiri.

“Disinilah letak penting kampus untuk memberikan masukan kepada MPR RI. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain mendapat dukungan politik, MPR RI juga mendapat dukungan dan legitimasi akademik dari kampus. Dengan demikian meminimalisir terjadinya gejolak maupun dinamika di kemudian hari. Kita tak ingin Indonesia dihadapkan pada hiruk pikuk politik, karena kestabilan politik merupakan kunci dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi,” pungkas Bamsoet.

Publikasi UNESCO tentang Masalah Komunikasi dan Informasi

Senin, 4 November 2019 | Berita

Presentasi laporan UNESCO bertema Setting the Gender Agenda for Communication Policy and Gender, Media and ICTs diadakan pada hari Rabu (30/10) di Auditorium Komunikasi FISIP UI. Kegiatan ini kelanjutan dari Teaching Gender in Journalism and Media Studies yang diselenggarakan pada hari Senin (28/10) dan Selasa (29/10) di Hotel Margo, Depok.

Di bawah naungan Global Alliance on Media and Gender (GAMAC) laporan tersebut menunjukkan pentingnya perjuangan yang lebih masif untuk kesetaraan gender, hak asasi perempuan, serta untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

“Pentingnya kesetaraan gender. Lanskap media global telah berevolusi secara dramatis dalam lebih dari dua puluh tahun sejak Konferensi Dunia PBB ke-4 tentang perempuan diadakan di Beijing pada tahun 1995, ketika media diakui sebagai hal yang penting untuk kemajuan perempuan dan pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki” ujar Ming Kuok Lim selaku Advisor for Communication and Information for UNESCO Office.

Ming Kuok Lim memperkenalkan sekaligus menjelaskan buku yang telah dibuat dan diterbitkan oleh UNESCO, buku yang pertama berjudul Setting The Gender Agenda For Communication Policy: new proposals from the Global Alliance on Media and Gender. Dibagi dalam 4 bagian.

Publikasi ini menunjukkan pentingnya sentralitas komunikasi dalam perjuangan yang lebih luas untuk kesetaraan gender dan hak asasi perempuan, serta untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu-isu seperti kesetaraan gender dalam posisi pengambilan keputusan media, kebijakan peraturan, jender dan kebebasan berekspresi dan hak-hak pekerja media perempuan dinilai bersama dengan opsi penulis untuk masa depan.

Buku yang kedua berjudul Gender, Media & Icts: New Approaches For Research, Education & Training. Di latarbelakangi oleh dukungan UNESCO untuk pendidikan jurnalisme didukung oleh keyakinan kuat, bahwa standar jurnalistik profesional sangat penting untuk mengeluarkan potensi sistem media untuk mendorong demokrasi, dialog, pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender.

Acara diakhiri dengan peluncuran buku berjudul Transnational Othering – Global Diversities, Media Extremism and Free Expression (Anthology, Nordicom) yang merupakan kumpulan tulisan jurnalis dan akademisi dari berbagai negara. Buku antologi ini membahas masalah-masalah kompleks dan saling terkait, seperti kebangkitan ekstremisme dan terorisme, keanekaragaman dan hak-hak minoritas, serta situasi kebebasan berekspresi di delapan negara yang berbeda.

Salah satu tulisan dalam antologi itu adalah karya Ade Armando dari Universitas Indonesia. Tulisan berjudul Indonesia, When Civil Society, Government and Islamist Collide” menggambarkan situasi kebebasan berpendapat menjelang Pemilu 2018. Buku antologi ini merupakan buah dari pertemuan jurnalis dan akademisi pada Global Inter Media Dialogue (GIMD) 2017 yang diselenggarakan di FISIP UI, Depok.

Menariknya kebanyakan dari negara tersebut adalah negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Turki, Pakistan, Bangladesh, Tunisia, Afghanistan dan Indonesia.  Salah satu tulisan dalam antologi itu dari Indonesia yang berjudul “Indonesia, when civil society government and Islamist collide” menggambarkan bagaimana situasi dan kebebasan berpendapat di masa-masa menjelang pemilu di Indonesia pada 2018.