Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai beragam respons dari publik, mulai dari orang tua, siswa, hingga pihak sekolah. Di balik respons tersebut, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi program MBG yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, seperti akurasi sasaran penerima, desain program, serta tata kelola pelaksanaan di lapangan.
Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Seminar Riset yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-58 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Departemen Sosiologi melalui Riset Labsosio memaparkan hasil penelitian berjudul “Dari Dapur ke Meja Belajar: Evaluasi MBG dan Dampaknya bagi Sekolah di Lima Daerah Indonesia” pada Rabu (4/3) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program MBG cenderung lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan siswa dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah dibandingkan sebagai program yang ditujukan untuk seluruh kelompok sosial. Meski memberikan manfaat bagi kelompok tertentu, program ini juga menghadapi sejumlah kendala dalam desain dan tata kelola yang berdampak pada kesehatan siswa serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah.
Dosen dan peneliti sosiologi FISIP UI, Drs. Hari Nugroho, M.A., menjelaskan bahwa penelitian ini mengupas secara kritis bagaimana program MBG mempengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga, termasuk perubahan struktur pendapatan dan pola pengeluaran keluarga.
Penelitian dilakukan pada periode Oktober hingga Desember 2025 di enam sekolah pada masing-masing kabupaten/kota, yakni Kota Kupang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa persoalan utama dalam implementasi program MBG, yaitu terkait desain program, tata kelola, serta penentuan penerima manfaat. Dari sisi desain program, sejumlah isu yang muncul antara lain perencanaan yang bersifat top-down tanpa pelibatan instansi daerah, struktur komando yang hierarkis dan kaku, standarisasi SOP dan petunjuk teknis yang sangat terpusat, serta mekanisme pendanaan langsung dari pusat.
Menurut Hari, salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah standarisasi SOP, petunjuk teknis, dan siklus menu nasional yang ditetapkan secara terpusat. Seluruh aturan operasional dapur diatur melalui petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari jam operasional memasak, pelaporan harian secara daring, hingga standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Penetapan menu juga mengikuti siklus nasional, sehingga pengelola di daerah seringkali tidak dapat menyesuaikan menu dengan preferensi siswa setempat.
Selain itu, penelitian juga menemukan berbagai kendala dalam tata kelola distribusi makanan. Sebanyak 73,3 persen sekolah yang disurvei mengaku pernah menghadapi masalah dengan dapur MBG, terutama terkait keterlambatan pengiriman makanan yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima siswa.
Permasalahan distribusi ini juga memengaruhi kondisi makanan saat diterima. Sekitar 59 persen siswa menyatakan makanan yang diterima “kadang hangat, kadang dingin”. Bahkan, 19 persen siswa mengaku pernah mengalami keluhan seperti sakit perut atau mual setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Penelitian juga mencatat adanya tingkat kebosanan terhadap menu yang disajikan. “Dari hasil survei di lima daerah, sebanyak 53 persen siswa mengaku “kadang-kadang bosan”, 15 persen “sering bosan”, 16 persen “tidak pernah bosan”, 10 persen “jarang bosan”, dan 6 persen “sangat sering bosan”,” jelas Heri.
Selain itu, banyak porsi makanan yang tidak dihabiskan oleh siswa. Jenis makanan yang paling sering tersisa adalah sayur, dengan persentase mencapai 77,9 persen. Alasan utama siswa tidak menghabiskan makanan adalah karena rasa yang kurang enak atau tidak sesuai dengan selera, yang mencapai 55,9 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan komposisi gizi seimbang belum optimal karena makanan bergizi tidak selalu dikonsumsi secara penuh oleh siswa.
Meski demikian, program MBG dinilai memberikan manfaat nyata bagi keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Data penelitian menunjukkan bahwa semakin rendah kelas sosial siswa, semakin tinggi tingkat penerimaan mereka terhadap program ini. Sebanyak 85,8 persen siswa dari kelas sosial ekonomi bawah tercatat selalu menghabiskan makanan MBG.
Di sisi lain, sebagian besar orang tua siswa memberikan penilaian positif terhadap program tersebut. Mereka menilai MBG mampu meringankan beban ekonomi keluarga, menghemat uang jajan anak, membantu orang tua yang sibuk menyiapkan makanan, serta mencegah anak mengalami kelaparan di sekolah.
Namun demikian, para peneliti menekankan bahwa berbagai tantangan dalam pengorganisasian dan tata kelola distribusi makanan masih perlu dibenahi. Permasalahan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan siswa serta mengganggu proses pembelajaran di sekolah.
Sejalan dengan temuan berbagai penelitian lain mengenai evaluasi program MBG, riset ini merekomendasikan perlunya perbaikan program secara menyeluruh, mulai dari penajaman prioritas penerima manfaat, peningkatan kualitas distribusi, hingga penyesuaian penentuan menu agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa di daerah.
