Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengadakan simposium “Prospective Paths of Indonesia–South Korea Collaboration in Combating Terrorism and Transnational Crime” pada Rabu (10/12) di Auditorium Juwono Sudarsono, Kampus FISIP, Depok.

Dalam sambutan resmi, Kepala Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Dr. Broto Wardoyo, menegaskan pentingnya dialog yang konsisten antara kedua negara di tengah perubahan cepat situasi keamanan global.

“Seiring dengan berkembangnya lanskap keamanan global dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dialog yang berkelanjutan antara Indonesia dan Republik Korea menjadi tidak hanya berharga tetapi esensial. Kolaborasi kita hari ini menjadi landasan bagi terciptanya Indo-Pasifik yang lebih aman dan lebih tangguh.” ujarnya

Sementara itu, Chargé d’Affaires ad Interim Kedutaan Besar Republik Korea, Mr. Park Soo-Deok, menyampaikan apresiasi atas kemajuan Indonesia dalam penanggulangan terorisme. “Kemajuan Indonesia dalam counterterrorism patut diapresiasi, namun kemunculan kejahatan transnasional baru terutama jaringan penipuan daring menuntut pendekatan yang lebih inovatif,” kata Park.

Ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi kawasan dengan menyatakan, “Memperdalam kerja sama ASEAN–Korea merupakan kunci untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kita.”

Mr. Lee Gyu Hang, Senior Deputy Director National Counter Terrorism Centre, menekankan pentingnya kerja sama strategis kedua negara. “Indonesia adalah mitra kunci Korea di Indo-Pasifik. “Kita harus memperdalam kolaborasi dalam ketahanan siber, monitoring keuangan lintas batas, dan isu migrasi, terutama ketika ekstremis memanfaatkan teknologi digital dengan sangat cepat,” ujarnya.

Dalam sesi pemaparan utama, Deputi Densus 88, Brigjen I Made Astawa, menyoroti tren global aktivitas ISIS dan Al-Qaeda di Afrika dan Timur Tengah serta meningkatnya radikalisasi anak muda melalui platform digital.

“TikTok, aplikasi terenkripsi, dan gim daring kini menjadi pintu masuk radikalisasi. Meski insiden terorisme nasional menurun sejak 2017, ancaman terus berkembang dan tak satu negara pun dapat menghadapinya sendirian,” ujarnya.

Dalam paparannya, Iwa Maulana (Centre of Detention Studies) melaporkan bahwa Indonesia mencatat nol serangan terorisme pada 2023–2025, namun pola ancaman bergeser. “Radikalisasi daring terhadap anak-anak dan penggunaan cryptocurrency untuk pendanaan terorisme meningkat signifikan. Pemenjaraan bukan satu-satunya solusi, mengingat risiko radikalisasi di dalam penjara,” tegasnya.

Menambahkan perspektif akademik, Dr. Chaula Rininta Anindya (Dosen Departemen HI FISIP UI), menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif. “Indonesia bergerak ke arah model counterterrorism yang menggabungkan pendekatan keras dan lunak. Program seperti Rumah Wasathiyah dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme menunjukkan bahwa pendekatan ‘whole-of-society’ sangat diperlukan,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Kim Minji (NCCT Korea) memaparkan tren global penyalahgunaan aset digital. “Pada 2025, kami menangani kasus pengiriman dana USD 680.000 ke kelompok ekstremis oleh seorang warga asing di Korea. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memperkuat kerja sama FIU internasional,” ujarnya.

Dalam penutup diskusi, Tony Prianto (Polri) menegaskan komitmen Polri dalam kerja sama internasional. “Indonesia kini memiliki 97 MoU internasional dan aktif dalam operasi siber serta program pelatihan bersama, termasuk proyek Breaking Chains yang didukung Korea untuk memberantas pusat penipuan di Asia Tenggara,” ungkapnya.

Simposium ini ditutup dengan seruan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Indonesia dan Korea Selatan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kerja sama dalam pertukaran intelijen, penguatan keamanan siber, penanggulangan pendanaan terorisme, peningkatan kapasitas regional, serta kerja sama kepolisian dan penegakan hukum internasional.

Simposium ini diharapkan menjadi katalis bagi penguatan stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik di tengah meningkatnya ancaman terorisme dan kejahatan transnasional.